Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Wiranto Ungkap 99 Persen Karhutla Disebabkan Ulah Manusia
Jakarta, sumselprov.go.id -- Menkopolhukam Wiranto mengungkapkan 99 persen penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia adalah karena ulah manusia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla 2019 di kantor Kemenkopolhukam di Jakarta, Rabu (21/8) yang baru lalu. Wiranto menjelaskan masih banyak anggota masyarakat yang menggunakan cara-cara tradisional untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah dengan membakar lahan. “Kebakaran hutan itu, sebagian atau persentase terbesarnya karena ulah manusia. Ladang berpindah, membuka lahan dengan membakar hutan untuk bercocok tanam menghadapi musim hujan dan sebagainya ternyata itu memang bagian terbesar kenapa terjadi kebakaran hutan di beberapa wilayah,”ungkap Wiranto, seperti dikutif dari voaindonesia.com Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada jumlah titik api (hot spot) pada tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun memang jumlahnya masih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Meski begitu, Wiranto tidak merinci jumlah hot spot yang bertambah tersebut. Guna mengatasi masalah karhutla 2019, pemerintah mempunyai beberapa cara. Wiranto menjelaskan cara yang pertama, yang paling efektif untuk memadamkan karhutla, adalah dengan hujan. Diakuinya, pada Agustus dan September, yang merupakan puncak musim kemarau, akan sulit untuk mendapatkan hujan. Karena itu pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)untuk membuat hujan buatan. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan water bombing apabila hujan buatan tidak berhasil memadamkan api. Di lapangan, kata Wiranto, setidaknya sudah ada 37 pesawat helikopter untuk mengangkut personel dan juga water bombing. Cara yang kedua, yang menurut Wiranto sangat penting adalah edukasi dan mengajak petani atau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan. Selama ini, sanksi hukum kepada para pembakar hutan dan lahan cenderung ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu ia mengajak perusahaan atau korporasi untuk membantu masyarakat atau petani di daerah untuk meminjamkan alat-alat besarnya agar bisa membuka lahan pertanian tanpa membakar lahan. “Tadi disimpulkan bahwa korporasi ini kan punya traktor dan eskavator yang besar. Itu bisa diperbantukan ke masyarakat untuk tidak membakar hutan, tapi membersihkan lahan pakai alat-alat berat, ini akan kita laksanakan seperti itu,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga akan kembali lebih menggalakkan dan mengaktifkan pasukan kebakaran hutan (Manggala Agni), serta melakukan koordinasi antara Manggala Agni, Pemda, TNI dan juga Polri untuk tetap bersiaga memadamkan api yang sulit dipadamkan. Untuk penanggulangan karhutla 2019, Wiranto menyatakan dananya berasal dari dana tanggap darurat yang bisa dengan cepat dicairkan, mengingat ada ribuan personel yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di banyak titik api yang tersebar di beberapa provinsi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan hot spot terparah ada di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Khusus pada tahun ini, kata Doni, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi penyebab bertambah banyak hot spot, yang rata-rata meningkat 50 persen. Meski begitu, yang terbakar di NTT hanya rumput ilalang saja, sehingga asapnya bisa cepat hilang. “Dari enam provinsi itu, luas lahan yang terbakar sampai Juli ada 135 ribu hektar, 71 ribu hektarnya di NTT. Hanya karena NTT itu yang terbakar rumput, jadi asapnya sebentar hilang. Yang menjadi masalah, gambut yang terbakar ini. Walaupun cuma 100 ha, tapi asapnya luar biasa, jadi polutan yang ditimbulkan gambut dahsyat sekali. Inilah yang sangat membahayakan kesehatan,” ujar Doni. Ke depan, Doni berharap akan ada sanksi tegas terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan yaitu dengan mencabut izin usahanya, agar pembakaran hutan tidak terus berulang. Ia juga mengimbau tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing daerah untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat dan petani, agar mencari cara lain untuk bisa bertani. Ia mengingatkan pembakaran lahan gambut misalnya, sangat sulit dipadamkan dan asapnya berbahaya bagi kesehatan. “Saya harap ada sanksi yang tegas, seperti mencabut izin. Karena saya katakan ini ancaman permanen. Masa setiap tahun kita begini terus, biaya keluar, tenaga habis, waktu tersita, Presiden sampai berulang kali turun tangan. Kan malu kita, masa tiap tahun begini Presiden turun tangan terus, masa kita tidak bisa selesaikan. Dari semua persoalan ini, yang paling penting bagaimana kita bersama-sama, tidak bisa pemerintah pusat saja. Pemda, semua komponen termasuk ulamanya, budayawannya, relawannya, LSM-nya, semua bergerak bersama-sama untuk menyuarakan kepada banyak pihak janganlah membakar, karena apabila dibakar apalagi lahan gambut, memadamkanya sangat-sangat susah,” jelasnya. Ia juga berharap ada upaya dari Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT) untuk menemukan solusi berupa teknologi pembukaan lahan pertanian atau perkebunan tanpa karhutla. Menurutnya cara tersebut nantinya dapat mengurangi karhutla di masa depan MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Fasilitas JSC Kini Resmi Jadi Milik Pemprov Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id -- Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mendapatkan hibah aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PR) RI, berupa barang tidak bergerak senilai Rp. 258.767.431.278,- Sedangkan untuk 17 Kabupaten/Kota di Sumsel ketibaan jatah hibah aset senilai Rp. 626.894.293.877,- Serah terima aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI kepada Pemprov. Sumsel tersebut ditandai dengan penandatangana berita acara serah terima barang yang dilakukan Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang diwakili Sekda Sumsel H. Nasrun Umar yang juga disaksikan oleh Kepala Daerah 17 Kabupaten/kota di Sumsel, bertempat di ruang rapat Direktur Jenderal Cipta Karya Lantai 2 Jalan Patimura Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/8). Dalam sambutannya Sekda H. Nasrun Umar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya atas dukungannya dalam membangun infrastruktur di Sumsel mulai dari sarana prasarana Sea Games 2011, Islamic Solidariti Games 2013, Asean Universiti Games 2014 dan Asian Games 2018. Dijelaskan Sekda Pemprov Sumsel kali ini mendapatkan hibah barang milik negara yang terletak di kawasan Jakabaring Sport City (JSC) berupa aset tetap lainnya dalam bentuk renovasi, saluran drainase dan alat pembersih dengan total nilai hibah sebesar Rp. 258.767.431.278,- Disampaing itu, Kementerian PUPR RI juga memberikan hibah kepada 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel senilai Rp 626.894.293.877,- "Kami ucapkan terimakasih atas kepercayaan Kementerian PUPR yang telah menghibahkan asetnya. Dan kami tetap berharap bantuan dalam bentuk lainnya sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel sesuai dengan visi dan misi Gubernur kami yaitu Maju Untuk Semua," katanya Sekda. Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Ir. T. Iskandar menerangkan aset milik negara yang dihibahkan pada Pemprov. Sumsel meliputi Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Bidang Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum. Selain itu ada pasilitas lainnya yang dihibahkan meliputi Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK), saluran drainase, tempat pembuangan akhir sampah, jaringan distribusi air minum, taman permanen (ruang terbuka hijau), sarana olahraga berupa Venue Dayung dan Shooting Ring di Jakabaring , jalan lingkungan dan infrastruktur ke Ciptakaryaan lainnya. "Kami berharap barang milik negara yang dihibahkan tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingaga dapat berguna dalam peningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Sumsel," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Herman Deru Kumpulkan Anggota DPRD Terpilih
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru melakukan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam, masa jabatan 2019-2024 dilakukan di Griya Agung Palembang, Kamis (22/8). Silaturahim sekaligus penandatanganan Keputusan Gubernur Sumsel ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan di Indonesia ini, di inisiasi langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru sebagai upaya meningkatkan konsolidasi Pemerintah Daerah antara Pemerintah Orovinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Menurut Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya, kegiatan ini merupakan momentum yang tepat untuk menyamakan visi dan misi pembangunan daerah yang nantinya akan bermuara kepada upaya mensejahterakan rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Provinsi Sumsel “Peristiwa seperti ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, Provinsi Sumsel saat ini menjadi trend center yang diikuti oleh Gubernur lainnya. Memang kalau mau maju harus bersatu dahulu. Harapan Pemprov Sumsel begitu besar terhadap jalannya roda pemerintahan di kabupaten maupun kota agar tetap kondusif,” ungkapnya Dikatakan Herman Deru, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal 154, dimana tugas dan wewenangnya berkaitan dengan penerbitan Perturan Daerah (Perda) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara komprehensif. Selain itu lanjut dia tugas dan wewenang wakil rangkat ini adalah bidang penganggaran atau budgetting berkaitan dengan penerbitan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). “Tugas dan wewenang penganggaran ini sangat krusial , karena berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan keuangan daerah agar efektif dan efisien dan langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Kemudian pula, secara rinci diuraikannya tugas dan wewenang pengawasan atau controlling, berkaitan dengan kewenangan DPRD untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban ( LKPJ ) kepada Kepala Daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jalannya Pemerintahan Daerah di tahun - tahun berikutnya. “Maka meskipun bupati walikota tidak saya wajibkan untuk hadir namun wajib disampaikan dalam wadah silaturahmi ini, saya disaksikan Forkopimda menandatangani SK pengangkatan saudara-saudara. Maknanya bukan untuk menunjukan kewenangan tapi menunjukan kita satu,” tambahnya sembari menyebutkan Sumsel saat ini menjadi perhatian Nasional dari segala segi meliputi bidang olahraga, religinya dan kondusifnya wilayah yang dibuktikan dengan zero konflik. TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Wagub Sumsel Sebutkan Harus Ada Koordinasi Antar Pemda Terkait Pengelolaan Aset
Palembang, sumselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berupaya untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Prov. Sumsel dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menyelesaikannya perlu dan harus ada koordinasi serta komunikasi yang baik antar Pemkab/Pemkot dan Pemprov agar setiap masalah dan kendala dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya saat membuka acara monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian masalah aset daerah lintas pemda dan Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Pemkab MUBA, Pemkab Banyuasin, Pemkab OKI, Pemkab MURA, Pemkot Lubuk Linggau, dan pihak-pihak lainnya, di Auditorium Graha Bina Praja, Jumat, (23/08/2019). . “Namun apabila hal tersebut tidak dapat tercapai, baru akan diselesaikan dengan jalan hukum antar lembaga” ujarnya. Wakil Gubernur Mawardi Yahya menjelaskan, telah dilakukan sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan penyelamatan aset di lingkungan Pemprov Sumsel, dimana Gubernur Sumsel Herman Deru dengan Kepala Kajati Sumsel Dr.Sugeng Purnomo telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Griya Agung, Rabu (21/8/2019). Melalui kesepakatan ini diharapkan kedepan Pemprov dapat membenahi adminsitrasi perjanjian yang berkaitan pihak atau lembaga lain. Terutama perjanjian yang sudah bersifat sangat lama seperti halnya soal tapal batas "Gubernur Sumsel berharap agar Pemkab/Pemkot dan Pemprov dapat bersatu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antar daerah. sehingga pengelolaan aset daerah dapat terlaksana dengan baik ddan diiringi dengan bimbingan KPK," katanya. Tambah Mawardi Yahya, kegiatan hari ini dilakukan dalam rangka penertiban aset daerah. Setiap kendala dan permasalahan dalam pengelolaan aset yang ada di Pemprov dan Pemkab/Pemkot harus secepatnya di evaluasi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kegiatan ini selanjutnya dipimpin oleh Sekda Sumsel H. Nasrun Umar. Dalam kesempatan itu, Nasrun mengatakan kegiatan ini dilakukan agar aset yang dimiliki daerah dapat terdata dengan baik. "Pengelolaan aset yang terdata dengan baik akan menghindarkan terjadinya penyalahgunaan atau kasus korupsi dengan aset daerah," ucapnya. Hadir Koordinator wilayah II KPK RI, Abdul Haris, dan Walikota/Bupati se-Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Gubernur Wajibkan Kabupaten/Kota di Sumsel Miliki Website Pemasaran Teknologi
Palembang, sumselprov.go.id -- Memaksimalkan pemasaran produk teknologi yang dihasilkan tiap daerah, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menganjurkan agar tiap kabupaten/kota di Sumsel membuat website khusus. Hal itu dikatakannya saat membuka secara resmi Gelar Teknologi Tepat Guna XV Tahun 2019 yang diadakan di Alun-alun Kabupaten Banyuasin, Kamis (22/8) siang. Selain dapat menarik minat investor, pemasaran produk secara maksimal juga diyakini dapat meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Sumsel. Gelaran TTG XV Tahun 2019 itu sendiri dimulai tanggal 22-24 Agustus, dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan, di antaranya pameran teknologi, lokakarya, widyawisata hingga promosi alat teknologi tepat guna. " Gelaran Teknologi Tepat Guna ini bukan hanya kita ambil kemeriahannya saja, tapi inilah saatnya kita menghargai karya-karya inovasi baru berkaitan dengan teknologi dari Sumsel. Jadi informasi mengenai teknologi yang dipamerkan harus jelas agar pengunjung tertarik dan menyebarkannya ke khalayak ramai sehingga dapat menarik minat investor," jelas Gubernur. Dikatakan Gubernur, pameran teknologi itu setiap tahun mestinya harus ada inovasi dan tidak boleh sama dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap daerah dituntut kreatifitas untuk menyiapkan teknologi apa lagi yang mau dipamerkan. "Nah tugas pemerintah adalah marketingnya. Maka setiap kabupaten Saya anjurkan untuk membuat website tersendiri guna membantu pemasaran produk-prodik masyarakat ini," jelasnya. Dengan adanya pameran ini diharapkan HD dapat semakin memacu semangat masyarakat menciptakan teknologi baru yang kian berkembang pesat. Ia pun berkeinginan pameran ini digalakkan di setiap daerah. " Tahun ini TTG nasional digelar di Bengkulu. Kedepan Sumsel harus jadi tuan rumahnya. Bukan saja untuk promosi, tapi karena manfaat dan dampak lainnya sangat banyak terutama dalam hal peningkatan kegiatan ekonomi,"jelasnya. Meski diwarnai pemadaman listrik, Gubernur Sumsel H.Herman Deru didampingi Bupati Banyuasin H.Askolani dan Wakil Bupati Slamet S..serta Ketua TP PKK Banyuasin.dr Sri Fitrianti masih tampak antusias mengunjungi puluhan stand pameran dari 17 kab/kota se Sumsel. "Menarik.sekali ya mulai dari yang konvensional sampai yang modern ada semua dipamerkan. Ini pertanda semua daerah semakin maju," jelasnya. Sejumlah teknologi baru yang dipamerkan cukup menyita perhatian orang nomor satu di Sumsel tersebut. Seperti teknologi mesin pengubah air rawa yang siap minum karya Kab Banyuasin, kemudian permen gambut di stand Bandan Restorasi Gambut, mesin pengubah sampah hingga alarm anti pencurian hingga teknologi menanam padi di ember. "Harapan saya dari pameran ini, jika ada potensi teknologi yang bagus harus ditindak lanjuti. Ajang ini penting untuk membantu petani, pelaku UKM karena mereka bisa terbantu soal pemasarannya," jelas HD. Sementara itu Bupati Banyuasin H.Askolani mengatakan banyak harapannya pada Pemprov Sumsel salah satunya mempercepat pelebaran jalan Km-14 hingga Betung, agar banyak investasi yang masuk Kabupaten Banyuasin. Begitu juga Ia mengaku sangat bangga Banyuasin bisa menjadi tuan rumah TTG XV 2019. "Kami apresiasi atas partisipasi kab/kota se Sumsel yang datang dalam acara ini. Melalui TTG 2019 diharapkannya semua pihak saling berkontribusi dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekaligus mensinergikan program kabupaten dengan Pemprov Sumsel," jelasnya. Pembukaan tersebut juga dihadiri, Bupati Kabupaten Banyuasin H.Askolani, Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin H.Slamet S, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin dr Sri Fitrianti Askolani serta sejumlah staf ahli, TGUPP Sumsel, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Usai membuka acara, Gubernur beserta rombongan langsung membuka Pameran TTG XV Tahun 2019. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Satpol PP Sumsel Jaring Siswa Bolos Sekolah
Palembang, sumselprov.go.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Selatan bersama Dinas Pendidikan melakukan razia terhadap siswa yang kedapatan bolos sekolah saat waktu jam pelajaran, Kamis (22/08/2019). Dalam razia ini, Satpol PP berhasil menjaring 62 siswa bolos sekolah sedang bermain game online di warung internet (warnet). Kasat Pol PP Sumsel, Aris Saputra, mengatakan razia ini sesuai dengan intruksi Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 420/01653/smk.2/Disdik.ss/2018, serta menekankan pada perda nomor 2 tahun 2017, tentang Ketemtraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat. Dari hasil razia yang dilakukan di Kawasan Sekip, Puncak Sekuning, Bukit, dan Celentang, selama 30 menit pihaknya telah menjaring 62 siswa yang bolos sekolah terdiri dari siswa SD 2 orang, SMP 15 orang dan SMK/SMA 45 orang. “Saya merasa miris sekali karena banyak sekali siswa-siswa hari ini yang kedapatan bolos sekolah. Bahkan, tadi ada dua siswa SD dan Siswi SMA yang bolos sekolah, lebih memilih bermain Game Online di warnet,” kata Aris. Setelah dilakukan razia, pihaknya langsung memanggil orang tua siswa dan pihak sekolah untuk segera didata sebelum siswa-siswa tersebut dipulangkan. “Kita panggil dulu orang tua mereka dan pihak sekolah ke sini sambil kita data. Saya sudah bicara siswa-siswa itu untuk tidak mengulangi lagi bolos sekolah karena itu sangat merugikan diri mereka sendiri dan masa depannya nanti,” ungkapnya. Pihaknya juga menghimbau kepada pengelola warnet untuk tidak menerima siswa yang masih berseragam sekolah untuk bermain. “Siswa-siswa yang bolos di warnet tadi kita sudah beri peringatan dan juga kepada pengelola warnet. Jika pengelola warnet nantinya masih mengizinkan siswa berseragam untuk bolos sekolah akan kita beri peringatan yang lebih keras lagi,” pungkasnya. TIM MC Diskominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Herman Deru : Berikan Edukasi ke Masyarakat Perangi Hoaks
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri sekaligus membuka kegiatan rapat kerja Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dan Seminar Nasional Workshop Cek Fakta di Roca Caffee and Resto, Palembang, Kamis (22/8/2019). Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan rasa ketertarikannya menghadiri kegiatan tersebut. Dia menilai, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya dalam melawan hoaks dan menuju visi Sumsel Maju Untuk Semua serta yang paling besar manfaatnya yakni menjaga keutuhan bangsa. “Saya tertarik kemarin, bahwa undangan ini saya anggap tidak kalah penting, walaupun kegiatan ini diantara dua agenda lainnya karena peran Media Siber (Media Online) sangat dominan diera sekarang ini dalam menjaga keutuhan bangsa dari aspek mendeteksi Hoaks,” ungkap Herman Deru. Lanjut dia mengatakan, dibeberapa daerah di Indonesia belakangan ini terjadi konflik dan membesar karena hoaks yang menjadi penyebabnya. Menurutnya, konflik tersebut masih bisa diredam namun jika konflik batin akan lebih sulit diredam karena hoaks bisa menjurus kepada fitnah. “Saya mengapresiasi sekaligus meminta agar kegiatan ini menjadikan edukasi bagi kita dan masyarakat yaitu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks. Namun, jangan hanya menyampaikan kulit luarnya saja melainkan bagaimana masyarakat agar bisa mengetahui mana berita hoaks mana yang berita bukan hoaks,” imbuhnya. Menurut Herman Deru dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE ) yakni Undang Undang nomor 11 tahun 2008 menyadarkan kita bahwa setiap apa yang kita sampaikan didalam berita melalui media ada pertanggungjawabannya. “Saya mengajak dalam menulis berita menggunakan hak-hak jurnalistik yang baik dan benar. Sekarang ini, semua berhak untuk mengunggah apapun ke berbagai media. Bahkan, negarapun mengatur tentang keterbukaan informasi publik tersebut,” terangnya. “Untuk itu, saya berharap seminar ini tidak hanya silaturahmi saja tetapi juga menghasilkan rekomendasi – rekomendasi ke berbagai pihak, baik kepada jurnalis sendiri maupun pemerintah tentang apa yang diinginkan masyarakat terhadap sumber berita. Kita harus menjadikan teknologi yang mengedukasi masyarakat,” ditambahkan Herman Deru. Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Sidratul Muntaha membenarkan bahwa rapat kerja tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari berita bohong atau hoaks. Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel / AD Foto : Humas Pemprov. Sumsel
Sumsel
H. Mawardi Yahya Bangga Jadikan Sumsel Sebagai Tujuan Utama Sesko TNI
Palembang, sumselprov.go.id -Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya mengapresiasi kunjungan para peserta KKDN yang menjadikan Sumsel sebagai tujuan utama. Ini adalah suatu kebanggaan bagi Provinsi Sumatera Selatan (Prov. Sumsel) karena Sumsel dinilai layak untuk dikunjungi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya saat menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg XLVI Sesko TNI TA 2019 (Penyerahan Executive Summary) di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis, (22/8/2019). Kehadiran peserta Sesko TNI sebelumnya juga sudah mengunjungi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dan gelar Dialog Tentang Potensi Ancaman di daerah bersama para peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg XLVI Sesko TNI Tahun Ajaran 2019 di Griya Agung Jl. Demang Lebar Daun Palembang, Senin, (19/8/2019). "Pasti ada nilai-nilai khusus dari Sumatera Selatan bagi rekan-rekan Sesko sehingga menjadikan Sumsel sebagai tujuan KKDN. Untuk itu kami bangga dan berterima kasih," ujar Mawardi. . H. Mawardi Yahya utarakan Pemprov Sumsel memiliki berbagai program pembangunan pada 17 kab/ kota di Sumsel, dengan berbagai Sumber Daya yang mungkin dapat digunakan untuk mendukung TNI dalam rangka mendukung peningkatan keamanan daerah di wilayah Republik Indonesia. "Pemerintah Provinsi Sumsel sedang menggencarkan pembangunan diantaranya dalam bidang pertanian, infrastruktur, dan mengalokasikan dana bantuan pembangunan bagi 17 kabupaten/kota di Sumsel," jelasnya. Sementara itu, Marsekal Pertama TNI, Firdaus Syamsudin mengatakan melalui kegiatan ini maka diperoleh informasi tentang sumber daya nasional yang dimiliki Sumsel yang dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya dan penataan pertahanan negara. Dalam acara ini dilakukan penyerahan eksekutif summary secara simbolis kepada Wakil Gubernur Sumsel dari Marsekal Pertama TNI, Firdaus Syamsudin. Turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Akhmad Najib. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Kurangi Ketergantungan Impor, Tingkatkan Penggunaan Alkes Dalam Negeri
Palembang, sumselprov.go.id -- Pilar kedua Program Indonesia sehat ditegakkan melalui penguatan pelayanan kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan dengan mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat melayani pasien dengan baik (readiness of service). Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dimana salah satu unsur penting adalah ketersediaan alat kesehatan (Alkes). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan HJ. Lesty Nurainy membuka sekaligus menberikan arahan dalam acara Workshop Peningkatan Penggunaan Alkes Dalam Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden Tahun 2019 di Hotel the Zuri Palembang, Kamis (22/08/2019). “Di Indonesia saat ini penggunaan alkes masih banyak bergantung pada produk luar negeri. Ketergantungan tersebut tentunya menjadikan alkes produksi dalam negeri kalah bersaing dan akan semakin terpuruk. Padahal jika dibandingkan dengan alkes luar negeri, alkes dalam negeri tidak kalah dalam segi kualitas, disamping itu alkes dalam negeri pun sudah sesuai standar, ungkap Lesty saat menyampaikan arahannya kepada 57 orang peserta dari Kab/kota se-Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang sama Direktur penilaian alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kementerian Kesehatan RI, DR. Wira Brata, SSi, M.Kes, MM, Apt, saat menyampaikan materinya mengatakan bahwa sebelum membeli produk Alkes dan PKRT harus memperhatikan antara lain : 1. Cek izin edar dan distributornya, 2. Harga e-katalog, 3. Perbandingan harga dengan rumah sakit lain. Wira berpesan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/kota untuk meningkatkan pengawasan terhadap PKRT, dan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kegunaan dan cara pemakaian PKRT yang benar. Dengan menggunakan Alkes dalam negeri yang terjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatannya, kita juga ikut berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dalam memajukan dan mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri serta menguatkan daya saing ekonomi baik nasional maupun global. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Dra. Lesty Nurainy Apt, Direktur Penilaian Alkes dan PKRT Kemenkes RI DR. Wira Brata, SSi, M.Kes, MM, Apt. , Kepala Seksi Alkes dan PKRT Kemkes RI drg. R. Edi Setiawan, MKM, Kepala Seksi Alat Kesehatan Terry Suciati Ningrum, ST., M.Si , Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Drs. Muhammad Rizal Apt serta Para Peserta Workshop Peningkatan Penggunaan Alkes Dalam Negeri Dalam Implemntasi Instruksi Presiden Tahun 2019. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY