Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Meski Sibuk, Herman Deru Hadiri Wisuda Danis” Sang Cucu Tercinta
Palembang, sumselprov.go.id -- Di tengah kesibukannya yang luar bisa sebagai Gubernur Sumsel, H Herman Deru bersama dengan Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia masih menyempatkan diri hadiri pada acara acara Wisuda Super Briliance Kids Ke 8 dan My Schooll Ke 6 Palembang Tahun Ajaran 2018-2019, di Hotel Aston Palembang, Rabu (26/6). Kehadiran Herman Deru dalam acara tersebut bukan tanpa alasan, yakni salah satu cucu tercintanya Muhammad Mandala Sultan Persya atau yang lebih akrab disapa dengan Danis, putra dari pasangan dr. Syamsudin Isaac Suryamenggala SpOG dan Hj. Percha Leanpuri merupakan salah satu siswa yang ikut diwisuda setelah mengeyam pendidikan di sekolah tersebut. Terlihat begitu bahagianya keluarga ini melihat Danis ikut diwisuda. Seperti yang diungkapkan Hj. Percha Leapuri yang mengaku sangat bangga sebagai orang tua melihat buah hatinya telah menamatkan pendidikan taman kanak kanak (TK) di Briliance Kids. "Saya merasa bahagia sebagai orang tua dan mewakili para wali murid. Para guru telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kami selama sekolah ditempat ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan akan dapat menjadi bekal dalam mencapai cita-cita keluarga dan bangsa,” ucap Percha dalam sambutan singkatnya mewakili para orang tua siswa. Dalam acara Briliance Kids Ke 8 dan My Schooll Ke 6 Palembang Tahun Ajaran 2018-2019 kali ini diisi dengan sejumlah atraksi berupa tarian dan olah vocal dari para alumni Briliance Kids dan My Schooll. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
PPIH Embarkasi Haji Palembang Komit Beri Pelayanan Terbaik
Palembang, sumselprov.go.id -- Para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Haji Palembang diharapkan dapat menjalankan tugas dengan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji tahun pemberangkatan tahun 1440 H/2019. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru ketika melantik dan mengukuhkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Haji Palembang yang dirangkaikan dengan Meal Test makanan jamaah haji yang digelar di Griya Agung Palembang, Selasa (25/6). "Harapan saya tinggi, saya ingin semua para jamaah haji wajahnya cerah. Baik saat pulang maupun saat pemberangkatan. Keceriaan jemaah ini akan dapat kita lihat jika kualitas pelayanan yang diberikan PPIH maksimal. Jadi bekerjalah dengan ikhlas dan yakinkan pelayanan yang diberikan merupakan yang terbaik," harap Gubernur. Herman Deru menilai, menjadi seorang petugas haji yang tergabung dalam PPIH, merupakan salah satu pekerjaan yang mulia baik dimata manusia terlebih di mata Allah Subhanahu Wa ta'ala. Karena itu dia mengharapkan para petugas dapat memberikan pelayanan dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk para jemaah haji. "Saya yakin petugas yang tergabung dalam PPIH bekerja dengan maksimal, memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji baik saat pemberangkatan maupun saat kepulangan nantinya,” tambahnya. Di kesempatan ini Gubernur juga mengharapkan agar jemaah haji yang diberangkatakan dari embarkasi Palembang dapat diberikan tanda khusus serta disiplin dalam mengikuti semua prosesi haji. Disamping itu kesehatan jemaah juga harus menjadi perhatian petugas termasuk dalam hal makanan dan minuman selama ditanah suci harus dikontrol dan dijaga kehigienisannya. "Apapun jabatan yang diemban itu adalah amanah. Saya harap baik PPIH maupun pengurus kloter dapat menjalakan tugas ini dengan penuh keikhlasan," tandasnya. Sementara itu, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, HM. Arfi Hatim mengharapkan, para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional penyelenggaraan haji karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas negara. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan pelayanan lainnya yang diperlukan oleh jemaah,” imbuhnya. Dikatakan, pelayanan embarkasi haji adalah kegiatan yang sangat penting karena akan memberikan kesan yang mendalam kepada para jamaah haji yang tercermin dari kualitas pelayanan haji di tanah air. Oleh karena itu PPIH dimintanya dapat membangun kesan positif dengan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. "Itu semua dapat tercapai jika didukung dengan sumberdaya yang mumpuni, ikhlas, terampil dan amanah. Kami yakin PPIH yang telah dilantik ini, mampu mewujudkan hal tersebut," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Wagub : Rumah Tahfidz Jadi Perhatian Besar
Palembang, sumselprov.go.id -- Pendidikan agama melalui program rumah tahfidz menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat melalui pendidikan agama diharapkan akan tumbuh Sumberdaya Manusia (SDM) yang agamis dan berakhlakul karimah di tengah pesatnya kehidupan modern dewasa ini. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya ketika menyampaikan sambutan dalam Haflah ke 88 Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Islam Putera Putri Desa Sri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (26/6). "Program Provinsi Sumsel bidang agama menjadi perhatian besar. Karena melalui pendidikan agama akan menjadi benteng bagi anak kita di masa datang," tegas Mawardi. Lebih lanjut Wagub mengarapkan melalui acara Haflah ke 88 Ponpes Nurul Islam Putera-Putri Desa Sri Bandung kedepannya Ponpes ini akan lebih berkembang dan mampu menyiapkan SDM yang menjadi teladan bagi masyarakat. "Kita berharap Ponpes ini nantinya dapat melahirkan generasi teladan bagi masyarakat," imbuhnya. Selain program rumah tahfidz lanjut Mawardi, program unggulan lainnya yang telah dijalankan Gubernur Sumsel yakni pengaktifan kembali P3N atau kini dikenal dengan petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK). Dimana tugasnya meliputi sebagai perpanjangan tangan KUA Kecamatan ditingkat desa dan kelurahan juga sebagai tokoh dalam pembinaan umat dan pelopor rumah tahfidz di desa dan kelurahan masing-masing. Kebijakan pendidikan rumah tahfidz ini akan difasilitasi langsung Pemerintah Provinsi. Demikian juga dengan P2UKD tugasnya membantu pemerintah dalam pembinaan umat beragama sekaligus sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat,” imbuhnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Pemprov Sumsel Akan Siapkan Jaringan Internet Desa Berorientasi Aksi Sosial
Palembang, sumselprov.go.id- Pemprov Sumsel akan siapkan jaringan internet desa yang berorientasi pada aksi sosial. Program kerjasama jaringan dan internet di desa harus bersinergi dalam peningkatan layanan masyarakat, yaitu tidak berorientasi pada bisnis saja, namun juga harus memberikan aksi sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru saat menerima perwakilan PT. Icon Plus, Hexa Data, dan Prodexim sehubungan dengan rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Pemprov Sumsel. Bertempat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu, (26/06/2019). “Kita boleh mengambil keuntungan, namun yang penting tetap ada aksi nyata yang kita perbuat untuk masyarakat,” ungkap Herman Deru. Dia menargetkan agar rencana pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi dapat diaplikasikan pada program internet desa. Pemerintah Daerah khususnya Pemprov Sumsel harus mampu menjalankan program internet desa minimal di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat, seperti pasar dan taman. “Tempat ramai pengunjung disediakan wifi secara gratis sesuai program saya,” tegasnya. Dengan kerjasama antara pemerintah dengan PT. Icon Plus, Prodexim, dan Hexa Data, maka akan tersedia spot-spot gratis di seluruh Desa yang terhubung pada jaringan PLN. “Saya ingin PT Icon Plus dan grupnya bersama Pemprov dapat membuat tindakan nyata yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat di desa,” tutupnya. Sementara itu, Perwakilan PT Icon Plus, Kuswowo, mengatakan sebagai anak perusahaan PLN, pihaknya memiliki tujuan untuk selalu meningkatkan badwith per kapita penduduk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, terus dilakukan upaya kerjasama bersama pemda. “Terbangunnya jaringan internet, akan mempermudah pengembangan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di desa-desa,” jelas Dia. Pihaknya juga telah memiliki konsep kerja yang berorientasi pada aksi sosial, lanjutnya. Menurut Dia, PT Icon Plus telah memiliki fiber optic yang ada di kabel listrik PLN. Jaringan ini tersedia di seluruh desa yang telah tersambung listrik. “Pengembangan internet desa perlu didukung dengan kesiapan infrastruktur yang tepat dan memadai,” katanya. Kegiatan ini juga dihadiri Asisten III Administrasi dan Umum Prof. Edwar Juliartha, Kadis Kominfo Prov. Sumsel Achmad Rizwan, SSTP., MM, pejabat OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel, Direktur Utama Hexa Data, GM SBU Palembang, Direktur Keuangan dan SDM PT. Icon Plus, dan Direktur Utama Prodexim. MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE
Sumsel
Herman Deru Bangga sebagai Orang Komering
Palembang, sumselprov.go.id – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengaku bahagia bisa bersilaturahim dengan warga Komering. Rasa bahagia tersebut terungkap dalam acara silaturahim dan halal bihalal Tokoh dan Masyarakat Komering bertempat di Griya Agung Palembang, Rabu (26/06/2019). Gubernur Sumsel H.Herman Deru dengan didampingi Ketua TP PKK Hj. Febrita Lustia mengaku sangat bangga atas digelarnya silaturahim ini. Pasca Idul Fitri 1440 H untuk melepaskan kerinduan dengan masyarakat komering, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta Ibu Febrita Herman Deru mengundang seluruh tokoh dan masyarakat komering baik yang di Palembang maupun perantauan berbaur di kediaman dinas Griya Agung. Acara silaturahim ini untuk kedua kalinya diadakan di Griya Agung. Dia berharap pada kegitan serupa dimasa mendatang nuansanya harus penuh dengan nuansa Komering termasuk dekorasi, makanan, pakaian adat Komering yang dikenakan tamu yang hadir. Hadir dalam acara ini, banyak hadir tokoh masyarakat menerima diantaranya H. Syahrial Oesman (Gubernur Sumsel 2003-2008), Drs. H. Musrif Suwardi, Sekda Sumsel, H. Nasrun Umar, H. Supadmi Kohar, Mayjen Mar.Purn. Farid Washington, Irwansyah pengusaha dari Jakarta dan masih banyak lagi. Ketua panitia kegiatan ini adalah H. Maramis yang juga pengurus FOKKU Sumsel. Beliau menyampaikan, "kegiatan ini adalah murni keinginan Bapak Gubernur sendiri yang rindu dengan semua tokoh dan masyarakat komering" ujar kyai Maramis. Sementara mewakili tokoh masyarakat untuk sambutan disampaikan oleh Drs. H. Musrif Suwardi, M.Si mantan Sekretaris Daerah Prov. Sumsel. Saat Gubernur Sumsel memberikan sambutan, keluarlah bahasa kerajaan "bubasa komering" pun keluar dari orang nomor satu yang juga mantan Bupati OKU Timur dua periode ini. "Radu pemilu/pilkada kita rajut kembali walau wat sai beda pilihan, mak bangik seba salah gawisa ujung-ujungna kita simahapan apilagi habis hari raya" ujar beliau. Bahasa adalah pemersatu" cak pak gubernur. Sebagai pribadi tidak segan-segan perlu bimbingan dan masukan apa yang akan kami perbuat dari seluruh tokoh baik yang di pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Sebagai manusia biasa perlu bimbingan dan "diingo'ko" dari seluruh tokoh dan lapisan masyarakat Komering agar dapat menjalankan tugas sampai dengan selesai pengabdian. Infrastruktur jalan khususnya di komering kembali seperti dahulu mulus sampai jarak tempuh hanya 4 jam Palembang - OKU Timur. Di akhir sambutan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan siap hadir kalau diundang karena beliau selalu bangga sebagai "anak komering" tapi kita tidak eksklusif masih perlu dengan suku-suku lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/AZ/CleY
Sumsel
Gubernur Sumsel Serukan Yes Pada Prestasi, No Pada Narkoba
alembang, sumselprov.go.id – Dihadapan kaum milenial ratusan pelajar SMP. SMA dan mahasiswa, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru serukan dan katakan Yes Pada Prestasi, No Pada Narkoba sekaligus membuka acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) ke 30 tahun 2019 bertajuk Milenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas di gedung serbaguna Asrama Haji Sumsel, Rabu (26/6/2019). Pada acara tersebut, Gubernur Herman Deru membacakan sambutan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla (JK). Indonesia memiliki cita cita sebagai negara dengan ekonomi terkuat kelima tahun 2045, sehingga diperlukan SDM yang unggul dan tangguh Ia pun berharap penanggulangan narkoba harus dilakukan secara konsisten, berkisinambungan, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan serta masyarakat. Gubernur Herman Deru mengajak peran seluruh masyarakat dalam mengatasi persoalan narkoba yang masuk kategori ekstraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Menurutnya, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah, melainkan dari masyarakat, keluarga dan lingkungan sekitar. "Mereka dapat memperdagangkan barang yang haram ini. Karena itu, semua pihak harus terlibat seperti saya katakan tadi, keluarga, masyarakat, sekolah, tokoh agama dan masyarakat keseluruhannya dan juga lembaga-lembaga hukum kita," ujar Herman Deru. Ia mengibaratkan penggunaan narkoba di Indonesia sudah seperti para pencandu rokok yang sudah menyebar dari kalangan remaja hingga dewasa. Apabila remaja pecandu narkoba, maka dia akan mempunyai pasar narkoba “Khusus Provinsi Sumatera Selatan yang begitu luas wilayahnya 91.000 km sangat rentan masuknya narkoba dan peredarannya. Sangat dibutuhkan peran serta semua pihak, BNN, Polisi, para guru, orang tua. tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua pihak pemangku jabatan. Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat agar sama – sama ikut berpartisipasi memerangi pemberanrtasan narkoba” tegasnya. Saya ucapan terima kasih terselenggaranya acara ini dengan baik. “Teristimewa kepada “seluruh pelajar agar selalu jauhi narkoba, sekali lagi katakan no pada narkoba dan katakan yes pada prestasi”, pungkas Gubernur Herman Deru Ditemui usai acara saat wawancara, Gubernur Sumsel Herman Deru mengucapkan selamat atas kedatangan Kapolda Sumsel Irjen Firli di Bumi Sriwijaya. Herman Deru mengaku cukup senang jika tampuk kepemimpinan Polda Sumsel kembali dipegang oleh putera daerah. "Selamat untuk pak Firli, sekarang dari Orang Sumsel ke Orang Sumsel lagi. Herman Deru mengatakan, sebagai putera daerah tentu Irjen Pol Firli tahu permasalahan yang ada di Provinsi Sumsel. Herman Deru meminta kepada Kapolda Sumsel yang baru untuk meneruskan program Kapolda terdahulu dan melakukan inovasi untuk menjaga situasi kondusif masyarakat. "Utamanya salah satu tema, memberantas narkoba di Bumi Sriwijaya," jelasnya. Hadir Duta Anti Narkoba dan Genre Provinsi Sumsel diantaranya Ratu Tenny Leriva Herman Deru, Angga Zulika Ramadhani, Dion Patria Nugraha dan Lucyana Natasya dan ratusan pelajar dari tingkat SMP. SMP dan Mahasiiswa serta Forkopimda, Kepala BNN Sumsel, Brigjen Pol. Drs Jhon Turman Panjaitan, Kepala OPD Prov. Sumsel dan instansi terkait MC Diskominfo Prov.Sumsel/TM
Sumsel
Kebakaran Dekat Tol Palindra, BPBD Sumsel Kirim Helikopter Water Bombing Padamkan Api
Palembang, sumselprov.go.id -- Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan H.Iriansyah, SKM., M.Kes bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Ogan Ilir Jamhari, TNI, Polri, Manggala Agni meninjau langsung Lokasi Kebakaran Lahan di Jalan Tol Palembang – Inderalaya Desa Palem Raya Kecamatan Inderalaya Utara dan Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutran Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (25/06/2019). Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Sumsel, Ansori membenarkan bahwa siang tadi pukul 10.15 WIB telah kebakaran lahan Kebakaran tersebut sebelumnya telah berlangsung pada hari Senin kemarin dan berhasil dipadamkan oleh pihak terkait. "Semalam sudah padam, tetapi sekarang terbakar lagi. Saat ini tim tengah berjibaku lakukan pemadaman," ujarnya. Sementara Kalaksa BPBD Prov. Sumsel H.Iriansyah ketika dihubungi Tim MC Diskominfo Provinsi menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Ogan Ilir, TNI, Polri dan Manggala Agni telah meninjau langsung lokasi terjadinya kebakaran “Kami telah meninjau langsung lokasi kebakaran lahan dan pemadaman juga dilakukan melalui udara dan darat. Sudah diterbangkan 3 Helikopter Water Bombing BNPB dan juga pemadaman darat oleh tim gabungan, Alhamdulillah saat ini api sudah padam tetapi tetap dilakukan monitor”, ujar H.Iriansyah sore hari ini. Seperti diketahui BPBD Sumsel berkomitmen mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2019. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini perlu dilakukan secara maksimal, karena jika terjadi kebakaran besar bisa menimbulkan asap dan dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Dijelaskan juga oleh H.Iriansyah pihaknya menambah petugas untuk melakukan pengawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar pada musim kemarau 2019. “Untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pada tahun ini dilakukan penambahan 1.500 petugas dari BPBD Kabupaten/Kota dan TNI/Polri”, ujarnya. Dia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pihaknya menyiagakan 7.649 petugas untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan ditambahnya ribuan tenaga baru, diharapkan masalah kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan bencana asap yang biasa terjadi pada setiap musim kebakaran. Ditambahkan Kalaksa BPBD Prov.Sumsel dalam menghadapi event international Kejuaraan MXGP 2019 yang akan dilaksankan 5-7 Juli mendatang, saya sudah menghimbau seluruh Kalaksa BPBD Kabupten/Kota yang merupakan wilayah rawan Karhutla agar terus menjaga dan mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Mengingat lokasi Kejuaran MXGP 2019 merupakan lokasi yang dekat dengan desa yan bila terjadi karhutla dampak asapnya masuk di kawasan tersebut. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personil yang telah berjibaku turut serta memadamkan api dan berharap tidak ada lagi terjadi Karhutla, mari kita jaga alam dan alam jaga kita”, tutup H.Iriansyah mengakhiri wawancaranya melalui telpon. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Transaksi Non Tunai Lebih Akuntabel
Palembang, sumselprov.go.id -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nasrun Umar, menghadiri pembukaan Sosialisasi Transaksi Non Tunai yang diselenggarakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank SumselBabel bertempat di Marriot Hotel Jalan. Ringroad Utara Kahwaru, Condongcatur, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (25/6). Dalam sambutannya Sekda Nasrun Umar mengharapkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemprov. Sumsel dapat memanfaatkan keunggulan dari transaksi non tunai. Diantaranya manfaat yang langsung dapat dirasakan adalah prosesnya yang cepat dan tetap jika dibanding dengan transaksi non tunai. Dari laporan dalam transaksi bank ternyata baru 44 persen yang mempunyai rekening, baik itu stakeholder maupun masyarakat. Nah 56 persen belum memiliki rekening,” tuturnya. Menurut Sekda, 56 persen stakeholder yang belum menggunakan transaksi tunai tersebut menjadi peluang bagi Bank Sumsel Babel untuk dijadikan aset baru bagi Bank SumselBabel. Melalui transaksi non tunai, dapat menghindari terjadinya penyimpangan, selain itu ini juga merupakan bentuk akuntabel pertanggungjawaban keuangan karena tidak bertemu secara langsung (face to face),” tambahnya. Lebih lanjut Nasrun mengungkapkan, melalui transaksi non tunai juga dapat menjaga tranparansi keuangan dilingkungan Pemprov. Sumsel melalui Bank Sumsel terutama saat mentransfer dana ke stakeholder yang mempunyai hak untuk dibayar. Transaksi non tunai ini, dapat dijadikan data yang sangat valid dikarenakan data perbankan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti kuat jika apabila terjadi permasalahan dikemudian hari,” terangnya. Untuk diketahui Bank SumselBabel berkerjasama dengan perwakilan Bank Indonesia (BI) untuk mengadakan sosialisasi pembayaran non tunai dalam lingkup Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota dalam lingkup Bank SumselBabel. Pembayaran transaksi non tunai ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres)Nomor 10 tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia tahun 2017. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pejabat Pengelola Informasi Harus Transparansi Dalam Pelayanan Publik
Palembang, sumselprov.go.id - Keinginan masyarakat dalam mewujudkan tranparansi serta keterbukaan di semua bidang disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat melalui hadirnya struktur perundang-undangan dan terlegitimasi dengan kuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Terbitnya UU KIP merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat dan Pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan informasi. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran UU ini membuka akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten III Administrasi dan Umum Prof. Edwar Juliartha, didampingi Plt. Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M., mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk wilayah Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi bertempat di Hotel Batiqa Palembang. Selasa (25/7/2019) Dalam sambutannya, Ia mengatakan melalui bimtek PPID akan membantu Pemerintah untuk menyiapkan diri dalam memberikan sumber informasi yang baik. Sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Edwar utarakan, secara normatif UU KIP dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan Negara. Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Perlu diinformasikan bahwa PPID Utama Prov. Sumsel berada di Biro Humas dan Protokol Pemprov. Sumsel dengan SK terakhir No. 545/KPTS/XIII/2013 tentang PPID di Lingkungan Prov. Sumsel dan diperbaharui dalam SK No. 796/KPTS/X/2014. Tetapi sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan berdirinya Dinas Kominfo yang berpisah dengan dinas induknya Dishub dan Kominfo, maka diubahlah Surat Keputusan Gubernur yang lama dengan SK Gubernur No. 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jelas Asisten III, setelah sebelas tahun berlangsung, UU KIP belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Selain, kurangnya kesiapan Pemerintah yang berbanding lurus dengan keinginan masyarakat yang besar untuk akses informasi publik, terlebih ketidaksiapan Badan Publik dalam layanan akses informasi di masyarakat yang tidak sesuai harapan dan realita, bukan tidak mungkin akan berdampak pada munculnya sengketa informasi, belum lagi dukungan database yang tersedia masih sangat terbatas disamping rendahnya kompetensi dan kepedulian SDM pengelola informasi yang memahami mekanisme akses informasi dan sistem pendokumentasian. “Komitmen awal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumsel Transparan dan Keterbukaan Informasi Publik sudah terimplementasi dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 796/KPTS/X/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diganti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan” ujar Edwar Tambah Assisten III, Pemerintah Provinsi Sumsel sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan Bimtek PPID ini yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ditjen IKPDirektorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, dengan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel. “Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kinerja PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi masyarakat di Tahun 2019. Sangatlah tepat apabila dalam kesempatan ini kita semua yang hadir disini untuk berkomitmen dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik guna meningkatkan kapasitas dan kompentensi serta kinerja PPID.”, pungkas Edwar Perlu kami informasikan dan diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku badan publik telah meraih penghargaan implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dengan capaian kualifikasi/kategori “Menuju Informatif” dalam lingkup Pemerintah Provinsi. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana kepada Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya "Tentunya, dengan diraihnya penghargaan ini akan semakin memotivasi PPID Sumsel untuk berprestasi lebih baik lagi di Tahun 2019 ini. Sejauh ini memang seluruh Pemerintah Provinsi sudah mempersiapkan keberadaan PPID, tetapi tidak sedikit yang masih belum secara optimal mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Badan Publik nya masing-masing. Belum lagi masih minimnya pengetahuan terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) baik yang terbuka maupun yang dikecualikan, pengkategorian Informasi Publik dan Uji Konsekuensi, pengadaan sistem IT berupa website yang masih belum terkoneksi dan lain sebagainya. Untuk itu sangatlah diperlukan pertemuan dan Bimtek PPID seperti ini, dimana para peserta Bimtek yang berasal dari Provinsi-Provinsi yang dibagi per wilayah/regional dapat bertanya dan berkoordinasi tentang kegiatan dan program PPID Pemerintah Provinsi dengan jajaran PPID Kementerian Kominfo RI yang berkompetensi dan kredibel sehingga kesempatan para peserta untuk lebih memahami pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID sehingga ini dapat lebih baik lagi ke depan. “Terkhusus PPID Provinsi Sumatera Selatan akan mengejar Kualifikasi Informatif di Tahun 2019 dalam Keterbukaan Informasi Publik”tutup Asisiten III. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Diskominfo Prov. Sumsel. Peserta dalam acara ini yaitu PPID dan Kepala Dinas Diskominfo dari 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Para Narasumber Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo RI, Selamatta Sembiring, dan wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI; Turut hadir, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi Informasi Prov. Sumsel, Bapak Herlambang, SH, MH, Para PPID Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Balitung, Bengkulu dan Jambi. Para PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Tim