Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Kanwil DJP Sumsel Babel Beri Penghargaan Kepada 20 Wajib Pajak
Palembang, Sumselprov.go.id -- Dalam rangka mendorong penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memberikan penghargaan bagi 20 wajib pajak (WP), Selasa (12/03/2019). Wajib Pajak tersebut adalah Wahyu Budiman, Soleh HM KMS, Sutanto, Halim Ali Kemas HA, Johan Winarta, Chandra Antonio, Suwito Widjaja, Evy Agoes, PT AEK Tarum, PT GH EMM Indonesia, PT Have MK, PDAM Tirta Musi, Bank Sumsel Babel, PT Pinang Witmas Sejati, PT Remco, PT Sri Trang Lingga Indonesia, PT Sriwijaya Alam Segar dan PT Telaga Hikmah. Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, Imam Arifin mengatakan kriteria wajib pajak yang mendapat penghargaan berdasarkan kepatuhan dan kontribusi besar bagi penerimaan pajak bukan bukan atas besaran pajak yang dibayarkan. "Wajib Pajak yang diberi penghargaan bukan berarti tidak dipanggil lagi untuk pelaporan pajak," katanya. Imam juga menjelaskan, adanya pemberian penghargaan tersebut juga bertujuan untuk memotivasi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak sebelum jatuh tempo. Pemberian penghargaan juga berdasarkan kontribusi penerimaan tahun 2018 lalu sebab jika diberikan setelah pelaporan tahun ini tidak akan efektif mengajak wajib pajak untuk membayar pajak. "Untuk itu kami mengimbau pada wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pribadi berakhir pada 31 maret dan until Badan pada akhir April," jelasnya. Imam melanjutkan, dari Pendapatan Negara yang dianggarkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, lebih dari 80 persennya atau Rp 1.786,4 triliun berasal dari pajak. Penerimaan Negara tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan di seluruh daerah melalui dana perimbangan, dana transfer umum, dana transfer khusus dan dana desa. Untuk menjamin kelancaran pembangunan di daerah Sumsel, Imam berharap dukungan dari pimpinan daerah dan masyarakat. Salah satunya dengan pembayaran dan pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Dukungan pemerintah daerah lainnya adalah dengan sinergi pelaksanaan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), di mana setiap pemohon ijin melalui Pemerintah Daerah, haruslah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. "Masyarakat atau pengusaha tidak hanya menikmati hasil pembangunan dan mendapatkan fasilitas melakukan usaha di Sumsel, tetapi juga mau berkontribusi dan berbagi biaya untuk melaksanakan pembangunan," katanya. Gubernur Sumsel, Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak di Sumsel yang terjadiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, pribadi yang patuh membayar pajak. "Insya Allah Sumsel masuk kategori sangat baik, masyarakatnya taat pajak," ujarnya. Dia pun meminta BUMN atau perusahaan yang memiliki cabang di Sumsel untuk buat Nomor Pokok Wajib Pajak yang beralamat Sumsel sehingga pajak yang dibayarkan bisa masuk ke penerimaan daerah. "Jadi, pendapatan bisa masuk daerah dan tidak tidak masuk laporan pajak pusat (DKI)," tambahnya. Sementara, Kiemas (KMS) H Abdul Halim Ali mengungkapkan, sebetulnya kalau secara teori penagihan pajak sudah benar namun menurutnya di lapangan harus disesuaikan. Selain, wajib pajak jangan dikejar-kejar agar wajib pajak tidak lari atau mangkir dari kewajiban membayar pajak. "Apalagi ada pengusaha yang tidak dikenai pajak yang kantor pusatnya da di Jakarta sedangkan yang di daerah diburu terus," jelasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Irm
Sumsel
Kompak, HDMY Sampaikan SPT Tahunan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2018 melalui e-Filing dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Selasa (12/3) di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel. Melalui aksi ini, mereka berdua berharap dapat meningkatkan kepatuhan warga Sumsel menyampaikan SPT dan membayar pajak. "Moment ini saya anggap penting, kenapa? karena masyarakat kita selalu menuntut keteladanan. Untuk itu siapapun itu mau pemimpin daerah, institusi maupun negara, harus memberikan contoh dan aksi nyata," jelasnya. Dalam kesempatan itu Herman Deru juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh wajib pajak ASN, pengusaha maupun orang pribadi yang sudah tertib melaporkan pajak dan membayarnya. Meskipun diakuinya masih ada 1-2 target yang belum tercapai. Dikatakan mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut, saat ini memang pelayanan dan kemudahan yang diberikan kantor pajak sudah jauh lebih maksimal. Namun demikian menurutnya tetap dibutuhkan edukasi dari pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan lainnya untuk mengajak golongan dan masyarakat agar lebih paham manfaat pajak bagi pembangunan. "Harus kita akui pembangunan di Indonesia ini menitikberatkan pada penerimaan pajak. Apapun bentuknya semua berperan termasuk perseorangan juga sangat penting. Minimal memberikan teladan pada keluarga untuk membayar pajak," tambahnya. Agar masyarakat lebih patuh menyampaikan SPT dan membayar pajak, Herman Deru juga menyarankan agar petugas pajak jangan terlalu menonjolkan punishment kepada para wajib pajak. Melainkan melakukan pendekatan dengan edukasi tentang pentingnya membayar pajak. "WP ini kalai sudah dengar denda banyak mereka malah tidak mau bayar. Jadi saran saya jangan terlalu ditonjolkan punishmentnya, melainkan edukasinya yang diperlukan. Soalnya potensi di Sumsel ini masih banyak," terangnya. Senada dikatakan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya. Menurutnya Pemprov Sumsel menyambut baik acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dengan dikomandoi dirinya dan Gubernur Sumsel langsung diharapkan masyarakat semakin taat menyampaikan SPT dan membayar pajak. " Pembangunan kita ini 80 persen ditopang pajak. Kalau pembayar pajak tersendat tentu akan mempengaruhi pembangunan, pembayaran gaji pegawai dan lainnga. Makanya saya dan Gubernur Sumsel mengomandoi penyerahan SPT tahunan ini," jelasnya. Dikatakannya dibandingkan negara lain, pajak di Indonesia tergolong rendah dan kecil. Kebijakan pemerintah itu menurutnya patut disyukuri. Untuk itu iapun meminta semua pimpinan instansi bergerak mengomandoi pegawainya untuk tertib membayar pajak karena ia meyakini jika semua instansi dan stakeholder memberikan contoh pada pegawai di lingkungan, target pencapaian pajak akan cepat terpenuhi. "Jangan sampai sudah rendah tapi tidak mau dan malas membayar. Dan petugas juga hendaknya mempermudah penyampaian masalah data," jelasnya. Di tempat yang sama Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Imam Arifin mengatakan Pekan Panutan ini memang perlu dilakukan. Sesuai UU 45 tujuan bernegara adalah untuk mensejahterakan rakyat. "Nah saat ini ada beberapa kriteria kesejahteraan masih belum tercapai. Misalnya fasilitas pendidikan belum tercapai, masih banyak masyarakat miskin dan masih banyak juga infrastruktur yang belum bagus dan kebutuhan subsidi yang masih banyak dibutuhkan. Ini semua membutuhkan kenaikan pajak," jelasnya. Intinya sesuai slogan lanjut Imam saat ini jutaan rakyat bertumpu pada pajak. Karena itu ia meminta agar masyarakat jangan hanya patuh menyampaikan tetapi juga benar mengisi SPT nya. "Mari kita menjadi pimpinan instansi yang baik dan menjadi contoh tauladan yakni penyampaian SPT tepat waktu sehingga menginspirasi masyarakat, "ajaknya. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi juga melakukan penyampaian SPT yakni Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Pangdam II Sriwijaya melalui wakilnya, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Denny Gapril kemudian Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Aliandra Gantada, Kepala Kejaksaan Tinggi Ali Mukartono SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi DR.H Soedarmadji SH.MHum, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs H.Endang Ali Ma'sum SH.MH. Setelah itu baru dilakukan penyerahan Penghargaan Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar di Sumsel. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Mawardi Yahya : Layanan Publik di Sumsel Akan Terus Dibenahi
Ombudsman RI Gelar Seminar Internasional di Palembang PALEMBANG Sumselprov.go.id- Dalam rangka Hari Jadi Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Ke -19 Tanggal 10 Maret 2019. Ombudsman menggelar seminar Internasional dengan tema "A Better Public Service Delivery In The Era Of Disruption". Seminar tersebut bertempat di Hotel Novotel Palembang, Senin (11/3). Acara tersebut dihadairi Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai, SH, LLM, Ph.D. Para perwakilan dari negara sahabat diantaranya deleglasi dariThailand, Malaysia, Australia, Timor Leste, Wakil Gubernur Sumsel Ir Mawardi Yahya dan Walikota Pelembang H Harnojoyo. Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Sriwijaya, kepada seluruh peserta seminar baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. "Rakerja ini merupakan tolak ukur majunya pelayanan publik di Sumsel. Ombudsman RI memberikan perhatian lebih untuk Sumsel dengan menjadikan Palembang sebagai tuan rumah," tegas Wagub. Masih menurut Mawardi, Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik di Sumsel dengan cepat, mudah dan terukur. Bahkan kedepan pelayanan publik di Sumsel akan terus dibenahi dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/kota dengan mengacu pada kritik dan saran dari masyarakat. "Pak Gubernur dan saya sebagai Wakil Gubernur senantiasa mohon bimbingan dan kritik dari seluruh jajaran Ombudsman. Kami mohon untuk tidak sungkan-sungkan. Rusaknya Sumsel rusaknya juga nama baik ketua Obudsman RI," tegas Wagub yang disambut tepuk riuh para hadirian. Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai dalam sambutannya menegaskan, Pemerintah pusat kometemen dalam menciptakan layanan publik yang bersih dan cepat. "Siapapun kita apapun jabatannya akan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Karena ini tolak ukur dalam mencapai kesejahteraan melalui pelayanan publik," tegasnya. Amzulian Rivai menyebutkan, ada tiga kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menciptkan layanan publik di Indonesia diantaranya membentuk kementerian Menpan RB. Selanjutnya Penerbitan UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman yang tugasnya mengawasi layanan publik tehadap kementerian,BUMN,BUMD dan perorangan yang dannya bersumber dari APBN dan APBD. Serta diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tekait layanan publik. “Layanan publik adalah hak warga negara dan kewajiban bagi pemerintah. Digitalisasi layanan publik memudahkan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat. Seminar ini sangat penting untuk bertukar pikiran di kawasan asia tenggara,” tambahnya. Ketua Ombudsman Amzulian Rivai juga menegaskan, pihaknya terus memberikan masukan dan bimbingan kepada lembaga negera seperti kementerian, jika ada yang mendapatkan nilai merah dalam layanan publik. Bahkan menurut dia saat ini masih marak praktik pungli meskipun telah menerapkan system layanan berbasis digital atau online di Indonesia. “Kita masih menemukan adanya pungli. Meski ini bukan kewenangan Ombudsman. Namun Ombusman melihat masih ada,” imbuhnya. Dalam rangkaian seminar ini juga dilakukan pemotongan tumpeng HUT Ombusman ke 19 dan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya seminar Internasional dengan tema "A Better Public Service Delivery In The Era Of Disruption". Dibagian akhir diserahkan apresiasi Ombudsman berupa penghargaan survey Kompetensi Pelayanan Publik tahun 2018. Yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah dengan predikat Kepatuhan Tinggi dan Kopetensi Tinggi. Selanjutnya kabupaten/kota yakni diberikan pada Kota Bogor, Kabupaten Banyumas , Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Herman Deru : Kepercayaan Masyarakat Modal Terbesar Kepala Daerah dalam Membangun
Sumselprov.go.id MARTAPURA – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengajak jajaran pemerintah di Kabupaten OKU Timur untuk dapat berbuat dan meningkatkan kepercayaan di tengah masyarakat. Mengingat tugas yang diemban oleh kepala daerah dan jajaran tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya ketika menyampaikan sambutan disela-sela sholat dzuhur berjemaah bersama dengan Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi dan jajaran di masjid Nurul Huda kompleks perkantoran Pemkab OKU Timur, Senin (11/3). "Menjadi kepala daerah itu tidak cukup hanya bermodalkan bisa membangun semata. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pemimpin bisa dibangun. Karena tugas pemimpin untuk mensejahterakan masyarakat,” tegas Gubernur H Herman Deru. Dikatakan Gubernur, jika kepercayaan masyarakat pada seorang pemimpin sudah hilang maka akan tercipta suatu kondisi yang tidak harmonis di dalam pemerintahan. Yang akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya proses pembangunan di daerah. "Bila tidak ada lagi rasa saling percaya baik antara atasan dengan bawahan. Terlebih bagi masyarakat kepada pemimpinnya, maka akan sangat sulit menjalankan pembangunan. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin harus diketahui rekam jejaknya,” imbuhnya. Dia juga memberikan tips dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Jajaran pemerintah daerah, para kepala OPD hingga staf diharapkan dapat menguasai teknik komunikasi penyampaian (public speaking) dengan baik, sehingga hasil yang diharapkan akan sama meskipun segmentasi auden yang berbeda. “Teknis penyampaian juga harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Sehingga apa yang disampaikan akan gampang di cerna dan difahami oleh masyarakat. Jika ini dilakukan maka tidak akan terjadi salah kaprah di dalam menjabarkan keinginan pemimpin,” tandasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Gubernur Apresiasi Kritik Menggunakan Media Seni Fotografi
BATURAJA Sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru menanggapi positif kritik yang disampaikan warga Batumarta, terkait dengan kerusakan jalan di wilayah itu. Melalui media seni fotografi yang menampilkan fotomodel bermain air kubangan lumpur dijalan yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dengan seni fotografi yang sempat menjadi viral melalui media sosial tersebut. Menarik perhatian para petinggi negeri ini tak terkecuali Presiden RI Joko Widodo. Menurut Gubernur kritik seperti ini merupakan metode demo yang dengan begitu sukses menuai perhatian warganet atau netizen hingga Presiden ikut memberikan perhatian langsung dengan menugaskan kementerian terkait untuk segera menimbun jalan yang rusak tersebut. “ Saya senang metode demo seperti itu disampaikan dengan cara yang tetap sopan, ada hasilnya. Kadang informasi harus disampaikan dengan cara yang unik, bahkan orang tertarik untuk meniru, Saya acungkan jempol untuk itu,” katanya Gubernur saat melalukan silaturahmi dengan Masyarakat desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, Minggu (10/03). Herman Deru mengajak warga Batumarta bekerjasama dalam pembangunan Provinsi Sumsel, seperti dalam hal yang paling kecil misalnya posyandu, walaupun organisasi kecil namun perannya sangat dibutuhkan dalam pembangunan khususnya pembangunan mental bagi generasi yang akan datang. “Tidak guna gedung bagus, infratsruktur jalannya bagus tapi masyarakatnya sakit. modalnya adalah belajar, karena kedepan dunia semakin maju. Ukuran bahagia bukan ukuran materi saja, tapi dari perbuatan yang mampu bermanfaat untuk orang banyak,” tambahnya. Kunjungan kerja Gubernur Sumsel H Herman Deru ke Kabupaten OKU dan OKU Timur kali ini didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel dan Duta Literasi Provinsi Sumsel Percha Leanpuri. Gubernur dan rombongan di Kabupaten OKU menyempatkan diri bersilaturahmi ke rumah tokoh masyarakat Syaiful Amin tepatnya di Desa Surian Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU. Serta menghadiri acara wayangan semalam suntuk yang digelar warga sekitar. Meskipun dibawah diguyur hujan masih memadati acara wayangan. “Saya mengucapkan terimakasih meskipun di guyur hujan masih berkumpul dalam susasana kegembiraan. Saya hadir kembali malam hari ini sebagai Gubernur yang tentu masyarakat sangat berharap pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kerukunan antar umat beragama,” tandasnya. Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Waspada Kemarau Diprediksi Lebih Panjang, Lima Daerah di Sumsel Rawan Terjadi Karhutla
Palembang, Sumselprov.go.id -- Musim kemarau pada tahun ini diprediksi bakal lebih lama dari tahun sebelumnya, bahkan pada puncak kemarau diprediksi wilayah Sumsel satu bulan tak diguyur hujan. Melihat kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel pun telah memetakan lima daerah yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Yakni Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Muaraenim. "Kelima daerah tersebut sangat mudah terbakar karena masih banyak terdapat lahan gambut pada musim kemarau," ujar Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, Senin (11/3/2019). Meski kelima daerah tersebut masuk ke dalam radar diwaspadai terjadi karhutla, namun Iriansyah mengaku bukan berarti daerah lain tidak menjadi perhatian. Daerah dengan lahan mineral pun juga diprediksi bakal mudah terbakar jika kondisi tanah dalam keadaan kering pada saat kemarau tiba. “Daerah lain juga memiliki potensi terbakar seperti di Prabumulih, Empat Lawang, dan Musi Rawas. Karena saat kemarau, lahan mineral pun akan sangat mudah terbakar,” jelasnya. Menurutnya, Sumsel merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya karhutla mengingat sebagian besar wilayah di Sumsel didominasi dari lahan gambut. Mengantisipasi terjadinya karhutla seperti di tahun 2015 semua pihak baik pemerintahan, TNI, Polri, dan perusahaan yang ada diwilayah yang rentan terjadi bencana karhutla sudah menyiapkan diri sejak dini. Adapun langkah yang dilakukan yakni menetapkan status siaga bencana lebih dini sebelum masuk ke musim kemarau. Jika status siaga bencana karhutla sudah ditetapkan, maka upaya pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir adanya kebakaran hutan dan lahan di Sumsel dapat tercapai. “Kami tidak ingin kembali terulang karhutla yang luasannya cukup lebar itu. Karenanya setiap tahun selalu diupayakan pencegahan dan pengendalian karhutla yang matang," jelas Iriansyah. Sementara itu, Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Palembang menyiagakan lima unit helikopter untuk mengantisipasi karhutla tahun ini. Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Heri Sutrisno mengatakan sebagian besar helikopter itu digunakan untuk waterbombing. Menurutnya, Sumsel yang memiliki luas lahan gambut seluas 1,4 juta hektare fokus pada berbagai kegiatan mitigasi untuk mencegah terjadinya karhutla. Kegiatan pemantauan ini dilakukan secara rutin melalui satelit untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi-lokasi yang selama ini rawan terbakar. “Semuanya bersifat tentatif. Jika kondisi mendesak, jangankan armada yang ada ini dikerahkan semuanya, kami pun bisa minta tambahan helikopter ke tingkat pusat,” katanya. MC Diskominfo Prov. Sumsel Sumber (oca)
Sumsel
Gubernur Apresiasi Kritik dengan Kreativitas Tinggi
Palembang, Sumselprov.go.id -- Protes dengan kreativitas warga Batumarta, Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Ulu) diapresiasi Gubernur Sumsel H Herman Deru. Dengan foto yang menunjukkan warga bermain kubangan lumpur di jalan yang jadi viral, kerusakan jalan di Batumarta langsung direspon Pusat. Foto yang viral di media sosial itu menarik perhatian para petinggi negeri ini tak terkecuali Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut Gubernur kritik seperti ini merupakan metode demo yang dengan begitu sukses menuai perhatian warganet atau netizen hingga Presiden ikut memberikan perhatian langsung dengan menugaskan kementerian terkait untuk segera menimbun jalan yang rusak tersebut. Saya senang metode demo seperti itu disampaikan dengan cara yang tetap sopan, ada hasilnya. Kadang informasi harus disampaikan dengan cara yang unik, bahkan orang tertarik untuk meniru, Saya acungkan jempol untuk itu,” katanya Gubernur saat melalukan silaturahmi dengan Masyarakat desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU. Deru mengajak warga Batumarta bekerjasama dalam pembangunan Provinsi Sumsel, seperti dalam hal yang paling kecil misalnya posyandu, walaupun organisasi kecil namun perannya sangat dibutuhkan dalam pembangunan khususnya pembangunan mental bagi generasi yang akan datang. Tidak guna gedung bagus, infratsruktur jalannya bagus tapi masyarakatnya sakit. modalnya adalah belajar, karena ke depan dunia semakin maju. Ukuran bahagia bukan ukuran materi saja, tapi dari perbuatan yang mampu bermanfaat untuk orang banyak,” tambahnya. Kunjungan kerja Gubernur Sumsel H Herman Deru ke Kabupaten OKU dan OKU Timur kali ini didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel dan Duta Literasi Provinsi Sumsel Percha Leanpuri. Gubernur dan rombongan di Kabupaten OKU menyempatkan diri bersilaturahmi ke rumah tokoh masyarakat Syaiful Amin tepatnya di Desa Surian Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU. Serta menghadiri acara wayangan semalam suntuk yang digelar warga sekitar. Meskipun dibawah diguyur hujan masih memadati acara wayangan. Saya mengucapkan terimakasih meskipun di guyur hujan masih berkumpul dalam susasana kegembiraan. Saya hadir kembali malam hari ini sebagai Gubernur yang tentu masyarakat sangat berharap pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, serta pembangunan kerukunan antar umat beragama,” tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Ida(RMS) Sumber Foto Humas Prov.Sumsel
Sumsel
Sumsel Pertahankan Predikat Zona Hijau, Kepatuhan Terhadap UU Pelayanan Publik
Palembang, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya berkomitmen penuh mempertahankan Predikat Zona Hijau dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya saat menghadiri pembukaan seminar internasional "A Better Public Service Delivery in the Era of Disruption" dalam rangka hari jadi Ombudsman ke-19 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (11/3/2019). "Saya sampaikan disini, Gubernur Sumsel dan saya sendiri sebagai Wakil Gubernur Sumsel senantiasa mohon bimbingan dan kritik dari seluruh jajaran Ombudsman yang telah ditunjuk sebagai penilai pelayanan publik daerah. Insa Allah kami akan tetap mempertahankan predikat zona hijau ini di Sumatera Selatan," ungkap Mawardi yahya. Predikat tersebut telah diraih Sumsel sejak beberapa tahun lalu dan terus bertahan hingga saat ini. Bahkan, dari hasil survei kepatuhan dan hasil penilaian kompetensi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah daerah yang dilakukan Ombudsman pada tahun 2016 lalu, Sumsel berhasil meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi dengan nilai 82,59. "Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang telah memberikan penghargaan Zona Hujau sebagai Predikat Kepatuhan Tinggi tingkat Provinsi se-Indonesia," ujar Mawardi Yahya disela kata sambutannya. Dihadapan Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai dan seluruh peserta seminar Internasional, Mawardi Yahya menyampaikan gambaran umum tentang standar pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Sumsel yang menjadi tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai kewajiban penyeleggraan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi Sumsel telah menindaklanjuti peraturan menteri tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, didalamnya menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar untuk setiap jenis pelayanan. Mawardi Yahya menyebutkan, standar pelayanan telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Sumsel dan Kabupaten/Kota dan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. “Dalam melakukan perbaikan, perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi pelayanan publik yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat,” terang Mawardi. Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai mengatakan, menghadapi Era Disrupsi yaitu masa ketika perubahan terjadi sangat cepat dan sulit diprediksi, diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan jika tidak ingin ditinggalkan atau digilas oleh perubahan. Menurutnya, disrupsi dalam pelayanan publik sangat signifikan dampaknya karena pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Di saat masyarakat mendambakan pelayanan publik yang berkualitas, murah, cepat, dan terjangkau, kebutuhan masyarakat juga terus berkembang. Bahkan melampaui instrumen penyelenggara layanan. Untuk itu, lanjut Amzulian Rivai, seminar tersebut dilaksanakan untuk mendorong pembicara dari dalam dan luar negeri membahas berbagai solusi mengatasi tantangan atas disrupsi diberbagai bidang pelayanan publik di Indonesia dengan menghadirkan narasumber Katua Ombudsman Thailand, Viddhavat Rajatanun, Katua Ombudsman Timor Leste, Jesuina Maria Ferreira Gomes, Dirjen Pengaduan Awam Malaysia, Datuk Harjeet Singh, dan Deputi Ombudsman Australia, Jaala Hinchcliffe. “Seminar ini didukung Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia. Ini bertujuan untuk membahas berbagai topik dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama,” ujar Amzulian Rivai usai membuka seminar secara resmi ditandai pemukulan Gong. Pada kesempatan itu, dilakukan juga penyerahan penghargaan kepada Lima Pemerintah Daerah peraih Predikat Kepatuhan Tinggi dan Kompetensi Tinggi berdasarkan hasil survei kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan hasil penilaian kompetensi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah daerah yang dilakukan Ombudsman pada tahun 2018 terhadap 16 Provinsi, 49 Kota dan 200 Kabupaten di Indonesia. Predikat Kepatuhan Tinggi dan Kompetensi Tinggi tingkat Provinsi diraih Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kategori Kabupaten/Kota diraih Kabupaten Bogor, Banyumas, Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Penyerahan penghargaan Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai kepada perwakilan masing-masing daerah. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD
Sumsel
Presiden Restui Pabrik Ban Berdiri di Sumsel
# Program Gubernur Sumsel Herman Deru Palembang Sumselprov.go.id- Kebijakan Gubernur Sumsel mendirikan Pabrik Ban di Sumsel untuk menyerap karet hasil produksi petani hampir dipastikan berjalan mulus. Pasalnya kebijakan tersebut sejalan dengan anjuran Presiden RI Joko Widodo saat Kunker di Sumsel 8-9 Maret kemarin. Presiden Jokowi melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya mendongkrak harga karet. Hal itu terungkap saat Jokowi menghadiri Acara Silaturahmi Petani Karet, di Balai Pusat Penelitian Karet Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sabtu (9/3). Dikatakannya rendahnya harga karet tersebut merupakan salah satu imbas dari kondisi ekonomi dunia yang juga turun. Presiden menuturkan, meskipun menanggung beban tekanan ekonomi dunia yang tidak gampang, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. "Kalau ekonomi dunia turun, artinya permintaan juga turun. Atas apa? Ya untuk barang-barang. Misalnya kelapa sawit. Kalau permintaan sawit turun, harga otomatis juga ikut turun. Batu bara, permintaan turun, harga juga turun. Termasuk karet juga sama. Inilah _problem_ besar kita karena ekonomi dunia belum normal," ujar Presiden. Khusus untuk karet, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak harganya. Pertama, pemerintah sudah berkomunikasi dengan negara-negara produsen karet lain di dunia seperti Malaysia dan Thailand. "Karena produsen terbesar karet ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kita sudah berhubungan dengan menteri-menteri mereka. Untuk mengendalikan agar suplai ke pasar bisa diturunkan. Barangnya kurang berarti harga bisa kedongkrak naik. Tapi yang namanya negosiasi dengan negara lain tidak mudah," jelasnya. Meski tidak mudah, Presiden menuturkan bahwa tiga minggu lalu komunikasi sudah dilakukan dengan Malaysia dan Thailand. Hasilnya sudah mulai terasa, yakni harga karet mulai merangkak naik dua pekan terakhir ini. "Dulu Rp5.000-Rp6.000, sekarang Rp8.300 sampai Rp9.000. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia masih pada posisi yang belum baik. Tetapi akan menuju normal kembali," lanjutnya. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan karet sebagai bahan campuran untuk mengaspal jalan. "Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi pak harganya lebih mahal sedikit. Enggak apa-apa, beli. Saya perintahkan. Enggak apa-apa harga jalan lebih mahal sedikit, tapi kualitas lebih baik," ungkapnya. Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan sektor industri. Terkait hal ini, Presiden telah memerintahkan Menteri Perindustrian agar Indonesia tidak terlalu banyak mengekspor produk mentah melainkan produk jadi. "Kita harus punya pabrik di sini. Sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan stok banyak tahan dulu, harga jatuh baru dibeli. Sehingga ya itu problem besarnya adalah pasar dunia yang belum normal. Kita ingin industri yang berkaitan dengan bahan baku karet entah ban, sarung tangan, dan lain-lain," paparnya. Sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan untuk di Sumsel pengolahan karet telah ada di Sembawa. Sedangkan jika memang nantinya pabrik ban berdiri di Sumsel lokasinya diusahakan berada di dekat pelabuhan. Dengan adanya pabrik ban di Sumsel ini diharapkan mampu mendorong penggunaan ban lokal dengan bahan dasar karet lokal sehingga membantu secara psikologis petani karet. Bahkan jika dimungkinkan ke depan akan dibuat Pergub tentang tata niaga karet. Dan rencanamya ia juga menganjurkan kepada para pegawai untuk menggunakan ban produksi lokal ini paling tidak pada penggunaan kendaraan dinas. Sementara itu awal Januari lalu, ide brilian Gubernur Sumsel untuk mendirikan pabrik ban di Sumsel sudah mulai menarik minat para investor, salah satunya PT. Yuasa Battery. Hal itu terungkap saat jajaran komisaris perusahaan tersebut beraudiensi dengan Gubernur Sumsel, Rabu (16/1) di ruang rapat Griya Agung. Sementara itu, Komisaris PT Yuasa Battery Wandi Wanandi mengungkapkan PT Yuasa Battery saat ini telah memiliki pabrik ban yang berlokasi di Surabaya dan memproduksi ban motor. "Kami memproduksi ban motor, sebab pengguna kendaraan lebih banyak sepeda motor ketimbang mobil. Selain ban motor kami juga memproduksi ban sepeda, ban mati (ban mainan anak-anak), juga ban lorry (gerobak semen)",ujarnya Dijelaskan Wandi Wanandi, harga ban ditentukan dari harga bahan bakunya yaitu karet, dengan membeli kepada para pedagang karet. Namun demikian sejauh ini pihaknya mengaku belum menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Wandi Wanandi berharap agar di setiap pulau paling tidak ada satu pabrik ban, seperti di Sumsel misalnya. Sementara ini pihaknya masih terus menjajaki kemungkinan untuk bekerjasama dengan pemprov Sumsel untuk mendirikan pabrik ban. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS