Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan 7 Raperda
Palembang, Sumselprov.go.id -- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna ke 56, pembicaraan tingkat II dengan agenda pengambilan keputusan didalam rapat paripurna yang di dahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus terhadap tujuh Raperda Provinsi Sumsel. Lalu permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir yaitu sambutan Gubernur Sumsel, Selasa (2/4) malam. Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sumsel MA Gantada dan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel dan juga dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru dan para undangan dan kepala SKPD lingkungan Pemprov Sumsel. Ketujuh Raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok. Tujuh pansus DPRD Sumsel melalui juru bicaranya, Pansus I tentang Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melalui juru Lindawati Alikonang SE. Pansus II tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok melalui juru bicara M Subhan SE. Pansus III tentang , Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol melalui juru bicaranya Agus Sutikno SE MM Pansus IV tentang raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 melalui juru bicaranya Askweni. Pansus V tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu melalui juru bicara Mgs Syaiful Padli. Lima Pansus tersebut melalui juru bicaranya dapat memahami tujuh raperda tersebut dan mengharapkan raperda tersebut menjadi peraturan daerah. Sedangkan Gubernur Sumsel H Herman Deru berterima kasih dan mengapresiasi atas kerjasama sungguh-sungguh dari anggota DPRD Sumsel sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembahasan ketujuh raperda tersebut. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Foto HP
Sumsel
Herman Deru: Jangan Ada Lagi Anak Stunting di Sumsel
Palembang, Sumselprov.go.id -- Selain membantu para ibu hamil lansia, peran kader posyandu juga membantu menekan jumlah stunting di Sumsel. Sehingga diakui Gubernur Sumsel H. Herman Deru kader Posyandu harus mendapatkan perhatian lebih. Hal itu dikatakannya saat mengukuhkan Pengurus Forum Kader Posyandu Indonesia (FKPI) Sumsel dan FKPI Cabang Palembang di Gedung Serbaguna The Sultan, Selasa (2/4) pagi. Selain Gubernur Sumsel H.Herman Deru, pengukuhan itu juga dihadiri Walikota Palembang H.Harnojoyo. "Di Sumsel saya sudah anggarkan Rp20 miliar untuk operasional Posyandu. Masing-masing desa dan kelurahan dapat Rp5 juta. Tolong diawasi ini koordinasilah dengan kepala desa. Saya minta uang itu gunakanlah untuk membeli peralatan. Jangan lagi menimbang bayi pakai timbangan gantung, gak tega saya lihatnya," tegas mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut. Ia berharap Posyandu kedepan menjadi gerakan yang konkret dan religius karena sebagai mahluk beragama perlu ada norma dalam menjalankan aktifitas sosial. Sehingga tidak ada lagi kasus bayi yang dibuang di jalanan dan jangan ada lagi lansia-lansia yang terlantar. Sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sumsel akan kader Posyandu, Herman Deru mengaku sudah menganggarkan dana untuk seragam para kader senilai Rp5 miliar. "Kepada kader Posyandu ini juga saya minta bagaimana caranya jangan ada lagi anak stunting di Sumsel. Stunting ini ukurannya bukan cuma tubuhnya yang kecil tapi otaknya juga. Makanya anak ini hatus dijaga sejak dalam kandungan. Nah Kader Posyandu bisa berperan disini," ujarnya. Lebih jauh Herman Deru mengatakan sangat bersyukur dengan pengukuhan pengurus baik di tingkat provinsi dan kota yang telah dilakukan. Ini artinya FKPI kota maupun provinsi secara legal telah diakui keberadaannya. Ia pun berharap organisasi ini tetap menunjung misi utamanya membantu masyarakat prasejahtera utamanya ibu hamil, lansia dan balita. "Jadi bukan organisasi yang timbul saat situasi tertentu tapi resmi pada skala nasional. Dan Alhamdulillah sekali pusatnya di Palembang. Harapan saya sekretariat FKPI ini jangan di Jakarta tapi di Palembang agar menjadi kebanggaan masyarakat Palembang dan Sumsel. Sehingga mereka yang dari Papua, Kalimantan dan lainnya mengurus segala sesuatunya di sini. Jangan takut saya akan bantu sekretariatnya," tegas Herman Deru. Apresiasi yang tinggi juga diberikannya pada Ketum FKPI Sumsel Baharudin, karena mau membantu masyarakat prasejahtera tanpa mengambil keuntungan. Bahkan Kader Posyandu pun serius melayani masyarakat yang membutuhkan di kamoung-kampung. "Semua orang punya kepedulian makanya pemerintah harus ikut mengambil peran. Termasuk orang-orang yang punya pengetahuan soal kesehatan saya harap juga ikut membantu meskipun dari belakang layar," tambahnya. Di tempat yang sama, Ketum FKPI Sumsel Baharuddin mengatakan tak henti-hentinya mengajak kader Posyandy untuk jangan lelah berjihad menjadi pejuang ilahi. Karena dengan semangat itulah kader ini mampu menjadi garda terdepan mengurusi masyarakat oraswjahtera di Palembang dan Sumsel. "FKPI ini baru tahun lalu dibentuk. Bahkan meruoakan yang pertama di Indonesia. Semoga ini menyebar ke seluruh daerah di Indonesia," ucapnya Dalam kesempatan itu Baharuddin juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian pada Posyandu. Caranya dengan menyalurkan sebagian sedekahnya untuk Posyandu. "Posyandu memang program pemerintah tapi tetap perlu didukung usaha kita bersama," jelasnya. Sementara itu Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus FKPI Sumsel dan Pengurus FKPI Kota Palembang dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Rektor UKB Palembang yang juga Dewan Pembina FKPI Irzanita, Ketua DPC FKPI Palembang, Sukardi dan banyak lagi lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Foto HP
Sumsel
Atasi Blank Spot Area, DPRD Babel Studi ke Kominfo Sumsel
Palembang sumselprov.go.id- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Ruang Rapat Diskominfo Sumsel, Selasa, (2/4/2019). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait daerah blank spot area atau Desa yang belum dijangkau jaringan komunikasi . Plt Kadis Kominfo Provinsi Sumsel yang diwakili Kabid E-Gov Kominfo Densyah RS S.Sos., MM mengatakan terdapat empat pokok yang menjadi permasalahan dalam pengembangan jaringan di daerah yaitu produk hukum, kebijakan kementerian, kebijakan gubernur, dan kebijakan dari kabupaten kota. “Terkait produk hukum, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan pengembangan jaringan karena semua harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kementerian,” jelas Densyah. Namun, terkait pengembangan jaringan di Sumsel, Gubernur Sumsel telah membuat kebijakan tentang pemasangan internet desa secara merata di seluruh desa yang ada di Sumsel. “Kominfo Sumsel telah ditugaskan untuk memasang web di semua desa,” katanya. Untuk mengaplikasikan program ini pada kurang lebih 3 ribu desa di Sumsel. Kominfo telah mengambil 10 sampling desa dari 17 kabupaten kota untuk dipasang web. “Website tentu harus ditunjang dengan konektivitas internet yang baik. Oleh karena itu arah kebijakan gubernur sangat menentukan dalam hal ini,” ungkapnya. Dijelaskannya, bahwa desa yang akan diberikan layanan internet gratis meliputi 2119 desa (74,12% Desa) dan sisanya 25,88% yakni sebanyak 740 Desa masih membutuhkan pembangunan BTS. BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. “Jaringan di Sumsel terbagi dalam beberapa jenis yaitu titik kuat, sedang, dan lemah. Namun hal ini terus diupayakan dalam proses pengintegrasian menuju titik kuat secara merata,” ucapnya. Ia mengatakan pembangunan jaringan di Sumsel didukung oleh program dana desa yang gubernur telah canangkan. Dana desa terbagi menjadi dua yaitu untuk penggunaan infrastruktur dan pemberdayaan. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu bagian dari Infrastruktur. “Pemprov memang memiliki kewajiban untuk mengurusi rakyat, namun terkait pembangunan tower maka membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” ungkapnya. Oleh karena itu, Ia menyarankan kepada tim Komisi I DPRD Babel untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemenkominfo dan juga pihak seluler. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Adet Mastur, mengatakan selain sebagai Provinsi yang terdekat dengan Babel, Sumsel juga dinilai telah memiliki penyebaran jaringan yang merata di desa. Sehingga layak untuk dijadikan sebagai tempat studi banding untuk melakukan pembangunan infrastruktur jaringan. Sumsel sudah mempunyai program internet desa dan web desa, sehingga sudah ada konesi yang baik untuk menunjang infrastruktur jaringan tersebut. “Kami ingin belajar untuk menyelesaikan permasalahan blank spot di Bangka Belitung, dan kemudian akan membuat sebuah program serupa agar setiap desa dapat terkoneksi jaringan selular maupun internet,” kata Adet. Selain itu, Ia mengatakan akan membuat kebijakan-kebijakan baru berkenaan dengan pembangunan jaringan untuk kesejahteraan desa. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kabid PIP Kominfo, Amrullah S.STP., M.Si, Kabid PKP Kominfo, Imansyah SE., MM, Kabid Statistik Kominfo Drs. Iskandar Mirza, M.Si. dan Kasi Tata Kelola E-Government, Patricia Yulia Sitinjak, M.Si. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE / Tim
Sumsel
Sinkronisasi Program Dinas Kominfo Se – Sumsel Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit
Palembang, sumselprov.go.id - Melalui kegiatan Rapat Teknis ini, bersama-sama kita adakan sinkronisasi program dan harus ada penyatuan persepsi program antara Dinas Kominfo Provinsi Sumsel dengan Dinas Kabupaten dan Kota agar punya tujuan yang sama yaitu mendukung program Pemerintahan Sumatera Selatan sesuai visi misi Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel yaitu program menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Hal itu diungkapkan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsatera Selatan Jon Kenedy mewakili Gubernur Sumsel pada saat acara membuka Rapat Teknis (Ratek) Sinergitas Membangun Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0’’. Dinas Kominfo Se- Summatera Selatan di Swarna Dwipa, Senin (1/4/2019) Jon Kenedy menjelaskan Angka kemiskinan Sumsel tahun 2018 sebesar 12,80 % lebih tinggi dari nasional yang sebesar 9,82%, serta masih ada 16 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional. Untuk mencapai tujuan maupun target serta merealisasikan Program Pemrintah Provinsi Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Perlu penyatuan persepsi bagaimana peran Dinas Kominfo Se- Sumatera Selatan mendukung program tersebut melalui pelayanan publik berbasis elektonik. “Berberapa hari yang lalu Dinas Kominfo Se- Indonesia hadir Di Jakarta, dari hasil audit Kementerian PAN RB telah melakukan audit secara nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mendapatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2, 37 dengan predikat baik.. Kesimpulannya Provinsi Sumsel Layanan SPBE masih dibawah indeks nasional,” ujar Plt. Kadis Kominfo Sumsel Tambah Jon Kenedy, melalui Ratek ini diperlukan adanya sinergitas program mengenai peningkatan pelayanan publik dengan tujuan agar semua data dan pelayan publik di Kabupaten dan Kota se- Sumsel terintegrasi menjadi satu data dan perlu hal kesiapan infrastruktur jaringan di masing-masing Kabupaten, Kota. Untuk itu, kita sebagai dinas kominfo melalui pelayanan publil harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang seiring dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan akan turun menjadi satu digit melalui pelayanan publik yang maskimal “Pelayanan publik kepada masyarakat harus diprogram melalui pelayanan online berbasis elektronik dan diharapkan mampu mengintegrasikan sistem layanan data, informasi, dan komunikasi di internal maupun antar OPD di Lingkungan Pempov Sumsel”, pungkas Jon Kenedy Pada kesempatan tersebut Kabid PKP Dinas Kominfo Sumsel Imansyah, dalam laporannnya mengatakan bahwa rapat teknis ini akan membahas beberapa isu strategis yaitu infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, aparatur profesional dan bersinergitas, pelayanan publik yang berkualitas, sumsel satu data, dan keamanan informasi. Hadir peserta dari Dinas Kabupaten dan Kota se- Sumsel dengan kegitan diskusi panel, rapat pleno, dan FGD dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel dengan Kementerian Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Jakarta. Nara Sumber diantaranya Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Jakarta Drs Parulian Sitompul, M.A, Kepala Badan Pusat Statistik Prov Sumsel, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM, Perwakilan dari Bappeda Prov Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Tim
Sumsel
Wagub: Pemilu di Sumsel Harus Sukses
Palembang, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H Mawardi Yahya didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menerima rombongan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (1/4) Wagub menyambut baik kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumsel. Dia juga berharap kedatangan Komisi II DPR RI tersebut dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dan lembaga terkait lainnya, terutama dalam hal kesiapan menghadapi Pemilu 2019. "Kehadiran bapak-bapak dari Komisi II DPR Ri ini, kami harapkan dapat memberikan masukan sehingga jalannya Pemilu mendatang di Wilayah Sumsel mesti berjalan dengan sukses dan lancar," harap Wagub. Ketua Tim Komisi II DPR RI Mardani di hadapan Wagub dan jajaran menegaskan, kunkernya ke Sumsel untuk melihat dari dekat sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda Pemerintah Pusat di daerah. Di antaranya tekait dengan pangamanan Pemilu 2019, pelayanan publik, kepegawaian, pemerintah desa terkait dengan implementasi UU Desa serta pelaksanaan program KTP elektronik di Pemprov Sumsel. Khusus terkait dengan agenda Pemilu 2019, Ketua Tim Komisi II Mardani melontarkan sejumlah pertanyaan yang berhubungan sengan pengamanan Pemilu. "Kita harap Pemilu 2019 di Provinsi Sumsel dapat berlangsung aman, nyaman dan sukses," ungkapnya dengan singkat sekaligus meminta tanggapan persiapan Permilu di Sumsel. Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dikesempatan tersebut menerangkan, meskipun wilayah Sumsel cukup luas namun dalam hal pengamanan pemilu pihaknya sudah siap dengan kekuatan yang dimiliki dibantu aparat TNI dan Linmas dan dukungan masyarakat. "Saya bersama Ketua KPU akan mengecek TPS-TPS yang jauh di perairan, apakah ada kendala dengan masalah logisitik seperti kotak suara, surat suara dan lainnya. Distribusi logistik Pemilu mulai dari percentakan hingga TPS akan kami lakukan pengawalan," ucapnya. Menurut Kapolda, kesiapan personil sudah dilakukan beberapa waktu lalu melalui kegiatan Apel Kesiapan Pemilu yang berlangsung di Griya Agung Pelembang. "Kita bersama pak Gubernur, dan Pangdam beberapa waktu lalu telah menggelar apel persiapan pemilu. Pak gubernur juga mengecek langsung persipaan pemilu," tutup Kapolda. Sementara itu Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI, Syafrial menegaskan, pihaknya telah menyiapkan personel sebanyak 4.250 orang personel mulai dari angkatan Darat, Laut dan Udara. "Sinergitas antara TNI / Polri khususnya di wilayah Sumsel berjalan sangat baik, kita selalu mengadakan kegiatan bersama dalam menjaga kondusifitas wilayah. Begitu juga Netralitas di TNI tidak ada beberpihakan, kita yakin pemilu ini harus berjalan dengan aman, nyaman, damai dan lancar," ucapnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Foto HP
Sumsel
Warga Gunung Agung Pagaralam Tidak Takut Lagi Dikejar Polisi Hutan
Palembang, Sumselprov.go.id -- Program perhutanan sosial yang digalakkan Pemerintah melalui Kementrian Kehutanan, memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Hal itulah yang kini dirasakan warga Desa Gunung Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatra Selatan. Melalui siaran persnya, Boedi, warga Desa Gunung Agung mengaku, peranan pemerintah kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Sebagai ketua kelompok dari petani penerima SK Perhutanan Sosial, ia bersama 96 kartu keluarga lainnya sudah mulai merasakan dampak program dari pembagian surat keputusan pemberian izin hutan sosial untuk dimanfaatkan masyarakat menjadi lahan produktif demi kesejahteraan masyarakat tersebut. "Sebelumnya kami ketakutan saat berusaha menyambung hidup dengan melakukan perambahan hutan, di kawasan hutan di Dempo Utara. Meski untuk bertani, ada ketakutan kami saat dikatakan lahan yang kami rambah adalah kawasan hutan lindung sejak 1999. Sejak 2018 lalu, alhamdulillah kami sudah tenang dan tidak takut lagi dikejar-kejar polisi kehutanan," ujarnya usai Pembukaan Sarasehan Masyarakat Perhutanan Sosial di Asrama Haji Palembang, Senin (1/4/19). Boedi menambahkan, saat diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa ada program Perhutanan Sosial, ia bersama masyarakat Desa Gunung Agung langsung mengurusnya. Saat awal pengajuan, ada sekitar 260 KK yang terlibat dengan permohonan 440 hektar lahan hutan sosial. Hanya saja setelah diverifikasi, hanya 96 KK yang berhak mendapat program tersebut dengan kuota yang diberikan 200 hektar hutan yang boleh dimanfaatkan. "Kami bersyukur diberikan 200 hektar lahan. Kami membuat pagar tinggi pembatas 200 hektar lahan yang diberikan dengan yang tidak diizinkan. Sebab 240 hektar lahan yang diajukan namun tidak dikabulkan memang masih merupakan hutan perawan," ucapnya. Selain dieberikan izin, masyarakatpun sepakat untuk menjaga kelestarian hutan yang tidak diberikan izinnya. Bahkan, masyarakat desa Gunung Agung pun tidak segan-segan mengejar pelaku yang masuk untuk merusak kelestarian hutan. "Jika mendengar ada suara senso dan kapak (gergaji dan potong pohon). Kami semua (warga Gunung Agung) langsung bersama-sama kejar pelaku yang masuk kawasan hutan perawan itu dan kami lapor polisi hutan. Kami tidak mau jika ada apa-apa dengan hutan perawan, karena ini sekarang jadi tanggung jawab kami," sampainya. Saat ini sudah mulai dimanfaatkan. Warga sudah memanfaatkan lahan itu untuk menanam alpukat dan nangka, dan sebagian sudah menanam ubi dan kopi arabika. "Kami berterimakasih karena pemerintah sudah melegalkan usaha kami dinegara kami sendiri. Prinsip kami itu, kami sejahtera, hutan lestari. Itu sejalan dengan upaya kami agar hutan di wilayah Dempo Utara tetap lestari," jelasnya. Sementara itu, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Erna Rosdiana mengatakan, Presiden RI Joko Widodo sudah membagikan SK Perhutanan Sosial kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan 12,7 hektar hutan sosial, dan hingga kini sudah tercapai 2,6 juta hektar. "Negara ini sudah memastikan 12,7 hektar sudah ada untuk masyarakat, tapi pelaksanaannya butuh waktu. Karenanya sebanyak 2,6 juta hektar ini harapan kita dijagain, jangan sampai tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Harus butuh pendampingan," tutur dia. "SK Perhutanan Sosial ini diperuntukkan sebagai izin pemanfaatan hutan menjadi lahan produktif, dan mensejahterakan masyarakat. SK ini tidak boleh dijualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain," tandasnya. Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Mawardi Yahya menuturkan, Provinsi Sumatra Selatan sendiri sudah mendapatkan SK perhutanan sosial sebanyak 93 izin dari pemerintah pusat. Dimana ada seluas 98.947 hektar, dengan penerima manfaat secara langsung sebanyak 14.511 KK yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. "Dengan adanya perizinan, warga Sumsel sangat bersyukur. Dengan telah dilegalkannya perhutanan sosial membuat masyarakat menjadi lebih tenang. Karena selama ini warga Sumsel di kawasan hutan statusnya masih abu-abu alias belum jelas," jelasnya. Ia menerangkan dengan lahan hutan sosial itu banyak masyarakat Sumsel bisa memanfaatkan lahan tersebut. Mawardi meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan cara mengelola hasil hutan secara baik dan benar. Selain mendapatkan kepastian dalam mengelola hutan, masyarakat Sumsel di kawasan hutan juga bisa mendapat pendampingan dalam pengelolaan hasil hutan. Menurutnya, bantuan corporate sosial responsibility dari perusahaan serta perhatian dari banyak kemitraan akan sangat membantu masyarakat dalam mengelola hutan sosial itu. "Semua masyarakat bisa manfaatkan kebijakan hutan sosial sebaik mungkin. Karena ini dapat meningkatkan ekonomi warga Sumsel di kawasan perhutanan," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Wagub Tegaskan Pemegang Izin Perhutanan Sosial Harus Tepat Sasaran
Palembang, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya membuka dengan resmi acara Sarasehan Masyarakat Perhutanan Sosial dan Rapat Koordinasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, bertempat di Asrama Haji Palembang, Senin (1/4/2019). Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumsel yang telah memprakarsai kegiatan ini, dimana menurutnya akan mengumpulkan dan memberikan ajang pencerahan bagi para pemegang izin perhutanan sosial. “Diharapkan kegiatan sarasehan ini menjadi pendorong dalam mengelola area izinnya, agar lebih produktif, mensejahterakan dan dapat mewujudkan kelestarian hutan,” katanya. Dikatakan Mawardi, Perhutanan Sosial merupakan salah satu usaha untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang dulunya, tidak diberikan akses legal oleh pemerintah dan sekarang telah diberikan. Dalam kesempatan yang sama Mawardi mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mendukung program dan melaksanakan kebijakan perhimpunan sosial, dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait, serta melakukan pengawalan dalam bentuk fasilitasi banyak sekali kegiatan perhutanan sosial mulai dari fasilitasi kegiatan, penyiapan kawasan perhutanan sosial, penanganan konflik, pembinaan usaha perhutanan sosial. “Ada status hak yang adalah hutan kemasyarakatan yang tidak jelas akan dibenarkan dan diberikan hak dan statusnya, kemudian ada pula hutan desa yang nantinya mendapat kepastian hukum, hutan adat yang kedepan akan ada pembinaan melalui pokja-pokja dengan dinas kehutanan kabupaten/kota maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel,” tambahnya Oleh sebab itu pula Ia sangat mengapresiasi acara sarahsehan ini yang akan memberikan kejelasan terhadap statusnya. “Dan harapan kita (Pemprov Sumsel) jangan dengan mendapat status nantinya diperjual belikan, dan nantinya pula bukan membantu masyarakat kecil, tapi terkoodinir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, justru tidak sampai sasaran dalam pengalokasiannya,” tambahnya. Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H.M Yansuri, Direktur Hutan Kita Institute Aidil Fitri, Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumsel Prof. Dr. Ir. Rudjito Agus Sugwignyo., M. Agr. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Foto FS
Sumsel
Gubernur Sumsel Terima Gelar Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Keraton Solo
Solo, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Solo setelah menerima gelar Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Herman Deru Notonegoro bersama dengan sang istri Hj Febrita Lustia dan putri sulungnya Hj Percha Leanpuri pada Minggu (31/3) malam. Sebagai bagian dari keluarga keraton, Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Herman Deru Notonegoro bersama dengan Kanjeng Mas Tumenggung Febrita Lustia dan Nyimas Tumenggung Percha Leanpuri turut menghadiri acara Tingalan Dalem Jumenengan ke-15 atau ulang tahun naik tahta Raja Surakarta, SISKS (Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan) Paku Buwono XIII yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 April. Ketiganya tampak mengenakan busana jawa keraton Solo. Herman Deru mengenakan beskap lengkap dengan blangkon sehingga menambah pancaran kharismatiknya orang nomor satu di Provinsi Sumsel tersebut. Sedangkan Kanjeng Mas Febrita Lustia dan Nyimas Tumenggung Percha Leanpuri nampak mengenakan busana kebaya yang mencerminkan keanggunan dari kalangan keluarga keraton. Adapun puncak peringatan ulang tahun naik tahta Raja Surakarta, SISKS Paku Buwono XIII dipusatkan di Pendopo Agung Sasano Sewoko berlangsung dengan sakral. Diawali dengan pawai para prajurit keraton Solo, kemudian kehadiran SISKS Paku Buwono XIII yang masuk menuju pendopo diiringi dengan gamelan patetan serta penampilan para penari Bedoyo Ketawang di hadapan para tamu undangan yang hadir. Gubernur Sumsel yang kini bergelar Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Herman Deru Notonegoro terlihat senyum sumringah dengan roman muka berseri-seri mengikuti seluruh prosesi acara peringatan ulang tahun Raja Surakarta. Menurut Herman Deru, kearifan lokal yang diwariskan para nenek moyang bangsa ini wajib dilestarikan. Karena jika tidak akan punah tergerus oleh zaman yang sifatnya dinamis seiring dengan majunya peradaban manusia dari masa ke masa. "Adat istiadat yang diwariskan para leluhur kita dulu merupakan kearifan lokal yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ini tidak lain agar generasi setelah kita tetap mengetahui akar budaya yang kita miliki," tegasnya. Menurutnya, seseorang bisa saja mengikuti kemajuan zaman dan berpikiran modern, namun hendaknya tidak meninggalkan dan melupakan asal muasal identitas dirinya. "Sumsel sendiri memiliki adat istiadat dan budaya yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia. Ada beragam suku dan bahasa daerah di Sumsel yang juga harus kita lestarikan", imbuh mantan Bupati OKU Timur dua periode ini. Karena itu dirinya tidak pernah berhenti mengingatkan warga Sumsel untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang ada sebagai bagian dari semboyan Bhineka Tunggal Ika di dalam bingkai NKRI. Sementara itu salah satu Abdi Dalem Keraton Solo, KRT Siswanto Dipuro yang dalam kesehariannya biasa bertugas mendampingi wisatawan menceritakan bahwa peringatan ulang tahun naik tahta Raja Surakarta dilaksanakan untuk melestarikan upacara adat yang sudah lama ada dalam sejarah Keraton Solo. "Sebelum acara puncak, pada beberapa hari sebelumnya kita adakan bebersih Keraton. Upacara peringatan ulang tahun raja naik tahta ini dulunya hanya dihadiri oleh anggota keluarga Keraton dan para abdi dalem saja. Namun, seiring berkembangnya zaman yang hadir tidak hanya terbatas pada keluarga Keraton saja", ungkap KRT Siswanto Dipuro. Dijelaskannya, rangkaian acara peringatan ulang tahun naik tahta Raja Surakarta juga dilakukan pemberian sesebutan/gelar pangkat yang tidak terbatas hanya kepada orang Jawa ( keluarga Keraton/ abdi dalem) saja. Namun gelar keraton juga diberikan Kepada sejumlah para tokoh yang dinilai memiliki kepedulian dengan budaya Jawa salah satunya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia, serta kepada para tokoh Internasional. "Pemberian sesebutan/gelar pangkat dari Keraton Solo telah dilakukan sejak beberapa waktu lampau. Tetapi pada masa itu gelar hanya diberikan secara terbatas kepada satu - dua orang saja. Kini seiring waktu, pemberian sesebutan/gelar pangkat tersebut diperluas lagi," pungkasnya. Peringatan ulang tahun naik tahta Raja Surakarta kali ini juga disemarakkan dengan kirab Keraton Solo dimulai dari Keraton Solo melintasi pasar Klewer dan beberapa tempat lainnya hingga kembali lagi ke Keraton Solo dengan jarak lebih kurang enam hingga tujuh kilometer. Tampak hadir dalam Tingalan Dalem Jumenengan ke - 15 ini Mendagri Tjahyo Kumolo, Menko Polhukam Wiranto, pengusaha kosmetika dan kecantikan Moeryati Soedibyo serta tamu undangan lainnya. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Sumber: Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
Diskominfo se-Sumsel Sinergikan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020
Palembang, sumselprov.g.id- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menginisiasi rapat teknis urusan komunikasi informatika persandian dan statistik bersama seluruh diskominfo kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan sinergi Rencana Kerja (Renja) Diskominfo se-Sumsel tahun anggaran 2020. Rapat teknis yang mengusung tema "Sinergitas Membangun Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0" itu dibuka langsung Plt. Kepala Diskominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy di Ruang Mahameru Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (1/4/2019). Diskominfo Provinsi Sumsel yang menjadi Leading sektor kegiatan ini menghadirkan langsung narasumber Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP) Jakarta, Parulian Sitompul, Kepala Badan Pusat Statistik Perwakilan Provins Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih, dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Sumsel. Berbagai isu strategis dibahas pada rapat teknis yang diikuti 150 orang peserta dari Diskominfo se-Sumsel itu, diantaranya mengenai sinkronisasi Renja diskominfo dalam mewujudkan Sumsel Smart Province, Sumsel Satu Data dan Persandian yang menyangkut keamanan informasi di Sumsel. Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy mengatakan, untuk menuju Sumsel Smart Province antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mensinkronisasikan aplikasi layanan publik yang ada karena masing-masing daerah memiliki kekhasan aplikasi sendiri sesuai kebutuhan potensi daerah. "Sinergitas dan terintegrasinya aplikasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota perlu dipastikan sesuai arahan dan tujuan Pergub Nomor 47 tahun 2017 dan atas dasar. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ungkapnya. Jon Kenedy menambahkan, perlu juga mensinergikan seluruh kabupaten/kota dalam hal konektifitas pelayanan publik dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Sumsel Satu Data untuk menuju Indonesia Satu Data kedepan. Menurutnya, hal ini seiring dengan visi Gubernur Sumsel "Sumsel Maju Untuk Semua" yang artinya tidak hanya pemerintah provinsi yang maju melainkan seluruh kabupaten/kota hingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sumsel. "Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru sudah melakukan MoU dengan Badan Pusat Statistik Perwakilan Provinsi Sumsel beberapa waktu lalu termasuk juga MoU dengan kabupaten dan kota dalam rangka mewujudkan Sumsel Satu Data," terangnya. Lebih lanjut ia mengatakan, pada Diskominfo Provinsi Sumsel sendiri terdapat bidang persandian yang menyangkut keamanan informasi. Hal ini menjadi salah satu yang terpenting karena menyangkut keamanan informasi di Sumsel. "Selama ini keamanan informasi menjadi permaslahan yang cukup serius, seperti pembajakan informasi yang harus diantisipasi," ujarnya. "Untuk itu rapat teknis ini dilaksanakan dalam rangka mensinergikan Renja antar Diskominfo Provinsi dengan kabupaten/kota termasuk melihat permasalahan yang berkaitan dengan Sumsel Smart Province, Sumsel Satu Data dan Persandian atau keamanan informasi," lanjut Jon Kenedy. Kepala BBPSDMP Jakarta, Parulian Sitompul disela diskusi panel menyampaikan apresiasinya atas rapat teknis yang digelar dalam rangka mengoptimalkan peran diskominfo dalam memberikan kemudahan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien. "Kami mengapresiasi apa yang sudah menjadi keinginan besar kominfo di Sumatera Selatan ini. Kita mendukung penuh diantaranya melalui kerjasama pengembangan sumber daya manusianya termasuk mendukung terwujudnya Sumsel Smart Province," terangnya. Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Teknis yang juga Kepala Bidang PKP Diskominfo Provinsi Sumsel, Imansyah mengatakan isu strategis lainnya yang dibahas dalam forum itu yakni infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, aparatur profesional dan bersinergitas serta pelayanan publik yang berkualitas. “Melalui ratek ini maka akan terwujud sinergi rencana kerja dari seluruh kominfo se-Sumsel tahun anggaran 2020,” ucap singkat Imansyah. Kegiatan ini diisi dengan diskusi panel, rapat pleno, dan FGD serta diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dikominfo Provinsi Sumsel dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Jakarta. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD/ Tim