Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
25 Tahun, Sanggar Seni Cempako Pertahankan Kearifan Lokal
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengaku bangga atas keberadaan Sanggar Seni Cempako yang masih saja eksis walaupun sudah berusia ke 25 tahun. Dia berharap kepada sanggar Seni Cempako untuk tetap mempertahankan ciri khasnya. "Saat ini tentu di Sumsel butuh sentuhan kreasi-kreasi seni seperti yang dilakukan oleh sanggar seni Cempako yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya," ucap Gubernur Herman Deru saat menghadiri Cindo Nian Sanggar Seni Cempako 25th Anniversary di Excelton Hotel Palembang, Sabtu (27/4) malam. Sebagai Gubernur Sumsel, Herman Deru mengakui dirinya mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan adat, seni yang ada di Sumsel. "Saya ucapkan selamat HUT ke 25 Sanggar Seni Cempako, pertahankan apa yang sudah dicapai dengan kreasi kekinian tanpa meninggalkan ciri khas daerah yang ada penggunaan pakaian adat, lenggok daerah tetap di pertahankan," harapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Cindo Nian Sanggar Seni Cempako 25th Anniversary, Percha Leanpuri menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan seluruh penari sanggar Seni Cempako yang telah menyelenggarakan acara HUT ke 25. Terlebih lanjut dia, Sanggar Seni Cempako termasuk sanggar seni yang legendaris di Sumsel. "Acara ini selain sebagai bentuk rasa syukur serta wadah menjalin silaturahmi semua rekan penari. Kegiatan malam ini juga ingin melihat dan menampilkan kearifan lokal dengan budaya dan adat yang ada di sumsel. Walaupun dengan kemajuan teknoligi saat ini namun masih tetap menunjukan kearifan lokal," tandasnya. Pada acara Cindo Nian Sanggar Seni Cempako 25th Anniversary ini, dihadiri juga Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Hj. Fauziah Mawardi Yahya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar dan para pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/Foto HP
Sumsel
Sumsel akan Aplikasikan Big Data untuk Sistem Data Statistik Terintegrasi
Palembang, Sumselprov.go.id- Workshop Big Data for Smart Government di Ruang Pertemuan Lantai 4 Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sumsel, Jumat, 26/4. Sistem satu data (Big Data) adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, M.M mengatakan sistem satu data akan membentuk Sistem Data Statistik Terintegrasi (SimDaSi) yang selaras dengan perkembangan teknologi dan internet yang sangat cepat. “Saat ini data dapat berubah dengan cepat per detiknya,” katanya. Perkembangan inovasi yang ada di setiap OPD juga perlu didukung dengan kebutuhan informasi oleh karena itu perkembangan inovasi pada setiap OPD juga membutuhkan update informasi yang seimbang. Pengumpulan data dapat berasal dari sensus, data sektoral dan administrasi. Dan dengan SimDaSi maka akan ditemui beberapa perolehan data yang lebih mudah dan efisien. “Simdasi diharapkan dapat memudahkan penggunanya untuk mengakses dan mendapatkan data biar tidak terjadi kebingungan lagi,” katanya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan komitmen dan keaktifan dari setiap OPD di lingkungan Pemprov Sumsel untuk bekerja sama mewujudkan Big data for Smart Government. Satu data Indonesia harus segera dimulai dari desa hingga ke Pemerintah Pusat (bottom to up). Big data akan mempermudah perolehan data dari sisi kecepatan, baik dalam bentuk video, grafik dan sebagainya. “Kita harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi agar tidak jadi kolonial dan begitu2 saja,” ungkapnya. Pengelolaan data yang baik akan berperan dalam mewujudkan Provinsi yang dapat mengimplementasikan teknologi Informasi dan Komunikasi pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Sementara itu, Associate Professor Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Setia Permana, mengatakan semua OPD, Pemerintahan Daerah, dan parlemen harus memiliki data statistik yang berkualitas. “Kualitas data haruslah akurat, relevan, dan mudah diakses. Sehingga dengan big data kita mengharapkan akan membentuk pemerintahan yang lebih baik,” ucapnya. Secara umum, ada tiga hal manfaat big data yaitu kita bisa memberikan data ke masyarakat dengan cepat dan mudah. Selain itu, big data dapat memudahkan dalam pembuatan kebijakan karena pembuatan indikator dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. “Big data akan memberikan kedekatan dengan masyarakat. Karena teknologi itu memudahkan dan akan meningkatkan produktivitas kerja,” ujarnya. Menambahkan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy, berharap agar kedepannya akan adanya pelatihan bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan SimDaSi antara staf BPS dan Kominfo. BPS dan Kominfo bekerja sama dan berkomitmen untuk mengelola data dengan sumber yang akurat untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak merata. “Jika kita ada regulasi dan keinginan pemanfaatan data, BPS adalah lembaga yang validitas datanya dapat dipercaya,” katanya. Big data akan mempermudah berjalannya sistem pemerintahan yang dapat menjalankan layanan masyarakat berbasis elektronik. Dalam bidang administrasi pemerintahan juga menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Acara ini dihadiri oleh Kepala BPS Kab Kota Sumsel, Kepala OPD Pemprov Sumsel, dan staf BPS Provinsi Sumsel. Dilaksanakan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Kesimpulan dari acara ini yaitu big data dapat digunakan menjadi pelengkap official statistik, dan dapat dijadikan sebagai sumber data. Serta big data juga dapat dikelola dengan baik karena berkaitan dengan privasi publik. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE / TM
Sumsel
Herman Deru Himbau Masyarakat Giatkan Forum Kajian Al- Qur’an
#Buka STQH di Kabupaten Muratara Muratara Sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H.Herman Deru membuka dengan resmi Seleksi Tilawatil Qur’an Hadis XXV Tingkat Provinsi Sumsel di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Kamis (25/4) malam. Pembukaan MTQ dimulai pukul 20:00 WIB diawali dengan defile para kafilah dari 17 Kabupaten dan kota yang diiringi oleh Drum Band dan dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Qur’an oleh qori nasional. Gubernur Sumsel H. Herman Deru menuturkan, Lantunan Kalam llahi yang menggema selama pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an Hadis ( STQH) mampu menciptakan nuansa religius dan menghadirkan suasana yang memberi kesejukan batin bagi masyarakat Provinsi Sumsel terkhusus masyarakat Muratara. Di samping itu, kegiatan STQH diharapkannya dapat menjadi forum silaturrahim yang mengandung nilai-nilai positif dalam memperkuat rasa persaudaraan dan ikatan kebersamaan lintas etnis dan agama sebagai sesama warga masyarakat Provinsi Sumsel. “Penyelenggaraan STQH senantiasa diarahkan pada upaya menumbuhkan kecintaan dan menggairahkan masyarakat untuk senantiasa mempelajari dan memahami Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup paripurna umat manusia. Kegiatan musabaqah ini dapat menjadi tolak ukur dinamika aktifitas pembinaan seni baca Al-Qur'an yang berlangsung di masing-masing Kabupaten/Kota se-Sumsel,” ungkapnya Lebih jauh Herman Deru mengatakan, Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk digali dan dikaji, Oleh karena itu forum-forum kajian Al-Qur'an perlu digiatkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat. “Al-Qur'an mengisyaratkan walaupun seluruh air laut menjadi tinta ditambah dengan laut serupa dan seluruh pohon menjadi pena, pastilah tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat hikmah Keagungan Tuhan,” tuturnya Keluhuran nilai-nilai ajaran Al-Quran sebagai pedoman dan pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh-kembangkan melalui proses pendidikan baik formal maupun informal, termasuk diantaranya melalui Musabagah Al-Qur'an dalam berbagai cabang keilmuan Al-Qur'an, yang diselenggarakan secara berjenjang hingga tingkat internasional. “ Sungguh sangat keliru apabila pelaksanaan STQH hanya dipahami dari sisi kegiatan syiar keagamaan, tanpa mampu memaknai lebih komprehensif akan nilai- nilai manfaat dan kemaslahatan yang menyertainya. Pemahaman dan kesadaran inilah, yang perlu dibangun dalam nurani dan pikiran setiap masyarakat, sehingga kegiatan STQH tidak hanya disikapi sebagai kegiatan rutinitas seremonial semata,” pungkasnya Sementara Bupati Muratara Drs. H. M Syarif Hidayat dalam kata sambutannya mengatakan, penyelenggaraan STQH ke XXV terdapat penambahan satu cabang lomba yaitu hafalan hadist yang terdiri dari golongan 100 hadist beserta sanad dan 500 hadist tanpa sanad. Kemudian diadakan pula, babak final setiap cabang dan golongan memperebutkan tropi bergilir Gubernur bagi juara umum. Sedangkan peserta STQH berjumlah 510 orang dari 17 Kabupaten/ kota se- Provinsi Sumsel. “Untuk memeriahkan pelaksanaan juga menampilkan Desa Expo untuk menampilkan kreatifitas dan potensi desa untuk menambah income masyarakat desa serta home industri yang dibina oleh tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita di Kabupaten Muratara,” tambahnya Hadir pula dalam kesempatan ini Anggota DPR RI Komisi IV Fauzi Amroh, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial, PSC, M.TR (HAN), Wakapolda Provinsi Sumsel Brigjen Pol Drs. Denni Gapril, S.H, Bupati Muratara Drs. H. M Syarif Hidayat, Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan, Walikota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe, M.M MC Diskominfo Prov. Sumsel/HP/FS
Sumsel
Untuk Kemajuan Muratara, Herman Deru Tak Tinggal Diam
Muratara, sumselprov.go.id -- Kerjakeras nyata pemerintahan Muratara dan dukungan masyarakat, akhirnya jembatan Muratara Satu” siap beroperasional. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru didampingi Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Syarif hidayat meresmikan jembatan Muratara Satu”, yang terletak di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo, Kamis (25/04) sore. Jembatan Desa Biaro yang memiliki panjang 186 meter dan lebar 6 meter ini menghubungkan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru yang dipisahkan oleh Sungai Rawas. Terlebih Kabupaten Muratara adalah daerah otonomi baru dengan status tata kelola pemerintahan yang terbaik secara nasional. Sebagai Gubernur Saya menghargai kerja keras ini. Muratara adalah Kabupaten yang baru beberapa tahun tapi Saya saksikan sendiri sebelum Kecamatan Karang Jaya sudah terlihat sekali geliat pembangunan di kabupaten ini. Tentunya dibutuhkan kepiawaian Kepala daerah dan dukungan seluruh masyrakat yang mumpuni,” ungkapnya Dikatakan Herman Deru, Pemerintah Provinsi Sumsel tidak akan tinggal diam untuk membantu Pemkab Muratara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten. Sehingga kabupaten yang dimekarkan ini dapat membuktikan diri dengan pembangunan yabg pesat. Hal ini tentu sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yakni pembangunan yang merata dan berkeadilan. Begitu antusias masyarakat menyambut peresmian jembatan ini. Memang masih banyak yang kita tambah lagi kedepan, Jadi bukan hanya merata juga berkeadilan sesuai dengan kebutuhan daerah itu masing-masing. Bahkan sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan desa masing-masing,” tuturnya Diakhir kata sambutannya Gubernur Sumsel menegaskan agar masyarakat, khususnya generasi muda Kabupaten Muratara untuk tetap mempertahankan kearifan lokal. Seperti penggunaan bahasa daerah, dan adat istiadat setempat. Saya ingin adat istiadat tetap terjaga, saya minta juga di daerah ini agar pesirah adat. Jangan menjadi manusia modern tapi lupa pada akar budaya seperti penggunaan bahasa daerah. Kepada seluruh perusahaan apakah itu tambang, perkebunan selalu Saya ingatkan untuk tidak boleh tutup mata terhadap masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Syarif hidayat menambahkan, jembatan ini dibangun dengan 6 tahap pembangunan, dimulai dari awal pembangunan tahun 2009 dan selesai di tahun 2018 lalu. Kendati jembatan baru, Syarif mengungkapkan, jembatan Muratara I telah banyak menuai manfaat setempat. Oleh karena itu, atas nama masyarakat Kabupaten Muratara kami mengungkapkan kegembiaraan dan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur. Dan untuk seluruh masyarakat kami menitipkan pesan agar menjaga fasilitas jembatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang akan merusak keindahan jembatan ini,” tambahnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto HP
Sumsel
Sekda: Cegah KKN, ASN Harus Patuhi Kode Etik
Palembang, sumselprov.go.id -- Untuk menghindari pelanggaran termasuk korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), para aparatur sipil negara (ASN) harus menegakkan kode etik serta kode perilaku. Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Nasrun Umar saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Hotel Horison Palembang, Kamis (25/4) "Salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan adalah percepatan nyata etika dari para penyelenggara negara yakni para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan roda pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik, bila berhasil maka masyarakat akan mengapresiasi karena pekerjaan kita, karena kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan salah satu kunci sukses dalam sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN," ungkapnya. Untuk itula Sekda mengharapkan nilai dasar dan kode etik ASN yang diterapkan dan diarahkan oleh KASN di lingkungan Pemerintahan harus bisa diterapkan secara konsisten dan Konsekuen oleh ASN. Sehingga pelanggaran etika yang mereka ketahui bisa dianggap sebagai tabu, atau hal tak boleh dilakukan dan kepercayaan publik terhadap para pejabat publik tetap terus terjaga. "Sosialisasi ini diperlukan agar ASN dapat memahami apa yang menjadi kewajiban moral ASN yang harus ditunjukkan dalam melaksanakan tugas dalam kegiatan sehari-hari dan perbuatan apa yang dilarang dilakukan oleh ASN," ujarnya. Hal ini bertujuan untuk bisa mengefektifkan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku yang diperlukan dengan cara pembinaan, penegakan sanksi sanksi, dan monitoring serta evaluasi yang tidak kalah pentingnya sebagai contoh keteladan dari pimpinan itu tersendiri. Kemudian Nasrun Umar juga berharap KASN bisa mengawasi aturan sistem merit, yang merupakan proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintah berdasarkan kemampuan kerja mereka untuk melakukan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari promosi dalam koneksi politik dan sebagainya. "Sehingga ke depan apabila sistem merit ini sudah berjalan maka sistem seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi tidak diperlukan lagi, untuk itu saya mengharapkan KASN dapat melakukan pendampingan pelaksanaan sistem merit kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota yang menghadiri rapat ini," ujarnya. Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi KASN, Abdul Muhakim juga berpendapat tujuan diadakannya rakor ini dapat memahami satu sama lain dan bisa selaras dengan perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh pusat. "Karena selama ini ada beberapa faktor yang kita tidak bisa berjalan dengan selaras, salah satu perbedaan persepsi, tidak dipungkiri karena ada beberapa faktor yakni perbedaan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, maka disini kita akan mencoba sama-sama satukan pemikiran, biar program yang dicanangkan bisa kita kerjakan dengan baik," ujarnya. Dalam kegiatan tersebut peserta hadir bukan hanya dari Provinsi Sumsel saja namun ada berasal dari Sumatera Barat dan Riau, hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nur Hasni. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis. serta para Sekda Kabupaten/Kota Provinsi Sumsel, Sumbar dan Riau MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
FKUU Sumsel Gelar Pengajian di Kantor Dinas Kesehatan
Palembang, sumselprov.go.id-Pengajian yang digelar Forum Komunikasi Ulama Umara (FKUU) Sumsel berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Kamis, 25/04/2019. Pengajian ini dalam rangka pembinaan keimanan dan ketaqwaan terhadap para pegawai dan ASN di lingkungan dinas kesehatan. Acar diawali dengan sholat dzuhur berjamaah yang di imami oleh Sekretaris Dinas Trisnawarman dan diikuti oleh seluruh pegawai dinas serta doa dipimpin oleh KH. Amiruddin Nahrawi.,M.Pd.I selaku staf khusus gubernur bidang hubungan antar agama. Trisnawarman dalam sambutannya mengungkapkan rasa haru dan gembira atas kehadiran FKUU Sumsel di Dinas Kesehatan yang kedua kalinya. Sebab melalui momen ini kami dapat berkumpul dan mendapat siraman rohani. Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiran ibu kepala dinas karena disaat bersamaan sedang ada dinas diluar. Trisnawarman berharap semoga kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan bermanfaat bagi kita semua yang mengikutinya. Dikesempatan yang sama KH. Amiruddin Nahrawi.,M.Pd.I dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi datangnya bulan puasa maka kita sebagai umat muslim hendaknya menyambut bulan suci itu dengan hati yang gembira. Apalagi perintah melakukan puasa di bulan ramadhan itu sudah tertulis dalam Alquran surah Albaqarah ayat 183. KH. Amiruddin menambahkan dengan mengambil cerita dizaman Rasulullah. Saat itu ada seseorang yang imannya lemah, sering bermaksiat namun ketika datangnya bulan puasa dia menyambut bulan itu dengan gembira, berhenti bermaksiat dan selalu mengganti ibadah yang ditinggalkannya menjelang bulan ramadhan. "Suatu ketika ia bermimpi ketemu malaikat dan dikatakan bahwa ia akan masuk surga. Dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa keistimewaan bulan ramadhan sangatlah dahsyat pahalanya, maka sangatlah rugi jika kita sebagai umat muslim tidak menyambut bulan ramadhan itu dengan gembira dan menyianyiakannya. Semoga yang hadir disini selalu istiqimah dijalan Allah dan taklupa selalu mendoakan para pimpinan dan diri sendiri agar selamat didunia dan akhirat," jelas amiruddin Nahrawi. Sementara itu Prof. Dr. KH. Duski Ibrahim.,M.Ag. dalam ceramahnya berpesan dengan mengutip dari salah satu hadits nabi berbunyi sesungguhnya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan ahlak. Rasul berkata ahlak itu tidak hanya kepada tuhan melainkan sesama mahluk juga. Karena orang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik ahlaknya. Prof. Duski menambahkan tiga ahlak yang hendaknya dimiliki seorang muslim terhadap Tuhannya ialah menerima informasi dari Allah swt melalui Rasul dan membenarkan apa yang disampaikannya, menerima hukum tuhan dan melaksanakannya lalu menerima takdir tuhan dengan sabar dan ridho. Selain itu Prof. Duski kembali menambahkan tiga ahlak yang hendaknya dimiliki seorang muslim terhadap sesama manusia ialah menahan perbuatan dzolim terhadap orang lain, jangan mengambil hak orang lain lalu selalu berbuat baik terhadap sesama manusia. Sebelum menutup ceramahnya Prof Duski mengungkapkan, "Jika kita bisa menjalankan akhkak terhadap Allah dan sesama manusia barulah kita dapat disebut orang yang imannya sempurna dimata Allah swt”. MC Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Sumber : BRNews.id
Sumsel
Kominfo Sumsel Ajak Siswa SMA Jadi Pahlawan Anti Hoax
Pagar Alam, sumselprov.go.id- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengajak para siswa-siswa SMA N 1 Pagar Alam untuk aktif mencegah penyebaran hoax dan bijak dalam bermedia sosial. Kepala Dinas Kominfo Sumsel diwakili Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik Bidang PKP Dwi Karolita mengatakan bahwa anak sekolah sebagai generasi yang mudah beradaptasi dengan teknologi sangat rentan menjadi pelaku dan percaya terhadap penyebar hoax yang beredar di masyarakat. Hal itu, Ia ungkapkan dalam paparannya saat sosialisasi literasi media di Aula SMAN 1 Pagar Alam, Rabu, (24/4) bertema "Dengan Literasi Media Sosial Kita Wujudkan Generasi Muda yang Bijak Bermedsos dan Anti Hoax". Berdasarkan Data yang disajikan APJII Tahun 2018, 54,68% dari total populasi penduduk Indonesia adalah pengguna aktif internet. Dalam jumlah tersebut penggunaan media sosial dioptimalkan dalam berbagai aspek positif, namun tetap berdampak negatif bagi para pengguna yang tidak bijak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemenkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. “Hoax adalah berita bohong yang membawa dampak negatif karena adanya pihak dirugikan,” katanya. Para pelaku yang setuju terhadap informasi hoax, bahkan cenderung ikut menjadi penyebar berita hoax. Ada beberapa cara mengenali hoax, yaitu periksa kredibelitas alamat url atau website dan tetap waspada terhadap berita yang mengajak pembaca untuk menyebarkan berita hoax tersebut. “Penggiat media sosial sebaiknya melakukan pengecekan kebenaran informasi di google, baik berupa tema berita secara spesifik maupun gambarnya” himbaunya. Keterbatasan informasi adalah salah satu penyebab hoax mudah dipercaya. Individu seringkali mempercayai hoax bukan karena individu tersebut mudah dibohongi melainkan karena keterbatasan informasi yang didapatkannya. Ia mengajak para siswa untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menghujat bahkan melakukan bullying. Karena media sosial tidak bijak untuk digunakan sebagai sarana politik praktis termasuk juga urusan sara. “Bijak bermedia sosial, dan yok jadi pahlawan antihoax,” ajaknya. Para pelaku hoax dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Laporkan aduan konten negative dengan cara screen capture dan URL link dan kirim ke laman web aduankonten.id. Kirim bukti melalui email di alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Atau melalui pesan whatsapp di nomor 091-1922-4545. Menambahkan Kepala Bidang Kehumasan Dinas Kominfo Pagar Alam, Bron Laksana mengajak para siswa siswi agar dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita yang informatif dan bermanfaat dengan tetap waspada terhadap info hoax. “Ayo bijak memilih informasi yang didapat, jangan suka pamer, jangan overharing spamming, selalu punya etika saat berintraksi di media sosial,” ajaknya. Kegiatan ini berlangsung dengan diskusi dan tanya jawab antara para narasumber dan 100 perwakilan siswa dari SMA ini. Sementara itu, Wakil Kepala SMA N 1 Pagar Alam Bidang Kesiswaan, Rika Yeliani, mengatakan kegiatan ini harus sering dilaksanakan sebagai pendidikan tambahan bagi para siswa. “Siswa siswi perlu diberikan pendidikan tata cara dalam bermedia sosial, agar dapat menjadi individu berkualitas di dunia nyata maupun saat berinteraksi dalam media sosial,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov Sumsel/PE
Sumsel
Plt Kadis Kominfo Sumsel Paparkan Aplikasi Command Center Dihadapan DPRD OKU
Palembang, sumselprov.go.id - Dihadapan rombongan DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Plt. Kadis Kominfo Prov. Sumsel Jon Kenedy memaparkan beberapa aplikasi yang ditampilkan di Command Center, di antaranya Website resmi Pemprov Sumsel, yang meliputi domain dan sub domain, pelayanan publik, berita, Medsos, aplikasi e-planning, LPSE, aduan masyarakat aplikasi SP4N Lapor, PPID dan lainnya. Paparan tersebut dijelaskan Plt. Kadis Kominfo Prov. Sumsel Jon Kenedy saat menerima kunjungan rombongan DPRD OKU diantaranya, Zaplin Ipani Ketua DPRD OKU, Feri Rizki Ketua Komisi I DPRD OKU, Yopi Sahrudin Anggota Komisi I DPRD OKU, Ledi Patra Anggota Komisi I DPRD OKU, Ramawala Anggota Komisi I DPRD OKU, Hartati Anggota Komisi I DPRD OKU dan Malkomar Anggota Komisi I DPRD OKU ke Command Center Sumsel, di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (24/4/2019). “Command Center ini menampilkan Dashboard yang memuat berbagai informasi dari berbagai aspek yang akan menunjang kinerja OPD maupun layanan publik,” ujarnya. Jon Kenedy mengatakan, Command Center Sumsel dioperasikan untuk memberikan pelayanan publik terintegrasi dan juga sebagai pusat data atau pusat monitoring. Adapun tujuan Pembangunan Command Center Sumsel bertujuan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Provinsi Sumsel dan mempermudah pelayanan publik. Perlu diinformasikan, berberapa bulan yang lalu Dinas Kominfo Se- Indonesia hadir Di Jakarta, dari hasil audit Kementerian PAN RB telah melakukan audit secara nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mendapatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2, 37 dengan predikat baik.. Kesimpulannya Provinsi Sumsel Layanan SPBE masih dibawah indeks nasional,” ujar Plt. Kadis Kominfo Sumsel. Untuk itu perlu penyatuan persepsi dengan Kepala Daerah agar pelayanan publik terpenuhi secara maksimal dan Dinas Kominfo mampu memenuhi keinginan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya “Semua aplikasi yang ada di Command Center dapat diunduh di HP android dengan membuka playstore ketik Sumatera Selatan SmartProv akan kita temui semua informasi diaplikasi yang kita inginkan” pungkasnya Mengakhiri paparannya, Jon mengatakan, Command Ceneter telah banyak dikunjungi oleh DPRD, OPD, dan instansi yang berasal dari Sumsel maupun Provinsi lainnya seperti Bappeda Lampung beberapa hari yang lalu. “Setiap kunjungan akan memberikan pertukaran informasi, yang dapat digunakan untuk perbaikan pelayanan publik di daerah asal maupun tempat yang dituju,” tutupnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Tim
Sumsel
Gubernur Sumsel Harapkan Semua Perencanaan Maupun Program Muaranya Fokus Pengentasan Kemiskinan
Palembang, sumselprov.go.id - Semua Perencanaan maupun program yang kita rencanakan harus matang dan terarah, karena rencana yang sudah terprogram belum tentu hasilnya memuaskan. Untuk itu, apapun program maupun perencanaan muaranya harus menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2019 di Hotel Santika Premiere, Rabu (24/4/2019) Herman Deru menjelaskan prioritas utama di tahun 2020 adalah Pembangunan sumber daya manusia dan kualitas tata kelola pemerintahan Ada lima proritas Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 diantaranya Pembangunan sumber daya manusia dan kualitas tata kelola pemerintahan, Penguatan konektivitas, kualitas infrastruktur dan energi, Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan, Peningkatan kedaulatan pangan dan kualitas lingkungan hidup dan Stabilitas keamanan dan kehidupan beragama. Jelas Gubernur, untuk tahun 2019 ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu angka kemiskinan, karena kita tahu angka kemiskinan Sumsel tahun 2018 sebesar 12,80 % lebih tinggi dari nasional yang sebesar 9,82%, serta masih ada 16 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas nasional. . “Maka kita harus fokus menurunkan angka kemiskinan dsri dua digit menjadi satu digit dan yang. Yang kedua Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah dari nasional," ujar Gubernur. Menurut Herman Deru, harus disusun program kegiatan yang sinergi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatasi pengentasan kemiskinan secara tepat. “Mudah-mudahan melalui program Sigertak Plus mampu menurunkan angka kemiskinan secara cepat dan barusan kita launching bersama”, pungkasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Cley/FS