Kabar Terkini Sumatera Selatan
.jpeg)
Sumsel
Video Conference Rakor se-Indonesia untuk Pemilu Damai dan Aman
Palembang, Sumselprov.go.id- Video Conference rapat koordinasi (Rakor) Pemilu Tahun 2019 se-Indonesia dengan Menko Polhukam RI. Dilaksanakan di Ruang Posko Gajah Biro Operasi Polda Sumsel, Senin, (15/4/2019), bertema “Damailah Pemilu, Jayalah Bangsaku”. Dalam arahannya Menko Polhukam RI Wiranto, mengatakan rapat ini dilaksanakan untuk mengamankan dan melancarkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 terutama saat pencoblosan dan penghitungan suara. Pemerintah Pusat dan daerah perlu berkoordinasi dengan ketat agar memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang pengamanan pelaksanaan Pemilu. “Kami menghimbau masyarakat tidak ragu-ragu untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa mempercayai berita hoax yang menimbulkan rasa takut untuk berpartisipasi dalam pemilu,” ujarnya. Ia mengungkapkan TNI dan Polri telah bekerja sama untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu, baik di lokasi pencoblosan maupun lokasi di sekitar pencoblosan bahkan tempat-tempat yang berpotensi adanya keributan. Untuk mensukseskan Pemilu 2019, KPU telah melakukan komunikasi dengan daerah-daerah yang mengalami masalah seperti kekurangan logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kekurangan-kekurangan logistik untuk TPS sudah di atasi dengan pengiriman segera yang dibantu TNI AU. “Pagi ini sudah dilakukan pengiriman terhadap daerah yang TPSnya kekurangan logistik dan perangkat,” ucapnya. Selain itu, Wiranto juga menginformasikan bahwa Pemilu Tahun 2019 diberlakukan perpanjangan waktu bagi warga yang telah mengantre untuk menggunakan hak suaranya hingga melebihi pukul 13.00 akan tetap dapat diberikan kesempatan untuk memilih. Ia menghimbau kepada semua pihak agar tidak diperbolehkan mengganggu kebebasan orang lain dan tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. “Mobilisasi massa dalam bentuk apapun seperti pawai atau syukuran kemenangan tidak diperkenankan dilakukan di muka umum,” ungkapnya. Wiranto menegaskan bahwa setiap pihak baik Pemerintah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri telah siap untuk melakukan tugasnya secara maksimal untuk melakukan pemilihan secara maksimal. “Kita menghimbau semua pihak baik masyarakat maupun parpol dapat menghormati aturan hukum yang berlaku,” jelasnya. Rapat ini diikuti oleh 34 Provinsi di Indonesia, turut berpartisipasi Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Pemerintah 17 Kabupaten Kota di Sumsel melalui video conference. Gubernur Sumsel, Herman Deru mengintruksikan kepada para pemangku kepentingan yang bertugas dalam Pemilu 2019 agar tetap berada di tempat dari proses awal pemilihan hingga perhitungan suara selesai. Ia mengajak para Bupati dan walikota untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perpanjangan waktu dalam pemilu Tahun 2019 seperti yang telah disampaikan oleh Menkopulhukam. “Ada kemungkinan yang hadir ke TPS sedikit santai, maka saya himbau kepada camat di wilayah masing-masing untuk meningkatkan keaktifan partisipasi masyrakat,” katanya. Herman Deru mengarahkan agar setiap yang bertugas dapat menjaga kewaspadaan terhadap intervensi dan kecurigaan terhadap penyerangan-penyerangan. “Mari kita hadapi proses pesta demokrasi penuh kegembiraan dan bersedia mengorbankan waktu untuk mengntrol daerahnya, agar terwujud Pemilu yang tertib dan aman,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/ Cley
Sumsel
Herman Deru Pastikan Jembatan Musi VI Rampung Tahun 2020
PALEMBANG Sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang terus berupaya melanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan Musi VI yang menghubungkan kawasan 32 Ilir dan kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Keberadaan jembatan ini nantinya diyakini akan mampu mengurangi beban lalu lintas angkutan di jembatan musi. Disamping dapat mengurai kemacetan lalu lintas serta penumpukan kendaraan di sejumlah titik di kota Palembang, Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat meninjau pembangunan jembatan Musi VI dan penyerahan sertifikat tanah program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Palembang, Sabtu (13/4) menyebutkan proses pengerjaan pembangunan jembatan Musi VI saat ini masih berjalan dan ditargetkan akan rampung tahun 2020 mendatang. "Kita targetkan jembatan musi enam ini bisa dilalui untuk kendaraan. Begitu juga dengan taman dan fasilitas umum disekitarnya. Pembebasan lahannya secepatnya kita rampungkan," tegas Herman Deru. Lebih lanjut, Herman Deru menambahkan penyelesaian pembangunan jembatan Musi VI adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Untuk itu, mantan Bupati Oku Timur dua periode tersebut mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak yaitu terutama Pemerintah kota Palembang berikut seluruh OPD dan masyarakatnya. "Selesainya pembangunan jembatan Musi VI ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Bersama- sama kita selesaikan ini, baik dibagian seberang Ilir maupun di seberang Ulu," tambahnya. Terkait pembebasan lahan, Herman Deru memastikan untuk di wilayah seberang Ulu sudah tidak ada kendala lagi. Sedangkan pembebasan bidang tanah yang masih belum terlaksana, Gubernur mengharapkan dukungan dari para tokoh setempat. Mengingat pembangunan jembatan Musi VI tidak hanya menekankan keindahan dan fisik jembatannya saja, melainkan juga keindahan di wilayah sekitar jembatan, baik di Ilir maupun di bagian Ulu. "Akses menuju jembatan musi enam ini akan ditingkatkan seperti ketersediaan fasilitas umum. Hingga nantinya jembatan ini dapat menjadi obyek wisata baru bagi masyarakat," tambahnya. Selain meninjau kelanjutan pembangunan jembatan Musi VI, dikesempatan yang sama Gubernur H. Herman Deru juga secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah program PTSL kepada warga seberang Ulu. Dalam pembuatan sertifikat tanah Herman Deru menjamin tidak ada pungutan. Di lain pihak, Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel Darma Budhi mengatakan kontrak pembangunan jembatan Musi VI dimulai pertama kali pada tahun 2015 menggunakan dana APBD provinsi Sumsel. Tahap pertama pembangunan jembatan Musi VI tahun kontrak 2015, dengan jenis kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan 756 hari kerja, nilai kontrak Rp. 344. 320.772. 000, 00. Kemudian untuk pembangunan tahap kedua juga bersumber dari APBD Provinsi Sumsel, tahun anggaran 2018, jenis kontrak tahun jamak, nilai kontrak Rp.219. 677. 000.000, 00 dengan masa pelaksanaan 360 hari kerja, dan masa pemeliharaan 360 hari kerja dengan kontraktor pelaksana PT Nindya Karya. Sementara itu, untuk realisasi dan sisa kebutuhan anggaran proyek jembatan Musi VI, Darma Budhi menjelaskan , kontrak tahap pertama nilai kontrak awal sebesar Rp.344. 320. 772. 000, 00. dan nilai final amandemen Rp. 344. 320. 772. 000, 00 ( bobot terhadap keseluruhan 60, 4%). Kemudian untuk tahap kedua, nilai kontrak awal Rp. 219. 677. 000. 000, 00 dan nilai final amandemen Rp. 135. 315. 850.334, 10 ( bobot terhadap keseluruhan 24%). "Dengan demikian total nilai untuk tahap pertama dan kedua adalah Rp. 469.636.622. 344, - (84, 4%). Jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan jembatan Musi VI senilai Rp. 87 milyar", pungkasnya. Sementara, menanggapi penyerahan sertifikat tanah program PTSL oleh Gubernur Herman Deru, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumsel, Muchtar Deluma menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, Gubernur Herman Deru adalah Gubernur satu-satunya yang dilimpahkan tugas langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan sertifikat tanah program PTSL kepada masyarakat. "Pemberian sertifikat tanah program PTSL ini memberikan energi positif. Sebab, baik Provinsi Sumsel maupun Kota Palembang berada di urutan pertama dari seluruh Indonesia dalam pemberian sertifikat bagi masyarakat", ujar Muchtar Deluma. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Herman Deru Luncurkan Program Satu Kabupaten Satu URC Ambulance Motor 119
#Dapat Pujian Langsung Oleh Menkes RI Palembang Sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H. Herman Deru terus melakukan terobosan demi menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh warganya. Terbaru Ia melaunching Unit Reaksi Cepat (URC) Ambulance Motor 119 yang merupakan salah satu kegiatan dari Program Sumsel Tanggap. Launching ini dilakukan berbarengan dengan Rakerkesda Provinsi Sumsel 2019 di Santika Premiere Hotel, Jumat (12/4) sore. Launching ini dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) RI Prof Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek Sp.M (K). Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr Anung Sugihantono M.Kes dan Direktur P2 Penyakit Tidak Menular dr. Cut Putri Arianie beserta jajaran Kemenkes RI. Selain itu hadir juga seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RS, instansi kesehatan vertikal (BPOM, KKP, BTKLP, LKTM, POLTEKES, BBLK) Rektor Unsri, Dekan Fakultas Kedokteran Unsri serta Kakesdam. Untuk diketahui URC Ambulance Motor 119 ini berfungsi memberikan pelayanan gawat darurat medik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan URC Ambulance Motor 119 ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat kegawat daruratan yang sering terjadi sehari-hari seperti kecelakaan, jantung, stroke dan melahirkan dengan memperkecil respon time (dapat mengatasi kemacetan). Untuk dapat mengakses layanan ini masyarakat cukup menghubungi nomor 119 bebas pulsa. Adapun pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan di tempat kejadian dan membantu merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Pelayanan ini diberikan setiap hari selama 24 jam. Untuk tim kesehatan yang tergabung dalam URC Ambulance Motor 119 terdiri dari tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional serta mempunyai peralatan yang sesuai standar dan juga ambulance. Peralatan kesehatan yang dimaksud meliputi, AED, Emergency kit, Tensi meter, Stetocope, Laringoscope, Diagnostic set, Penlight, Minor surgery set, dan Obat obat P3K. Dikatakan Herman Deru untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak cara yang bisa dilakukan. Bahkan meski dengan dana yang terbatas. Hal itu telah dibuktikannya saat menyiasati penyediaan mobil ambulance bagi warga yang membutuhkan di desa-desa di OKU Timur. Caranya Ia memberdayakan masyarakat setempat yang memiliki kendaraan untuk kemudian diajak MoU. "Kalau satu desa mau dikasih satu ambulance dari mana duitnya. APBD gak cukup karena satu mobil saja bisa mencapai Rp200 juta. Makanya semua masyarakat yang punya mobik di desa saya ajak MoU. Mereka kita minta rela kendaraannya sewaktu-waktu dijadikan ambulance, dan Pemda yang mensubsidi biaya operasional kendaraannya. Ini berhasil," ujarnya. Iapun berharap Program Sumsel Tanggap dengan URC Ambulance Motor 119 ini menjadi pemicu kepala daerah baik bupati/walikota untuk menyediakan URC Ambulance Motor 119 yang sama di puskesmas-puskesmas, serta penyediaan satu ambulance pada tiap desa. Melalui program ini peraih penghargaan Moeslim Choice Award 2018 tersebut berharap adanya penguatan pelayanan kesehatan dapat menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. Hal ini mendukung visi kesehatan untuk semua. Selain hal di atas, untuk penguatan pelayanan kesehatan akan dibangun juga RS D Pratama. Ada beberapa kabupaten/kota yang memerlukan antara lain kabupaten OKU, OKUT, Lahat, Pali, dan Lubuklinggau. Gubernur Sumsel Herman Deru juga tak lupa mengingatkan pada masyarakat agar menerapkan prilaku hidup bersih sehat melalui GERMAS. Dengan melakukan aktibitas fisik, makan buah dan sayur serta melakukan deteksi dini penyakit. Sementara itu Menkes RI Prof Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek Sp.M (K) sangat mengaparesiasi perhatian Gubernur Sumsel soal pelayanan kesehatan mengingat kesehatan adalah poin penting dalam kehidupan. "Apapun kebutuhan layanan kesehatan masyarakat bagaimanapun kondisinya harus jalan. Karena bagaimana mau berpendidikan baik dan sejahtera jika kesehatan masah terabaikan" tambahnya. Demikian pula soal inovasi Gubernur Sumsel menyediakan ambulance motor langsung mendapat apresiasi khusus dari Menurut Menkes. Inovasi ini menurutnya patut dicontoh daerah lainnya. " Cakupan Kesehatan Semesta yaitu semua masyarakat mendapat pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif berkualitas dan efektif sesuai kebutuhan. Dan tidak boleh ada kendala biaya dalam memanfaatkan pelayanan tersebut," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dra Lesty Nurainy Apt,M.Kes menjelaskan URC Ambulance Motor 119 ini secara simbolis diberikan pada dua kabupaten yang cakupan kepesertaannya sudah mencapai 100 persen yakni Kabupaten Lahat dan Muaraenin. Sedangkan terkait Rakerkesda itu sendiri Dinkes Provinsi Sunsel akan melakukan roadshow bersama Kementerian Kesehatan ke 17 kabupaten dan kota guna mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait 5 isu strategis. "Roadshow ini untuk memantau hasil kesepakatan Rakerkesda kemarin sehingga jangan hanya jadi seremonial saja. Dan RAD ini sebagai alat tolak ukur penilaiannya," ujarnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Gubernur Sumsel: Pesta Demokrasi 2019 Di Sumsel Akan Berjalan Kondusif Dan Sukses
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pemilu 2019 yang dikhususkan bagi pasukan yang bertugas mengamankan TPS pada saat Pemilu 17 April 2019 mendatang yang digelar dipusatkan di Halaman Mapolda Sumsel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Minggu (14/4). Pada sesi wawancara usai Apel, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengutarakan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat Indonesia yang tinggal menghitung hari akan berjalan kondusif dan sukses. Jelas Gubernur, untuk di Provinsi Sumsel yang wilayahnya di perairan dan medannya sulit di tempuh ternyata logistik sudah sampai ditujuan dan sumber daya manusiannya juga sudah siap. “Saya optimis Pemilu berjalan baik, kondusif dan sukses karena kamtibmas sudah siap, masyarakat juga perperan ikut menjaga proses pemilu ini secara langsung umum, bebas dan rahasia”, ujar Gubernur Gubernur juga mengingatkan untuk masyarakat yang terkendala di persoalan dalam menggunakan hak suaranya, terkait KTP yang bermasalah atau belum mempunyai KTP atau tidak mendapat surat undangan. “Bagi masyarakat bermasalah mengenai KTP, bisa memakai Surat keterangan ( suket) yang menjadi salah satu opsi bisa dipakai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya”. ucapnya Dalam amanatnya Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menuturkan, apel ini digelar guna memberikan dukungan berupa tambahan personel kepada satuan kewilayahan dalam mengamankan Pemilu serentak tahun 2019. Kapolda saat ini telah mengirimkan personel sebanyak 1.154 orang, ke polresta jajaran polda sumsel diantara lain polresta Palembang, polres Banyuasin, Polres Musi Banyuasin, polres Musi Rawas, polres Lahat, Polresta Pagaralam, polres Oku Timur,polres OKU Selatan,polres OKU, dan Polres Empat Lawang. Zulkarnain harapkan kepada semua petugas siap dan serius bertugas selama pemilu berlangsung, baik dalam tahap pemungutan suara di TPS dan perhitungan suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, anggota dprd kota dan kabupaten yang jatuh pada tanggal 17 April 2019 mendatang. “Pada pengamanan tahap ini personil akan diterjunkan langsung ke kesatuan wilayah guna membantu pengamanan pemilu pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara. pahami betul bahwa tugas yang akan saudara laksanakan cukup berat, sehingga memerlukan keseriusan dan kesiapan saudara dalam melaksanakan tugas pengamanan” tegas Kapolda Sumsel Zulkarnain juga turut menghimbau kepada seluruh petugas pengamanan untuk mempertajam deteksi dini, terhadap setiap perkembangan situasi yang berpotensi mengarah menjadi gangguan kamtibmas. Bahkan Ia menegaskan agar personil melakukan tindakan tegas kepada setiap pelaku dari kelompok manapun yang melanggar hokum. “Sukses dan amannya pelaksanaan pemilu ini menjadi perhatian kita karena menjadi tolak ukur keberhasilan pengamanan pemilu serentak terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia,” ungkapnya Kapolda Sumsel menambahkan, jangan remehkan setiap kejadian yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas karena kejadian yang kecil dapat berkembang menjadi masalah yang kompleks apabila tidak diantisipasi sejak dini. (dikutip dari tribunsumsel/foto:hunas) MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Pemilu, Jadi Hari Libur Nasional
Palembang, Sumselprov.go.id -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat edaran tertanggal 9 April 2019 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk dijadikan pedoman dan selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing Menurut Menteri Hanif, SE ini diterbitkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional. Dalam SE ini Menaker Hanif menegaskan bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. "Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," kata Menaker Hanif. Ditegaskan pula para pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 menetapkan bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019. Hari dan tanggal dimaksud merupakan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum tahun 2019. Surat edaran ini ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI, Menteri Kabinet Kerja, Ketua Umum DPN Apindo serta Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Herman Deru Butuh Ungkapan Masyarakat
Palembang, Sumselprov.go.id -- Sempat tertunda pengerjaannya karena pendanaan, pembangunan jembatan Musi VI mulai menunjukkan kembali progresnya. Meski belum dapat dipastikan, hari ini, Sabtu (13/4/19) seperti menjadi secerca harapan masyarakat Palembang, setelah Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menginginkan pembangunan jembatan terus dilakukan, karena alasan harapan dan manfaatnya. "Saya mohon dukungan dari semua pihak, mulai dari Walikota, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Lurah, RT dan RW, untuk kita dapat melaksanakan kembali pembangunan jembatan ini yang diawali dari anggaran perubahan 2019," ungkapnya disela-sela penyerahan sertifikat tanah program pemdaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Mantan Bupati OKU Timur dua periode melihat, proses pembangunan jembatan Musi VI ini membuka pikiran semuanya. Dengan posisi keuangan yang cukup tidaklah menjadi jaminan sebuah proses itu on progres atau on schedule. Selain itu kinerja yang baik serta cita-cita yang baik tidal ada jaminan juga bisa menyelesaikan progres pembangunan tepat waktu. Untuk itu, butuh pemikiran komperhensif dan dukungan semua pihak, dengan perencanaan yang benar, pelaksanaan yang benar dan yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat. "Kami dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota sudah bekerja keras dan harus mendapat dukungan semua pihak. Karena, dukungan masyarakat saja, tanpa ada pendanaan dan perencanaan yang baik dari pihak pemerintahan juga tidak akan jalan," ujarnya. Bagu Deru, pembangunan Musi VI perlu dilanjutkan. Karena, proyek besar ini, adalah proyek besar yang menjadi harapan masyarakat. "Besar bukan hanya ditinjau dari pendanaan, tapi besar juga harapan manfaatnya jika selesai," tuturnya. Posisi jembatan Musi VI ini secara konstruksi, semua sesui waktu yang ditentukan, termasuk pendanaan yang terkucur juga sudah tepat. Masalahnya, ada beberapa persil yang harus dinegosiasikan lagi. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel, Deru memohon bantuan dan kerjasama semua pihak termasuk Forkopimda, agar dapat melaksanakan kembali pembangunan jembatan Musi VI. "Ini akan kita awali dengan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2019 dan menyelesaikannya sekaligus di tahun 2020," ulasnya. Melalui acara ini juga, Deru berharap semua pihak menyaksikan termasuk tuhan menyaksikan, sebuah dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat di 32 Ilir. "Saya butuh ungkapan dan bertanya, apakah keinginan pemerintah dalam hal ini untuk menyelesaikan jembatan ini sesegera mungkin didukung masyarakat. Karena kami dari pemerintah provinsi maupun kota ingin segera dipercepat. Karena manfaatnya jelas. Bahwa dengan adanya jembatan ini, akan segera terurai arus lalu lintas yang selama ini menumpuk," bebernya. Selain itu, dengan adanya jembatan ini juga serta majunya Kota Palembang dibawah kepemimpinan Walikota Palembang Harnojoyo, akan berdampak pada ekonomi. Sehingga ada tumbuh baru selera konsumtif masyarakat. "Kami berharap masyarakat dapat mendukungnya. Sehingga jika jembatannya selesai juga akan berdampak pada bujang gadis di 32 Ilir untuk mendapatkan jodoh," tutupnya seraya tertawa. Sementara itu, Harnojoyo memastikan siap mendukug apa yang menjadi kebijakan Gubernur agar dapat kembali melanjutkan pembangunan jembatan Musi VI. "Jembatan ini sudah ditunggu masyarakat, dan saya yakin masyarakat juga siap mensuport seperti yang diharapkan Gubernur," tuturnya singkat. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Herman Deru : Jangan Pernah Menjadikan Kesehatan Sebagai Komoditas Politik
Palembang, Sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel H.Herman Deru mendampingi Menteri Kesehatan (Menkes) RI Prof Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek Sp.M (K) membuka langsung Raker Kesda Provinsi Sumsel 2019 mulai 11-13 April, di Hotel Santika Premiere, Jumat (11/4) sore. Di hadapan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Sumsel yang hadir, Herman Deru dengan tegas meminta jangan pernah sekali-kali menjadikan kesehatan sebagai komoditas politik. “Jangan pernah menjadikan kesehatan sebagai komoditas politik. Kesehatan adalah hak masyarakat. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani,” tegasnya. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menurutnya banyak cara yang bisa dilakukan. Bahkan meski dengan dana yang terbatas. Hal itu telah dibuktikannya saat menyiasati penyediaan mobil ambulance bagi warga yang membutuhkan di desa-desa di OKU Timur yang jumlahnya ratusan. “Kalau satu desa mau dikasih satu ambulance dari mana duitnya. APBD gak cukup karena satu mobil saja bisa mencapai Rp200 juta,” ujarnya. Karena itu bersama instansi terkait iapun berusaha memutar otak dan berinisiatif memanfaatkan kendaraan warga. Dimana tiap warga di tiap desa yang punya kendaraan dikumpulkan untuk MoU, kendaraan mereka disiapkan jadi ambulance dengan biaya operasional disubsidi oleh pemerintah daerah. ” Jadi kami MoU meminta kesediaan mereka kalau sewaktu-waktu mobilnya dipakai untuk ambulance dan kita yang biayai perawatannya. Atas inisiatif itu saya dapat penghargaan bantuan dari Menkes uang senilai Rp1 miliar untuk kas daerah,” jelasnya. Atas pengalaman itulah ia yakin betul bahwa mencegah penyakit bisa dilakukan dengan biaya murah asalkan ada kemauan yang kuat. Pada Rakerkesda tersebut Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Menkes RI Prof Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek Sp.M (K) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy berkesempatan melaunching Ambulance Motor 119 yang merupakan bagian Unit Reaksi Cepat (URC) dari program layanan kesehatan Tanggap Sumsel. ” Ide ini bukan untuk membalik fungsi ambulance tapi lebih pada percepatan pelayanan yang datang ke pasien. Adanya ambulance motor ini ini merupakan perwujudan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Perhatian ini tentu membuat maayarakat nyaman,”jelasnya seraya mengatakan untuk tahap awal ini, ambulance motor tersebut diberikan pada 2 daerah yang capaian UHC nya 100% yakni Kabupaten Lahat dan Muara Enim. Tak hanya membahas pentingnya armada untuk petugas melakukan jemput bola ke pasien, kesempatan bertemu dengan menkes juga dimanfaatkan oleh HD untuk curhat soal lambannya penyebaran dokter spesialis di daerah. ” Dokter spesialis menumpuk di kota kadang daerah-dareah sudah beri insentif tapi masih gak mau juga. Ini bukan domain kami, makannya kepada ibu Menteri saya minta ini dibuatkan payung hukumnya,” jelasnya. Selain penyebaran dokter spesialis, HD mengaku bermimpi suatu saat seluruh warga Sumsel memiliki data medical record. Ada rekam medisnya agar pengobatan benar-benar tepat. “Jadi datanya cuma satu, mengobatinya lebih mudah. Saya ingin ini terlaksana sebelum pergantian tahun, ” jelasnya. Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) RI Prof Dr dr Nila Djuwita F. Moeloek Sp.M (K) mengaku sangat mengaparesiasi ketegasan Gubernur Sumsel soal pelayanam kesehatan. Mengingat kesehatan adalah poin penting dalam kehidupan. “Apapun kebutuhan layanan kesehatan masyarakat bagaimanapun kondisinya harus jalan. Karena bagaimana mau berpendidikan baik dan sejahtera jika kesehatan masah terabaikan” tambahnya. Demikian pula soal inovasi Gubernur Sumsel menyediakan ambulance motor langsung mdapat apresiasi khusus dari Menurut Menkes. Inovasi ini patut dicontoh daerah lainnya. Sementara itu Kadinkes Provinsi Sumsel Lesty Nurainy menjelaskan Rakerkesda kali ini akan membahas 5 isu penting. Diantaranya peningkatan pencegahan penyakit tidak menular, masalah stunting, dan eliminasina TBC. Isu oenting tersebut dituangkan dalam penyampaian paparan Rencana Aksi Daerah perwakilan dari 5 kabupaten dan kota yang ditunjuk. Dengan harapan melalui Rakerkesda 2019 ini kolaborasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dapat terwujud. “Kita terima kasih sekali Ibu Menteri di tengah jadwalnya yang padat bisa datang ke acara ini. Seperti kita ketahui di 10 provinsi diadakan juga rakerdasda secara serentak dan Rakerkesda ini menindaklanjuti Rakerkesnas Februari lalu,” jelasnya. Selain dihadiri Kepala Dinas Kesehatan se Sumsel, Rakerkesda tersebut juga tampak dihadiri Duta Anti Narkoba Millenial Sumsel Ratu Tenny Leriva Herman Deru. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Pastikan Logistik Pemilu Aman Hingga Tujuan
Palembang, Sumselprov.go.id – Untuk memastikan kesiapan jalanya Pemilu Legislatif dan Pilpres tanggal 17 April 2019 berjalan dengan sukses. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama para unsur Forkompinda yakni Kapolda Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial melakukan monitoring secara langsung jalannya distribusi logistik Pemilu yang akan dikirim ke sejumlah TPS yang ada dikawasan perairan dalam Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin, Sabtu (13/4). Dalam monitoring tersebut juga ikut dalam rombongan Gubernur, Ketua KPU Sumsel Kelly Meriana, Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto dan Bupati Banyuasin Askolani. Menurut Gubernur kunjungannya ke Kecamatan Makarti Jaya merupakan kunjungan yang terencana mengingat kawasan tersebut masuk dalan wilayah perairan yang merupakan titik terjauh dari ibu kota Kabupaten Banyuasin. "Kita mencari titik terjauh untuk mengetahui tolak ukur. Jika daerah perairan bisa tertib dan berjalan dengan sukses. Tentunya secara logika distribusi logistik di kawasan daratan akan lebih cepat lagi distribusinya," ungkap Herman Deru. Herman Deru berharap pihak penyelenggara seperti KPU dan jajaran serta Panwas dapat bekerja dengan maksimal dalam melakukan pendistribusian logistik sehingga dapat tepat waktu sampai tujuan. Mengingat hari H pencoblosan tinggal hitungan hari. "Apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu, TNI dan Polri selama ini, Saya kira sudah maksimal. Tinggal bagaimana kita mempertajam jangan sampai menjadi kendor empat hari kedepannya," harapnya. Dalam pesta demkorasi lanjut Gubernur, bukan hannya jalannya pemungutan suara di TPS saja yang harus berjalan dengan sukses. Namun yang lebih penting lagi pada saat pasca pencobolan. "Kerawanan biasanya terjadi justru terjadi pasca pencoblosan. Oleh karena itu aparat dari TNI/Polri, KPU, Bawaslu untuk tetap terus mengawasi kotak sura hingga perekapan selama 24 jam," imbuhnya. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk bersikap dewasa dalam berpolitik. Adanya ancaman keretakan dalam silaturahmi harus dihindari karena beda pilihan. Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengapresiasi upaya yang dilakukan Bupati Banyuasin dan jajarannya serta semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyukseskan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banyuasin. "Harapan saya Banyuasin ini akan menjadi icon baru dalam proses jalannya demokrasi. Dimana daerah ini terbagi atas dua wilayah daratan dan perairan. Makarti Jaya menjadi contoh dalam pelaksanaan pemilu terbaik ditingkat Provinsi dan Nasional. Saya sebagai Gubernur akan memberikan reward jika Kabupaten Banyuasin ini sukses dalam melaksanakan Pemilu," janjinya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Banyuasin Askolani mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel Herman Deru bersama jajaran Forkompinda yang telah memberikan perhatian lebih bagi kawasan perairan di Banyuasian dalam hal monitoring persiapan Pemilu. "Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bahkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Makarti selain tempatnya jauh, daerah ini sebagai miniatur Kabupaten Banyuasin. Alhandmulilah di daerah ini dalam setiap Pemilu berjalan dengan baik dan aman," ungkapnya. Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara memastikan jalannya Pemilu 2919 di Sumsel akan berjalan dengan baik dan sukses. "Kita bersama TNI tentu akan mengawal jalannya Pemilu 2019 ini sehingga terlaksana dengan sukses. In syaa Allah Pemilu di Sumsel berjalan dengan aman dan damai," tandasnya. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Sumsel Kelly Mariana melaporkan bahwa kegiatan ini dalam rangka memonitoring distribusi logistik Pemilu 2019. Dimana KPU Sumsel bersama KPU di 17 Kabupaten/Kota dan Bawaslu siap untuk melaksanakan pemilu 17 April nanti. "Khusus di Kecamatan Makarti terdiri dari 11 Desa, 1 Kelurahan dengan jumlah 77 TPS," tutupnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Wagub Resmikan Medical Check Up Center RS Islam Ar Rasyid
Palembang, Sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya secara resmi membuka Klinik Paliatif, Psikosomatik dan Launching Medical Check Up Center yang dipusatkan di Genung Diklat Rumah Sakit Islam Ar Rasyid Palembang, (13/04/2019). Dalam sambutnya Wagub menilai, Rumah Sakit Islam Ar Rasyid merupakan salah satu rumah sakit swasta yang mampu menyiapkan sejumlah fasilitas untuk pasiennya. Dan ke depan diharapkannya pelayanan terbaik dapat dinikmati kalangan pasien. "Apa yang telah diperbuat rumah sakit Islam Ar Rasyid. Kita harapkan dapat membuat pasiennya nyaman, dan kinerja medis dan paramedisnya dapat lebih bagus lagi," harap Mawardi. Keberadaan Rumah Sakit Islam Ar Rasyid yang memberikan pendidikan bagi calon perawat juga diharapkan Wqgub, dapat melahirkan perawat yang handal sehingga dapat mengabdikan diri pada masyarakat. "Keberadaan rumah sakit bukan hannya mengobati orang sakit secara fisik saja, namun yang lebih daru itu terkait dengan kejiwaan atau secara mental," tandasnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Rumah sakit Ar Rasyid Kol. CKM (P) dr.Toni Siguntang, Ketua Yayasan Ar Rasyid H. Djuliar Rasyid , Ketua Kepala Satuan Pengawas (INTERNAL) (KSPI) Endri Eifran Syahrul. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY