Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pentingnya Quick Wins Dalam Menurunkan AKI
Kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan Dra. Lesty Nurainy, Apt., M.Kes (tengah) didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Widya Anggraini, MARS. (kanan) dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dr. Uke Veronika, MKM. (kiri). Palembang, Sumselprov.go.id – Salah satu penyebab langsung kematian ibu melahirkan/maternal adalah akibat terjadinya perdarahan, sehingga pemenuhan kebutuhan darah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi perhatian pemerintah. Upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan darah sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan darah diamanahkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Program ini juga menjadi program pendukung Nawacita dalam bidang kesehatan terutama perihal penurunan AKI. Peraturan Presiden tersebut menekankan dilaksanakannya reformasi bidang kesehatan dengan fokus utama peningkatan pelayanan kesehatan dasar salah satunya melalui pelayanan darah yang aman dan berkualitas. Salah satu langkah yang diambil Kementerian Kesehatan untuk menekan angka kematian ibu akibat pendarahan adalah dengan menjalankan Program Qiuck Wins. Dengan program ini, ibu akan mendapat pelayanan darah yang aman dan berkualitas. Sejatinya, Program Quick Wins bertujuan untuk menjamin tersedianya darah yang cukup bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta program ini dibuat untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela. Program Quick Wins ini juga mendorong kerja sama antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah (UTD), dan Rumah Sakit untuk menyediakan akses pelayanan darah yang berkualitas. Mengingat pentingnya Quick Wins program pelayanan darah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Konsentrasi Evaluasi dan Percepatan Implementasi Program Quick Wins Pelayanan Darah di Sumsel, bertempat di hotel Horison Ultima Palembang, 26 -28 Maret 2019. Mengutip keterangan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, dr. Uke Veronica,MKM, bahwa kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta terdiri dari 16 peserta dari Puskesmas Kab/kota dan 19 orang peserta dari lintas sektor antara lain : PMI,UTD dan BDRS, dengan narasumber dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kemkes RI dan Dinkes Prov.Sumsel. Tujuan dilaksanakan kegiatan adalah percepatan pelaksanaan program pelayanan darah, sharing kendala dan upaya yang telah dilakukan Kab/kota dalam pelaksanaan program quick wins pelayanan darah serta menyusun rencana tindak lanjut integrasi lintas sektor/lintas program dalam penguatan program quick wins pelayanan darah. Pada Kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Dra. Lesty Nuraini,Apt,M.Kes dalam sambutannya mengatakan “peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar adalah memperkuat pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompilkasi (P4K)”, katanya. Selanjutnya disampaikan juga “Sasaran penguatan P4K dalam pelayanan darah tidak hanya ditujukan kepada keluarga ibu hamil sebagai calon pendonor namun juga kepada kelompok masyarakat berisiko rendah. Melalui evaluasi dan percepatan Pelaksanaan Quick Wins Program Pelayanan Darah diharapkan dapat memberikan pelayanan darah yang sesuai standar, baik sarana, prasarana maupun prosedur pelayanan dalam upaya menurunkan AKI di Provinsi Sumatera Selatan”, pungkas Kadiskes Prov.Sumsel MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Nasrun Umar, Instruksikan OPD Segera Lakukan Tender Proyek
*Kejar Target Pembangunan Infrastruktur di Sumsel PALEMBANG Sumselprov.go.id- Sekretaris Derah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan H Nasrun Umar, ingatkan kalangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov. Sumsel untuk dapat memahami dan menjabarkan Visi dan Misi Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur Ir H Mawardi Yahya. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat terbatas yang digelar di ruang rapat bina praja, Palembang, Kamis (4/4). "Sebagai ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, wajib bagi kita loyal dan bekerja dengan sunguh-sungguh. Membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mencapai terget pembangunan sesuai dengan visi dan misi beliau. Terutama dalam hal percepatan pembangunan bidang infrastruktur yang belum merata di Sumatera Selatan," tegas Nasrun Umar. Sebagai Sekda, lanjut Nasrun Umar. Dirinya diberikan tanggung jawab besar untuk memandu jalannya program kerja kepala daerah dengan melibatkan OPD terkait. Khususnya percepatan merealisasikan Misi dan Misi serta janji Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat Sumsel. "Kita adalah tim kerja, harus sinergi dan kompak dalam mempercepat pembangunan ini. Dengan tetap melakukan koordinasi secara berjenjang biar tidak salah dalam menetukan arah kebijakan. Jika ada masalah segera dilakukan upaya penyelesaian secepatnya," imbuhnya. Dalam rapat kali ini, Sekda memberikan catatan sejumlah agenda yang mesti dipercepat untuk segera dilakukan oleh kalangan OPD di lingkungan Pemprov. Sumsel. Diantaranya seluruh OPD segera mempercepat proses lelang, pekerjaan/ pengadaan barang dan jasa. Kemudian BPKAD diminta segera menyiapkan dan menyampaikan data aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak secarah terperinci kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Dinas Pendidikan diminta segera melakukan kajian dan mengusulkan penetapan kategorinya Sekolah Berbayar, Sekolah Berasrama Gratis dan Sekolah Gratis di Sumatera Selatan. Serta kalangan OPD diminta segera menyampaikan data ASN yang berhak mendapat tunjangan tambahan berupa beras. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Fix, Sumsel Miliki Politeknik Akamigas
Palembang Sumselprov.go.id- Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru segera mencetak sejarah baru. Pasalnya selain yang ada di Cepu Jawa Tengah, sekolah bergengsi Politeknik Akamigas fix juga segera dibangun di Provinsi Sumsel. Kepastian ini diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru di Griya Agung, Kamis (4/4) usai Ia melakukan pertemuan terbatas dengan Direktur Politeknik Energi dan Akamigas, Cepu, Prof.Dr. R.Y. Perry Burhan, M.sc yang diutus menindaklanjuti instruksi Menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu lalu. " Politeknik Akamigas ini sebenarnya dialokasikan oleh Kementerian ESDM untuk Provinsi Sumsel. Tapi karena Wali Kota Prabumulih berminat dan serius bahkan sampai menyiapkan lahan maka saya sebagai Gubernur yang punya kewenangan menyetujui Politeknik Akamigas dibangun di Kota Prabumulih," tegasnya. Menurut Herman Deru ia mengakomodir keinginan Walikota Prabumulih tak lain agar pembangunan merata di Sumsel dan tak berkutat hanya di Kota Palembang saja. Terlebih Prabumulih juga merupakan Kota yang cukup strategis sebagai lalulintas produk gas dan Minerba baik produksi maupun penjualannya. " Ini tidak main-main anggarannya infrastrukturnya sangat besar Rp150 miliar," ujarnya. Menurut HD, masyarakat Sumsel harus bangga dengan alokasi yang diberikan oleh Menteri ESDM ini karena banyak daerah lain yang ingin tapi belum disetujui salah satunya Kalimantan. Keberadaan Politeknik Akamigas ini diharapkan jadi destinasi studi di sektor minyak dan gas yang menjadi tujuan para lulusan SMA di Sumsel dan nasional. " Lulusan nya nanti sudah kita dukung dengan Perda penyerapan tenaga lokal, dan Perda itu sudah disetujui. Jadi jangan takut lulusan ini bisa ditampung perusahaan migas yang beroperasi di Sumsel," jelasnya. Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan ESDM sedikitnya ada 131 pembukaan tambang serta 48 perusahaan migas di Sumsel. " Ini tentu akan jadi peluang kerja bagi para lulusan. Selama ini tenaga kerja di sektor itu banyak dari luar daerah, " tambahnya. Sementara itu Direktur Politeknik Energi dan Akamigas, Cepu, Prof.Dr. R.Y. Perry Burhan, M.sc, mengatakan kedatangannya kali ini menindaklanjuti instruksi Menteri ESDM di Prabumulih akhir Maret lalu. Saat ini pihaknya sudah melakukan fisibility study (FS) untuk diajukan ke Kemenristek Dikti agar mendapatkan izin. " Untuk tahap awal minimal ada 3 Prodi yang disiapkan. Ini yang sedang kita cari mana yang paling cocok. Ini akan menjadi Politeknik Migas yang kedua setelah Cepu. Ini sejarah untuk Sumsel," jelasnya. Untuk tahap awal lanjut Perry Burhan jika FS ini selesai (sekitar 2-3 bulan) kita akan siapkan pembangunan yang diperkirakan akan dimulai tahun 2020. Setelah itu baru persiapan perekrutan dosen-dosen baru. "Prodinya tidak jauh dari migas. Jadi inti utamanya pengolahan migas dan petro kimia artinya hilir dari migas termasuk mengebor minyak mentah menjadi bahan bakar," jelasnya. Akreditasi untuk tahap awal ini kata Prof Perry Burhan biasanya C. Setelah beberapa tahun baru kemudian ditingkatkan. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Ketua TP PKK Sumsel, Apresiasi PT Pegadaian
* Sukseskan Hari Kartini, Pegadaian Gelontorkan Dana CSR rp 120 Juta Sumselprov.go.id- PALEMBANG-PT Pegadaian (Persero) Kanwil III Palembang memberikan dana sponsor sebesar Rp. 120 juta untuk acara Pemecahan Rekor MURI Apel Perempuan Berkebaya dan Berkain Jumputan Terbanyak serta Pemilihan Kartini Milenial Award. Dana bantuan dari Pegadaian diserahkan secara simbolis oleh Senior Manager PKBL-CSR, Arief Alamsyah kepada Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Febrita Lustia Herman Deru bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (4/4/2019). Acara Pemecahan Rekor MURI Apel Perempuan Berkebaya dan Berkain Jumputan Terbanyak serta Pemilihan Kartini Milenial Award akan diadakan tanggal 10 April 2019 mendatang di Griya Agung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Pengerak PKK Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Tribun dan Sriwijaya Post. Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Hj Febrita Lustia mengatakan, dana partisipan yang diterimanya merupakan salah satu bentuk menyemarakan peringatan Hari Kartini yang akan diadakan 10 April mendatang yang direncanakan akan melibatkan peserta 4100 orang. "Kami berterimakasih kepada para seponsor yang turut berpartisipasi. Semoga kedepan bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan yang lainya," ujarnya Dilain pihak Senior Manager PKBL-CSR, Arief Alamsyah mengatakan, Pegadaian ingin mensupport acara Pemecahan Rekor MURI Apel Perempuan Berkebaya dan Berkain Jumputan Terbanyak serta Pemilihan Kartini Milenial Award. "Dengan adanya acara ini bisa untuk mengingat kembali Kartini kita dan bisa refresh kembali. Terlebih peserta yang ikut ribuan, untuk itulah kami ingin turut mensupport," ujarnya. Menurutnya kegiatan Hari Kartini ini berkaitan dengan kegiatan sosial yang digagas oleh Tribun-Sripo dan diadakan oleh TP PKK Pemprov Sumsel. Jadi dana yang diberikan berupa Dana Kepedulian Sosial (DKS) senilai Rp 120 Juta, bentuknya ada tabungan emas dan dana untuk operasional. "Tabungan Emas minatnya sudah banyak, karena tabungan emas sama seperti tabungan di bank tapi saldonya berupa gram emas. Jadi hanya dengan Rp 53 Ribu sudah termasuk biaya administrasi pemeliharan setahun dan material serta 0.01 gram emas. Selanjutnya nabungnya bisa dimana aja, minimal Rp 6000," bebernya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Insentif Beras Pegawai Bantu Penyerapan Hasil Produksi Petani
Palembang, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjalin kerjasama dengan Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel dalam rangka pengadaan dan penyaluran insentif beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama yang telah ditandatangani langsung Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Kepala Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel M. Yusuf Salahuddin. Penandatanganan berlangsung di Griya Agung Palembang, Kamis (4/4/2019). Dalam kesempatan ini Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, kebijakan memberikan insentif beras kepada pegawai bukan semata untuk meningkatkan kinerja pegawai. Namun juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel kepada para petani di Sumsel. Menurutnya, selama ini para petani di Sumsel terus digenjot untuk menghasilkan produksi berlimpah. Sementara, dari sisi pemasarannya tidak ada dikarenakan Perum Bulog sendiri memiliki keterbatasan untuk menampung. Hal tersebut menjadi permasalahan yang sering dihadapi para petani terutama ketika musim panen raya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumsel mengambil langkan dengan memberikan insentif beras kepada pegawai. Tujuannya untuk memperhatikan petani karena merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah terhadap petani. "Kita ingin membantu petani, kalau pemerintah tidak turun tangan siapa lagi yang akan memperhatikan para petani. Makanya, kebijakan insentif beras ini kita ambil, syaratnya beras yang disalurkan kepada pegawai harus membeli beras petani yang ada di Sumsel untuk menyerap hasi produksi Petani Sumatera Selatan," ungkapnya. "Bahkan, jika anggaran daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ini memadai, Kepala daerahnya akan saya ajak untuk memberikan intensif beras juga kepada pegawainya," lanjut Herman Deru. Mengenai penyaluran insentif beras kepada pegawai, Herman Deru mengharapkan kepada Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel agar selalu disiplin waktu distribusi dengan tetap memperhatikan ketersediaan cadangan beras. "Kita harus disiplin waktu distribusinya kepada para pegawai dan Bulog harus siap dengan adanya cadangan yang cukup," pinta Herman Deru Selanjutnya, ia meminta Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel agar menjamin mutu seluruh beras yang salurkan kepada pegawai sesuai dengan kerjasama yang telah ditadatangani. "Mutu beras harus terjamin yakni beras dengan kualitas premium. Wajib bagi Bulog untuk mengadakan itu, sesuai dengan kerjasama yang ditandatangani ini," tegasnya. Herman Deru juga meminta agar beras yang disalurkan diberi label khusus Pemerintah Provinsi Sumsel. Tujuannya, agar insentif beras yang diberikan tidak dijual kembali oleh para pegawai. "Saya tidak ingin melihat beras dengan tanda khusus ini tersebar di pasaran. Pemda bukan mau menjadikan ASN sebagai pedagang beras dan saya pikir tidak ada alasan jika ASN ingin menjualnya," Sementara Itu, Kepala Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel M. Yusuf Salahuddin mengatakan, kesiapan dalam penyaluran insentif beras ini tinggal menunggu kelengkapan administrasi, jika semua sudah terpenuhi penyaluran segera akan laksanakan. "Kita hanya sebatas menyediakan komoditinya, terkait dengan potensi angkanya dan siapa saja yang akan menerima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan menentukan," terangnya. usuf Salahuddin "Jenis beras yang akan diberikan dengan kualitas premium. Penyalurannya akan dikirimkan pada posisi-posisi OPD berada termasuk OPD yang penempatannya berada di kabupaten dan kota. Distribusi akan dilakukan perbulan. Sesuai arahan dari Gubernur Sumsel, pendistribusiannya harus konsisten dan tepat waktu," lanjut Yusuf Salahuddin. Untuk diketahui, Surat Keputusan Gubernur Sumsel tentang pengaturan besaran jumlah insentif beras yang akan diberikan kepada ASN dan pegawai honorer itu saat ini masih dalam proses perbaikan karena ada beberapa revisi secara lisan dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Dari informasi yang dihimpun Tim Media Center Diskominfo Provinsi Sumsel, masing-masing ASN akan menerima insentif beras sebanyak 20 Kilogram setiap bulannya bagi yang menikah, dan yang belum menikah 10 Kilogram. Sementara itu, Pegawai Honorer akan menerima 5 Kilogram. MC Diskominfo Provinsi Sumsel/ AD
Sumsel
Jelang Pemilu 2019, Dukcapil Sumsel Gencar Lakukan Sosialisasi
Palembang, Sumselprov.go.id – Beberapa hari lagi yakni tepatnya tanggal 17 April 2019 akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yaitu DPR RI, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk mensukseskan Pemilu tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2019 dengan tema “Melalui Percepatan Penerbitan KTP Elektronik, Kita Sukseskan Pemilu Tahun 2019”. Acara dibuka langsung Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru yang diwakilkan kepada Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (04/04/2019). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Prov. Sumsel Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH., M.Si dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparat pelaksana dan masyarakat tentang kebijakan Administrasi Kependudukan dalam rangka mensuksekan Pemilu Tahun 2019. Peserta Sosialisasi ini sebanyak 127 orang peserta yang terdiri dari Provinsi Sumsel berjumlah 25 orang yaitu : Kesbang Pol (2 orang), Satpol PP (1 orang), Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumsel (2 orang), Polda Sumsel (1 orang), KPU (1 orang), Bawaslu (1 orang), Polrestabes Palembang (1 orang), Kodam II/Sriwijaya (1 orang), Kemenkumham (1 orang), Kemenag (1 orang), Ombudsman (1 orang). KNPI (1 orang), Perguruan Tinngi (6 orang), dan Tokoh Agama (5 orang). Peserta dari Kabupaten/Kota yaitu Asisten Pemerintahan (17 orang), Badan Kesbang Pol (17 orang), Dukcapil (17 orang), KPU (17 orang) dan Bawaslu (17 orang). Selanjutnya disampaikan Hj. Septina Zuraida, narasumber yang akan menyampaikan materi terdiri dari Ditjen Kependudukan dan Sipil Kemendagri RI sebanyak 2 orang, KPU Prov.Sumsel sebanyak 1 orang, Bawaslu Prov. Sumsel sebanyak 1 orang, Polda Sumsel sebanyak 1 orang dan Kodam II/Sriwijaya sebanyak 1 orang, Sementara pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dukcapil setempat. “Bagi pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Dukcapil setempat dan hal ini didukung melalui Keputusan MK Nomor 20/PUU-XVII/19 tanggal 28 Maret 2019 memutuskan Surat Keterangan pengganti syarat wajib bagi pemilih untuk Pemilu 2019”, pungkas Ana. Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya memuji kepemimpinan Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dra. Hj. Septiana Zuraida, S.H., M.Si., yang telah menginisiasi kegiatan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2019 Menurut Mawardi, sosialisasi yang mengusung tema “melelaui percepatan penerbitan KTP elektronik, kita sukseskan pemilu tahun 2019″ ini merupakan langkah-langkah pelayanan menjemput bola bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP- el. Untuk diketahui, sebanyak 8.217.551 jiwa dan yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 5.831.215 jiwa sedangkan masyarakat yang sudah memiliki KTP-el sampai dengan Bulan Januari 2019 sebanyak 5.743.995 jiwa ( 98,50 % ) dan yang belum memiliki KTP -el sebanyak 87.220 jiwa (1,50%). “Dalam rangka akan menghadapi pemilihan umum baik itu pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres), kenapa harus kita benahi dan harus disepakati” ungkapnya. “Karena nantinya bagian dari dukcapil selalu menjadi terpojokan setiap kali ada pileg dan pilpres kalau ada kesalahan pada bagian ktp-el sebagai syarat untuk menggunakan hak suara dalam pemilu nanti,” tuturnya. “Pastikan bahwa warga masyarakat Sumatera Selatan Memiliki KTP-el sebagai syarat untuk menggunakan hak suara dalam Pemilu tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang”, pungkas mantan Bupati Ogan Ilir dua periode. Turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi ini Kasubdit Wilayah I BakPS Ditjen Dukcapil Kemendagri RI DR (C) M.Arief Affandi, SE., M.ACC. Ca., CPAI, Asisten III bidang Administrasi dan Umum Setda Prov. Sumsel, Prof. Edwar Juliartha, Dandim o418 Palembang Letkol Inf. Honi Havana, M.MDS, Palembang, KabagBinops RO Ops. Polda Sumsel AKBP Erwin, Se, Ketua KPU Sumsel Dra. Hj. Kelly Mariana, Divisi Data dan Hukum Bawaslu Sumsel Junaidi. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY-Tim
Sumsel
Gubernur Sumsel Ajak Pelaku UMKM Optimalkan Potensi Daerah
Palembang sumselprov.go.id- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mampu mengoptimalkan potensi daerah dan kultur yang ada di Sumatera Selatan. Sehingga hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu yang diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru dalam acara Acara Talk Show dan Penyerahan Pemenang CSR Competition 2019 di Griya Agung, Kamis, (4/4/2019). Acara ini bertema "Merajut Kebersamaan dalam memajukan Industri Kerajinan dan UMKM untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Mendukung Pariwisata Sumsel Menuju Sumsel Maju". Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan apresiasinya kepada Dekranasda Sumsel dan juga Forum CSR Sumsel atas terlaksananya kegiatan ini sebagai salah satu program kerja. “Aksi nyata dari program kerja adalah hal yang selalu saya tuntut kepada para penyelenggara organisasi masyarakat maupun OPD," kata Herman Deru. Menurutnya, Dekranasda adalah wadah yang harus siap untuk menjadi wadah untuk mengembangkan UMKM bagi para pelaku usaha dan pihak sponsorship. Kegiatan ini adalah salah satu wujud aksi konkrit dari pengembangan UMKM di Sumsel. “Setiap keberhasilan UMKM yang ada di daerah dapat di adopsi dari daerah lain, tetapi tetap harus mengutamakan potensi daerah,” ucapnya. Ia berharap pengembangan UMKM dapat diiringi dengan kreatifitas untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu meningkatkan kemampuan dalam melihat pasaran. "Jika kita membuat usaha, maka kita harus siapkan juga marketnya, UMKM juga harus didukung dengan spesifikasi dan bakat yang ada di perorangan," katanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ia menghimbau semua pihak untuk bekerja sama dengan baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku umkm. Sehingga dapat mewujudkan umkm yang sesuai dengan potensi daerah. “Aksi nyata menunjukan peran aktif Pemerintah bersama CSR dalam memacu perkembangan UMKM di Sumsel,” ujarnya. Selain itu, Herman Deru juga menghimbau agar para pelaku UMKM dapat memperhatikan perilaku dan etika dalam mengelola UMKMnya. “Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mengakselerasi perbuatan kita dalam mengelola UMKM, rencana tanpa aksi tidak berguna,” ungkapnya. Dalam kegiatan ini juga diadakan talkshow yang membahas tentang dukungan CSR terhadap perkembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola UMKM. Acara ini dilakukan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Kesimpulan dalam talkshow ini yaitu Potensi UMKM di Sumsel cukup besar yang seimbang dengan keaktifan CSR dalam mendukung pengembangan potensi daerah melalui UMKM. Di akhir acara, Ketua Dekranasda Sumsel sekaligus Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia Herman Deru memberikan penghargaan kepada para pemenang CSR Competition 2019. Turut hadir Wakil Ketua TP PKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya, dengan peserta acara yaitu audiensi yang berasal dari perwakilan BUMN, BUMD, UMKM, OPD Pemprov Sumsel, instansi pendidikan, dan mahasiswa. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/TM
Sumsel
Cerdaskan Masyarakat, ISNU Sumsel Bakal Dirikan Perguruan Tinggi
Ketua Pengurus Wilayah ISNU Sumsel, Herman Deru Lantik Kepengurusan ISNU Se OKU Raya Sumselprov.go.id BATURAJA-Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarajana Nahdatul Ulama (ISNU) Sumsel, H. Herman Deru mengajak seluruh pengurus ISNU di Kabupaten dan kota di Sumsel untuk berkreasi dalam mencerdaskan masyarakat, salah satu caranya, ISNU Sumsel harus mendirikan sekolah Perguruan Tinggi (PT). "ISNU ini isinya banyak orang yang terpelajar. Salah satu syaratnya dia harus sarjana, di situ ada Doktor ada Profesor. Kenapa kita tidak mengembangkan ilmu yang ada ini dengan membuat perguruan tingggi. Apakah itu D1,D2,D3 atau S1," tegasnya ketika dibincangi usai melantik Kepengurusan ISNU OKU raya (OKU,OKU Timur dan OKU Selatan), bertempat di Pendopo Kabupaten OKU di Baturaja, Rabu (3/4). Perguruan Tinggi (PT) yang akan didirikan ISNU Sumsel ini nantinya lanjut Herman Deru, fakultasnya juga harus disesuaikan dengan potensi daerah. Seperti fakultas pertanian, fakultas, pertambangan dan fakultas lainnya yang ada hubungannya.dengan potensi alam dan karakteristik wilayah setempat. "Jangan pula nanti dibuka fakultas penerbangan. Tidak sesuai dengan kondisi daerah kita. Mengenai lokasi, karena ini tingkat Sumatera Selatan, ya ditingkat provinsilah. Atau di Kabupaten kota juga bisa," imbuhnya.. Ketika disinggung terkait dengan pelantikan Kepengurusan ISNU OKU Raya (OKU,OKU Timur dan OKU Selatan), Gubernur Sumsel ini mengaku bangga mengenakan atribut ISNU. Karena ISNU merupakan badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdatul Ulama(NU) pada kelompok sarajana dan kaum intelektual yang mempunyai integritas. "Jika bicara NU, organisasi ini merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Maka kita dari ISNU yang merupakan bagian dari NU harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai orang ISNU," tambahnya. Dia mengingatkan para pengurus ISNU OKU Raya untuk segera berbuat dalam mencerdaskan masyarakat. Karena itu dia menargetkan kepengurusan ISNU Sumsel harus membuat Perguruan Tinggi. "Jadi ini tantangan bagi kita. Birokrasi kita dekat, baik itu dengan level Provinsi. Kabupaten dan level Pusat," tambahnya. Dibagikan akhir Herman Deru mengingatkan kalangan anggota ISNU di Sumsel untuk tidak memperkeruh suasana dengan mengelurkan statemen yang berpotensi dapat memicu terjadinya kegaduhan di tengah masyarakat. "ISNU jangan bikin konflik dan jangan memantik terjadinya keresahan di tengah masyarakat. Setiap statemen kita adalah statemen elit yang harus memberikan manfaat," tandasnya. Nampak hadir dalam pelantikan ISNU Se-OKU Raya kali ini Wakil Bupati OKU Drs, Johan Anuar, Sekda OKU Achmad Tarmizi dan sejumlah pejabat penting lainnya dari Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS
Sumsel
Pejabat Diskominfo Sumsel Ikuti Rakoor Layanan Vidcon
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Sukses dalam pelaksanaan layanan Vidcon Pilkada Serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku penyelenggara (Video Conference) Vidcon serentak mengundang 34 untusan Provinsi Se Indonesia yang terdiri dari Penanggung Jawab dan PIC Layanan Vidcon. Acara dibuka oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Drs. Hamdani AK.MM., M.Si. Berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan 3 April 2019, bertempat di Hotel Arya Duta Gambir Jakarta Pusat. Tujuan dari kegiatan rakoor layanan vidcon ini adalah mengoptimalkan penggunaan vidcon dalam rangka pelakasanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) serta terkait konsultasi yang ada di Kemendagri antara lain Ditjen Bina Keuda, Dukcapil, Poldagri, Bina Adwil, Bina Bangda. Selain hal tersebut diatas disampaikan juga tujuan yang utama diselenggarkannya acara rakoor ini adalah untuk memastikan secara langsung via teleconference terkait kesiapan pelaksanaan pemilu di daerah, memastikan persoalan dan hambatan yang muncul di daerah dalam pelaksanaan pemilu sehingga dapat segera dilakukan antisipasi solusi untuk kelancaran pemilu dan mendorong penguatan fungsi koordinasi dan sinergitas antar stakeholders pemilu dalam kerangka membantu kelancaran pelaksanaan pemilu. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Jon Kennedy, SE., M.Si ikut hadir dalam acara ini didampingi Kepala Seksi Persandian Marwanika, SH dan satu orang staf di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Diskominfo Prov.Sumsel Widyasmoro, ST. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Drs. La Ode Ahmad, AP., M.Si dalam paparannya yang berjudul Penggunaan Teleconference Pada Pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 menyampaikan beberapa hal antara lain Kerawanan Dimensi Tahapan meliputi Prediksi Kerawanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 (Masa Kampanye. Masa Tenang dan Punggut suara, Penghitungan dan Rekap Suara, Penetapan Calon Terpilih dan Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan). Sementara untuk Kerawanan Dimensi Faktor Potensi meliputi “Regulasi, Penyelenggaraan, Peserta, Pemilih, Logistic, Media dan Media Sosial”, ujar La Ode Ahmad. “Pemetaan Kerawanan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Aspek logistic disusun dengan berdasarkan 3 variabel dalam menentukan skala kerawanan yang ada di setiap Provinsi sebagai bahan gambaran umum yang disusun sesuai dengan perspektif dari Kemendagri dan Pemerintan Daerah”, pungkas La Ode Ahmad. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY Sumber Kasi Persandian Diskominfo Sumsel