Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Mulai Tahun Ini Jemaah Haji Sumsel Dapat Piagam Keanggotaan IPHI
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengharapkan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Prov. Sumsel dapat menjalankan program berimplementasi langsung terhadap kemaslahatan umat. Harapan tersebut diungkapkan gubernur ketika menerima audensi Ketua IPHI Sumsel Drs H. Ahmad Nasuhi dan sejumlah pengurus IPHI terdiri dari wakil ketua, sekretaris dan anggota bertempat di ruang tamu gubernur, Rabu (19/6) petang. Saya harapkan mulai musim haji tahun ini. IPHI dapat memberikan piagam khusus yang menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memang pernah menunaikan ibadah haji. Yang memuat tanggal pulang dan berangkat haji. Sekaligus memuat nomor keanggotaan IPHI. Termasuk juga bagi jemaah yang meninggal dunia di tanah suci,” harap Gubernur. Dikatakannya, piagam dimaksud tidak lain merupakan bukti konkrit bahwa yang bersangkutan memang pernah menjalankan ibadah haji. Mengingat selama ini ditengah masyarakat, masih ada oknum masyarakat mengambil keuntungan dari gelar haji. Padahal yang bersangkutan sama sekali tidak ada riwayat pernah menunaikan rukun Islam ke lima tersebut. Kadang masyarakat protes. Karena tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan gelar haji di pangkal namanya. Untuk itu IPHI saya harapkan dapat menertibkan ini sekaligus menjadikan IPHI sebagai organisasi yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai wadah jemaah haji dan jemaah umroh,” tambah Gubernur. Di kesempatan bertemu pengurus IPHI ini Gubernur Herman Deru juga mengharapkan, IPHI tetap menjalankan fungsinya sebagai fasilitator bagi jemaah haji dan jemaah umroh, untuk itu dirinya atas nama Gubernur dan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas keterlibatkan IPHI sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. IPHI selama ini sudah berperan sebagai mana yang diharapkan Pemerintah. Kedepan minta ada kesinambungan kerjasama yang baik antara IPHI dengan pemerintah, maupun dengan lembaga dan organisasi lainnya dalam hal kemaslahatan umat ini,” tambahnya. Terkait dengan akan digelarnya Muswil IPHI pada bulan Agustus 2019 mendatang. Gubernur berharap dapat berjalan dengan sukses dan profesional. Untuk Muswil IPHI, saya menyarankan untuk dapat dijalankan dengan normal. Organisasi ini butuh orang yangg profesional. Pemerintah dalam hal ini tidak ingin ikut mencampur,” tandasnya. Sementara itu sebelumnya Ketua IPHI Sumsel Drs H. Ahmad Nasuhi menyampaikan tujuan dari pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Prov. Sumsel audensi adalah melapor pada Gubernur terkait dengan akan diadakannya Musyawarah Wilayah (Muswil) pada agustus 2019. sekaligus laporan persiapan pemberangkatan calon haji Provinsi Sumsel tahun haji 2019. Audensi kami ini selain silaturahmi dengan pak Gubernur juga ingin melaporkan agenda Muswil IPHI bulan agustus. Untuk itu mohon arahan dari pak gubernur,” ucap Ketua IPHI Sumsel Drs H. Ahmad Nasuhi. Ikut hadir dalam Audensi pengurus IPHI Prov. Sumsel kali I diantranya Wakil Ketua masing-masing Drs H. Drs Risani, Drs H. Drs Udin Johan Hj. Atika. Beserta Sekretaris H Roni Sihabudin H. Ahmed serta Anggota diantaranya H. Darami dan H. Masherdata. Sedangkan yang mendampingi gubernur diantaranya Ketua Baznas Sumsel Najib Haitami, Karo Humas Protokol Setda Prov. Sumsel Iwan Gunawan, dan Plt Karo Kesra Setda Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Minta Organda Kedepankan Keselamatan Penumpang
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meminta Oranisasi Angkutan Darat (ORGANDA ) di Sumatera Selatan untuk lebih eksis dalam memberikan pelayanan angkutan masal bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) di ruang tamu gubernur, Rabu (19/6) petang. Organda sebagai organisasi angkutan harus kembali eksis. Terutama disaat maraknya muncul travel ilegal. Yang secara umum tidak mengedepankan keselamatan dan keamanan bagi penumpang,” tegas gubernur. Organda sebagai organisasi yang legal lanjut dia, harus dapat memberikan pelayanan angkutan darat yang nyaman bagi masyarakat. Sehingga calon penumpang merasa dirinya aman saat dalam kendaraan dengan jasa angkutan yang resmi. Saya meminta untuk keselamatan harus di utamakan karena hal itu yang paling utama dan servis bagi penumpang,” tambahnya. Sementara itu Ketua DPD Organda Sumsel, B.Y. Hutagalung mengharapkan Dinas Perhubungan Provinsi dapat menertibakan angkutan umum ilegal yang beroperasi di Provinsi Sumsel. Dia juga menyampaikan laporan selama masa arus mudik dan balik lebaran 1440 hijriah lalu, berlangsung dengan aman dan lancar nyaris tidak terjadi insiden luar biasa ruas jalan dalam Provinsi Sumsel MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY.
Sumsel
Gubernur Pastikan Tiket Nonton MXGP Terjangkau Masyarakat
Palembang, sumselprov.go.id -- Guna memastikan progres pembangunan sirkuit Kejuaraan Dunia Motocross Grand Prix (MXGP) 2019, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru meninjau langsung lokasi sirkuit yang berada di Depan Hotel Wyndham, Rabu (19/06) siang. Peninjauan sirkuit ini dilakukan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk memastikan gelaran paling bergengsi di dunia itu berlangsung lancar 5 hingga 7 Juli mendatang. Ditemui usai peninjauan, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan hasil tinjauan langsung lapangan sesuai harapan progress sudah hampir 60%. Diperkirakan kalau tanahnya masuk tepat waktu dalam jangka waktu 4-5 hari dinyatakan selesai. Sekarang kita akan gencarkan lagi dipromosi, event ini tingkat dunia meskipun dadak-dadakan kita akan berikan yang terbaik, karena ini pilihan yang terbaik kita akan jadikan agenda setiap tahun,” ungkapnya Berkenaan dengan tiket yang dipertanyakan masyarakat, Herman Deru menegaskan harga tiket berkisar mulai dari Rp.100.000, dimana menurut panitia tiket MXGP di Provinsi Sumsel lebih murah dibandingkan daerah lainnya. Untuk tiketnya Rp. 100.000, terjangkaulah untuk event dunia dibanding dengan daerah lain, Provinsi Sumsel lebih murah jauh,” tuturnya Ia berharap dengan adanya event international MXGP, mampu mendongkrak semangat dan mengajak para generasi muda yang hobi motor dapat menyalurkan hobi dan bakat balapnya. Ini kita sekaligus menggali bakat kan dari seluruh kabupaten ini bahkan di tiap-tiap kecamatan dan desa banyak sekali crosser-crosser alami yang bingung menyalurkan kemana, itu jadi kita berharap mereka bisa kita tampung. Maka ada dua event setelah selesai MXGP international kita juga adakan kejurnas dan ini baru yang pertama kali memperebutkan Piala Gubernur Sumsel ada dua event yang berkesinambungan itu yang kita harapkan,” terangnya Kedepan, orang nomor satu di Provinsi Sumsel ini menargetkan Provinsi Sumsel tidak hanya sukses sebagai penyelenggara event-event international tapi sukses prestasi juga atletnya. Jadi Saya ingin olahraga-olahraga ini yang langsung menyentuh ke rakyat, seperti MXGP ini ujian bagi seluruh panitia yang terlibat dan juga ujian bagi rakyat Sumsel, karena tamunya dari puluhan negara luar. 28 negara bayangkan akan terjadi sebuah geliat yang bisa dirasakan oleh semua lapisan,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Sebelum Kompetisi Digelar, Sirkuit MXGP Akan Diuji Coba
Palembang, sumselprov.go.id - Mari kita bersama-sama sukseskan pagelaran MXGP 2019 demi menjaga gengsi negara terutama pertaruhan nama baik kita rakyat Sumsel dan nama baik kita semua serta mohon doanya, Dan sesuai janji Kepala Dinas PU Provinsi Sumsel, akhir bulan atau 1 Juli H-5 sebelum pelaksanaan, semua dinyatakan siap, Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Pemprov. Sumsel) H. Nasrun Umar saat diwawancarai usai rapat pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Dunia Motocross Grand Prix of Indonesia 2019, di Ruang Rapat Bina Praja kantor Pemprov Sumsel Selasa (18/6/2019). Nasrun Umar mengatakan, progress pembangunan sirkuit MXGP 2019 yang terletak di kompleks OPI Mall terus berjalan sesuai rencana. Direncanakan, pembangunan akan selesai pada 1 Juli, atau H-5 gelaran internasional tersebut. Hal yang menarik, ia mengungkapkan jika telah usai nanti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda, red) Sumsel akan menjajal terlebih dahulu sirkuit tersebut. Seperti Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan dan lain-lain. "Uji coba dilakukan tentunya dengan motor trail, motorcross," ungkapnya. Jelas Sekda, progress pembangunan sirkuit saat ini menuai pujian dari beberapa pihak. Seperti dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat, yang menilai Sumsel sangat siap dalam menyelenggarakan kompetisi yang melibatkan 28 negara. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Tim
Sumsel
Gubernur Minta Hidupkan Kembali 10 Program Pokok PKK
Palembang, sumselprov.go.id -- Dipandang perlu untuk generasi muda, Gubernur Sumsel H.Herman Deru meminta agar pengurus TP PKK Provinsi Sumsel periode 2019-2024 yang baru dilantik segera menghidupkan kembali 10 Program Pokok PKK. Menurut Ketua Pembina TP PKK Provinsi Sumsel Herman Deru, 10 Program PKK yang mencakup tentang; Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan ; Sandang ; Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga; Pendidikan dan Keterampilan; Kesehatan; Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; Kelestarian Lingkungan Hidup; dan Perencanaan Sehat memiliki manfaat yang tinggi sehingga perlu disosialisasikan lagi agar diingat oleh masyarakat luas termasuk para generasi muda. Kepada pengurus yang baru dikukuhkan tersebut Ia juga mewanti-wanti agar tidak mengeksklusifkan diri tapi sebaliknya mau merangkul masyarakat dari semua kalangan termasuk kalangan bawah. "Tampaknya memang jadul tapi program itu manfaatnya tinggi. Makanya saya sebagai pembina minta agar ini disosialisasikan lagi dengan gencar dan dihidupkan kembali. Karena kalau ini dihapal saya yakin ada dampaknya," jelas Herman Deru. Pasca dilantik iapun meminta agar pengurus segera bekerja dengan kompak melakukan penataan organisasi serta terjun ke lapangan. Sehingga setiap program dan kerja yang dilakukan bisa melahirkan sebuah produk yang secara makro dapat menurunkan angka kemiskinan. "Saya akan bantu agar setiap Bupati dan Walikota memberikan ruang dan keleluasaan anggaran bagi TP PKK di daerah. Tapi itu tadi harus kerja betul karena kalau tidak saya bisa juga kurangi anggaran itu" tambahnya. Sebagai provinsi yang terkenal kaya SDA, Sumsel diakuinya butuh peran dan kinerja perempuan untuk mendorong pembangunan agar berlimpahnya SDA tidak sia-sia. Karena tak dipungkiri perempuan juga punya porsi yang besar mendukung kemajuan suatu daerah. " Sesuai pepatah lama di balik Lelaki yang sukses ada perempuan yang hebat. Nah di Sumsel juga demikian perempuan punya peran besar. Hanya saja ada porsinya sendiri dan tanggungjawab sendiri. Seperti PKK ini adalah organisasi mewah karena PKK bisa dengan mudah melakukan kerjasama lintas instansi dengan mudah," bebernya. Demikian halnya mengenai lamanya penetapan waktu pelantikan juga dibenarkan oleh Herman Deru. Menurutnya Ketua TP PKK punya pertimbangan tersendiri dan tidak mau gegabah. Dengan pemilihan yang selektif diharapkan pengurus baru PKK ini dapat semakin nyata mendukung pembangunan di Sumsel. "Saya juga minta sekretariat dihidupkan kembali, alat komunikasi juga harus diupdate dan termasuk mempublikasikan semua kegiatan dan lainnya. Yang utama saya tunggu gerakannya di lapangan," tandasnya. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj Feby Herman Deru mengatakan dengan dilantiknya pengurus baru ini pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membuat program kerja yang berkaitan dengan 10 program PKK dengan kab kota. " Setelah itu melalui pokja-pokja kami akan mensosialisasikan. Sesuai himbauan pak Gubernur kita juga akan lebih maksimal merangkul masyarakat dari semua kalangan tak terkecuali kalangan bawah. Jadi kalau ada kegiatan itu bukan sekedar datang kemudian melihat hasil karya yang sudah jadi saja tapi kami juga akan merangkum masalah-masalah dari setiap kabupaten kota untuk dicarikan solusinya. Seperti soal U2PK dan pengemasan kita akan kerjasama dengan OPD yang terkait dengan itu" terang Feby. Senada dikatakan Hj Fauziah Mawardi Yahya. Sesuai apa yang disampaikan oleh dewan pembina PKK pihaknya akan segera ke lapangan untuk menjalan 10 program PKK . "Mudah2an saya dengan teman-teman yang sudah dilantik dapat lebih giat dan semangat. sehingga apa yang kami lakukan ini dapat menyentuh masyarakat bawah," jelasnya. Adapun pelantikan Pengurus TP PKK Provinsi Sumsel 2019-2024 itu berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 229/KPTS/DPMD/2019 tertanggal 23 April 2019. Mereka yanh dilantik masing-masing yakni Wakil Ketua I Hj.Fauziah Mawardi Yahya, Wakil Ketua II Hj Dr Ekowati SKM.Mkes, Wakil Ketua III Hj Fien Poerwadi, Wakil Ketua IV Hj. dr Saliliul Hulwan Mochtar M.Kes. Kemudian Ir.Hj Endang Pratiwi, Wakil Sekretaris I Hj Aminah SE.MM , Wakil Sekretaris II Hartati Hikmaini S.Sos. Bendahara Hj Yuhilda SE.MM, Wakil Bendahara Musharmina S.Ap serta pokja-pokja lainnya MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kukuhkan HIMPENINDO Sumsel, Gubernur Minta Turunkan Angka Kemiskinan
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumsel Herman Deru menaruh harapan besar kepada Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Badan Usaha yang telah melakukan kesepakatan melalui MoU tentang Inovasi Daerah dengan Moto Sumsel Maju Untuk Semua. Dengan telah disepakati melalui MoU tersebut, dia megajak untuk bersama - sama memberikan inovasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sumsel. Demikian disampaikan Herman Deru usai pengukuhan pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) dan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumsel dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Dunia Usaha tentang Inovasi Daerah dengan Moto Sumsel Maju Untuk Semua di Griya Agung Palembang, Selasa (18/6) petang. "Tujuan akhir kita tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan rakyat ini sesuai dengan visi dan misi kita Sumsel Maju Untuk Semua" tegasnya. Untuk mencapai penurunan angka kemiskinan di Sumsel lanjut dia dibutuhkan kerja keras, pemikiran keras dan paling penting butuh kemauan keras. Disamping itu butuh suatu penelitian dimana letak yang harus diperbaiki agar kemiskinan dapat diatasi. "Saya sebagi Gubernur menaruh harapan besar. Apa yang ditorehkan ini disaksikan oleh masyarakat dan kerja kita ditunggu masyarakat," tegasnya. Lebih lanjut Herman Deru menambahkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mempermudah dalam pengambilan kebijakan termasuk dalam hal penganggaran karena memiliki data yang valid. "Kegiatan ini luar biasa, saya berikan apresiasi diadakannya acara ini. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat," tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Pusat HIMPENINDO, Husen Avicenna Akil menyebutkan HIMPENINDO berdiri pada tahun 2013. Dan setelah lima tahun berjalan dilakukan kongres dan membuahkan hasil yang signifikan . "HIMPENINDO bertekad untuk membenahi tata administrasi yang benar. Dalam profesi peneliti harus memegang etika kode etik peneliti," imbuhnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Wagub Sumsel Sarankan Tindak Tegas Para Pelaku Kejahatan Narkoba
Palembang, Sumselprov.go.id- Penggunaan Narkoba terutama pada anak-anak harus diantisipasi dengan baik. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahyamemberikan masukan agar dapat dilakukan pembahasan mengenai ketegasan pemberian sanksi bagi para pemakai dan pengedar narkoba sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam perubahan Undang-undang tentang narkotika. “Dibutuhkan kerjasama antar semua pihak untuk melindungi masyarakat dari akibat buruk narkoba,” ujar Mawardi dalam sambutannya saat menerima pimpinan dan anggota komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa, (18/6/2019). Lanjut Mawardi mengatakan pencegahan penyebaran dan penggunaan narkotika bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah, namun juga harus didukung oleh semua unsur di masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Mawardi mengatakan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dapat digunakan sebagai landasan untuk mencegah penanggulangan bahaya narkoba terutama bagi anak-anak dan remaja-remaja yang ada di pelosok daerah maupun perkampungan. Kunjungan DPD RI ini dilakukan dalam rangka membahas inventarisasi materi penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan diisi dengan diskusi antara OPD dan instansi terkait. “Melalui kegiatan ini akan didapatkan masukan-masukan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perubahan Undang-undang tentang narkoba,” kata Dia. Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta, S.H., M.H. mengatakan saat ini kejahatan penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2017 ada 3.376.115 penyalahgunaan narkoba. Angka ini setara dengan 1,77% penduduk Indonesia. Rentan usia pengguna narkoba dimulai dari usia 10 tahun-59 tahun. Dan mayoritas 59 % dari penyalahguna narkoba adalah kelompok pekerja. Akibatnya estimasi kerugian ekonomi yang diprediksi oleh BNN oleh penyalahgunaan narkoba yaitu mencapai 84,7 triliun. “Kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba tahun 2017 hampir 10 kali lipat APBD Sumsel,” ungkap Novita. Tahun 2018 angka pnyalahgunaan narkoba yang dirilis oleh BNN mengalami peningkatan dari 1,77% menjadi 2,1% dan sejalan dengan hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa tahun 2018 dari total 87 juta populasi anak Indonesia 5,9 juta diantaranya pecandu narkoba. “Semua ini terjadi karena narkoba dan sindikat pengedarnya terus berevolusi menyiasati perangkat dan penegak hukum agar dapat terus eksis untuk menjalankan bisnis haramnya,” kata Dia. Kejahatan narkoba bersifat transnasional dimasukan ke Indonesia melalui semua jalur transportasi darat laut dan udara dengan cara-cara yang diperbaharui terus diperbaharui setiap saat. Dia mengatakan pembaharuan Undang-undang UUD No. 35 Tahun 2009 dapat mengakomodir kebutuhan penegakan hukum kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. “Saat ini perlu dipertegas dan diperjelas tentang hokum antara pengedar dan pengguna narkoba karena kedua pelaku mempunyai konsekuensi penegakan hukum yang berbeda,” tegasnya. Sanksi pidana , dan hokum perlu dipertegas agar memberikan efek jera pada para pelaku agar pelaku narkoba berpikir 1000 kali untuk menjalankan bisnis narkoba di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol. Farman, Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Sumsel Brigjen Pol. Drs. Jhon Turman Panjaitan, Kepala Balai Besar POM Palembang Dra. Ardaningsih, APT.MHSM. MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE
Sumsel
Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Sumsel Beragam Acara
Palembang, sumselprov.go.id -- Peringatan hari Lingkungan Hidup Se- Dunia (World Environment Day) Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan akan diperingati pada tanggal 30 Juni 2019 mendatang, yang diisi dengan dengan sejumlah kegiatan berupa penanaman pohon, pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dan perlombaan fotografi bertemakan peduli lingkungan hidup. Hal tersebut terungkap dalam audiensi pengurus alumni Ikatan Doktor llmu Lingkungan (IKADIL) Program Pascasarjana UNSRI yang diterima Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ir H. Mawardi Yahya bertempat di ruang kerja Wagub, Selasa (18/6) siang. Di kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengharapkan, pelaksanaan hari lingkungan hidup se-dunia di Sumsel tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik seuai dengan rencana. Karena itu dia berjanji Pemprov akan berupaya untuk membantu sejumlah fasilitas penunjang kegiatan. Meningat pentingnya arti lingkungan hidup bagi mahluk hidup. Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi atas adanya kegiatan penanaman pohon yang akan dilakukan secara serentak dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup. Ini merupan salah satu cara kita menjaga lingkungan agar tetap terjaga dengan baik, sejuk dan hijau,” tegas Mawardi. Menurut Wagub, tidak gampang menjaga lingkungan agar tetap asri. Karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak, bahkan butuh waktu puluhan untuk memulihan kondisi alam yang rusak akibat berkurangnya hutan. Kita tetap harapkan hutan kota di Palembang ini juga tetap dijaga, jangan ditebang. Kalau bisa bukan hannya di Punti Kayu hutan kotanya, tapi juga kawasan Jakabaring . Karena itu melalui penanaman pohon kita harapkan alam akan tetap hijau dan terpelihara dengan baik. Untuk urusan bibit pohon silahkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan,” tandasnya sembari berharap penanaman pohon jangan hannya serimonial namun harus dilakukan secara berkelanjutan dengan hasil produk yang dapat dimanfaatkan. Sementara itu Ketua IKADIL DR. Apriadi Busri Ketua Pelaksana Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DR. Khairil Zaman dalam audensinya dengan Wagub menyampaikan peringatan hari Lingkungan Hidup (World Environment Day) Tahun 2019 di Sumatera Selatan akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon, pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor hingga ekspresi cinta lingkungan yang dituangkan dalam bentuk perlombaan fotografi. Kita melaporkan pada pak Gubernur terkait dengan kegiatan dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup sedunia dengan tema Kendalikan Polusi Udara (Beat Air Pollution) Biru Langitku, Hijau Bumiku”. Kegiatan ini akan digelar di Jakabari Sport City pada tanggal 30 Juni 2019 mendatang,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Strategi Akuntansi Hadapi Revolusi Industri 4.0
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili Asisten I Pemerintan Prov. Sumsel. DR. H. Ahmad Najib, SH, M.Hum, secara resmi membuka Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-8 dan Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) ke-3 diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Akuntansi dihadiri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Prof. H. Mohamad Natsir, Ak, Ph.D. Bertempat di hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa(18/6). Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Pemerintan Prov. Sumsel. DR. H. Ahmad Najib mengharapkan, Simposium Nasional Akutansi Vokasi serta Olimpiade Akuntansi Vokasi 3 merupakan ajang pertemuan mahasiswa Diploma Akuntansi Se-Indonesia yang digagas dalam upaya mempersiapkan bibit calon akuntan profesional. "Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa, tenaga pendidik, perguruan tinggi serta praktisi dan perusahaan,” harapnya. Lebih lanjut Gubernur menekankan, melalui Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) akan dapat menunjukan seberapa besar keberhasilan dari proses pembelajaran di kampus masing-masing terutama dalam mentransfer pemahaman atau transfer knowlage sekaligus menjadi arena kompetisi. Dia juga menyinggung terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sumsel yang terus mengalami kenaikan dimana pada triwulan1 berada pada posisi 5,8 persen. Perkembangan perekonomian Sumatera Selatan ditahun 2018 tumbuh sebesar 6,04 persen year on year (yoy). Pertumbuhan Sumsel sebesar itu merupakan pertumbuhan yang sangat baik. Untuk triwulan I pertumbuhan perekonomian Sumsel sebesar 5,8 persen. dan kita tetap berharap di tahun 2019 ini pertumbuhan ekonomi Sumsel semakin baik,” tandasnya. Di lain pihak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Prof. H. Mohamad Natsir, mengaharapkan seluruh Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia untuk segera melakukan perubahan menghadapi tantangan yang kian berat di masa yang akan datang. Dimana saat ini sudah masuk dalam revolusi industri yang sudah berbasis digital. Jika Perguruan Tinggi tidak mengarah ke sana maka dipastikan akan ketinggalan. Oleh karena itu sudah saya sampaikan pada para direktur Politeknik se-Indonesia yang sekarang datang di simposium nasional di Palembang ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan ,” tandasnya. Adapun tema SNAV ke-8 " Strategi Akuntansi Profesional dalam Menghadapai Disrupsi Akuntansi Diera Revolusi Industri 4.0". Dan OAV ke-3 bertemakan " Strategi Akuntansi Profesional dalam Menghadapi Disrupsi Akuntansi di Era Industri 4.0". Pembukaan Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-8 dan Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) ke-3 diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Akuntansi digelar di Palembang dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2019. Mereka yang hadir dalam Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) ke-8 dan Olimpiade Akuntansi Vokasi (OAV) ke-3 utusan dari Poltek Se Indonesia. Selain dihadiri Menristek juga hadir Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, DR Ir Patdono Suwignjo. Direktur Poltek Negeri Sriwijaya Palembang DR. Ing, Ahmad Taqwa. Ketua L2DIKTI Wilayah II Prof. Dr Slamet Widodo, Rektor Unsri Prof Dr. Anis Assegaf serta Ketua IAI Kompertemen Akuntan Pendidikan Prof. Dian Agustin dan undangan penting lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY