Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Antisipasi Dampak Asap, Pemprov Sumsel Kembali Bagi Masker
Palembang, sumselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Prov. Sumsel membagikan sebanyak enam ribu buah masker bagi pengguna jalan raya. Kegiatan ini berlangsung di Simpang Lampu Merah Angkatan 66 Palembang, Kamis Pagi (17/10/2019). Kepala Dinas Kesehatan Prov.Sumsel diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Drs.M.Rizl, Apt mengatakan “situasi udara tidak sehat yang terus berlangsung sudah beberapa bulan ini yang dapat menimbulkan dampak kurang baik bagi kesehatan, untuk itu kami menginisiasi terus melakukan penanggulangan di bidang kesehatan. Kami berupaya melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk kabut asap dengan cara membagikan masker yang sudah kami bagikan sebanyak enam ribu buah masker,” ujarnya disela acara pembagian masker. Berbagai upaya sudah terus dilakukan seperti membagikan masker, mensosialisasikan kepada siswa sekolah terkait penanggulangan kesehatan akibat dampak kabut asap, mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media atau secara langsung agar mampu menyadari diri sendiri untuk memperbanyak minum air putih, mencuci dahulu makanan dan wadahnya sebelum dikonsumsi, menngkonsumsi sayur dan buah serta segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika terjadi infeksi saluran pernafasan atas. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Sumber Erni/Emir/Dinkes Prov.Sumsel
Sumsel
Peduli Kesehatan Masyarakat, Aliansi Mahasiwsa FKM dan PERSAKMI Sumsel Bagi-bagi Masker Gratis
Palembang, sumselprov.go.id – Kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyelimuti wilayah Kota Palembang kian hari bertambah pekat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Terutama dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat, terlebih bagi anak-anak. Peduli dengan kondisi itu, Aliansi Mahasiswa FKM Sumsel melawan asap turun ke jalan melakukan orasi mimbar bebas serta melakukan gerakan membagikan masker sebanyak seribu buah kepada para pengendara yang lewat di lampu merah simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selasa (15/10/2019). Koordinator Aksi Karan Havinas mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Aliansi Mahasiswa FKM Sumsel melawan asap terhadap kesehatan masyarakat atas kabut asap yang semakin pekat menyelimuti Kota Palembang. “Kami selaku mahasiswa akan berupaya mencegah terjadinya penyakit gangguan pernafasan akibat kabut asap ini dengan membagikan masker kepada masyarakat yang beraktifitas di luar rumah. Kami juga menghimbau pada masyarakat kota Palembang untuk mengurangi aktifitas di luar rumah dan tetap mengunakan masker serta pelindung mata saat beraktifitas di luar rumah,” ujarnya Selanjutnya Karan juga menyampaikan “Kami juga meminta kepada pihak pemerintah untuk segera menangulangi permasalahan asap sehingga masyarakat bisa beraktifitas dengan nyaman. Kami juga meminta kepada pihak Dinas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih berlangsung di kota Palembang”, pungkasnya. Dalam kesempatan ini juga Mala Risva CleY dari Dinas Kominfo Prov.Sumsel selaku pengurus PERSAKMI Sumsel mengajak para mahasiswa untuk ikut menyebarkan upaya-upaya yang telah dilakukan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru beserta jajarannya dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya karhutla. Ditambahkannya bahwa selain upaya pemadaman yang telah dilakukan baik melalui darat dan pemadaman udara dengan water bombing, TMC dan juga pembentuk Posko Karhutla, saat ini Pemerintah Prov.Sumsel juga menyediakan Rumah Singgah bagi masyakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat dampak kabut asap yang berada di SMB II Palembang dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Sumsel. Terakhir Mrs. CleY bersama rekan-rekan Aliansi Mahasiswa FKM Sumsel serta PERSAKMI Sumsel berharap musibah kabut asap ini segera berakhir. “Mudah-mudahan segera turun hujan agar kabut asap segera menghilang,” harapnya. Aliansi yang turun ke jalan berjumlah 80 orang terdiri dari beberapa kampus Seperti Universitas Kader Bangsa, Stikes Bina Husada dan Stikes Abdi Nusa. Kegiatan ini juga di dukung oleh Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia Sumsel (PERSAKMI Sumsel) serta Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel yang juga merupakan pengurus PERSAKMI Sumsel. Diketahui, hasil pengukuran ISPU yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Prov. Sumsel pada Selasa (15/10/2019) mencapai angka 272 Katagori Sangat Tidak Sehat. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
HD Diundang Paparkan Gaya Kepemimpinannya di Hadapan Puluhan Calon Pimpinan BI se Indonesia
Palembang Sumselprov.go.id - Style kepemimpinan Gubernur Sumsel H.Herman Deru yang terkenal gemar blusukan dan terjun langsung ke lapangan mengayomi rakyat rupanya menginspirasi banyak pihak. Tak terkecuali oleh Pimpinan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Yunita Resmi Sari. Atas dasar itu pula, Yunita meminta Gubernur Sumsel H.Herman Deru menjadi pembicara utama tentang kepemimpinan di hadapan 28 calon Kepala BI Perwakilan Daerah se Indonesia, dalam agenda Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Sekolah Pimpinan (SESPI) Bank Indonesia, 21 Oktober 2019 mendatang. Kegiatan ini akan digelar di Kantor BI Perwakilan Sumsel. " Kami mengharapkan ada sharing leadership bagi calon direktur-direktur ini. Karena kami lihat dari luar Bapak Herman Deru sangat berhasil merangkul 17 kab/kota yang ada dengan julukannya Bupati 25. Selama ini kami lebih banyak di belakang meja dan kami pikir cara tersebut sangat perlu ditiru para peserta karena saat ini memang sangat dibutuhkan pemimpin yang mau terjun ke lapangan," jelas Yunita saat melakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel di Ruang Tamu Gubernur, Senin (14/10) siang. Tak hanya memaparkan materi tentang kepemimpinan, dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumsel H.Herman Deru juga akan diminta memberikan paparan mengenai visi misinya melakukan peningkatan pariwisata melalui infrastruktur di Sumsel. Lebih jauh dikatakan Yunita, Sumsel menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang dikunjungi SSDN SESPI BI tersebut, sebelum mereka melanjutkan studi ke luar negeri. Adapun ke 28 peserta itu terangnya terdiri dari internal BI, OJK dan Kementerian Koordinator Perekonomian. " Untuk naik jabatan peserta ini perlu studi dalam negeri dan kali ini yang dipilih adalah Sumsel," terang Yunita. Tak hanya menjadi pembicara, dalam keswmpatan itu Yunita juga sekaligus mengundang Herman Deru untuk berpartisipasi menjadi penguji peserta SESPI BI tersebut. " Kita juga undang pak Gubernur untuk menguji mereka. Setelah mereka pulang dari luar negeri pada tanggal 24 Oktober di Jakarta. Selain ada Pak Gubernur juga ada akademisi lainnya" jelas Yunita. Terkait undangan tersebut, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku sangat terhormat dan bangga. Karena itu Iapun meminta Kepala Biro Humas dan Protokol memprioritaskan agenda tersebut. "Saya akan atur waktunya untuk sharing leadership. Kebetulan temanya sesuai dengan visi misi HDMY berkenaan dengan pariwisata dan ifrastruktur Sumsel saya tentu semangat sekali. Termasuk soal leadership itu mungkin akan banyak bicara soal personaliti saya," tutupnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS
Sumsel
PPID Desa Sebagai Wadah Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kabupaten PALI
Pali, sumselprov.go.id - Mewakili Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asisten Perekonomian dan Keuangan, Husman Gumanti, SE, MM membuka secara langsung Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Daerah bagi Pejabat PPID se- Kabupaten PALI yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten PALI di Gedung Pesos Pertamina Pendopo Kabupaten PALI, Senin (14/10/ 2019). Asisten II PALI menyambut baik adanya kegiatan ini yang sangat bermanfaat dalam mengemban amanat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di era Keterbukaan Publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008. "Silahkan para OPD khususnya Camat dan Kepala Desa di PALI untuk pelajari tentang PPID desa sebagai sarana pengelolaan dana desa yg baik" ujarnya. Kepala Dinas KominfoKabupatenPali, Asrohi S.Sos., MH dalam laporannya didampingi Sekretaris Dinas, Patisman, SE, melaporkan sebanyak 180 orang peserta akan mengikuti sosialisasi ini sampai dengan sore, dengan menghadirkakan pemateri (naras umber) dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Azim Baidillah, SH, MH Kasi Pelayanan Media Informasi Publik, Dinas Kominfo Prov. Sumsel, Azim Baidillah, SH, MH memberikan paparan tentang Daftar Informasi Publik dan Sengketa Informasi sebagai Pejabat PPID. "Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa dimungkinkan untuk segera membentuk PPID sampai di Desa dan Kelurahan" papar Azim. Jelas Azim, dengan adanya pemuktahiran Data Informasi Publik (DIP) pada masing-masing PPID Pembantu di Kabupaten PALI akan memberikan pelayanan yang baik serta kelancaran informasi pembangunan daerah “Pemutahiran Data Informasi Publik (DIP) merupakan informasi data yang akurat kepada pemohon informasi yang merupakan hak untuk tahu masyarakat”, demikian tutup narasumber setelah sesi tanya jawab berakhir dan langsung poto bersama. MC Diskominfo Prov. Sumel/AZ Foto: Dedi
Sumsel
HDMY Dulang Sukses Wujudkan 'Sumsel Maju untuk Semua'
Palembang, sumselprov.go.id -- Pasangan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur Ir H Mawardi Yahya (HDMY) telah melakukan berbagai upaya, guna mewujudkan Sumsel Maju untuk Semua. Hanya dalam satu tahun memimpin (Oktober 2018-Oktober 2019), pasangan ini telah banyak melakukan terobosan. Dan hasil terobosan-terobosan itu telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel H Nasrun Umar dalam siaran pers Jumat (11/10). Ia menyebut sejak 1 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, setidaknya pasangan HDMY telah berhasil mendulang 40 Penghargaan Tingkat Nasional meliputi, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebanyak 11 penghargaan. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 21 penghargaan. Bidang Administrasi dan Umum 5 penghargaan sedangkan Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Sumsel berhasil mendapatkan 3 penghargaan. "Ini artinya dalam sembilan hari, satu penghargaan telah didapatkan Sumsel. Ini kita harapkan menjadi pemicu kita untuk terus berkarya dalam membangun Sumsel,” tegas Sekda. Dikatakan, sekda dalam upaya mencapai target pembangunan tidak terlepasa dari pengelolaan keuangan APBD yang baik dan sehat, dimana APBD Sumsel dalam kurun waktu 7 tahun terakhir mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 senilai yakni Rp 10,5 Triliun atau meningkat Rp 1,3 Triliun dari APBD tahun 2018. Jumlah penduduk miskin September 2018 yang sebesar 1.076,40 ribu orang (12,80%). Jumlah penduduk miskin Maret 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.073,74 ribu orang (12,71%) turun sebesar 2.660 orang (12,80%). Untuk tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan tahun 2019 turun menjadi 3,99% dibanding tahun 2018 berada di angka 4,23% jauh di bawah angka Nasional,” tambahnya. Produksi Padi Sumsel Tahun 2017 sebesar 4,9 juta ton. Tahun 2018 sebesar 5,1 juta ton, peringkat 6 (enam) nasional, lanjut Sekda eberapa program terobosan yang telah dilakukan tahun 2019 antara lain Program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) dan bantuan alsintan pra dan pasca panen ke Kabupaten/kota. Lebih lanjut Sekda menambahkan, secara umum program kerja HDMY sudah direalisasikan sejumlah program kerjanya diantrnya perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi telah dilakukan. Demikian juga dibidang keagamaan, HDMY membuat terobosan mengaktifkan kembali P3N dengan melantik 3.318 Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa dan Kelurahan (P2UKD) dan UP2UKK) yang diberi honor bulanan oleh Pemprov. Sumsel. Selain itu HDMY juga telah menginisiasi Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz dengan target 2.862 desa dan 386 kelurahan di Sumsel. Untuk program pengentasan kemiskinan Pemprov. Sumsel segera akan menyalurkan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (EUP) bagi warga miskin pada bulan Oktober dan November 2019. Dengan target 2.000 kepala keluarga di 9 Kabupaten/kota. Masing masing akan mendapatkan bantuan Rp 5.500 ribu melalui Dinas Sosial,” jelas Nasrun. Nasrun juga menyebutkan, HDMY dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan memimpin Sumsel, telah melunasi warisan hutang rezim sebelumnya berupa hutang dana bagi hasil pajak kendaraan Tahun 2017 dan 2018 kepada 17 Kabupaten/kota dengan total pelunasan Rp 1, 2 Triliun,” tandasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Bentuk Keseriusan Sumsel Kendalikan dan Cegah Karhutla Akan Gelar FGD
Palembang, sumselprov.go.id -- Bentuk keseriusan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam hal pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ada di Sumatera Selatan disampaikan Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Pemprov. Sumsel Akhmad Najib ketika memimpin rapat persiapan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian dan Pencegahan Karhutla. Acara berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Prov. Sumsel, Jalan Kapten Rivai Palembang, Rabu (09/10/2019). Dalam arahannya Akhmad Najib mengatakan karhutla di Sumatera Selatan senantiasa terjadi setiap tahunnya. Karhutla terbesar terjadi pada tahun 2015, dan dalam derajat yang hampir mendekati sama meski berbeda terjadi pada tahun 2019, dimana kebakaran terjadi terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali dan lain lain. Jika kebakaran terjadi di lahan gambut dalam, maka akan kesulitan untuk mengendalikan api, meski menggunakan water boombing tetap mengalami kesulitan dalam memadamkan api, kecuali mengucurnya hujan yang sangat intensif. Berbagai faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan baik karena prilaku manusia maupun karena alam, seperti karena El Nino atau kemarau panjang dan kondisi udara kering yang dapat menyebabkan biomassa menjadi kering sehingga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sudah terpantau dari titik api yang muncul. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2019, sebagaimana yang dicatat oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan (Lapan), jumlah titik api sebanyak 1.530 yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sedangkan jumlah lahan yang terbakar seluas 2.232,78 hektar yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, yaitu; Kabupaten Ogan Ilir seluas 329,03 hektar, Penukal Abab Lematang Ilir seluas 146 hektar, OKI seluas 84,5 hektar, Banyuasin seluas 44,25hektar, Musi Rawas 14,5 hektar. Muara Enim 5 hektar, Pagar Alam 3 hektar, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan terdapat 2 hektar, Lahat 2 hektar, Lubuk Linggau 0,5 hektar dan Kabupaten Musi Banyuasin seluas 1.600 hektar. Namun, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas hutan dan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan, dalam rentang bulan Januari hingga Agustus 2019, seluas 11. 826 hektar Dalam rapat ini juga dibahas tentang maksud dan tujuan akan dilaksankan FGD Pengendalian dan Pencegahan Karhutla, kesiapan setiap OPD dan juga tentang komitmen antara pemerintah daerah yang rawan karhutla yang akan dilakukan pada saat acara berlangsung yaitu tanggal 16 Oktober 2019 bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang. FGD tersebut akan diikuti sekitar 150 peserta terdiri dari Bupati/Kapolres/Danramil/Pelaku Bisnis (OKI, Muba, Banyuasin, Mura, Muratara, Muara Enim, Pali, dan Ogan Ilir), Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Desa Gambut (OKI, Muba, Banyuasin, Mura, Muratara, Muara Enim, Pali dan Ogan Ilir), Mahasiswa Peduli Asap, Walhi Sumatera Selatan, serta Panitia dan undangan Dalam FGD nantinya akan menampilkan pembicara dari Badan Restorasi Gambut RI, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Dirjen Penegakkan Hukum KLHK. Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel dan Ketua GAPKI Sumsel Turut hadir Kepala TRGD Sumsel, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas DLHP dan Kepala Bidang, Kepala BPBD berserta para kabid, Kepala Bidang e-gov Diskominfo Prov.Sumsel, Staf Khusus Gubernur bidang Media, Sekretaris TRGD Sumsel, Biro Umum, Biro Humas Protokol dan Praktisi. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
LRT Uji Coba Perubahan Pola Operasi
Palembang, sumselprov.go.id -- Untuk meningkatkan pelayanan operasional kepada masyarakat, Light Rail Transit (LRT) Palembang melakukan uji coba perjalanan dengan waktu tempuh dari 60 menit menjadi 47 menit. Uji coba akan dilakukan pada 22-23 September. Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan, uji coba yang dilakukan untuk mempercepat waktu tempuh yang sebelumnya lintas pelayanan rute Stasiun Bandara SMB II - Stasiun DJKA Jakabaring maupun sebaliknya ditempuh dalam waktu 60 menit menjadi 47 menit. Uji coba waktu tempuh ini dipercepat menjadi 47 menit untuk rute stasiun Bandara-DJKA dan sebaliknya,” kata Aida, Minggu (22/9). Menurut dia, selama 2 hari uji coba ini, jumlah perjalanan LRT yang sebelumnya per hari 58 perjalanan menjadi 76 perjalanan. Kemudian, untuk jam operasional dari pukul 5.12 WIB sampai pukul 20.25 WIB. Dengan jadwal perjalanan terakhir dari stasiun DJKA pukul 18.43 WIB dan pukul 19.37 WIB dari stasiun Bandara. Bukan hanya itu, headway juga menjadi 18 menit dan berhenti di setiap stasiun selama 20 detik,” ujar Aida. Dirinya mengimbau, agar penumpang dapat memastikan jadwal keberangkatan dari setiap stasiunnya dan meminta dukungan dari masyarakat pengguna moda transportasi LRT serta semua pihak agar uji coba ini dapat berjalan lancar. Dia menambahkan, setelah uji coba ini dilaksanakan, pihaknya pun segera melakukan evaluasi agar perubahan pola operasi dengan mempercepat waktu tempuh perjalanan LRT dapat segera terealisasi. Karena ini merupakan komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu sistem transportasi publik yang aman dan nyaman,” tutur. MC Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Sumsel Butuh Saran Dan Masukan Aktivis Demi Kemajuan Daerah
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengungkapkan kebanggaannya bisa bertatap muka sekaligus bersilaturahmi langsung dengan aktivis-aktivis yang berada di Sumsel Ungkapan kebanggaan tersebut diutarakan oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru saat menghadiri Pembukaan Rembuk Aktivis 2019 se Sumatera Selatan Lintas Generasi dengan tema "Peran Aktivis dan Mahasiswa Dalam Perspektif Politik Kekinian" di Ballroom Hotel Beston Jalan Jenderal Sudirman No. 57 Palembang, Kamis (19/9) “Kami juga membutuhkan saran, sebab saran dan kritisi yang diberikan tentu akan menjadi semangat baru untuk kami, oleh karna itu kami akan memonitor dan menantikan rekomendasi yang diberikan kepada kami yang tercipta dari buah hasil pemikiran aktivis-aktivis yang hadir pada malam ini,”ujarnya. Herman Deru juga mengatakan bahwa peran aktivis sangatlah penting untuk memberikan masukan, saran, serta kritisi untuk pimpinan baik daerah maupun kabupaten/kota. “Aktivis adalah salah satu mitra yang berada langsung dilapangan dan mengetahui secara jelas yang terjadi. Saya berharapan usai acara ini didapatkannya saran dan Kritik-kritik yang konstruktif untuk pemerintahan dan membantu memajukan negeri ini khususnya Sumatera Selatan,”hal tersebut dikatakan Herman Deru pada saat diwawancarai. Jelas Herman Deru, Pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mau menerima masukan, nasehat serta mendengarkan suara masyarakat dan bertindak untuk kepentingan rakyatnya. "Ketika rembuk aktivis berlangsung, Kita-kita (Pemerintah Daerah) yang saat ini butuh juga masukan kritik-kritik yang diberikan bagi para aktivis tentu menjadi semangat baru dan kami juga butuh solusi masukan yang positif. Dan kami nantikan rekomendasi itu," harapnya . Walaupun, Dirinya tidak ikut secara langsung rembuk aktivis ini, namun Gubernur Herman Deru tetap memonitor dan menunggu hasil rembuk aktivis. . "Jadi dari setiap masing-masing 17 kabupaten / kota agar dapat mengahasilkan rekomendasinya yang bermakna sehingga ini menjadi angin segar bagi berjalannya roda pemerintahan,"pungkasnya. Acara ini juga dihadiri Walikota Palembang H. Harnojoyo, Sekda Kota Palembang H. Ratu Dewa. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Gubernur Sumsel Harapkan Gedung Baru Mapolres OKI Ramah Publik
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru berharap gedung baru Markas Polisi Resort (Mapolres) Ogan Komering Ilir (OKI) ramah publik. Hal ini diungkapkan Herman Deru saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mapolres OKI di Jalan Lintas Timur Kayuagung, Kamis (19/9/2019). “Selamat kepada warga masyarakat OKI yang akan segera memiliki Mapolres baru. Kantor polisi itu harus ramah publik. Jadi ruang interaksi masyarakat, ada taman, tempat bermain hingga jauh dari kesan angker,” ungkapnya. Keamanan dan ketertiban menurut H. Herman Deru menjadi modal utama pembangunan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik jika kondisi keamanan dan ketahanan negara sedang goyah. “Jadi itu kuncinya kita ini berbagi peran. TNI/Polri menjaga ketahanan dan keamanan sementara pemda mewujudkan kesejahteraan. Semuanya saling keterkaitan” tegas Deru. Selain kebutuhan pembangunan Mapolres OKI ini juga sebagai bentuk reward karena kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat OKI yang kian baik. “Saya tau di OKI ini terkenal rawan, tapi sekarang jauh berubah. Selain kebutuhan, Mapolres baru ini juga sebagai bentuk penghargaan. Terimakasih Pak Bupati yang sudah membantu kesediaan lahannya” ujar Herman Deru. Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen. Pol. Firli Bahuri mengungkap polisi modern lebih mengedepankan pencegahan. “Prestasi penegakan hukum bukan pada berapa banyak yang ditangkap, yang ditahan. Kalau itu tolak ukurnya kita gagal karena rakyat mempunyai egiliter yang sama dengan polisi” ungkap Firli yang terpilih sebagai Ketua KPK RI itu. Kapolda juga mengapresiasi capaian kinerja kesejahteraan di Kabupaten OKI. Jendral bintang dua ini juga mengutip beberapa data pembangunan kesejahteraan warga OKI seperti Indek Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran dan gini rasio. “Saya lihat capaiannya sangat baik bahkan diatas rata-rata nasional,” kata Firli. Kinerja kesejahteraan menurut Kapolda Sumsel berpengaruh pada keamanan dan ketahanan. “Kalau masyarakatnya sejahtera maka kriminalitas cendrung menurun,” ucap singkat Kapolda Sumsel. Sementara itu, Bupati OKI, H. Iskandar, SE mengatakan pembangunan Mapolres baru ini meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. “Hari ini kita menulis sejarah untuk anak cucu. Infrastruktur ini akan dikenang keesokan hari karena perannya dalam melayani masyarakat” ujar Bupati OKI. Gedung baru Mapolres OKI ini dibangun diatas lahan hibah dari Pemkab OKI seluas 2,9 Ha. Bangunan utama dibangun dengan dana bantuan dari Gubernur Sumsel senilai 12, 8 serta penambahan gedung SPKT, Sabhara dan Gedung Tahanan dan Barang Bukti dari Pemkab OKI senilai Rp 5 Milyar. “Kami target pengerjaanya sekitar 3 bulan, kami komitmen tidak hanya bangunan yang bagus kinerja kepolisian di OKI juga semakin baik” Ungkap Kapolres OKI AKBP Donny Eka Saputra. Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel / AD