Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Dinas Kominfo Sumsel Gelar FGD Guna Pelayanan Publik Yang Maksimal
Palembang, sumselprov.go.id - Pelayanan publik harus dimaksimalkan demi terciptanya pelayanan, baik itu berita maupun informasi agar masyarkat tahu apa yang menjadi program pemerintah saat ini dan ke depan serta aduan masyarakat yang harus direspon dan dilayani Sudah menjadi tugas Kominfo untuk menyampaikan serta mendiseminasikan (menyebarkan) informasi secara akurat ke masyarakat agar publik mengkonsumsi informasi tersebut secara positf Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Diskominfo Prov. Sumsel) Jon Kenedy pada acara Forum Group Discussion (FGD) Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Pelayanan Informasi Publik dan Media Center di Sahid Imara Hotel Palembang, Jumat (24/5/2019) “One vision, one mission and one goal yang selalu diarahkan Gubernur Sumsel. Artinya kita harus satu visi, satu misi dan satu tujuan agar program terlaksana baik dan dapat dinikmati serta dirasakan masyarakat khususnya dalam pelayanan publik”, ujar Jon Jon Kenedy utarakan , bahwa pelayanan publik di Sumatera Selatan masih di bawah standar nasional, berdasarkan dari hasil audit Kementerian PAN RB telah melakukan audit secara nasional. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mendapatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2, 37 dengan predikat baik. Untuk itu perlu penyatuan persepsi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Humas, Inspektorat dan instansi terkait dalam hal kerjasama mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik Nasional (SP4N)/ LAPOR, begitu juga dengan optimalisasi pelayanan PPID, serta publikasi berita khususnya Humas dapat bersinergi dengan kominfio dalam pengelolaan berita bersama Media center Kominfo Sumsel dan pelayanan lainnya Ini semuanya agar pelayanan publik terpenuhi secara maksimal dan Dinas Kominfo mampu memenuhi keinginan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya Lanjut Plt Kadis Kominfo, untuk memenuhi semua program pelayanan tesrsebut, kita siap memberikan ruang yang ada di Command Center milik Provinsi Sumsel yang dikelola Dinas Kominfo Sumsel “Command Center Sumsel dioperasikan untuk memberikan pelayanan publik terintegrasi dan juga sebagai pusat data atau pusat monitoring”. Pungkas Jon Kenedy Command Center Sumsel bertujuan untuk mensinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Provinsi Sumsel dan mempermudah pelayanan publik. “Semua aplikasi yang ada di Command Center dapat diunduh di HP android dengan membuka playstore ketik Sumatera Selatan SmartProv akan kita temui semua informasi diaplikasi yang kita inginkan,” jelas Jon. Hadir Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Prof Eduar Juliartha,. Perwakilan Ombudsman Sumsel. Perwakilan GIZ Kurniawan, Kabid PIP Diskominfo Prov. Sumsel Amrullah, perwakilan Inspektorat, Perwakilan Humas dan OPD terkait serta wartawan MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Tim
Sumsel
TP PKK Sumsel Berikan Kursi Roda-Alat Bantu Dengar
Palembang, sumselprov.go.id -- Peduli akan nasib para penyandang disabilitisa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Sosial bersama Ketua Tim Penggerak PKK menggelar kegiatan Ramadhan Berkah, di Halaman Kantor Dinsos Provinsi Sumsel, Kamis (23/5). Pada kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia Deru menyerahkan bantuan yang sebagian besar diterima oleh masyarakat kurang mampu terdiri atas kursi roda sebanyak 20 unit, bantuan alat dengar, bantuan tongkat ketiak (kruck ketiak) dan tongkat tripot STIK (tongkat kaki 3) kemudian pemberian sembako bagi warga yang kurang mampu sebanyak 200 paket. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia Herman Deru menuturkan, kegiatan Ramadhan Berkah merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Provinsi Sumsel terhadap seluruh warganya tanpa terkecuali. Selain itu pula menurutnya kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan saat Ramadhan saja melainkan akan terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga tercipta kesetaraan bagi para penyandang disabilitas. Alhamdulillah kegiatan ini sangat baik bermanfaat terutama kegiatan ini bagus untuk membantu para lansia, orang-orang yang membutuhkan, di mulai dari bulan Ramadhan inilah kita harus memberikan perhatian kepada mereka semua, jadi yang khususnya disabilitas banyak yang berharap di Lebaran ini mereka bisa juga bertemu dengan keluarganya,” ungkapnya Dikatakan Febrita, Alat bantu tersebut nantinya tentu bermanfaat untuk menunjang peningkatan fungsi fisik dan sosial serta mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas tersebut kepada orang lain. Kedepan tetap berlanjut, tetap dilaksanakan, tapi pda saat nya nanti akan ada terobosan lainnya untuk menyentuh masyarakat. Harapan kita lebih banyak lagi yang disiapkan agar sama rata dan semua merasakan,” tambahnya Sementara Kepala Dinas Sosial Sumsel, Rosyidin Hasan menambahkan, mereka yang terbaring lama dengan bantuan duduk di kursi otomatis akan berbahagia, kemudian yang pendengarannya agak kurang diberikan alat pendengar kemudian yang jalanya susah dibantu juga dengan alat. Silaturahmi juga bertambah banyak termasuk juga ada bingkisan dari PKK Provinsi Sumsel, bagi mereka yang kebakaran kemarin ada 200 paket yang isinya cukup ada beras ada gula ada minyak, tepung terigu, susu bisa meringankan mereka menghadapi lebaran ini,”tuturnya Sebagaimana yang disarankan Gubernur Sumsel, dikatakan Rosyidin untuk dapat membuat jejaring dengan masyarakat, yang belum punya kemampuan. Kita coba ketuk hatinya dan alhamdulillah sekarang terkumpul kursi roda dan yang lain-lain. Dan kita terus mencoba agar mereka bisa menikmati kehidupannya, jangan hanya tebaring di kamar terus Lansia bahagia diusia tuanya,”pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Prestasi Membanggakan, Sumsel Raih WTP Kelima
Palembang, sumselprov.go.id -- Kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa XXIX (29) DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel, Jumat (24/5) yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru Didampingi Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya. Penyerahan (LHP) ini dilakukan langsung oleh Anggota V BPK-RI, Ismayatun MT kepada Gubernur Sumsel H.Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel M. Aliandra Gantada setelah dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan LHP. Ditemui usai rapat, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan capaian predikat WTP tersebut memang patut disyukuri. Namun menurutnya predikat itu tak menjamin bahwa pengelolaan keuangan di Sumsel terbebas dari kecurangan dan tidak menjamin bebas dari tindakan-tindakan korupsi. Sebaliknya capaian WTP ini justru harus dimaknai selain soal pembukuan yang baik dan akuntabel, pelaksanaan dan penjabaran laporan keuangan juga harus baik. Terkait beberapa temuan yang diungkap BPK, menurut HD hal yang cukup disoroti adalah soal aset baik tanah, rumah, kendaraan roda empat dan roda dua yang jumlahnya sangat banyak. Inventarisasi akan dilakukan untuk segera ditarik. Terlebih KPK sudah membuka diri untuk membantu penarikan aset-aset tersebut. "Makanya melalui kesempatan ini saya harap seluruh masyarakat yang berkaitan langsung atau yang pernah mengabdi di Pemprov atau orang luar yang menguasai aset Pemda kendaraan, tanah maupun segera kembalikan saja. Karena semuanya akan ditarik," tegasnya MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pemprov Sumsel Terima Opini WTP tapi Masih Ada Permasalahan
Palembang, sumselprov.go.id -- Pemerintah Provinsi Sumsel kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wilayah Sumsel. Anggota V BPK RI Sumsel Ismayatun dalam sidang paripurna istimewa DPRD Sumsel menyampaikan, kendati Pemerintah Provinsi Sumsel menerima opini WTP namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Pertama, pengelolaan penata usahaan pengamanan aset yang belum memadai di rumah jabatan. Dimana terdapat kendaraan dinas tidak diketahui keberadaannya baik barang roda empat sebanyak 182 unit dan 656 unit kendaraan roda 2. Selanjutnya aset tanah dan kendaraan yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap dikuasai pihak lain atau dalam proses sengketa. Selain itu, permasalahan kedua yaitu pengelolaan dan penata usahaan PAD belum memadai dan kurang diterima meliputi, kekurangan penerimaan retribusi atas sewa gedung asrama haji dari PD Swarna Dwipa dan pendapatan atas bangun guna serah dari dua PT. BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan pengadaan konstruksi tidak sesuai spesifikasi kontrak pada dinas pengelolaan sumber daya air, dinas pekerjaan umum tata ruang , dinas perumahan dan permukiman, dinkes, dinas komunikasi informatika, dinas pendidikan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. "Harapan kami pemrov dapat menindaklanjuti temuan ijin pengendalian internal dan kepatuhan yang telah kami sampaikan dalam buku 2 laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan buku 3 atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan," kata Ismayatun dalam rapat paripurna istimewa Dia mengatakan, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan memberikannya jawaban dan penjelasan 60 hari kedepan. Sementara itu Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan rasa syukurnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Pemprov Sumsel dari BPK RI mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-5 sejak 2014 silam. "Ibu Ismayatun anggota V BPK RI menyampaikan bahwa Sumsel tahun ini mendapatkan predikat WTP. Tapi itu tidak menjamin bahwa terbebas dari kecurangan, tidak menjamin terbebas dari tindakan-tindakan korupsi. Inilah yang harus kita maknai kecuali pembukuan yang baik akuntabel. Juga tentu dengan pelaksanaan penjabarannya dengan baik," tandas Deru. Dia mengatakan beberapa temuan seperti aset baik tanah maupun mobil yang sangat banyak itu tentu akan segera diinventarisasi dengan penarikan "Kemarin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah membuka diri untuk bersama-sama KPK membantu untuk penarikan ini. Apakah ini berkaitan dengan pihak lain maupun dengan pejabat yang telah mengakhiri masa jabatannya pensiun atau yang masih menguasai aset-aset tersebut," kata Deru. Ketika ditanya apa yang menjadi kendala Pemprov Sumsel selama ini untuk melakukan penarikan aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat, ini jawaban Herman Deru. "Kemauannya saja dari pihak yang bersangkutan kalau Pemprov terus menyurati. Saya perintahkan Pak Sekda, Pak Wagub membuat surat," ujar HD Meski demikian, diakuinya upaya ini masih belum maksimal yang dilakukan beberapa bulan ini karena jumlahnya yang sangat banyak mencapai ratusan mobil, ratusan rumah. "Yang bukan tahun ini kejadiannya sudah bertahun-tahun dulu. Maka di kesempatan ini harapan saya kepada seluruh masyarakat yang dalam hal ini berkaitan langsung artinya pernah mengabdi di Pemprov atau orang luar yang menguasai aset kendaraan maupun tanah, kembalikan saja daripada menjadi masalah hukum di kemudian hari. Kalo aku baru masuk," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
.jpeg)
Sumsel
Pemprov Sumsel Peringati Harkitnas ke-111
Palembang sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-111 Tahun 2019 di Halaman Kantor Gubernur, Jumat, 24/5. Upacara ini dihadiri diantaranya perwakilan OPD di lingkup Pemprov Sumsel, POL PP, TNI AU, AL, AD, dan Polda sebagai peserta upacara. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya sebagai inspektur upacara hadir untuk menyampaikan amanat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Hari Kebangkitan Nasional adalah kebangkitan untuk persatuan,” ungkapnya. Ia mengatakan telah lebih satu abad Bangsa Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, dan geografis. “Perbedaan bentang geografis Indonesia yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia, kita membuktikan bahwa kita mampu menjaga persatuan sampai detik ini,” ujarnya. Lanjutnya, oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia. “Apalagi peringatan Harkitnas dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadan, yang bagi umat muslim, bulan suci ini menuntun kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah,” tambahnya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, 20 Mei 2019 sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa yang berarti tentang persatuan. Selain itu, situasi pasca pesta demokrasi telah menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat Indonesia. “Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa,” katanya. Oleh sebab itu tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita. Menurutnya, Semangat persatuan yang ada di Indonesia berasal dari gotong-royong. Gotong Royong adalah semangat dalam mengerjakan tugas berat. Semangat persatuan dan gotong-royong telah mengakar dan menyebar di seluruh Nusantara. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai ungkapan tentang kearifan mengutamakan persatuan yang terdapat di seluruh suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia. “Semua menganjurkan bekerja secara gotong-royong,” tegasnya. Mawardi mengajak agar semua pihak sebagai sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbarui semangat gotong-royong dan kolaborasi, sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa kita menuju kejayaan di pentas global. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE/ TM/ Medsos
Sumsel
Gubernur HD Himbau Bupati Walikota Perhatikan Peserta Program PIDI
Palembang, sumselprov.go.id – Bupati dan Walikota diimbau mulai memperhatikan peserta Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI) yang ditempatkan di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari keamanan, tempat tinggal hingga intensif. Hal ini dikatakan Gubernur Herman Deru dalam kegiatan Pemulangan PIDI angkata II Periode Mei Tahun 2019 sekaligus pembukaan pembekalan PIDI angkatan II Periode Mei Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan di Hotel The Zuri, Senin (13/05/2019) sore beberapa hari yang lalu. Sebanyak 45 dokter peserta PIDI yang sudah selesai bertugas sementara di tiga Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI dan Kota Lubuk Linggau. Dan Pemprov Sumsel melalui Dinkes juga kembali menerima sebanyak 41 peserta PIDI untuk kembali ditempatkan di tiga kabupaten/Kota tersebut. “Makanya bagi kepala daerah yang kebetulan menjadi wahana tempat penempatan para dokter ini, saya harap betul bisa memberikan perhatian khusus. Paling utama adalah soal keamanannya, kedua tempat tinggalnya dan yang ketiga kalau memang ada kelebihan APBD bisa dimanage intensifnya untuk peserta ini. Kalaupun tidak ada ajak perusahaan sekitar untuk memberikan perhatian berupa CSR”, katanya. Program internsip bukan sekedar mengembangkan ilmu, tapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Karena itu khusus bagi peserta yang baru akan ditempatkan diminta menjaga mental sebaik-baiknya. Selama 8 bulan peserta akan ditempatkan di beberapa rumah sakit dan 4 bulan berikutnga di lapangan apakah itu RS, Puskesmas atau bahkan Puskesmas Pembantu (Pustu). "Karena itu belajarla mengenali karakter masyarakat setempat, baik itu budayanya, bahkan bahasa, karena ini penting dalam upaya memberikan sentuhan langsung ke mereka. Sedapat mungkin saya ingin kalian bisa mencegah agar mereka yang sehat tidak menjadi sakit. Nah untuk itu kalian harus bergaul dengan tokoh masyarakat baik itu RT, Kades, bahkan ibu-ibu Posyandu," jelasnya. Mewakili Menkes, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan dr Kuwat Sri Hudoyo mengatakan tujuan PIDI adalah proses pemantapan multi profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangka pemahiran dan pemandirian untuk menjadikan dokter profesional. "Dasar pelaksanaan adalah UU Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 yang mengharuskan program profesi dokter dilanjut dengan program internsip," jelasnya. Internsip sendiri merupakan program pemahiran dan pemandirian dokter yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara paling lama satu tahun di wahana rumah sakit dan puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Lesty Nurainy mengatakan, selain Pemulangan PIDI angkatan II periode Mei Tahun 2018 sekaligus pembukaan pembekalan PIDI angkatan II periode Mei Tahun 2019 Provinsi Sumsel, pada kesempatan itu Ia juga mengundang tenaga keseharan Program Nusantara. Mereka ini baru selesai masa pengabdiannya selama dua tahun di daerah terpencil di Provinsi Sumsel yang berjumlah 14 orang. Adapun penempatan tenaga kesehatan Nusantara ini adalah sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan sehingga dapat menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan. (ADV) Hadir dalam acara ini Ketua Komite Internsip dokter Indonesia (KIDI) pusat dr. Zainal Arifin, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran yang diwakili pembantu dekan II, dr.Irfanuddin, dan Duta Anti Narkoba Milenial Ratu Tenny Leriva Herman Deru, dan 14 orang Tenaga Kesehatan Program Nusantara sehat yang sudah mengabdi selama dua tahun di daerah terpencil di Prov. Sumsel. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK RI Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Sumatera Selatan, sebagai warga negara yang baik, untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan daerah, pimpinan kesatuan, pimpinan lembaga/instansi vertikal, serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping itu juga, turut memberikan motivasi dan sosialisasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta mengawasi pelakasanaan pajak. Gubernur juga mengharapkan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Caranya melalui pengelolaan dan penataan aset yang baik terutama terkait dengan aset tanah dengan tetap menitikberatkan pada sertifikasi tanah dan lahan. “Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini. Kita harapkan akan ada payung hukum bagi terlaksananya kerjasama peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak negara dan daerah. Kedepannya akan di capai kenaikan pendapatan dari sektor pajak dian retribusi. Namun, peningkatan tersebut jangan sampai membebani rakyat,” kata Deru di Griya Agung, Kamis (23/5). Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, melalui kegiatan ini diharapkan akan ada kenaikan pendapatan dari sektor pajak melalui pengawasan yang ketat. Dalam hal ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal, dimana diharapkan jika tadinya wajib pajak tidak mau membayar akan membayar karena ada KPK. Termasuk upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan peran Ditjen Pajak. Dimana Ditjen Pajak akan memberikan bimbingan bagi petugas pajak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Seperti diketahui pada tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya melakukan pembangunan disegala bidang, dan terutama di bidang infrastuktur, yang pembiayaannya adalah bersumber dari pajak. Pada tahun 2018 APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.9.196.477.924.456,- yang sebagian besar dari sektor pendapatan pajak daerah sebesar Rp.2.990.093.000.000,- dan untuk bagi hasil pajak penghasilan (Pasal 21, Pasal 25/29) dari target sebesar Rp. 199.501.946.552,- terealisasi sebesar Rp. 199.501.946.552 (100%) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2018. Pada Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 9.660.923. 645.945,- yang sebagian besar dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 3.017.811.000.000,-, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan Dana Alokasi Sementara bagi hasil pajak daerah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.357.361.988.000,- untuk itu kami mengharapkan kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayah Sumatera Selatan untuk dapat taat membayar pajak demi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang dalam jumpa persnya usai memberikan arahan dalam Kesepakatan bersama antara Gubernur beserta Bupati/Walikota dengan Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel dan Kanwil BPN/ATR Sumsel kali ini menegaskan, saat ini KPK RI sudah membentuk 9 Korwil di seluruh Indonesia. Yang akan menjalankan berfungsinya sebagai upaya pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah di Provinsi Sumsel. “Kedepan bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Dan pengelola pajak juga menjaga kepercayaan masyarakat tersebut,” tegas Saut. MC Diskominfo Prov.Sumsel/Cley/FS
Sumsel
PKK Sumsel Bersama Dinsos Gelar Acara Ramadan Berkah
Palembang sumselprov.go.id- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Prov. Sumsel bekerja sama dengan Dinas Sosial Prov. Sumsel menggelar acara Ramadan berkah di Halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumsel, Kamis, (23/5). Bertemakan “Berbagi Kebahagiaan dengan Para Disabilitas, masyarakat yang kurang mampu dan pasar murah”. Gubernur Sumsel diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov. Sumsel, Akhmad Najib mengatakan Pemerintah Sumsel dengan visi Sumsel Maju Untuk Semua memang memiliki program kerja yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan sosial. “Semoga kegiatan ini menjadi suatu hal yang dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya singkat saat membuka kegiatan ini. Menambahkan, Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Deru mengatakan bulan Ramadan adalah kesempatan yang baik untuk berbuat baik terutama kepada disabilitas dan masyarakat yang kurang mampu. “Untuk pelaksanaan program giat Ramadan PKK banyak bekerja sama dengan OPD maupun Dharma Wanita Persatuan (DWP),” ujarnya. Diantaranya program yang telah dilaksanakan yaitu menjual sembako murah, menyantuni anak yatim, dan sholat tasbih berjamaah. “Harapan saya kedepannya kegiatan ini tetap berlanjut, namun pada saatnya nanti mungkin harus ada terobosan baru yang menyentuh masyarakat yang lebih luas,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Prov. Sumsel, Dr. H. Rosidin, M.Pd. I mengungkapkan kegiatan ini diselenggarakan oleh dinas sosial bertujuan untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara disabilitas. “Saya mengikuti jejak ibu penggerak PKK yang peduli sesama dan juga kepada para korban kebakaran akan diberikan paket lebaran,” ucapnya. Dikatakannya, bahwa hari ini akan diberikan 20 kursi roda, 15 tongkat, 15 alat pendengar, dan juga sembako. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur Sumsel yaitu The Power Of Kinerja. Meliputi Produk, Respon, Otentik, Konkret, dan Inovatif. “Kegiatan ini terselenggara atas dukungan donator dan juga dinsos tidak mengambil keuntungan dalam pasar murah ini,” katanya. Menurutnya, penyelenggaraan acara yang didukung oleh donator adalah salah satu bentuk inovasi kerja Dinsos. Turut hadir Wakil Ketua TP PKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya dan Ketua DWP Setda Sumsel Renny Nasrun Umar. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE
Sumsel
Dirut dan Komisaris Utama Jamkrida Sumsel Diganti
Palembang, sumselprov.go.id -- Untuk melakukan penyegaran, Wagub Sumsel H.Mawardi Yahya melakukan pergantian Direktur Utama (Dirut) dan Komisaris Utama (Komut) pada salah satu BUMD yakni PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel. Pergantian tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jamkrida tahun buku 2018 dan RUPS Luar Biasa tahun 2019 di Kantor Jamkrida, Rabu (22/5) sore. "Tidak lain tujuan pergantian ini adalah untuk penyegaran. Selama ini mungkin Jamkrida sudah baik, tapi dengan direksi baru ini Jamkrida harus lebih baik," tegasnya usai rapat. Dikatakannya sesuai hasil RUPS LB, Dirut Jamkrida yang lama Askin Hatta digantikan oleh Dirut yang baru yakni Syahrul. Kemudian Komisaris Utama (Komut) yang lama Abdul Shobur resmi digantikan oleh Aprian Jhoni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sumsel. "Saya kira kapasitas Pak Syahrul ini tak perlu lagi diragukan. Karena beliau lama mengelola bank daerah. Saya harap jajaran baru ini bisa mengelola Jamkrida lebih maksimal lagi agar jasa penjaminan kredit ini memberikan dividen bagi Jamkrida bahkan membantu PAD Sumsel," tambahnya. Untuk diketahui RUPS LB itu sendiri digelar cukup lama lebih dari dua jam mulai dari pukul 15.00 wib hingga selesai menjelang pukul 17.30 wib. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya hadir tampak didampingi sejumlah kepala OPD seperti Kepala BPKAD Sumsel A.Mukhlis, Karo Ekonomi Pemprov Sumsel Aprian Jhoni, TGUPP Bidang Pengendalian Aset Arwin Novansyah, dan TGUPP Bidang Hubungan Antar Lembaga Syamsu Sugianto. Sementara itu berdasarkan data dari Jamkrida Sumsel melalui audit Laporan Keuangan PT Jamkrida Sumsel Tahun Buku 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan dari Jakarta, diperoleh opini "WAJAR TANPA PENGECUALIAN. Dimana jumlah kepemilikan saham PT Jamkrida Sumsel di tahun 2018 yaitu sebesar Rp62 .804.000.000 terdiri dani 2 (dua) pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan persentase kepemilikan 99,91 % dan Koperasi Cermat dengan persentase kepemilikan 009 % . Untuk tahun buku 2018 ini perkembangan usaha PT Jamkrida Sumsel mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya total aset sebesar Rp 10.685 000713 - atau nak 15 % yaitu dari Rp 71 596.666 684- pada tahun 2017 menjadi Rp 82. 281 667 397-, selain itu PT Jamkrida Sumsel Sumsel mengalami peningkatan pendapatan dari sebelumnya Rp11.910.902.506 pada tahun 2017 menjadi Rp15.099.263.061- pada tahun 2018. Total Plafond Penjaminan Kredit PT Jamkrida Sumsel pada tahun 2018 sebesar Rp974.596.626.556- yang terdiri dari Penjaminan Kredit Rp373.198.010 000- dan oenjaminan kredit produktif sebesar Rp601.398.616.556 dengan perolehan plafond tersebut pendapatan dari Imbal Jasa Penjamin (IJP) PT Jamkrida Sumsel pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp17. 061.284 782- yang terdiri dari Kredit Konsumtif sebesar Rp 10.861.712250- dan imbal jasa Penjamin sebesar Rp 6.199 572.532, dari Imbal jasa Penjaminan Terjamin yang terdiri dari Terjamin Kredit Konsumtif sebanyak 2.716 terjamin dan terjamin Kredit Produktif sebanyak 3.490 Terjamin. Dengan perolehan IJP tersebut maka PT Jamkrida Sumsel telah menghasilkan Laba sebelum pajak Rp 3.715.208.281 sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel lebih dari Rp1 miliar. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY