Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Feby Deru-Fauziah Mawardi Jenguk Korban MOS
Palembang, sumselprov.go.id -- Kasus kekerasan pada Masa Orientasi Sekolah (MOS) di Sekolah Taruna Palembang yang menelan korban meninggal dan cedera tak luput dari perhatian dari Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru dan Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya. Feby dan Fauziah beserta rombongan menjenguk Wiko Jeryanda (14) yang masih kritis di RS Charitas. Wiko diduga merupakan salah satu korban kekerasan yang terjadi. Bezoek dilakukan setelah Feby dan Fauziah usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di Griya Agung Rabu (17/6). Masih mengenakan blouse jumputan berwarna cokelat muda, Feby dan rombongan tiba sekitar pukul 12.14 wib di RS Charitas dan langsung menuju ruang ICU di lantai III tempat siswa Wiko dirawat. Saat tiba di ruangan ICU, Hj Feby Deru dan Hj Fauziah Mawardi tampak terdiam sesaat menyaksikan ibu korban, yang tengah menangis sambil memeluk dan menciumi putranya WK (14) yang terbaring tak berdaya. Sesekali, Ia tampak berbicara dengan ayah dan ibu korban yang masih tampak begitu shock dengan kondisi sang buah hati. Usai berbincang sesaat dengan kedua orang tua korban, dari luar ruangan ICU yang berdinding kaca, Ia juga tampak berbicara serius dengan salah seorang dokter yang menangani korban. Sekitar 15 menit di dalam ruangan ICU, Feby Deru dan Fauziah Mawardi terlihat berpamitan. Sambil menyerahkan bantuan, ia terlihat memeluk ibu korban cukup lama. Sesekali Ia berbisik sambil berupaya memberikan semangat pada ibu korban untuk tetap tabah menghadapi musibah tersebut. "Sedih sekali ya melihatnya. Sampai gak bisa ngomong lagi saya. Sebagai seorang ibu saya mengerti betul apa yang dirasakan ibu korban dan keluarganya saat ini. Mohon doanya agar ada keajaiban untuk Wiko Lekas Sembuh" ujar Feby pelan. Karena akibatnya yang sedemikian dahsyat itulah, Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Iapun meminta Dinas terkait segera mengusut tuntas kasus ini, karena anak-anak yang menjadi korban ini adalah aset dan generasi bangsa. "MOS inikan harusnya pengenalan atau lebih pada kedisplinan siswa saja. Saya minta betul kedepan Dinas terkait memperhatikan kegiatan-kegiatan siswa di sekolah. Kalau bisa jangan ada kekerasan lagi seperti ini di sekolah karena ini akan jadi dendam berkepanjangan. Soalnya guru yang melakukan ini katanya alumni sekolah itu juga kan ," jelasnya. Tak hanya menjenguk dan menyerahkan bantuan uang tunai, Feby juga meminta Dinas Pendidikan untuk menangani soal pendanaan selama korban dirawat di RS. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo mengatakan akan secepatnya melakukan evaluasi terhadap Sekolah Taruna Palembang tersebut. Dia bahkan memastikan tak segan menyetop izin operasional sekolah tersebut jika nanti terbukti bahwa kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur. " Mestinya secara reguler pihak sekolah memberi tahu kami jika ada kegiatan. Dan semestinya MOS itu hanya pengenalan jadi tidak boleh ada kontak fisik. Apalagi kegiatan yang dilakukan di luar pagar sekolah harusnya ada laporan ke kami biar bisa kami monitor" jelasnya. Selain pengurus dan anggota TP PKK Provinsi Sumsel, tampak hadir juga Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Hj Renny Nasrun dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( PPA). Sebelumnya diberitakan seorang siswa meninggal dunia saat mengikuti MOS di SMA Taruna Nusantara Indonesia Palembang, berinisial Delwyn (14). Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Myria Palembang, Sabtu pukul 04.00. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia, Sabtu pagi. Kemudian salah seorang siswa lainnya Wiko juga diduga turut menjadi korban kekerasan oknum staf sekolah tersebut karena dibawa ke rumah sakit saat menjalani masa orientasi SMA Taruna Indonesia Palembang. Saat ini Wiko masih terbaring kritis di RS Charitas. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
HAN 2019: Gubernur Sumsel Sebutkan Perlu Perhatian Khusus Demi Masa Depan Anak
Palembang, sumselprov.go.id - Anak-anak ini adalah generasi masa depan dan harapan di masa yang akan datang untuk memimpin bangsa ini Oleh sebab itu, kita beri perhatian khusus dan harus merawatnya dengan baik demi masa depan anak yang berkualitas dan bermartabat Hal tersebut diungkapkan H. Herman Deru pada acara Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2019 yang dilaksanakan di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (17/7/2019) “Harus ada penangganan yang kongkrit dan serius sehingga anak anak di Indonesia terhindar dari kekerasan serta mendapatkan haknya sebagai anak. Agar menjadi penerus bangsa yang dapat membanggakan kita semua”, ujar Gubernur Herman Deru Ia berpesan agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak, serta perhatian khusus, agar kelak anak bisa tumbuh sehat dan pintar sesuai harapan bersama. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai elemen pendidikan anak, di antaranya Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 450 orang (HIMPAUDI Provinsi), Taman Kanak-kanak 450 orang (IGTKI Provinsi), Raudhatul Athfal 100 orang (IGRA Provinsi). Anak Berkebutuhan Khusus/SLB 100 orang (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel), Panti 200 orang (Dinas Sosial Provinsi Sumsel), SD 200 orang (Dinas Pendidikan Kota Palembang). Madrasah Ibtidaiyah 50 orang (Kementerian Agama Provinsi Sumsel), SMP 200 orang (Dinas Pendidikan Kota Palembang), MTs 50 orang (Kementerian Agama Provinsi Sumsel), SMA Umum 150 orang (Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel), MA 50 orang (Kementerian Agama Provinsi Sumsel). Dan Bina Vokalia 270 orang (anggota Bina Vokalia dan Orang Tua), serta dihadiri oleh OPD, Operate/penari, BAM dengan total keseluruhan kurang lebih sebanyak 2.390 orang. Dalam peringatan ini Gubernur Sumsel H. Herman Deru juga melantik Pengurus Forum Anak Indonesia Prov. Sumsel Periode 2019-2021 dan Pemberian hadiah kepada Pemenang Balita Sehat Indonesia Tingkat Prov. Sumsel. “Saya mewakili Pemerintah dan atas nama pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya anggota Forum Anak Indonesia Prov. Sumsel, yang telah berpartisipasi dalam kemajukan Anak Anak di Indonesia dan Provinsi Sumsel khususnya agar anak-anak dapat jadi pelopor dan pelapor dengan selalu bertindakan baik,” tutur Herman Deru. Turut Hadir dalam acara ini Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan,S.I.P.,M.Hum, Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, Wakil TP PKK Prov. Sumsel, Fauziah Mawardi Yahya, Ketua DWP Prov. Sumsel, Hj. Renny Devi Nasrun Umar. Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Temukan Inovasi Daur Ulang Sampah, HD Bakal Kumpulkan Bupati/Walikota
Jakarta, sumselprov.go.id -- Pemprov Sumsel beserta pemerintah kabupaten/kota tidak boleh kaku dalam hal penanganan sampah didaerahnya. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka Perkembangan Pembangunan Tenaga Listrik Sampah (PLTSa) yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7). Menurutnya, tidak boleh merubah esensi untuk memusnahkan sampah. Dan bukan hanya fokus pada pembuatan pembangkit energi listrik. “Jadi jangan berubah esensi. Esensinya ini adalah untuk memusnahkan sampah. Terpikir saya segera memanfaatkan sampah ini bukan hanya Palembang tapi semua kabupaten/kota, kita gerakan supaya agar tidak selalu membebaskan lahan untuk pembuangan sampah,” tegasnya seperti dikutif dari sumeks.com Terkait dengan perjanjian dengan investor yang bergerak dalam bidang energi di Sumsel, Herman Deru menegaskan tetap terus berjalan namun juga harus beriringan dengan inovasi pemusnahan sampah yang dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Berkenaan dengan investor energi tetap terus berjalan, tapi pemusnahan sampah juga tidak boleh di rem. Maka kita akan panggil segera Bupati/Walikota sepulang dari sini kira-kira industri apa yang bisa mendaur ulang sampah ini,” ungkap dia. Dalam ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia tersebut, HD menambahkan PLTsa bukan berorientasi pada bisnis tetapi pemusnahan sampah dengan cara berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pembuatan inovasi seperti yang telah dijalakan di Kota Surabaya, Bekasi dan Solo Jawa Tengah. Sementara itu dalam rapat terbatas tersebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan agar pembangunan PLTsa segera menemukan solusi, mengingat ratas mengenai PLTSa sudah dibahas 6 kali sejak Ia menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur Jakarta bahkan hingga sampat saat ini menjabat sebagai Presiden. “Kita selesaikan sore hari ini, agar betul-betul ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya, jadi listrik itu adalah ikutannya,” tegas Presiden Jokowi. Presiden berharap dengan adanya rapat terbatas hari ini, dia mendapatkan laporan ada salah satu atau dua PLTSa yang sudah selesai. Meskipun laporan terakhir yang diterima belum ada. Oleh sebab itu, Presiden ingin rapat terbatas itu langsung membahas masalahnya saja. “Menyelesaikan yang di darat aja belum rampung kita sudah harus selesaikan lagi yang marine debris, ini juga menjadi masalah dunia, bukan hanya kita,” ungkapnya Jokowi. TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Feby Deru Buka Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Provinsi 2019
Palembang, sumselprov.go.id -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj Feby Deru membuka secara resmi Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat Provinsi Sumsel tahun 2019, di Aula Bapelkes Provinsi Sumsel, Selasa (16/7). Untuk diketahui, Peserta lomba balita Indonesia ini merupakan pemenang lomba balita tingkat kabupaten/kota dari setiap kelompok umur, yaitu kelompok umur 6-24 bulan dan kelompok 2-5 tahun yang kemudian dinilai dan dipilih untuk menjadi pemenang balita Indonesia tingkat Provinsi Sumsel tahun 2019. Feby mengatakan, anak adalah aset keluarga, tumbuh kembang anak sangat ditentukan pola asuh orang tua sehingga dengan pengasuhan yang baik akan menjadikan anak memiliki fisik, emosional dan perilaku yang sehat. Dengan anak yang berkualitas maka warisan masa depan dan pembangunan bangsa akan berhasil. Masa lima tahun pertama kehidupan merupakan masa yang sangat peka terhadap lingkungan dan masa ini berlangsung sangat pendek serta tidak dapat diulang lagi maka balita disebut masa keemasan atau jendela kesempatan dan masa kritis,” ungkapnya Dengan diadakannya Lomba ini, Feby berharap para orangtua terutama Ibu dapat memberikan pemenuhan kesehatan usia pada anak usia dini, seperti melakukan imunisasi, pemberian ASI Ekslusif dan melakukan kunjungan rutin di posyandu. Di posyandu ibu dapat belajar bersama seperti menu gizi, timbang dan ukur tinggi badan anak, sehingga tanda-tanda stunting akan cepat dikenal dan cepat diatasi,” tuturnya Kami sangat mengapresiasi diselenggarakannya Lomba Balita Indonesia Tingkat baik atas Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pemantauan tumbuh kembang balita, kami berharap agar kiranya perlombaan ini akan memacu kita semua terutama masyarakat / keluarga agar dapat terus memantau kesehatan, tumbuh kembang anak sejak dari kehamilan, persalianan, bayi hingga masa balita,” tambahnya Lebih jauh Feby menuturkan, saat ini banyak keluarga yang belum memahami peran, tugas dan kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak-anaknya. Apalagi di era globalisasi, dimana informasi secara bebas melanda seluruh lapisan masyarakat. Globalisasi tidak dapat terbendung dan akan berpengaruh terhadap kehidupan setiap individu serta berdampak terhadap kehidupan dan perkembangan kepribadian anak, maupun hubungan antar anggota keluarga,” pungkasnya. TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Pentingnya Arsip Mendukung Kebijakan Pemerintah
Palembang, sumselprov.go.id -- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Ir Mawardi Yahya mengingatkan kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov. Sumsel untuk serius dalam pengelolaan dan pengamanan arsip mengingat kegunaan arsip sangat penting dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang terlebih yang terkait dengan masalah hukum. Hal tersebut diungkapkannya pada saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2019 sebagai tindak lanjut hasil pengawasan kerasipan tahun 2018 LKD Kabupaten/kota Se-Sumsel yang digelar di hotel Exelton Palembang, Selasa (16/7). Fungsi arsip sangat penting dalam mendukung kebijakan yang kita ambil. Apalagi yang berhubungan dengan hukum,” tegasnya. Dikatakan, fungsi arsip dewasa ini sangat dibutuhkan di tengah canggihnya teknlogi dimana keaslian arsip kadang kala bisa dibuat duplikat melalui proses scaning yang secara kasat mata sulit membedakan mana arsip asli dan arsip palsu. Secanggih apapun yang namanya rekayasa jelas akan ada bedannya dengan arsip asli,” tambahnya. Lebih lanjut dia menambahkan, dewasanya ini arsip konvensional dalam bentuk kertas yang memuat tulisan atau ketikan juah lebih autentik jika dibanding dengan arsip secara digital yang rawan terjadi kerusakan system akibat serangan virus atau sejenisnya. Kadang kita lupa juga, arsip banyak yang kita ubah dalam bentuk digital. Meskipun itu baik namun j arsip konvensional harus tetap dipertahankan,” tambanya. Wagub juga berharap pada jajaran Dinas Kearsipan Prov. Sumsel untuk meningkatakan kinerja dengan tetap menjalankan fungsinya sebagai OPD yang ikut mengamankan semua dokumen arsip dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi pemerintah. Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumsel Hj Septiana Zuaraida SH, M.Si dalam laporannya mengungapkan rakor ini diikuti oleh SKPD kearsipan dari 17 Kabupaten/kota di Sumsel yang tujuannya untuk menyamakan persepsi terhadap program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT). Dengan melibatkan utusan dari 17 Kabupaten/kota di Sumsel yang digelar selama 2 hari dari tanggal 16 dan 17 Juli 2019. Arsip selama ini tidak di perhitungan karena itu, kami dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya menjadikan kerasipan lebih baik melalui program kerja yang nyata,” pungkasnya. Dikesempatan ini Wagub Ir Mawardi Yahya berkenan menyerahkan penghargaan hadiah pengawasan akreditasi Kearsipan bagi Kabupaten/Kota terlabaik dari Arsip Nasional Indonesia (ANRI) yakni diperuntukan bagi LKD Kabupaten Banyuasin sebagai terbaik satu, Kota Palembang LKD terbaik dua dan Kota Lubuk Linggau sebagai LKD terbaik tiga. Hadir serta dalam rakor kearsipan kali ini Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)/Dinas Arsip Kab/Kota Se-Sumsel. Dengan menghadirkan narasumber Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI, Rudy Anton Tim MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Sumsel Harapkan Peserta Fokus Mengikuti Rapat Konsultasi TP PKK
Palembang, sumselprov.go.id - TP PKK adalah pekerjaan yang mulia karena langsung berhubungan dengan masyrakat. Siapapun kita dan apapun latar belakangnya, kita adalah sama serta saling peduli untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Sebagai tugas mulia, Pengurus TP PKK harus terus berbuat dan punya tanggung jawab sosial agar para masyarakat merasakan kesejahteraan hidup baik dibidang kesehatan, pendidkan dan kebutuhan sosial lainnya, Hal itu diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru dalam acara Rapat Koordinasi (Rakon) TP PKK se-Sumsel 2019 di Aula Swarna Dwipa Hotel Palembang, Senin (15/7/2019). Gubernur H. Herman Deru berpesan kepada peserta agar fokus dan serius mengikuti Rapat Koordinasi TP PKK Sumsel untuk memanfaatkan momen ini untuk dapat berkonsultasi satu sama lain agar tujuan dan arah maupun target tepat sasaran "Sumber Daya Alam (SDA) di tiap daerah berbeda. Manfaatkanlah momen Rakon ini untuk konsultasi, juga meningkatkan kapasitas, karena tidak ada kelebihan yang sempurna. Jangan sungkan juga membahas soal pembiayaan kita akan panggil OPD nya," ujar Gubernur Herman Deru Menurut Gubernur, organisasi PKK harus fleksibel bekerjasama dengan OPD manapun termasuk dalam hal pembiayaan. Ia berkomitmen mendukung anggaran yang proporsional pada OPD terkait PKK. "Semua OPD itu punya kaitan dengan fungsi PKK jadi jangan khawatir soal pendanaan. Apalagi Raperda APBD kabupaten inikan disahkan oleh Pemprov Sumsel," jelasnya. Kita juga membahas hasil Rakon dan Rakor Pusat salah satunya soal penyelesaian masalah stunting di Sumsel. Selama inikan masih data lama, harapan kita angka inu segera bisa diturunkan" jelasnya. Gubernur uraikan, Untuk menggerakkan program PKK, Pemprov Sumsel telah menggelontorkan bantuan ke desa-desa baik untuk Posyandu dan Karang Taruna masing-masing Rp5 juta. “Meski terbilang cukup kecil namun itu diharapkannya menjadi stimulan dan pemantik agar di lapangan mereka merasa diperhatikan. Paling tidak mereka ada sedikit modal untuk berbuat," jelasnya. Tak hanya membahas soal pendanaan PKK, dalam kesempatan itu Ia juga menyinggung tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Sehingga kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah baru-baru ini tidak terjadi lagi. "Ini viral. Ada anak baru mau masuk SMA meninggal. Sebenarnya kita bukan cari siapa yang salah dan benar tapi pelakunya pastinya punya jiwa keras yang tidak terkontrol. Apa sumbernya. Saya yakin ini salah didikan. Bukan anaknya yang salah. Ini tanggung jawab kita. Nah PKK juga kita harap punya peran mengedukasi keluarga agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," jelasnya. Sementara itu Ketua TP PKK Sumsel, Hj Febbrita Lustia Herman Deru mengungkapkan Rakon tersebut sarat makna bagi gerakan PKK pada masa yang akan datang. Melalui Rakon ini diharapkan dapat menjadikan beberapa program pokok PKK menjadi program unggulan PKK khususnya tahun 2019. "Program ini mutlak harus kita laksanakan dan sukseskan bersama agar masalah yang terjadi dalam masyarakat dapat terselesaikan," jelasnya. PKK menurutnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga gerakan PKK dapat memberikan andil dan turut ambil bagian dalam upaya ikut meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Rapat Koordinasi (Rakon) ini dibuka Gunernur Sumsel H. Herman Deru. Hadir Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru. Turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Hj Renny Nasrun, serta Ketua II BKOW Sumsel Ratu Ilma, serta sejumlah Ketua TP PKK dari 17 kab/kota lainnya se Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Bella Kontestan KDI 2019 Butuh Dukungan Masyarakat Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id -- Bella Syafitri mewakili Sumsel di ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) dalam kontestan 20 besar. Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya mengharapkan warga Sumsel di 17 Kabupaten/kota bisa mendukung Bella Syafitri. Harapan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya ketika menerima audensi Bella Syafitri Hidayati didampingi kedua orang tuanya untuk meminta support dan doa restu dari seluruh masyarakat Sumsel, bertempat di ruang tamu Wakil Gubernur, Senin(15/7). Di kesempatan tersebut Mawardi Yahya mengaku bangga dan berjanji akan membatu mensosialisasikan Bella ke seluruh pelosok Sumsel. "Kami atas nama Pemerintah Provinsi merasa bangga dengan Bella sebagai kontestan KDI asal Sumsel. Saya ajak seluruh kepala daerah Kabupaten/kota mengajak warganya hingga kecamatan, desa dan kelurahan untuk mendukung Bella dalam ajang KDI ini," tegas Wagub. Mawardi Yahya berpesan pada Bella sebagai kontestan asal Sumsel unyuk dapat menyajikan penampilan yang terbaik. Dengan tetap menjaga sikap, perkataan dan etitude terutama dalam masa karantina. "Saya berpesan pada Bella agar dapat menampilkan yang terbaik guna mengharumkan nama baik Sumatera Selatan," tambahnya. Sementara itu Bella mengaku sangat berharap doa dan dukungan dari semua warga Sumsel yang saat inj telah masuk dalam tahap 20 besar. "Hay semua warga Sumsel. Dukung Bella ya.. dalam kontes KDI," ucap Bella mengakhiri audensinya dengan Wagub. TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
Rakon PKK, Feby Deru Target Penurunan Stunting Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id -- Rapat Konsultasi Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumsel secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumsel H.Herman di Hotel Swarna Dwipa, Senin (15/7). Kepada peserta Rakon yang hadir Gubernur berpesan agar organisasi kewanitaan PKK memanfaatkan momen Rakon untuk berkonsultasi satu sama lainnya dan meningkatkan kapasitas. "Manfaatkanlah masa Rakon ini untuk konsultasi juga meningkatkan kapasitas, karena tidak ada kelebihan yang sempurna. Apalagi SDA di tiap daerah berbeda. Jangan sungkan juga membahas soal pembiayaan kita akan panggil OPD nya," jelas HD. Menurut Gubernur, organisasi PKK harus fleksibel bekerjasama dengan OPD manapun termasuk dalam hal pembiayaan. Ia berkomitmen mendukung anggaran yang proporsional pada OPD terkait PKK. "Semua OPD itu punya kaitan dengan fungsi PKK jadi jangan khawatir soal pendanaan. Apalagi Raperda APBD kabupaten inikan disahkan oleh Pemprov Sumsel," jelasnya. Untuk menggerakkan program PKK saat ini Gubernur mengaku telah menggelontorkan bantuan ke desa-desa baik untuk Posyandu dan Karang Taruna masing-masing Rp5 juta. Meski terbilang cukup kecil namun itu diharapkannya menjadi stimulan dan pemantik agar di lapangan mereka merasa diperhatikan. "Paling tidak mereka ada sedikit modal untuk berbuat," jelasnya. Tak hanya membahas soal pendanaan PKK, dalam kesempatan itu Ia juga menyinggung tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. Sehingga kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah baru-baru ini tidak terjadi lagi. "Ini viral. Ada anak baru mau masuk SMA meninggal. Sebenarnya kita bukan cari siapa yang salah dan benar tapi pelakunya pastinya punya jiwa keras yang tidak terkontrol. Apa sumbernya. Saya yakin ini salah didikan. Bukan anaknya yang salah. Ini tanggung jawab kita. Nah PKK juga kita harap punya peran mengedukasi keluarga agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," jelasnya. Sementara itu Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru mengungkapkan Rakon tersebut sarat makna bagi gerakan PKK pada masa yang akan datang. Melalui Rakon ini diharapkan dapat menjadikan beberapa program pokok PKK menjadi program unggulan PKK khususnya tahun 2019. "Program ini mutlak harus kita laksanakan dan sukseskan bersama agar masalah yang terjadi dalam masyarakat dapat terselesaikan," jelasnya. PKK menurutnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga gerakan PKK dapat memberikan andil dan turut ambil bagian dalam upaya ikut meningkatkan taraf hidup dan kehidupan keluarga menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. "Kita juga membahas hasil Rakon dan Rakor Pusat salah satunya soal penyelesaian masalah stunting di Sumsel. Selama inikan masih data lama, harapan kita angka inu segera bisa diturunkan," jelasnya. Bukan hanya Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru, Rakon tersebut juga dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel Hj Renny Nasrun, serta Ketua II BKOW Sumsel Ratu Ilma, serta sejumlah Ketua TP PKK dari 17 kab/kota lainnya se Sumsel. TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel
Sumsel
BPOM Palembang dan KPID Sumsel Jalin Kerjasama Pengawasan Iklan Obat dan Suplemen di Sumsel
Palembang,sumselprov.go.id- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumsel kedepan akan melakukan pengawasan hingga penindakan terhadap iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada media penyiaran lokal diwilayah Provinsi Sumsel yang tidak mendapatkan izin dari BPOM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan perlidungan terhadap masyarakat akan maraknya peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memiliki izin dari BPOM. Kepala Balai Besar POM Palembang, Hardaningsih dan Ketua KPID Provinsi Sumsel, Lukman Bandar Syailendra telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait kerjasama tersebut, disaksikan langsung Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM RI, Maya Gustina Andarini, Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, BPOM RI, Indriaty Tubagus, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan. Penandatanganan Mou dilakukan pada acara sosialisasi dan penguatan tindak lanjut pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada media penyiaran lokal diselenggarakan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Wyndham Hotel Palembang, Senin (15/7/2019). Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM RI, Maya Gustina Andarini mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk efektifitas pengawasan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan pada media penyiaran lokal. Menurutnya, saat ini media pemasaran semakin luas sehingga BPOM diperkuat dengan Deputi IV yakni Deputi Penindakan Cyber Patrol, dimana melakukan pengawasan iklan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. "Kita harapkan pelaku usaha maupun pelaku periklanan dapat memahami standar periklanan yang dikeluarkan BPOM. Sehingga produk yang ditawarkan sesuai dengan regulasi yang ada dan masyarakat terlindungi," ungkapnya. lanjut Maya Gustina Andarini, diketahui bersama bahwa iklan obat dan suplemen semakin marak. Pengawasan iklan dilakukan badan pom pada dasarnya baik media penyiaran nasional maupun lokal. Hasil pengawasan bisa melalui peringatan pertama, peringatan tahap kedua, ketiga peringatan keras, penghentian kegiatanan dan Pembatalan Nomor Izin Edar (NIE). Sehingga bahan iklan harus melalui persetujuan BPOM terlebih dahulu sebelum diterbitkan media. “Masalah ini banyak sekali dari 2500 lebih iklan yang diperiksan, 44 persenya tidak memenuhi ketentuan. Paling banyak adalah perusahaan tersebut belum mendapatkan izin atau persetujuan BPOM,” ungkapnya. “Akan lebih bagus lagi apabila media yang menerima iklan ini bertanya dulu kepada BPOM. Karena ada batasan standar yang harus dipenuhi,” lanjut Maya Gustina Andarini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel sangat mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk mempekuat pengawasan periklanan khususnya obat tradisional. Dia mengharapkan, melalui penandatangan MoU antara BPOM Palembang dengan KPID Provinsi Sumsel dapat diimplementasikan secara nyata melalui prosedur yang jelas dan adanya sanksi yang tegas. "Seperti tadi disampaikan bahwa sebelum iklan ditayangkan harus mendapatkan izin dari BPOM, karena akan sangat bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Semua harus disosialisasikan termasuk kepada media cetak, elektronik dan lainnya agar mengetahui penyaringan iklan melalui BPOM," terang Lesty. Media Center Diskominfo Provinsi Sumsel / AD Foto : FS