Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Diskominfo Sumsel Gencarkan Sosialisasi Aplikasi LAPOR!
Palembang,sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini gencar melakukan sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) kepada masyarakat Sumsel seluas-luasnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan LAPOR! sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan keluhan/aduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Sumsel. Bahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel sebagai pengelola LAPOR! Provinsi Sumsel mengambil langkah memperluas sosialisasi LAPOR! dengan menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang. Melalui program siaran Opini Publik dan Solusi (OPUS), sosialisasi digelar berupa talk show dengan bertema “Optimalisasi peran para pihak dalam percepatan implementasi LAPOR! di Provinsi Sumatera Selatan” disiarkan secara live di RRI PRO I Palembang, Rabu, (27/3/2019). Talk show ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel diwakili Kepala Seksi Pelayanan Media dan Informasi Publik, Azim Baidillah, Inspektur Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, Asisten Ombudsman Perwakilan Sumsel Hendrico, serta Kepala Bidang Pengelola Opini dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Muara Enim, Abdul Rony Darus. Kepala Seksi Pelayanan Media dan Informasi Publik Diskominfo Sumsel, Azim Baidillah dalam kesempatan ini menjelaskan kesiapan Diskominfo Provinsi Sumsel sebagai pengelola LAPOR! Provinsi Sumsel. Ia mengatakan, sejak tahun 2018 Diskominfo Provinsi Sumsel terus mendorong penyiapan kelembagaan pengelolaan LAPOR! ditingkat kabupaten/kota hingga keseluruhan kabupaten dan kota di Sumsel terhubung dengan aplikasi Lapor!. “Dengan komitmen yang kuat dari dinas kominfo provinsi dan kabupaten/kota serta didukung penuh oleh Transformasi Giz dari Kemenpan-RB, saat ini 16 kabupaten/kota di Sumsel sudah terhubung dengan LAPOR!, tinggal satu kabupaten lagi yang masih dalam proses keterhubungan,” ungkap Azim. Disamping itu, lanjut Azim Baidillah, Diskominfo Provinsi Sumsel juga terus melakukan sosialisasi layanan pengaduan online itu kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Kanwil Kemenag Sumsel untuk sosialisasi kepada pelajar serta kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Palembang untuk sosialisasi LAPOR! kepada mahasiswa. “Kita sudah audiesi dengan Dinas Pendidikan, Kepala Kanwil agama dan Universitas Bina Dharma. Tindaklanjutnya, direncanakan akhir bulan April akan dilakukan launching dan penandatanganan MoU,” ujarnya. “Sosialisasi akan kita konsep semenarik mungkin agar pelajar dan mahasiswa tertarik untuk memahami LAPOR!. Rencananya juga, akan dibentuk semacam duta atau kawan LAPOR! Sumsel,” lanjut Azim. Sementara itu, narasumber lainnya juga menyampaikan penjelasan terkait pelayanan LAPOR!. Inspektur Provinsi Sumsel, Bambang Wirawan menyampaikan peran Inspektorat dalam penerapan LAPOR! di Provinsi Sumsel. Dilanjutkan Asisten Ombudsman Perwakilan Sumsel Hendrico, menjelaskan peran Ombudsman dalam penerapan LAPOR! dan laporan apa saja yang dapat disampaikan masyarakat melalui Ombudsman atau LAPOR!. Kemudian, Kepala Bidang Pengelola Opini dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Muara Enim, Abdul Rony Darus menjelaskan mengenai pengalaman Muara Enim dalam mengintegrasikan LAPOR ke dalam sistem pelaporan daerah dan kesiapan dalam menerapkan LAPOR! di kabupaten Muaraenim. Setelah penyampaian penjelasan oleh seluruh narasumber, talk show dilanjutkan diskusi dan tanyajawab dengan para pendengar RRI PRO I Palembang melalui line telepon. Untuk diketahui, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Melalui pelayanan pengaduan online ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan/aduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara ketik SUSMEL (Spasi) Keluhan/Aduan dan kirim ke 1708, Selain itu juga bisa juga disampaikan pada website www.lapor.go.id. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD / AZ
Sumsel
Gubernur Sumsel Minta Forum Perangkat Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit
Palembang, sumselprov.go.id – Melalui Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, saya minta dan harapkan harus ada sinkronisasi antara Perangkat Daerah Prov. Sumsel dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota se- Sumsel agar punya suatu tujuan dan taget yang jelas apa yang akan dilakukan ke depan tidak hanya memenuhi perencanaan saja tapi perlu adanya penyelarasan program untuk mencapai satu tujuan Saya minta nantinya para pembuat keputusan maupun yang memprogram perencanan dalam diskusi acara forum ini harus ada persamaan visi serta misi maupun penyelarasan program untuk fokus dalam pelayanan publik dan lebih fokus menargetkan program pengentasan kemiskinan yaitu target menurunkan angka kemiskinan Sumsel dari dua digit menjadi satu digit Pernyataan ini diutarakan Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada acara Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 di Aula Bina Praja Sumsel, Rabu (27/3/2019) Gubernur menjelaskan, kita tahu angka kemiskinan Sumsel tahun 2018 sebesar 12,80 % lebih tinggi dari nasional yang sebesar 9,82%, serta masih ada 16 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional. “Karena itu, Pemprov Sumsel harus lebih fokus membuat program yang sifatnya program yang membantu penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan minimal turun 1% pertahun. Jika ini konsisten dilakukan ia menjamin paling lama 5 tahun angka kemiskinan Sumsel turun satu digit menjadi sekitar 8%.”, ujar Herman Deru Maka untuk itu, saya minta seluruh perangkat daerah prov. Sumsel dan kabupaten/kota terus bersinergi dan cepat bekerja (action) agar program berjalan sesuai dengan target yang telah kita buat. “Jangan terlalu lama, ini sebentar lagi sudah atau beberapa hari lagi sudah bulan April. Misalkan kita sudah program jalan harus dibamgun, kalau nunggu terlalu lama nanti jalan ]alannya tambah rusak parah. Maka otomatis volume maupun biayanya akan membengkak tidak sesuai lagi dengan kalkulasi” ujar Gubernur Tambah Gubernur Herman Deru, ini bukan diskresi tapi memang harus dilakukan kalau memang program tersebut untuk mendukung sifatanya pelayannan publik bukan bangun perumahan dinas maupun gapura tapi untuk program pengentasan kemiskainam jagan ragu - ragu diskusikan langsung dengan saya” tutupnya. Senenntara itu, Kepala Bappeda Prov. Sumsel Ekowati Retnaningsih mengutarakan, kegiatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 guna membahas rancangan awal RKPD tahun 2020 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintahan Kota dan Kabupaten se-Sumatera Selatan serta Pemerintahan pusat/Instansi Vertikal yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pembangunan nasional, Rencana Kerja dan pendanaanya. Selanjutnya BAPPEDA Provinsi sumatera Selatan menyusun rancangan akhir berdasarkan hasil Musrenbang RKPD tahun 2019 Acara Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dari tanggal 27 sampai dengan 29 Maret 2019 yang dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Sekretaris Daerah Sumsel H. Nasrun Umar dan Kepala seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Sumsel, dan OPD Perwakilan dari Kabupaten Dan Kota, Instansi Vertikal dan instansi terkait. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Kominfo Siapkan Ratek untuk Satukan Visi Sumsel Maju Untuk Semua
Palembang sumselprov.go.id- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel menggelar rapat dalam rangka mempersiapkan acara Ratek Kominfo se-Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo Prov. Sumsel, Rabu, (27/3/2019). Rapat dipimpin oleh Plt Kadis Kominfo Sumsel Jon Kenedy SE Msi bertujuan untuk mengkoordinasikan kesiapan seluruh panitia dalam mensukseskan acara ini. “Kesuksesan pelaksanaan ratek ini adalah tugas dan tanggung jawab dari semua seksi acara,” katanya. Dalam pertemuan ini, Jon mengecek kesiapan masing-masing seksi kegiatan dan meminta segala progres kegiatan telah siap paling lambat Jumat (29/3). Diantaranya yaitu kesiapan undangan ke kominfo se-Sumsel, kesiapan susunan acara, tempat pelaksanaan acara, konsumsi, persandian dan narasumber. “Ratek ini harus dipersiapkan dengan matang agar sinkronisasi program kerja antara Kominfo Provinsi dengan kabupaten kota dapat terwujud dengan baik,” ujarnya. Ratek ini akan mensinkronisasikan program kerja yang ada di Provinsi dan Kabupaten kota dalam bidang Komunikasi dan Informatika. Ia menginstruksikan kepada setiap bidang untuk mengevaluasi susunan rencana kerja (renja) yang telah dibuat agar dapat dikoordinasikan dengan Kominfo se-Sumsel pada saat acara berlangsung. “Penyatuan visi tugas kerja bersama Kominfo se-Sumsel perlu dilakukan untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wagub Sumsel yaitu Sumsel Maju Untuk Semua,” ucapnya. Setiap program kerja yang ada akan bermuara pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam mengentas kemiskinan. Dengan bersatu dalam menegtas kemiskinan, diharapkan dalam rentan waktu 3 hingga 5 tahun Sumsel telah mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi dibawah 10 persen. “Mari kita benahi urusan pekerjaan kita agar sesuai dengan visi konektivitas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai topoksi masing-masing,” katanya mengakhiri sambutannya. Menambahkan, Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Imansyah SE MM mengajak semua panitia acara agar dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Acara ini dihadiri seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf yang menjadi panitia pelaksana yang bertanggung jawab sebagai panitia ratek. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/ All Tim
Sumsel
Mawardi Yahya : Sumsel Membuka Diri Bagi Investor Asing Kelola KEK TAA
# Konsulat Singapura Richard Terence Grosse, melakukan audensi dengan Wagub Ir H Mawardi Yahya PALEMBANG Sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H Mawardi Yahya menerima audensi Konsulat Singapura di Medan, Richard Terence Grosse, bertempat di ruang tamu Wagub, Selasa (26/3). Dikesempatan tersebut, Wagub Ir H Mawardi Yahya memaparkan sejumlah potensi kekayaan alam yang ada di Sumatera Selatan baik hasil hutan, pertanian, perkebunan dan hasil tambang. Besarnya potensi yang ada tersebut, menurut Wagub sangat disayangkan, karena selama belum diikuti dengan keberadan pelabuhan laut yang mampu menampung kapal barang dengan kapasitas angkut besar. “Namun kedepan Sumsel akan dapat bersaing dengan Provinsi Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menyusul akan dibukanya pelabuhan laut di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Carat Tanjung Api-Api. Bahkan pelabuhan salah satu pelabuhan Tanjung Api-Api beberapa waktu lalu sudah diresmikan operasionalnya,” tegas Mawardi. Pemerintah Provinsi Sumsel tegas Mawardi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para investor luar yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Khusunya di kawasan KEK Tanjung Api-Api. Terlebih kedepan kawasan tersebut selain diproyeksikan menjadi pelabuhan Internasional juga akan dijadikan sebagai kawasan industri. “Pemprov Sumsel membuka diri, siapapun yang mau berinvestasi. Selama itu serius akan kita akomodir. Pelabuhan yang sudah ada saat ini kapasitasnya masih terbatas dan masih membutuhkan pendalaman agar kapal dengan kapasitas besar dapat bersandar,” imbuh Wagub. “Jika kawasan KEK Tanjung Api-Api terwujud, maka lalu lintas barang dari Sumsel dengan tujuan negara ekspor akan lebih maksimal,” tandasnya. Sementara itu konsulat Singapura di Medan, Richard Terence Grosse menegaskan, dirinya sengaja melakukan audensi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk melakukan penjajakan kerjasama dalam hal investasi diberbagai bidang. “Saya dapat informasi, Sumatera Selatan memiliki potensi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api. Saya sudah banyak keliling Sumatera seperti Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dan hari ini ke Sumatera Selatan untuk melakukan eksplorasi,” tegasnya dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Richard Terence berjanji apa yang telah disampaikan Wagub Ir Mawardi Yahya akan dibawanya ke Singapura untuk dijadikan bahan paparan bagi kalangan pengusaha di negera tetangga tersebut. Bahkan dia berjanji dalam waktu enam bulan kedepan akan kembali ke Palembang untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. “Enam bulan kedepan, kita akan kembali lagi ke sini (Palembang). Saya lihat Kawasan Tanjung Api-api memiliki potensi besar yang dapat berkompetisi dengan pelabuhan yang ada di Loksmawe Aceh,” pungkasnya. Mengakhiri audensinya kali ini Konsulat Singapura di Medan, Richard Terence Grosse dan Wagub Ir H Mawardi Yahya saling tukar cenderamata. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru Simak Pembekalan Ketum TP PKK Pusat
Sumselprov.go.id Jakarta - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Febrita Lustia Deru beserta Sekretaris dan Ketua Pokja PKK Provinsi Sumsel menghadiri Pembukaan Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak PKK Pusat dan daerah, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (26/3). Rakon yang mengusung tema “Konsolidasi Gerakan PKK Menyongsong Rakernas 2020”. Bertempat Rakon ini dihadiri pula oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Seluruh Indonesia. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo menuturkan makna dan inti dari tema yang diangkat adalah perlu adanya kesamaan pemahaman dan gerak langkah dari semua unsur Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah untuk saling bahu-membahu menyatukan tekad dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK. “Karena Saya sungguh mengharapkan agar segenap jajaran Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah senantiasa memiliki pemahaman yang sama mengenai program-program PKK secara tepat selaras dengan kebijakan program Pemerintah saat ini dan masa mendatang,” tuturnya Untuk mencapai hal itu semua, menurutnya tidak ada kata lain bahwa segenap jajaran Tim Penggerak PKK harus menyingsingkan lengan baju, merapatkan barisan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gerakan PKK yang diimplementasikan dalam 10 Program Pokok PKK. “Sehingga jadikanlah Rakon ini sebagai titik tolak bagi dimulainya era konsolidasi program-program TP PKK selaras dengan program Pemerintah. Kalaupun ada sejumlah program-program TP PKK dengan klasifikasi program prioritas, atau program unggulan, maka hal itu merupakan ciri khas Gerakan PKK untuk mencapai visi dan misinya, yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah,” ungkapnya Sementara Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Dr. Hari Nurcahya Murni, M.Si saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo. Ia menuturkan, Gerakan PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan kekuatan kelembagaan yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, serta didukung oleh kader-kader militan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Hal inilah yang menjadikan Gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah, hingga mendapat apresiasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. “Gerakan PKK dalam merencanakan program dan kegiatan selaras dengan prioritas program dan kegiatan nasional maupun daerah. Dengan tidak mengesampingkan program dan kegiatan Gerakan PKK yang telah disepakati dan digariskan secara nasional,” katanya Lebih jauh Ia mengatakan, mencermati proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Gerakan PKK, yakni melalui urutan pilihan yang memiliki urgensi tinggi serta menjadi prioritas/unggulan, dan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam mempermudah penentuan target capaian. “Hal tersebut merupakan suatu upaya pemecahan masalah, agar perbaikan rancangan kegiatan yang akan dituangkan melahirkan formulasi rumusan yang tepat, melalui solusi terbaik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam kesatuan gerak yang sama,” pungkasnya MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Kominfo Sumsel Gelar Bimtek Bakohumas Ajak Jaga Netralitas Dalam Pilpres dan Pileg 2019
Palembang, Sumselprov.go.id – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar bimbingan teknis (bimtek) Badan Koordinasi Kehumasan (Bako Humas) se- Sumsel dengan tema “ Dengan Bimbingan Teknis Kehumasan Se- Sumatera Selatan, Kita Jaga Netralitas dan Tingkatkan Peran Bakohumas dalam Pelaksanaan PILPRES 2019”. Acara dibuka langsung oleh Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Edwar Juliartha didampingi Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Jon Kennedy. Bimtek ini digelar bertempat di Grand Atyasa Convention Center, Selasa (26/03/2019). Plt.Kepala Dinas Kominfo Prov.Sumsel, Jon Kennedy dalam laporannya dasar dari kegiatan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Permenkominfo RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bakohumas serta Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 231/KTPS/Kominfo/2017 tentang Pembentukan Bakohumas Prov.Sumsel Masa Kerja Tahun 2071-2019. Dijelaskan oleh Jon Kennedy Bimtek ini diikuti sebanyak 100 orang anggota Bakohumas Prov.Sumsel yang berasal dari unsur TNI, Polda, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinngi Negeri, Media Cetak dan elektronik dengan tujuan mewujudkan persamaan pandang tentang peran, fungsi dan tugas dalam unit kerja bidang Humas dan menyatukan potensi seluruh stakeholder dalam melakukan aktivitas komunikasi dan informasi. Sementara Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Edwar Juliartha dalam sambutannya menyampaikan peran Bakohumas sangat penting menjelang pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif 2019. Dimana jelang pemilihan Presiden maupun pemilihan Legislatif banyak sekali informasi-informasi yang beredar di Media Sosial yang belum diketahui kebenarannya. Akibatnya banyak masyarakat yang latah dan kemudian menyalin berita tersebut kemudian mempublikasikannya ke Media Sosial. “Kegiatan pagi ini menjadi sangat strategis karena tujuannya adalah untuk mengawal pesta demokrasi yang akan terjadi 17 April mendatang. Kita ingin mengingatkan kepada semua Bakohumas yang ada, apapun baju dan amanah yang diberikan Allah kepada kita, kita punya peran komunikasi, peran edukasi kepada seluruh masyarakat jangan sampai nanti pada puncaknya untuk menjaga kondisi yang damai terganggu”, ujar Edwar dalam wawancara seusai acara pembukaan. Salah satu pemateri Kasubdit Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI, Helmi Hafid, S.Sos menamabahkan, peran Bakohumas dalam pemerintah sangat penting karena ini terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara dan untuk kegiatan Bimtek ini sangat penting dilakukan agar komunikasi pemerintahan ke publik dapat tersebar dengan baik dan benar. Bimtek ini juga dihadiri seluruh Pejabat Esselon II dan IV yang ada di Dinas Kominfo Prov.Sumsel dan staf dibidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Sumsel. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pertahankan Opini WTP, Pemprov Terapkan Akuntansi Berbasis Akrual
Palembang, Sumselprov.go.id -- Daerah (LKPD) Tahun 2018 kepada Kepala Badan Pemeriksa Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru melakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel, Maman Abdul Rahman, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa (26/3). Dalam sambutannya Herman Deru mengatakan, APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 21 Tahun 2017 Tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. Serta Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. Dimana APBD ini telah berakhir pelaksanaanya pada tanggal 31 Desember 2018 yang pertanggug-jawabannya disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang selanjutnya akan diperiksa oleh BPK RI. "Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan daerah yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, kreditur dan investor serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya," tegas Herman Deru. Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. "Tahun Anggaran 2018 ini merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya," tegas Gubernur. Dengan penerapkan laporan akuntansi berbasis akrual ini, lanjut Herman Deru, Pemerintah Daerah dapat lebih memfokuskan diri pada penyediaan seluruh hak, meminta, kekayaan, hasil operasi, serta meningkatkan anggaran dan sisa anggaran lebih. Pemprov Sumsel masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Diharapkan nantinya Pemerintah Provinsi Sumsel kembali memperoleh opini yang terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengeculian (WTP),” imbuhnya. Herman Deru menilai opini WTP dari BPK RI merupakan tolak ukur dari akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang wajar dan memadai. Oleh sebab itu, penyajian laporan keuangan wajib diserahkan. "Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas reputasi dan kinerja jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel yang telah bekerja dengan baik dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya," ucapnya Gubernur. Sementara itu, Kepala BPK RI, Maman Abdul Rahman menegaskan, di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini baru 12 Kabupaten/kota yang telah menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2018. Ini Artinya masih ada 6 Kabupaten/kota yang belum menyampaikan LKPD kepihaknya diantaranya Kabupaten OKI, Empat Lawang, Pali, OKU Selatan dan Kota Palembang serta Pagaralam. "Kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel telah menyampaikan LKPD tahun 2018 dengan tepat waktu," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto Humas Sumsel
Sumsel
DPD RI Gandeng Pemprov Sumsel untuk Tingkatkan Daya Saing Daerah
Palembang sumselprov.go.id- Regulasi pengembangan daya saing daerah sangat diperlukan untuk menopang kiprah dan posisi daya saing Indonesia dikancah global dan regional. Oleh Karena itu, kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia diperlukan untuk menyerap aspirasi dan pandangan mengenai urgensi dan substansi yang perlu diajukan dalam RUU Pengembangan Daya Saing Daerah (PDSD). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPD RI Fahrul Razi dalam kunjungannya bersama Komite I DPD RI di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa, (26/03/2019). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membahas inventarisasi materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daya Saing Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Tentu kita berharap dengan lahirnya RUU, maka dapat mempercepat mengejar ketertinggalan pada daerah-daerah dengan daya saing yang rendah menuju daya saing tinggi,” ungkap Fahrul. Ia menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) PDSD akan mengatur pengembangan daya saing daerah. Oleh karena itu, akan dipelajari berbagai Undang-Undang yang sudah ada agar tidak menyebabkan tumpang tindih pengaturan. Ada tiga indikator daya saing yaitu kelembagaan, tata kelola, dan pembangunan infrastruktur. “Pengembangan daya saing di daerah dipengaruhi oleh Indikator kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur yang telah dicapai oleh daerah,” terangnya. Pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis memerlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan daerah. “Namun nyatanya di lapangan belum ada instrumen hukum yang mengatur daya saing daerah dengan kompetitif untuk mengembangkan inisiatif itu,” ucapnya. Oleh karena itu dibutuhkan inisiatif dari daerah-daerah untuk mengentaskan kemiskinan serta mengembangkan potensi-potensi daerah secara tepat. Fahrul menilai masih banyak kesenjangan daya saing daerah pada Pulau-Pulau yang berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, saat ini DPD RI berfokus pada pengembangan daya saing agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan antar daerah. “DPD punya kewenangan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah,” ujarnya. Pembangunan infrastruktur daerah akan mendukung peningkatan daya saing yang ada di daerah di berbagai aspek. Terdapat beberapa perbaikan dalam pendekatan perbaikan daya saing daerah yaitu dengan meningkatkan peran serta dari daerah masing-masing. “Kita berpikir secara objektif tentang perbaikan daya saing agar semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera dapat melakukan percepatan daya saing,” ucap Fahrul. Ia berharap kunjungan ini akan menghasilkan rekomendasi dan catatan-catatan kritis Pemprov Sumsel kepada DPD RI sebagai wakil daerah di pusat, sehingga dapat diimplementasikan di RUU PDSD dan dilaksanakan yang amanah sesuai undang-undang konstitusi. “Mudah-mudahan setiap catatan dan masukan yang didapatkan hari ini dapat diperjuangkan menjadi draft RUU dan kemudian dapat disahkan menjadi undang-undang,” katanya saat mengakhiri kata sambutan. Saat diskusi berlangsung, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumsel luar biasa, namun Pemprov menilai bahwa daerah yang memiliki SDA justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah yang mempunyai SDA yang melimpah. “Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam rumusan undang-undang ini dapat dibentuk kebijakan-kebijakan baru yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mawardi. Ia berharap agar pembentukan RUU dapat meningkatkan daya saing Sumsel seperti daerah-daerah lain yang memiliki daya saing yang tinggi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumsel sudah luar biasa, namun Pemprov menilai bahwa daerah yang memiliki SDA justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. “Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki pencapaian yang cukup baik dalam segala aspek pembangunan, namun Sumsel masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi,” ujarnya. Pemprov Sumsel sedang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah. Berdasarkan data Tahun 2018, Sumsel berada pada urutan kesebelas sebagai Provinsi yang memiliki kemiskinan yang tinggi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. “Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban dari setiap wakil perwakilan daerah-daerah. Karena apabila tidak diatasi maka dikhawatirkan kedepannya akan menimbulkan perpecahan,” ucapnya. Ia berharap dengan segala keterbukaan informasi yang telah disampaikan mudah-mudahan segala permasalahan di daerah terutama Sumsel dapat diubah menjadi lebih baik melalui DPD RI. “Mudah-mudahan aspirasi dan informasi yang didapat dalam kegiatan ini dapat memperkuat RUU untuk memajukan kepentingan daerah, khususnya Sumsel,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/AD
Sumsel
Ranau Lake GranFondo 2019 Bangkitkan Potensi Pariwisata Sumsel
Palembang, sumseprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Pemkab OKU Selatan akan menggelar Ranau Lake GranFondo 2019, merupakan event bersepeda rekreasi dalam jumlah yang besar dengan peserta minimal 300 sampai ribuan pesepeda pada bulan Agustus mendatang.Event yang bertujuan membagkitkan potensi wisata alam Danau Ranau itu didukung penuh Kementerian Pariwisata RI. Sejumlah persiapan telah dilakukan diantaraya survei lokasi oleh Tim GranFondo Indonesia memetakan 155 Kilometer jalur lintasan yang akan dilalui peserta "Rencana dilaksanakannnya ini berawal dari pertemuan saya dengan Meteri Pariwisata Arif Yahya di bandara. Beliau menanyakan event apa lagi yang bisa digelar di Sumsel. Saya melihat begitu banyak potensi yang ada di Sumatera Selatan ini, salah satunya potensi wisata alam Danau Ranau. Ide ini juga disambut baik Bupati dan masyarakat OKU Selatan," ungkap Gubernur Sumsel Herman Deru saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Ranau Lake GranFondo 2019 Kabupaten OKU Selatan di Ruang Rapat Griya Agung Palembang, Senin malam (25/3/2019).Rapat Koordinasi itu dihadiri langsung Inspektur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Bayu Aji, Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo, Tim GranFondo Indonesia, serta OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten OKU Selatan.Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, mengenai infrastruktur penunjang seperti jalan yang akan dilalui pesepeda ada beberapa yang harus diperbaiki. Menurutnya, Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten OKU Selatan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut."Sesuai dengan paparan tadi bahwa ada yang harus dikenai seperti infrastruktur jalan segera diperbaiki, termasuk rambu jalan, Guard Rail (Pagar pengaman jalan) dan lampu penerangan jalan akan kita bantu, yang terpenting event ini harus bisa terlaksana," tegasnya."Arahan saya kepada bapak Bupati OKU Selatan untuk mempersiapkan mental masyarakat setempat menyambut event yang akan diikuti peserta dari dalam dan luar negeri ini," ujar Herman Deru.Dikesempatan ini ia menyarankan Bupati OKU Selatan untuk tetap memeprtahankan beberapa kearifan lokal disekitar Danau Ranau seperti tempat menginap para peserta bisa disiapkan rumah-rumah penduduk dan memberdayakan homestay yang ada."Kenapa kita tidak harus membangun hotel yang besar-besar, karena sebagaian besar peserta dari dalam dan luar negeri tentu mungkin lebih memnginginkan keaslian kearifan lokal yang ada," terangnya.Dalam pertemuan itu, Gubernur Herman Deru juga menginstruksikan agar memasukan nama Sriwijaya pada Ranau Lake GranFondo 2019 OKU Selatan. "Selama ini kan brandingnya Danau Ranau itu ada di Lampung, padahal sebenarnya ada di Sumatera Selatan. Saya bilang tadi tempelkan nama Sriwijaya pada nama event ini. Misalnya Ranau GranFondo Sriwijaya atau seperti apa saja asal dimasukan nama Sriwijaya. Jadi ada alasan juga Gubernur mendorong itu," pinta Herman Deru.Sementara itu, Inspektur Kemenpar RI, Bayu Aji mengatakan, pada prinsipnya Kemenpar akan mendukung penuh Ranau Lake GranFondo 2019 OKU Selatan. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Bupati OKU Selatan untuk hadir di jakarta bertemu dengan Deputi Pemasaran Kemenpar membahas lebih lanjut persiapan yang harus disiapkan kedepannya."Prinsipnya kami dari Kementerian Pariwisata akan mendukung. Keinginan kita bagaimana dengan Ranau Lake GranFondo ini nanti digarapkan dapat menjadi penyungkit bagi perkembangan tempat wisata di Sumatera Selatan karena kita melihat Danau Ranau ini memiliki satu potensi wisata yang sangat besar," terang Bayu Aji. MC Diskominfo Provinsi Sumsel/ AD