Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Gandeng Pihak Ketiga, Pemprov Sumsel Berikan Kenyamanan Khsusus untuk Para Lansia
Ogan Ilir, sumselprov.go.id -- Pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-23 tingkat Provinsi Sumsel, di panti lanjut usia (Lansia) “Harapan Kita” Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kamis (4/7). Ratusan Lansia yang hadir tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang dihadiri langsung oleh Guberur Sumsel H. Herman Deru didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia Herman Deru, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Fauziah Mawardi Yahya serta Ketua Dharma Wanita Setda Provinsi Sumsel Renny Nasrun Umar. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menuturkan HLUN merupakan hari yang sangat sakral bagi siapapun yang saat ini merasakan jadi seorang anak. Hal ini didasari keinginan setiap manusia yang ingin tetap hidup berbahagia di usia lanjut. “Hari ini merupakan hari yang sangat sakral bagi siapapun kita yang merasakan jadi anak, setiap kita pasti bermimpi menjadi orang-orang yang berbahagia di usia lanjut, tidak ada satupun orang tua yang bercita-cita tidak merasa bahagia namun untuk bahagia itupun perlu upaya,” tuturnya Kedepan Herman Deru berkomitmen akan meningkatkan upaya pemberdayaan dan perhatian kepada para lanjut usia (Lansia) melalui berbagai program pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan. “Setelah mendengar, melihat langsung kondisi Lansia kita yang terwakili dari seluruh penjuru Provinsi Sumsel didalam panti ini, jujur bahwa kita harus memperbaiki perhatian ke Lansia. Bukan hanya Gubernur tapi seluruh jajaran yang punya kemampuan, kita masih sangat kurang perhatian kepada kaum jompo terutama lansia. Kita tidak inginkan seperti di beberapa negara yang orang tuanya tidak diasuh, dirawat di rumah tapi dititipkan di panti jompo,” tuturnya Melalui pemberdayaan Lansia Herman Deru berharap para Lansia akan lebih sejahtera. Untuk itu Ia mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja keras dan berupaya mensejahterakan Lansia di Provinsi Sumsel dengan memenuhi kebutuhan primer dan hak-hak para Lansia. “Kultur kita sebagai orang Timur memberikan perhatian kepada orang tua sampai dengan akhir hayat maka bersyukurlah. Ungkapkanlah terimakasih itu dengan sentuhan bagi yang masih ada orang tua. Saya akan perbaiki mulai dari infrastrukturnya, pelayananya, makannya dan kita akan menggandeng pihak ketiga. Semua pihak harus terlibat berikan kenyamanan kepada para Lansia sedangkan untuk keluarga Lansia ini saya himbau juga untuk rajin mengunjungi dan meninjau orang tuannya disini,” pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Apapun Status Sosialnya Layani Pasien dengan Baik dan Berkeadilan
Palembang, sumselprov.go.id -- Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dituntut dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi jalannya pelayanan rumah sakit. Pengawasan dimaksud bukan hanya pada perawatan pasien namun juga terkait dengan kelengkapan peralatan dan fasilitas serta pengawasan manajemen rumah sakit yang ada. Hal tersebut diharapkan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam arahannya ketika melantik Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Prov. Sumsel Periode 2019-2020 yang juga dikemas dalam acara Halal Bihalal Dinas Kesehatan bertempat di Auditorium Graha Bapelkes Prov. Sumsel Jalan. Brigjen Dr. H. Noesmir, Suka Bangun Kecamatan Sukarami Palembang, Kamis (4/7). "Jajaran petugas di dunia kesehatan dituntut bersikap baik dan ramah terhadap pasien. Selain itu juga harus cepat jangan pernah membeda-bedakan pasien dari status sosilnya. Karena ini terkait dengan nyawa dan hak sebagai warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik," tegas Gubernur. Lebih lanjut Herman Deru menambahkan, perbaikan pelayanan, cepat dalam merespon masyarakat yang berkaitan dengan dunia kesehatan di Sumsel harus dilakukan. Termasuk yang berkaitan dengan masalah infrastruktur kesehatan Pemerintah Daerah siap melakukan revitalisasi rumah sakit dan pusat-pusat layanan kesehatan yang dianggap perlu dilakukan. "Saya minta utamakan kecepatan dalam merespon masyarakat. Pemerintah juga tidak akan tinggal diam untuk memperbaiki dan membenahi sarana dan prasarana kesehatan di Sumsel," tegasnya. Khusus bagi mereka yang dilantik yang tergabung dalan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Prov. Sumsel Periode 2019-2020 diinstruksikannya, untuk tidak salah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Demikian juga dengan jajaran Dinas Kesehatan diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan pada masyarakat sesuai dengan azaz keadilan. "Laksanakan tugas dengan baik jangan sampai terlibat dalan urusan di luar tupoksi apalagi sampai ikut campur dalam urusan politik praktis," terang Deru. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Dra. Lesty Nuraini dalam laporannya menyampaikan, sejauh ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Prov Sumsel telah mengantongi sertifikat Akreditasi Paripurna, ini merupakan Rumah Sakit ke- 2 di Indonesia yang mendapat Akreditasi Paripurna. Setelah sebelumnya rumah Sakit Khusus Paru juga telah mendapat Akreditasi Tingkat Utama. "Dengan diraihnya penghargaan ini semoga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Provinsi Sumsel dan Rumah Sakit Khusus Paru bisa melayani pasien yang dirawat dengan baik," ucapnya. Adapun Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Prov. Sumsel Periode 2019-2020 yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Nomor 248 /KPTS/DINKES/2019 mereka yang dilantik sebagai Ketua dr. H. Achmad Ridwan, MO, MSC dengan anggota masing-masing Prof. Dr. Hardi Darmawan, MPH&TM, FRSTM, H. Bakaruddin Matcik, SH, MM, M.Kes selanjutnya ada nama dr. Erwin Azmar, SpPD dan dr. Hermalia Herlina, M. Kes Dikesempatan ini juga Gubernur berkesempatan memberikan apresiasi ke pada ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Prov Sumsel yang akan memasuki masa purna bhakti. Nampak hadir dikesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Sumsel Akhamd Najib, Kepala Dinas Kesehatan Prov Sumsel Dra. Lesty Nuraini Apt .M.KES , Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Prov Sumsel dr. Asep Zainudin, Direktur Rumah Sakit khusus Paru drg. Defriadi Nars, Plt Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Prov Sumsel dr. Samsudin Issac Surya Manggala Sp.OG, Direktur Rumah Sakit A.K. Gani diwakili Oleh Mayor Ridwan dan para OPD yang berkesempatan hadir lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Gubernur: SDM Sumsel Perkecil Ketimpangan Sumatera dan Jawa
Palembang, sumselprov.go.id -- Pemerataan pembangunan menjadi perhatian Gubernur Sumsel H Herman Deru. Beliau yakin potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah di kawasan Sumatera khususnya Sumsel diyakini dapat modal untuk memperkecil ketimpangan antara pulau Sumatera dan Jawa. Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru SH,MM saat membukaacara Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto - Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se Sumatera 2019, di Hotel The Zuri Transmart, Kamis (3/7). "Saya sering diskusi dengan Gubernur se-Sumatera. Semua saya kenal dari Aceh sampai Lampung. Banyak yang kami bicarakan terutama soal arah kebijakan termasuk upaya-upaya kita agar tidak selamanya ketinggalan dengan pulau Jawa. Nah disini semoga bapak ibu sekalian dapat merumuskan kebijakan yang membantu itu. Sumatera tak boleh timpang terlalu jauh dengan Jawa karena potensi kita banyak," tegasnya disambut tepuk tangan ratusan tamu undangan yang hadir. Selama Konreg PDRB-ISE tanggal 3-5 Juli, Gubernur berharap suasana Kota Palembang dan Sumsel dapat menginspirasi peserta Konreg untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan atau terobosan baru di bidang perekonomian khususnya dalam menghasilkan data statistik yang yabg akurat. Sehingga berdasarkan data yang dihasilkan BPS, tersusun perencanaan pembangunan yang semakin terarah, tepat sasarab dengan tingkat keberhasilan yang diharapkan. Dikatakannya, para pengguna data, baik dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat pada umumnya mengharapkan data statistik yang digunakan untuk menganalisis dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Data PDRB digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan suatu wilayah serta mengevaluasi kebijakan yang dibuat. "Saya yakin melalui visi misi "Sumatera Selatan Maju untuk Semua " yang diimplementasikan dalam lima misi dan program yang berkesinambungan maka tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan saling memberikan kontribusi yang optimal dalam menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai pengganti dari sumber daya alam yang semakin turun dapat tercapai," tambah Herman Deru. Dia berharap capaian program-program pembangunan di bidang perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan dapat tergambar dari hasil Sensus dan Survei yang dilakukan BPS. "Harus kita akui bahwa untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data sebagai rujukan statistik yang akurat. Data statistik harus dijadikan rujukan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan sehingga arah pembangunan menjadi tepat sasaran dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS adalah satu-satunya instansi yang ditugasi pemerintah untuk menyediakan data dasar serta mengkoordinasikan penyediaan/tersedianya berbagai data statistik sektoral dan statistik khusus yang akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan," jelasnya. Namun lanjut Gubernur dalam kenyataan yang terjadi masih banyak dijumpai data statistik yang dikeluarkan berbagaisumber (instansillembaga) dengan hasil yang berbeda-beda untuk beberapa jenis data, sehingga hal tersebut mengakibatkan kebingungan bagi para pengambil kebijakan dan perencana pembangunan di daerah dalam menentukan data mana yang akan dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi. Untuk mengatasi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres Rl) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 19 Februari 2019 telah mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Menuju Sumatera Selatan SATU DATA. "Dengan terselenggaranya Konreg PDRB-ISE Tahun 2019 ini saya berharap dapat dirumuskan kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti di daerah masing-masing sehingga dapat diwujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten dan berkesinambubgan sebagai dasar pengambil kebijakan, dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan menuju Sumsel Satu Data," jelasnya. Usai membuka Konreg dengan pemukulan rampak gendang, Gubernur juga merelaunching Aplikasi Indikator Kini Sumsel. Sejumlah pejabat pusat dan daerah tampak hadir dalam acara tersebut di antaranya, Kepala BPS Republik Indonesia, DR. Suharianto, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Sri Soelistiyowati, Deputi Bidang Statistik Produksi M.Habibullah, Sekda Sumsel Nasrun Umar dan lainnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Waspada! Sumsel Sudah Masuki Musim Kemarau
Palembang, sumselprov.go.id -- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Sudah memasuki musim kemarau. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Apalagi tahun ini berpotensi ekstrem di beberapa daerah. Demikian pengumuman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di mana disebutkan hasil Monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga tanggal 30 Juni 2019, terdapat potensi kekeringan meteorologis (iklim) di sebagian besar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dikutif dari Kantor Berita RMOL, Kamis (4/7), Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal mengatakan, dari hasil analisa teridentifikasi adanya potensi kekeringan meteorologis yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain: Kategori "Awas" (telah mengalami HTH >61 hari dan prakiraan curah hujan rendah <20 mm dalam 10 hari mendatang dengan peluang >70 persen), yaitu: 1. di Jawa Barat (Bekasi, Karawang dan Indramayu); 2. Jawa Tengah (Karanganyar, Klaten, Magelang, Purworejo, Rembang, Semarang, Semarang, dan Wonogiri); 3. Sebagian besar Jawa Timur; 4. DIY (Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Sleman); 5. Bali (Buleleng); 6. Nusa Tenggara Timur (Sikka, Lembata, Sumba Timur, Rote Ndao, Kota Kupang, dan Belu); dan 7. Nusa Tenggara Barat (Bima, Kota Bima, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Timur). Kategori "Siaga" (telah mengalami HTH >31 hari dan prakiraan curah hujan rendah <20 mm dalam 10 hari dengan peluang >70 persen), yaitu: 1. Jakarta Utara; dan 2. Banten (Lebak, Pandeglang, dan Tangerang). Kategori "Waspada" (telah mengalami HTH >21 hari dan prakiraan curah hujan rendah <20 mm dalam 10 hari dengan peluang >70 persen), yaitu: 1. Aceh (Aceh Besar, Pidie dan Bireuen); 2. Jambi (Merangin, Batanghari dan Bengkayang); 3. Lampung (Way Kanan); 4. Kalimantan Tengah (Pulangpisau); 5. Kalimantan Barat (Bengkayang); dan 6. Sulawesi Selatan (Bantaeng, Selayar, dan Takalar). Selain itu, menurut Herizal, monitoring terhadap perkembangan musim kemarau menunjukkan berdasarkan luasan wilayah, 37 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan 63 persen wilayah masih mengalami musim hujan. "Wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi Aceh bagian Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan bagian Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian Selatan, Maluku, dan Papua bagian Selatan," jelas Herizal. Ditambahkannya, musim kemarau tidak berarti tidak ada hujan sama sekali. Beberapa daerah diprediksikan masih berpeluang mendapatkan curah hujan. Potensi curah hujan tinggi diindikasikan terjadi di sejumlah wilayah antara lain dalam kategori "Siaga" (Prakiraan Curah Hujan > 200 mm dalam 10 hari dengan peluang >70 persen), yaitu: 1. Sulawesi Tengah (Morowali, Banggai, dan Tojounauna); dan 2. Papua (Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, Mimika, Jayawijaya, Nabire, dan Paniai). Untuk itu Herizal mengimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan; pengurangan ketersediaan air tanah (kelangkaan air bersih); dan peningkatan potensi kemudahan terjadinya kebakaran. "Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi, yaitu melalui: http://www.bmkg.go.id; follow @infobmkg; atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat," tutupnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Satgas All Out Cegah Karhutla di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id -- Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono selaku Dansatgas Karhutla Provinsi Sumsel mengatakan, upaya penanganan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan (Karhutbunla) di Provinsi Sumsel tahun 2019, dilaksanakan langkah antisipasi, dengan prinsip tahap pencegahan lebih baik dari pada tahap penindakan dengan dibentuknya Satgas Karhutbunla. "Satgas Pengendalian Karhutbunla ini mempunyai tugas pokok melaksanakan operasi pengendalian dan pencegahan Karhutbunla, melaksanakan pencarian titik api, pemadaman api, menghilangkan asap terhitung mulai 1 April dan 31 Oktober 2019 di wilayah ProvinsiSumsel dalam rangka mendukung tugas pokok Provinsi Sumsel," ungkap Darem 044/Gapo, Rabu (3/7). Selain itu, sambung Danrem, juga dibentuk Posko Satgas melalui Rapat Satgas yang diselenggarakan sesuai dengan Skep Gubernur Sumsel Nomor 196/KPTS/BPBD-SS/2019 tentang Pembentukan Posko Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunla di Provinsi Sumsel. Kolonel Arh Sonny mengatakan, dalam rangka pengendalian dan pencegahan Karhutbunla peran TNI akan all out bekerjasama dengan seluruh unsur, terutama fokus pada pencegahan dan penindakan, TNI akan terdepan terhadap segala usaha yang bisa menimbulkan titik api, baik oleh oknum masyarakat ataupun oknum dunia usaha, tindakan tegas akan dilakukan terhadap siapapun yang terbukti melakukan usaha yang potensial menimbulkan api. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Calon Anggota Komisi Informasi Prov Sumsel Ikuti Tahap Test Tertulis
Palembang, sumselprov.go.id – Ada Sebanyak 41 Calon Amggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2019-2023 mengikuti tahap test tertulis setelah lolos tahap administrasi. Hal tersebut diutarakan Kepala Sekretariat Panitia Seleksi calon anggota Komisi Informasi yang sekaligus juga Kabid PIP Diskominfo Prov. Sumsel, Amrullah SSTP MSi saat sesi wawancara dengan wartawan di Aula Putri Kembang Dadar, BPSDM Bukit Siguntang, Palembang, Rabu (3/7/2019) Ia mengatakan, untuk menjadi komisioner KI ada bebrapa tahapan yang harus dilalui dan harus lolos tahap demi tahap diantaranya tahap administrasi, tahap test tertulis dan ada juga test psikotes dan Dinamika Kelompok serta wawancara dan penulisan makalah “Jika peserta dinyatakan lulus tahap tes tertulis, selanjutnya peserta tes akan menjalani psikotes dan dinamika kelompok, wawancara dan membuat makalah untuk menghasilkan 15 nama yang akan dikirim ke DPRD” ujar Amrullah. Jelas Amrullah, 15 orang yang dipilih dari timsel akan diserahkan ke Gubernur untuk diserahkan ke DPRD Provinsi. “Nantinya Ada 10 sampai 15 nama yang diserahkan ke Komisi I DPRD akan menjalani fit and proper test untuk dipilih 5 orang sebagai komisioner Komisi Informasi yang baru" terangnya Komisi I akan mempertimbangkan dan melakukan penilaian ulang untuk menentukan 5 orang yang direkomendasikan menjadi komisioner Komisi Informasi. Proses selanjutnya, lima nama tersebut akan kembali diserahkan ke Gubernur untuk disetujui menjadi komisioner Komisi Informasi yang baru. “Nanti diserahkan lagi ke gubernur untuk disetujui,” pungkasnya. Perlu diinformasikan dan diketahui, sebanyak 41 orang yang lolos seleksi administrasi itu berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan swasta, PNS, pensiunan PNS, wiraswasta, advokad, wartawan, guru, dosen, mantan kepala dinas, mantan pimpred, mantan KPID, anggota PPK, komisioner Komisi Informasi aktif, honorer, pembina yayasan hingga ibu rumah tangga. Semua akan bersaing ketat untuk mendapatkan nilai terbaik. Acara ini dibuka oleh Ketua Tim Seleksi Komisi Informasi Prov. Sumsel yang sekaligus juga sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumsel, Prof DR H M Edwar Juliartha Acara Test tertulis berjalan baik dan lancer. Hadir Plt. Kepala Dinas Kominfo Prov. Sumsel H. Achmad Rizwan, Timsel KI diantaranya Maramis, SH, MH, Hendra, ST, MH, Dr. Ferdiansyah, KH .Amiruddin Nahrowi, M.Pd dan Panitia Timsel beserta Peserta Test MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/Tim
Sumsel
Dinilai Komitmen Sejahterakan Pekerja, Sumsel Raih Anugerah Paritrana dari Wapres
Jakarta, sumselprov.go.id -- Provinsi Sumsel kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menganugerahkan Anugerah Paritrana kepada Pemprov Sumsel. Penghargaan ini diterima langsung Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (3/7). Usai menerima penghargaan, Mawardi Yahya mengatakan, penghargaan ini membuktikan bahwa melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel memberikan motivasi perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja melalui program-program di BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk ke depan masalah tenaga kerja ini akan terus menjadi perhatian kita. Dan kita terus menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Sumsel mempunyai standar tersendiri di dalam melaksanakan pekerjaan. Tiga bulan sekali akan kita pantau melalui Dinas Tenaga Kerja,” ungkap Mawardi. Seperti dikutif dari sumeks. Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumsel, Arief Budiarto menjelaskan, Anugerah Paritrana ini diberikan kepada Pemerintah Daerah, Perusahaan, Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mendukung pelaksanaan program kesejahteraan untuk pekerjanya. “Khusus untuk Pemdanya, diberikan karena mereka mendukung melalui peraturan dan kebijakan untuk mensejahterakan pekerja di daerahnya masing-masing,” terang Arief. Ditambahkan Arief, terpilihnya Sumsel mendapatkan Paritrana Award ini berawal dari adanya Surat Keputusan Gubernur atau Surat Edaran Gubernur untuk kesejahteraan pekerja. Kemudian, jumlah peserta yang ada saat ini akan terus ditingkatkan termasuk juga non ASN. “Karena seharusnya non ASN yang ada di Sumsel ini juga harus menjadi peserta kita. Seperti yang sudah diterapkan di Bangka Belitung, semua non ASN juga jadi peserta. Untuk ke depan, kita akan tingkatkan kesejahteraan pekerja bersama-sama Pemprov Sumsel,” lanjut dia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumsel, Koimudin menambahkan, sejak memimpin Sumsel beberapa bulan lalu, Herman Deru dan Mawardi Yahya, sudah membuat komitmen regulasi bagaimana melindungi tenaga kerja dari kepastian hukum dan bagaimana tenaga kerja sejahtera. “Maka dari itu kita mendorong baik buruh harian lepas maupun jasa konstruksi dan tenaga kerja yang di perusahaan, harus dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dimasukkannya tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan maka memberikan kenyamanan kepada pekerja itu sendiri,” papar Koimudin. Menurut Koimudin, pada gelaran pertama 2017 lalu, Sumsel tidak masuk nominator sama sekali. Namun, tahun ini Sumsel masuk 13 nominator dan akhirnya meraih peringkat kedua Pemda yang dinilai memiliki komitmen untuk mensejahterakan pekerja. “Terobosan yang dilakukan Gubernur dan Wagub Sumsel ini memang sangat luar biasa,” pungkasnya. MC Diskomifo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Kucurkan Rp 29 Miliar Untuk OKU Selatan
OKU Selatan, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi membuka Festival Danau Ranau XXII Tahun 2019 yang besisikan pagelaran seni dan budaya. Dipusatkan di Dermaga Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, Rabu (3/7). Gubernur dan Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia disambut Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo dan Wakil Bupati Solihin Abuasir beserta Ketua Ketua TP PKK OKU Selatan Isyana Loneta Sari dan unsur Forkompinda OKU Selatan. Dengan mengenakan busana adat Bumi Serasan Seandanan Gubernur dan Ketua TP PKK Provinsi, diarak menuju lokasi acara disambut dengan atraksi adat dari 19 Kecamatan di daerah setempat diantaranya tarian Serasan Seandanan dibawah asuhan Ketua TP PKK OKU Selatan Isyana Loneta Sari. Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam arahannya mengakui keindahan Danau Ranau yang luar biasa yang merupakan anugerah yang diberikan ALLAH SWT. Karena itu dirinya atas nama pribadi dan Pemprov. Sumsel mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan warga OKU Selatan yang telah mempertahankan tradisi budaya melaui Festival Danau Ranau. "Terima kasih pada masyarakat OKU Selatan yang telah menerima para tamu dengan ramah. Kehadiran saya sebagai Gubernur di OKU Selatan ini juga merupakan bukti keterbukaan bagi kalangan warga dan usur pemerintahannya," tegas Gubernur. Herman Deru juga menegaskan, keinginan warga OKU Selatan yang berharap destinasi pariwisata Danau Ranau maju, banyak pelancong yang datang baik dari dalam dan luar daerah. Karena itu dia meminta agar semua budaya yang ada dapat ditampilkan dalam semua ajang seni budaya di samping itu masalah keamanan juga harus menjadi prioritas utama bagi para pengunjung. "Kabupaten OKU Selatan merupakan salah satu daerah yang konsisten dalam menjaga dan melestariskan kearifan lokal di tengah-tengah derasnya gempuran budaya modern," imbuh Herman Deru. Bukan hannya kearifan lokal lanjut Herman Deru, kelestarian alam Danau Ranau yang tetap terjaga dengan baik begitu juga dengan PH dan debit air danau. Karena itu dia mewanti-mewanti agar investor yang masuk ke OKU Selatan tetap memperhatikan kondisi alam yang ada agar tetap lestari sebagai warisan bagi generasi mendatang. "Air Danau Ranau ini bukan saja dinikmati oleh warga Lampung Barat dan OKU Selatan saja. Namun air Danau Ranau juga telah memberikan kesejahteraan bagi Kabupaten tetangga dengan ribuan hektar sawah yang terairi. Sehingga kian mengokohkan Sumsel sebagai lubung pangan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih," imbuh Gubernur. Dia berharap Festival Danau Ranau kedepan dapat dijadikan agenda nasional. Untuk itu dia mengintruksikan Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait. "Pulang dari sini, Saya intruksikan pada Dinas Pariwisata untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Agar festival ini dapat menjadi agenda nasional. Karena itu kesiapan masyarakat sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan Pemerintah daerah saya minta segera kaji terkait dengan tata ruang wilayah dikawasan Danau Ranau," harap Gubernur. Bukan hannya itu dikesempatan ini gubernur juga menegaskan, Pemprov. Sumsel memberikan perhatian yang besar pada Kab.OKU Selatan dimana jalan penghubung Muaradua-Ranau sudah diperbaiki. Ditambah lagi dengan Gubernur memberikan bantuan keuangan bersifat khusus bersumber dari APBD Provinsi Sumsel Tahun 2019 sebesar Rp 29 Miliar. "Infrastruktur Sumsel secara bertahap akan kita perbaiki sehingga pada tahun 2020 tidak ada lagi keluhan masyarakat atas buruknya infrastruktur jalan di Sumsel. Hari ini Saya membawa olah-olah untuk warga OKU Selatan berupa uang Rp 29 miliar yang dapat digunakan untuk membangun di daerah ini. Kedepan akan saya tambah lagi. Sebagai wujud perhatian," tendas Gubernur. Sementara itu sebelumnya, Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo dalam laporannya menyebutkan, peserta Festival Danau Ranau kali ini melibatkan peserta dari 19 Kecamatan dalam Kabupaten OKU Selatan dan para perwakilan Kabupaten/kota di Sumsel dan Kabupaten tetangga lainnya di Provinsi Sumsel yang digelar mulai 3 hingga 7 Juli 2019. "Danau Ranau merupakan yang terbesar ke dua di Pulau Sumatera dengan luas 125, 9 Km persegi dengan kedalan 229 meter yang wilayahnya masuk dalam dua Provinsi yakni Kabupaten Lampung Barat dan OKU Selatan. Danau ini timbul akibat letusan gunung pada ribuan tahun silam," ucap Popo kilas balik terkait dengan terbentuknya Danau Ranau. Popo menyebutkan kegiatan ini dalam rangka menggali budaya dan kearifan lokal yang mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Pemprov. Sumsel sehingga festival yang sama dimasa datang menjadi event nasional salah satu magnetnya bagi parawisatawan untuk datang ke Danau Ranau adalah dalam bentuk pagelaran seni dan expo pameran produk unggulan. "Terimakasih pada Dinas Pariwisata Provinsi atas dukungan pihak terkait lainnya. Untuk pak gubernur H. Herman Deru kami ucapkan terimakasih Jalan provinsi penghubung Muaradua-Ranau sudah diperbaiki dan telah terintegrasi," ucap Popo sembari mengajak masyarakat OKUS untuk menjaga aset wisata danau ranau. Dilain pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI diwakili Direktur Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi Dra Christyanti Aritani menegaskan, saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan Kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah merancang program Indonesiaana dalam mendukung kemampuan kebudayaan yang maju dan berjejaring. "Festival budaya memiliki potensi mengangkat budaya daerah dan ketersinambungan kebudayaan yang simbang antara kelestarian dan kemajuan. Festival Danau Ranau ini kita harapkan dapat berjalan lancar dan meriah," tandasnya. Pembukaan Festival Danau Ranau XXII Tahun 2019 oleh Gubernur ditandai dengan pemukulan gong dan peninjauan pameran expo. Suasana kian meriah dengan penampilan Band Hijau Daun. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Sumatera Selatan Resmi Buka FDR Ke XXII Tahun 2019
OKU Selatan, sumselprov.go.id – Pagelaran Festival Danau Ranau (FDR) Ke XXII Tahun 2019 resmi dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan , H. Herman Deru. Kegiatan pembukaan FDR ke XII Tahun 2019 bertempat di Dermaga Ponton, Banding Agung, Rabu (03-07-2019). Turut menyaksikan pembukaan acara pagelaran FDR Ke XXII Tahun 2019 wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kepercayaan Tuhan YME dan Tradisi, Dra. Christiyanti Aritani, SH,Mhum, Menteri Pariwisata RI yang di wakili oleh Kasubbid Promosi Area II B, Bupati OKU Selatan, Popo Ali Martopo beserta Wabup, Sholehien Abu Asir, Bupati/Walikota Provinsi Sumsel, Ketua TP-PKK Provinsi Hj. Febi Herman Deru dan Ketua TP-PKK Kabupaten OKU Selatan, Isyana Lonetasari Popo. Kegiatan Festival Danau Ranau juga dihadiri oleh tamu undangan lainnya dari berbagai kabupaten dan Kacab Jari OKU Selatan, Kapolres OKU Selatan, Ketua dan Anggota DPRD OKU Selatan, Para OPD, Para Camat, Para Pemangku Adat dan seluruh kepala desa yang ada di OKU Selatan. Bupati OKU Selatan dalam laporannya mengucapkan selamat datang kepada rombongan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Gubernur Sumatra Selatan dan tamu undangan dari berbagai kabupaten se-Sumsel dan di luar Sumsel. Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan support dari Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mensukseskan FDR XII Tahun 2019. Festival Danau Ranau (FDR) merupakan event yang menjadi moment yang tepat untuk membangkitkan sektor pariwisata OKU Selatan. Tujuan lain dari kegiatan FDR yng dilaksanakan secara rutin ini, selain menampilkan potensi wisata alam, yaitu untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Kabupaten OKU Selatan serta mengangkat keragaman budaya yang ada di OKU Selatan. “Terkait tujuan FDR tersebut, saya harapkan para pengusaha baik dari dalam dan luar Provinsi Sumatera Selatan dapat melihat peluang usaha dan kemudian berinvestasi untuk meningkatkan promosi wisata dan perekonomian di sekitar Danau Ranau,”ujar Popo Ali dalam sambutannya. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam sambutannya mengatakan dalam rangka menunjng pariwisata OKU Selatan khususnya wisata Danau Ranau, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kabupaten OKU Selatan terus mengupayakan revitalisasi lapangan terbang Banding Agung agar kembali bisa berfungsi. Revitalisasi ini bertujuan agar wisata Danau Ranau lebih dikenal lagi dan dapat mendukung kemajuan pariwisata OKU Selatan. Gubernur Sumatera Selatan berharap Festival Danau Ranau ini dapat membangun kesadaran masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga potensi yang sudah ada dan melestarikan budaya sejak dini sehingga manfaat nyata dari keberadaan sebuah destinasi wisata dapat dirasakan oleh semua orang. Diakhir sambutannya, Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada seluruh Panitia Festival Danau Ranau ke XXII Tahun 2019 atas segala usaha dan upaya yang telah dilakukan hingga FDR ke XXII Tahun 2019 dapat berlangsung lancar, aman dan sukses. “Semoga Kabupaten OKU Selatan dan Sumatera Sekatan kedepannya dapat menjadi pariwisata unggulan di Indonesia maupun mancanegara. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim’ Festival Danau Ranau ke XXII Tahun 2019 secara resmi dinyatakan dibuka,” tutup Herman Deru sekaligus membuka FDR ke XXII tahun 2019. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY