Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Ingatkan Soal Asap dan Pilkada 7 Daerah ke Kapolda Baru
Palembang Sumselprov.go.id - Selain membahas pengamanan Pilkada di 7 daerah di Sumsel pada tahun 2020, Gubernur Sumsel H.Herman Deru juga mewanti-wanti agar Kapolda baru tanggap soal bencana asap Karhutla yang kerap melanda Sumsel. Hal itu diungkapkannya pada acara Kenal Pamit Kapolda Sumsel di rumah dinas Gubernur Sumsel Griya Agung, Selasa (26/11) malam. Dikatakan HD pada 2020 nanti 7 kabupaten kota di Sumsel akan menggelar pesta demokrasi serentak. Kabupaten tersebut yakni Panukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Rawas (Mura), Ogan Ilir, OKU Timur, OKU Selatan dan OKU. Terkait penyelenggaraan ini, HD berharap dapat bersinergi dengan Kapolda yang baru untuk menciptakan pesta demokrasi yang aman lancar dan kondusif. Pada kesempatan itu Ia juga mengajak Irjen Pol Priyo Widyanto sigap melakukan persiapan penanggulangan Karhutla sejak dini untuk menghadapi kemarau tahun depan. "Ada satu kebanggaan masyarakat Sumsel ini sportif tapi kritis. Dan statusnya zero konflik. Begitupun dalam berpolitik Sumsel sudah sangat dewasa. Sumsel selali damai dan sudah teruji saat Pilgub tahun lalu. Saya harap ini bisa dipertahankan. " ucapnya. Meski baru kenal, HD mengaku yakin Kapolda baru dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang maksimal bagi warga Sumsel. Terlebih Kapolda baru Irjen Pol Priyo Widyanto juga sering ditugaskan di beberapa daerah di Sumatera termasuk jambi. " Jambi itu bagian dari Sumsel. Provinsi Sumsel sangat besar melahirkan 4 provinsi lain yakni Jambi Bengkulu, Lampung dan Babel. Sumsel terdiri dari 9 batang hari dan didiami suku-suku besar dan Alhamdulillah kita guyub (kompak). Begitupun dalam politik juga sudah dewasa," ujar HD menggambarkan kondisi Sumsel. Meskipun mengaku cukup sedih dengan pergantian ini, namun Gubernur tetap bangga karena ada putra terbaik Sumsel yanh dipercaya menjadi pempinan tertinggi lembaga penting di Indonesia. Di tempat yang sama, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Priyo Widyanto mengatakan pasca dilantik menjadi Kapolda beberapa waktu lalu artinya seluruh tanggungjawab keamanan di Sumsel resmi beralih kepadanya. Priyo mengaku tahu bahwa pada 2020 akan ada Pilkada di 7 daerah. Untuk itulah Ia mengajak seluruh masyarakat Sumsel agar berdemokrasi secara dewasa berjalan dengan aman dan lancar. " Tentu kami perlu dukungan bapak Pangdam II Sriwijaya dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang aman. Saya yakin masyarakat Sumsel sudah dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Karena Sumsel sudah melalui Pilgub dan itu jadi ujicoba kedewasaan berdemokrasi," jelasnya. Dalam kesempatan itu Priyo juga meminta agar masyarakat tak sungkan memberikan saran dan kritik saat ia menjakankan tugas sebagai Kapolda Sumsel. Sehingga Ia tetap dapat melanjutkan tugas sebaik Kapolda-Kapolda sebelumnya. Sementara itu mantan Kapolda Sumsel yang saat ini menjadi Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs Firli mengatakan pergantian seperti ini adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Selama menjabat Firli mengaku tentu banyak kekurangan disana sini untuk itu Iapun meminta maaf kepada masyarakat Sumsel. "Apa yang saya capai sekarang bukan karena hasil saya sendiri. Karena tidak ada orang yang bisa sukses sendiri. Kedepan saya harap Sumsel tetap kondusif dan harmonis," jelasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS
Sumsel
High Level Meeting, TPID Sumsel Fokus 4K
Palembang, sumselprov.go.id -- Jelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Daerah (TPID) Sumatera Selatan kembali menggelar pertemuan, untuk mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi Sumatera Selatan (Sumsel) selama tahun 2019, melalui High Level Meeting bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Arista Palembang, Selasa (26/11/19), dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya dan tiga BUMD Pangan yakni, PT. Food Station Tjipinang Jaya, PT. Jatim Grha Utama, dan PT. Puspa Agro. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel, Yunita Resmi Sari menerangkan, High Level Meeting kali ini, fokus pada pengendalian inflasi yang dapat dilakukan melalui 4K, dengan upaya jangka pendek meliputi Ketersediaan Pasokan (Sidak Pasar dan Operasi Bawang Putih), Keterjangkauan Harga (Kegiatan Pasar Murah), Koordinasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dan Komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan pasokan. Pertama dalam jangka pendek ini, inflasi sumsel tetap rendah dan terkendali terutama jelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. "Jadi fokus pertama kita adalah, bagaimana mengamankan pasokan dan menjamin ketersediaan termasuk kelancaran distribusi, khususnya di dua bulan terakhir ini," ungkapnya. Untuk fokus kedua, yang menarik untuk jangka menengah dan jangka panjang, bahwa dalam kerangka 4K, yakni pertama ketersediaan pasokan sesuai arahan Wakil Gubernur, untuk menjamin ketersediaan pasokan, setiap daerah di dorong untuk swasembada. Sumatera Selatan memiliki potensi untuk menghasilkan semua komoditas yang selama ini secara hostoris menyebabkan inflasi di provinsi ini, baik itu cabai, bawang dan beberapa komiditi lain. Bank Indonesia sudah membuktikan itu, dengan cluster-cluster yang dimiliki, seperti bawang merah di Kabupaten Musi Rawas dan OKI, dimana, semua berhasil baik dengan produktifitasnya jauh lebih tinggi dari yang di jawa. "Hampir semua komoditi yang menyebabkan inflasi bisa dihasilkan di Sumsel. Kenapa kita harus tergantung dengan daerah lain," ungkapnya. Program swasembada di masing-masing daerah di Sumsel, menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi dari dalam negeri, khususnya produksi dari dalam Provinsi Sumsel itu sendiri. Meskipun memang, akunya, ada persoalan incontinuity dari produksi yang dihasilkan. Dimana, daerah yang seharusnya menjadi daerah produksi, karena tidak bisa menghasilkan, daerah tersebut berubah menjadi daerah konsumsi atau daerah yang membutuhkan suplai. "Contohnya seperti di Kabupaten Banyuasin yang menjadi daerah penghasil beras, namun belum incontinuity karena pasang surut. Jadi ketika dia tidak menghasilkan maka wilayah produksi secara otomatis berubah menjadi daerah konsumsi," terangnya. Kedua, persoalan yang masih dihadapi adalah, persoalan menjaga kualitas. Dimana, perlu dilakukan update atau memperbaiki metode dan teknologi. Karena banyak dari wilayah produksi yang kekurangan informasi, wawasan dan wacana. Makanya melalui pertemuan hari ini, Bank Indonesia masukkan usulan untuk memanfaatkan sains tekno park (STP) yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. "Harus diketahui, kita ini ada STP yang sangat bagus dan sangat luas. Saya sudah kesana dan melihat lahan yang tersedia ada 100 hektare dan dulu dibangun oleh Kemenristek kemudian dilimpahkan ke Provinsi Sumsel dan belum dimanfaatkan oleh Pemerintah setempat. Padahal, disanalah kita dapat memperbaiki kualitas produksi," ulasnya. Selama ini Bank Indonesia melakukan percobaan di cluster yang dimiliki dengan mendatangkan ahli dari jawa dan akademisi. Padahal, Sumsel memiliki sarana yang dapat menjadi fasilitas untuk mendorong hal tersebut. "Keberadaan STP ini nanti akan menjadi sarana kita untuk mendorong perbaikan kualitas produksi. Karena selama ini keberadaan STP belum sama sekali dimanfaatkan," jelasnya. Selain itu, fokus ketiga adalah terkait bagaimana daerah dapat menjaga pasokan maupun hasil produksi dan harga melalui unit usaha daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, seperti yang dilakukan DKI Jakarta dan Jawa Timur yang dihadirkan pada pertemuan hari ini. Ada dua metode, seperti DKI Jakarta karena bukan daerah produsen maka mereka mengambil dan menyerap dari daerah lain, kemudian dijual untuk mengamankan konsumsi masyarakat Jakarta. Sementara Jawa Timur, tujuan dari BUMD pangan yang didirikan adalah untuk menyerap produksi, supaya petani mendapat harga jual yang pantas, pasar yang pasti dan didistribusikan ke masyarakat, sehingga turut mendorong harga kebawah, jadinya mengendalikan inflasi. "Kami dengar Gubernur sangat konsen terhadap kemiskinan dan kesejahteraa. Artinya sangat cenderung ke tipe yang kedua. Bagaimana BUMD ini nanti dapat menyerap produk-produk petani, sehingga dapat mensejahterakan petani," tandasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyampaikan, kedepan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat selaras membuat program, supaya tingkat inflasi yang ada di daerah ini terlampau tinggi. Jika inflasi tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan visi misi Gubernur sekarang adalah mengurangi kemiskinan. "Itukah kenapa perlu ada koordinasi yang dilakukan Pemerintah disetiap daerah dalam menselaraskan apa yang menjadi program dalam menjaga inflasi daerah," ungkapnya. Terkait rencana pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pangan, mantan Bupati Ogan Ilir ini berharap apa yang akan dirumuskan pada pertemuan hari ini, dapat menjadi contoh dan bisa diterapkan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel. "Ini menjadi contoh dan kita berharap BUMD Pangan ini nanti ada disetiap daerah di Sumsel,. Karena yang lebih tau persisnya, adalah Kabupaten/Kota masing-masing," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Wagub MY Dorong Sinkronisasi Tata Ruang Daerah
Palembang, sumselprov.go.id -- Jelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Daerah (TPID) Sumatera Selatan kembali menggelar pertemuan, untuk mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi Sumatera Selatan (Sumsel) selama tahun 2019, melalui High Level Meeting bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Arista Palembang, Selasa (26/11/19), dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya dan tiga BUMD Pangan yakni, PT. Food Station Tjipinang Jaya, PT. Jatim Grha Utama, dan PT. Puspa Agro. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel, Yunita Resmi Sari menerangkan, High Level Meeting kali ini, fokus pada pengendalian inflasi yang dapat dilakukan melalui 4K, dengan upaya jangka pendek meliputi Ketersediaan Pasokan (Sidak Pasar dan Operasi Bawang Putih), Keterjangkauan Harga (Kegiatan Pasar Murah), Koordinasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dan Komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan pasokan. Pertama dalam jangka pendek ini, inflasi sumsel tetap rendah dan terkendali terutama jelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. "Jadi fokus pertama kita adalah, bagaimana mengamankan pasokan dan menjamin ketersediaan termasuk kelancaran distribusi, khususnya di dua bulan terakhir ini," ungkapnya. Untuk fokus kedua, yang menarik untuk jangka menengah dan jangka panjang, bahwa dalam kerangka 4K, yakni pertama ketersediaan pasokan sesuai arahan Wakil Gubernur, untuk menjamin ketersediaan pasokan, setiap daerah di dorong untuk swasembada. Sumatera Selatan memiliki potensi untuk menghasilkan semua komoditas yang selama ini secara hostoris menyebabkan inflasi di provinsi ini, baik itu cabai, bawang dan beberapa komiditi lain. Bank Indonesia sudah membuktikan itu, dengan cluster-cluster yang dimiliki, seperti bawang merah di Kabupaten Musi Rawas dan OKI, dimana, semua berhasil baik dengan produktifitasnya jauh lebih tinggi dari yang di jawa. "Hampir semua komoditi yang menyebabkan inflasi bisa dihasilkan di Sumsel. Kenapa kita harus tergantung dengan daerah lain," ungkapnya. Program swasembada di masing-masing daerah di Sumsel, menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi dari dalam negeri, khususnya produksi dari dalam Provinsi Sumsel itu sendiri. Meskipun memang, akunya, ada persoalan incontinuity dari produksi yang dihasilkan. Dimana, daerah yang seharusnya menjadi daerah produksi, karena tidak bisa menghasilkan, daerah tersebut berubah menjadi daerah konsumsi atau daerah yang membutuhkan suplai. "Contohnya seperti di Kabupaten Banyuasin yang menjadi daerah penghasil beras, namun belum incontinuity karena pasang surut. Jadi ketika dia tidak menghasilkan maka wilayah produksi secara otomatis berubah menjadi daerah konsumsi," terangnya. Kedua, persoalan yang masih dihadapi adalah, persoalan menjaga kualitas. Dimana, perlu dilakukan update atau memperbaiki metode dan teknologi. Karena banyak dari wilayah produksi yang kekurangan informasi, wawasan dan wacana. Makanya melalui pertemuan hari ini, Bank Indonesia masukkan usulan untuk memanfaatkan sains tekno park (STP) yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. "Harus diketahui, kita ini ada STP yang sangat bagus dan sangat luas. Saya sudah kesana dan melihat lahan yang tersedia ada 100 hektare dan dulu dibangun oleh Kemenristek kemudian dilimpahkan ke Provinsi Sumsel dan belum dimanfaatkan oleh Pemerintah setempat. Padahal, disanalah kita dapat memperbaiki kualitas produksi," ulasnya. Selama ini Bank Indonesia melakukan percobaan di cluster yang dimiliki dengan mendatangkan ahli dari jawa dan akademisi. Padahal, Sumsel memiliki sarana yang dapat menjadi fasilitas untuk mendorong hal tersebut. "Keberadaan STP ini nanti akan menjadi sarana kita untuk mendorong perbaikan kualitas produksi. Karena selama ini keberadaan STP belum sama sekali dimanfaatkan," jelasnya. Selain itu, fokus ketiga adalah terkait bagaimana daerah dapat menjaga pasokan maupun hasil produksi dan harga melalui unit usaha daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, seperti yang dilakukan DKI Jakarta dan Jawa Timur yang dihadirkan pada pertemuan hari ini. Ada dua metode, seperti DKI Jakarta karena bukan daerah produsen maka mereka mengambil dan menyerap dari daerah lain, kemudian dijual untuk mengamankan konsumsi masyarakat Jakarta. Sementara Jawa Timur, tujuan dari BUMD pangan yang didirikan adalah untuk menyerap produksi, supaya petani mendapat harga jual yang pantas, pasar yang pasti dan didistribusikan ke masyarakat, sehingga turut mendorong harga kebawah, jadinya mengendalikan inflasi. "Kami dengar Gubernur sangat konsen terhadap kemiskinan dan kesejahteraa. Artinya sangat cenderung ke tipe yang kedua. Bagaimana BUMD ini nanti dapat menyerap produk-produk petani, sehingga dapat mensejahterakan petani," tandasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyampaikan, kedepan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat selaras membuat program, supaya tingkat inflasi yang ada di daerah ini terlampau tinggi. Jika inflasi tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan visi misi Gubernur sekarang adalah mengurangi kemiskinan. "Itukah kenapa perlu ada koordinasi yang dilakukan Pemerintah disetiap daerah dalam menselaraskan apa yang menjadi program dalam menjaga inflasi daerah," ungkapnya. Terkait rencana pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pangan, mantan Bupati Ogan Ilir ini berharap apa yang akan dirumuskan pada pertemuan hari ini, dapat menjadi contoh dan bisa diterapkan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel. "Ini menjadi contoh dan kita berharap BUMD Pangan ini nanti ada disetiap daerah di Sumsel,. Karena yang lebih tau persisnya, adalah Kabupaten/Kota masing-masing," tandasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Kenal Pamit Kapolda Sumsel Dari Komjen Pol Drs Firli Bahuri Kepada Irjen Pol Drs Priyo Widyanto
Palembang, sumselprov.go.id – Sebagai iinformasi dan diketahui oleh masyarakat khusunya masyarakat Sumatera Selatan telah dilakukan acara Kenal Pamit Kapolda Provinsi Sumatera Selatan dari Komjen Pol Drs Firli Bahuri Kepada Irjen Pol Drs Priyo Widyantodi Griya Agung, Selasa Malam (26/11/2019). Kapolda baru kita, Kapolda Sumsel yang baru Pak Priyo begitu Ia biasa disapa mulai dikenalkan pada masyarakat Sumsel dalam acara Kenal Pamit Kapolda Sumsel di rumah dinas Gubernur Sumsel Griya Agung. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru. Irjen Pol Drs Priyo Widyanto MM resmi menjadi Kapolda Sumsel menggantikan Komjen Pol Drs Firli Bahuri yang kini dipercaya menjadi Kabaharkam Polri. Acara Kenal Pamit ini berlangsung penuh keakraban dan dihadiri banyak pejabat tinggi pusat maupun Sumsel. Hadir diantaranya Anggota DPR RI Hj Percha Leanpuri B.Bus, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj R.A. ANita Noeringhati SH.MM, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumsel. Serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sumsel seperti Bupati Empat Lawang H.Joncik Muhammad, Bupati OKI Iskandar, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati OKU Kuryana Aziz, Bupati Muba Dodi Reza, Bupati OKUS Popo Ali, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, dan beberapa Bupati lainnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Pemprov Sumsel Siapkan APBD Pembangunan Infrastruktur, Dibutuhkan Proaktif Kabupaten/Kota
Palembang, sumselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) siapkan APBD 2020 untuk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten dan Kota se- Sumsel guna mempermudah konektivitas dan perkembangan ekonomi. "Untuk itu, Kabupaten dan Kota perlu berkoordinasi dengan Pemprov untuk mewujudkan pembangunan di daerah. Karena Provinsi merupakan kesatuan dengan kabupaten dan kota. Namun juga dibutuhkan sikap proaktif dari kabupaten/kota untuk melakukan pembangunan," kata Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya saat menerima anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka konsultasi dan diskusi permasalahan jembatan KTM Rambutan Kec. Rambutan Kab. Ogan Ilir di Ruang Tamu Wakil Gubernur, Jumat (22/11/2019). Mawardi Yahya utarakan, dibutuhkan proaktif Kabupaten/Kota Kepada Pemprov Sumsel guna koordinasi tentang kebutuhan terkait pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Lanjutnya, Pemprov Sumsel dipimpin Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya menggencarkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. “Karena menurutnya pembangunan harus dilakukan secara merata untuk mempermudah konektivitas dan perkembangan ekonomi’’ jelasnya. Oleh sebab itu, Terkait kunjungan itu, Mawardi mengatakan pada prinsipnya Pemprov terdiri atas kabupaten kota. Sehingga Provinsi juga mempunyai tanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang ada di kabupaten/kota. . "Prinsipnya, Pemprov Sumsel siap untuk memperbaiki atau membangun jembatan KTM Rambutan yang sedang bermasalah. Namun untuk menindaklanjuti, maka kita juga perlu tahu batasan permasalahan yang ada. Maka hal ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi baik itu secara teknis maupun secara administratif," ujarnya. Dijelaskan Mawardi Yahya, bahwa pada pembangunan jembatan akan lebih baik jika melibatkan tenaga profesional yang dapat merancang jembatan agar kokoh dan berfungsi dengan aman untuk masyarakat. Selanjutnya, Ia juga menegaskan bahwa Pemprov telah menyiapkan APBD 2020 untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan secara merata di Kabupaten/Kota untuk mempermudah koneksivitas antar kab kota dengan memberikan jalan alternatif. Turut hadir Kadis Kominfo Prov Sumsel, H. Achmad Rizwan, SSTP, M.M., Kadis PUBMTR Prov. Sumsel, H. Darma Budhy, SH.,ST.,MT., & Kadis PMD Prov Sumsel, H. Yusnin., S.Sos., M.Si. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Bidik Pramuka SBH Sebagai Salah Satu Agent of Change Bidang Kesehatan
Palembang, sumselprov.go.id – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Akhmad Najib, M.Hum membuka secara resmi acara Perkemahan Bakti Daerah Saka Bakti Husada (Pertida SBH). Acara berlangsung di Bumi Perkemahan Candika KM.5 Palembang, Minggu (17/11/2019). Acara berlangsung selama empat hari mulai 17 sampai 21 November 2019. Dalam sambutan Akhmad Najib menyampaikan ,”SBH diharapkan turut meningkatkan cakupan layanan kesehatan, seperti pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi, pencegahan HIV-AIDS, TB-Paru, Malaria, serta penurunan Stunting”, ungkap Najib Sebagaimana diketahui Pramuka (Praja Muda Karana) merupakan wadah organisasi pendidikan non formal dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Pada tanggal 17 Juli 1985, Departemen Kesehatan bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, membina sekelompok generasi muda dalam bidang kesehatan melalui pembentukan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada (Saka Bakti Husada/SBH). SBH adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Salah satu kegiatan SBH adalah perkemahan bakti daerah (Pertida). Pertida SBH Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan pertemuan anggota SBH se-Sumatera Selatan dengan melakukan kegiatan yang inovatif dan rekreatif serta mengandung unsur bakti kepada masyarakat. Pertida SBH tahun ini diselenggarakan di bumi perkemahan Cadika KM.5, Palembang pada tanggal 17 November sampai 21 November 2019. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dra.Lesty Nurainy,APt,M.kes, menyampaikan bahwa,”tujuan dilaksanakan Pertida SBH untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman anggota pramuka SBH dalam ketrampilan serta pengembangan dunia kesehatan juga untuk memperkuat tali persaudaraan antar anggota SBH.” Kata Lesty Dijelaskan Lesty lebih lanjut “SBH diperuntukkan bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega atau para pemuda usia antara 16-25 tahun dengan syarat khusus. Setiap Satuan Karya memiliki beberapa krida, yang masing-masing mengkhususkan pada sub bidang ilmu tertentu”. “Ada enam krida dalam SBH yaitu Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Bina Gizi, Krida Pengendalian Penyakit, Krida Bina Obat, dan Krida Bina PHBS, sehingga diharapkan pramuka SBH dapat menjadi agent of change dalam pembangunan kesehatan. Pramuka SBH akan terus dibina dan dikembangkan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan terutama di puskesmas melalui “Pramuka Goes To Puskesmas”.pungkas Lesty. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kwartir Daerah Sumsel Amriadi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang juga Ketua Pimpinan SBH Sumsel H.Fery Fahrizal,SKM,MKM dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara, Dra.Marlinda Sari, AP. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
TP PKK Sumsel Akan Berikan Pelatihan Agar Anak YPAC Lebih Kreatif
Palembang, sumselprov.go.id - Peduli kasih terhadap anak-anak di YPAC, TP PKK Sumsel akan gelar pelatihan dan memberikan bimbingan agar anak-anak YPAC lebih kreatif Hal tersebut diutarakan oleh Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru (Feby Deru) bersama Anne Avantie beserta rombongan bersilaturahmi ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) di Gedung Yasmin YPAC Km 5 Palembang, Kamis (21/11/2019) Jelas Feby, sebagai peduli kasih kepada anak YPAC, untuk selanjutnya PKK Prov Sumsel akan bekerjasama dengan Pemprov Sumsel melalui Dinas Sosial dengan mengadakan pelatihan kepada anak-anak. "Kita harus memberikan pelatihan kepada anak-anak agar lebih mandiri, karena para orang tua tentu tidak akan selalu bisa mendampingi dan melindungi anak-anak” ujarnya. Feby berharap, selain pelatihan diharapkan juga ada bimbingan kepada orang tua agar lebih menyayangi anak-anaknya. Sementara itu, Anne Avantie juga memotivasi anak-anak yang ada di YPAC untuk tetap semangat, tidak mudah putus asa dan menyayangi orang tua. Pada kesempatan itu juga, Feby bersama Anne juga memberikan bantuan alat bantu pendengar kepada tuna rungu di YPAC. Dan juga melihat hasil karya dari anak-anak YPAC. Turut Hadir Wakil Ketua TP PKK Hj. Fauziah Mawardi Yahya, Kepala Dinas Sosial Prov. Sumsel, Dr. H. Rosidin., M.Pdi. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Disambangi Edy Santana Putra CS, Herman Deru Minta Bonus Pelabuhan Samudera
#Komisi V DPR RI Kunjungan Spesifik ke Sumsel Palembang Sumselprov.go.id - Sebanyak 18 orang rombongan dari Komisi V DPR RI, yang digawangi mantan walikota Palembang Edi Santana Putra, Mantan Wagub Sumsel Ishak Mekki, Kamis (21/11) siang melakukan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur di Sumsel. Kesempatan itupun tak disia-siakan oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru untuk menyampaikan unek-uneknya selama setahun menjabat Gubernur. " Sudah kusampeke galo, kemacetan jalan nasional Palembang-Betung, Jembatan Paiker yang putus, kelanjutan pembebasan Musi IV sampai 22 gorong-gorong yang keno tusuk tiang LRT dan nyebabke banjir di Palembang ini lah kusampeke galo ke Komisi V," ujar HD singkat. Usai pertemuan HD mengaku puas karena banyak tokoh Sumsel di Komisi V yang diyakininya dapat memperjuangkan semua keinginan dan kebutuhan warga Sumsel tersebut. "Alhamdulillah sudah terakomodir, apalagi ada pak Edi Santana Putra ada juga Pak Ishak Mekki dan pak Tamanuri yang separuh napasnya memang disini (Sumsel)," tambah HD. Selain hal-hal di atas, Pemprov Sumsel diakuinya juga minta dukungan APBN untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kementerian yang wewenangnya bersifat nasional agar diperhatikan secara khusus. "Bonusnya saya minta pelabuhan samudera. Aku minta pelabuhan ini disegerakan karena kito dak cukup duit untuk membangun ini," jelas HD Sementara itu dikatakan HD terkait pembebasan Jembatan Musi IV dan bottle neck jalan Palembang-Betung saat ini sudah ada tanda jawaban dan kejelasan. Jika tak ada aral melintang, akhir November ini tanda tangan kontrak pembangunan akan dilakukan yang terdiri dari 5 paket pengerjaan dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Menurut HD, dirinya bahagia sekali tol Palembang-Bakauheni sudah dioperasionalkan hingga memangkas waktu sampai 4,5 jam saja. Namun di sisi lain Ia juga mengkhawatirkan adanya penumpukan kendaraan yang datang dr Lamoung ke arah Jambi, Padang, Riau, Medan dan Aceh di ruas jalan Palembang Betung. " Makanya kita minta betul Komisi V agar memberikan atensi pada kementerian terkait untuk penyelesaian masalah ini karena bisa menghambat perekonomian," tegasnya. Selain beberapa poin di atas, pada pertemuan tersebut HD juga mempertanyakan kejelasan sejumlah proyek straregis nasional seperti berlarutnya rencana oembangunan fly over di Sekip Ujung du Simpang Angkatan 66, serta under pass di Simpang Charitas. " Bukan hanya Musi IV saja, rencana pembabgunan fly over di Sekip dan underpass juga sangat kami butuhkan. Karena kondisi Palembang ini sudah sangat macet karena pertembahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada," jelasnya. Belum lagi crowded nya aktivitas truk dan bongkar muat pelabuhan BoomBaru yang berada persis di tengah kota. Diakui HD pemerintah cukup kesulitan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mobil berat yang melintas di dalam kota. Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Hj Nurhayati mengatakan kedatangan rombongan Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sumsel beserta jajaran kali ini adalah dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Sumsel. " Sebagaimana kita ketahui infrastruktur adalah sbagai sarana n prasaranan mendukung perkembangan perekonomian. Makanya dalam kunjungan kali ini kita meninjau Jalan tol smpai gerbang tol Kayu Agung. Sempat juga ke Musi IV dan Sungai Bendung," jelasnya. Menurut Nurhayati inti kedatangan mereka ini adalah memastikan bahwa pembangunan Jalan Tol benar-benar berguna untuk masyarakat di sekitar tol. " Mendengar laporan ini kami akan meminta kalau mau bangun jalan harus berkoordinasi dengan Provinsi, pemkab atau kota. Terutama exit tol ajak Pemkab terlibat karena mereka yang tahu daerah yang bagus untuk pengembangan-pengembangan ekonomi baru. Jangan sampai jalan tol dengan fasilitas mewah tapi tidak ada manfaat utk masyarakat," jelasnya. Terpenting lagi kata Nurhayati program itu juga biat sesuai dengan arahan Presiden yakni harus deliver dan jelas outcomenya. Selain Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati, dalam kunjungan tersebut tampak hadir juga sejumlah anggota lainnya, seperti Hanna Gayatri SH, Ir Edy Santana Putra, Ishak Mekki, Ir H.Sigit Sosiantomo, Hj Novita Wijayanti SE.MM, Bob Andika Mamana dan Tamanuri dan belasan anggota lainnya. Tampak hadir juga mitra Komisi V DPR RI dari Kemwnteria PUPR, Kementerian Perhubungan, Waskita Karya, Angkasa Pura, BMKG serta Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad sert Wakil Bupati OKI HM Djakfar Shoddiq. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS
Sumsel
Tim Lapor! Sumsel Berikan Bimtek OPD se-Kabupaten OKI
Kayuagung, sumselprov.go.id-Tim LAPOR! Sumsel melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi LAPOR! dan E-Goverment bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kegiatan ini dibuka Asisten Pemerintahan dan Umum, Kab. OKI, H. Azhar, SE, M.Si di Gedung PKK Pemkab. OKI, Kamis (21/11/2019).Hadir langsung Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel diwakili Kasi Pelayanan Media Informasi Publik, Azim Baidillah, SH, MH sebagai narasumber yang memaparkan tentang aplikasi LAPOR! dan Kepala Bappeda Banyuasin, Erwin Ibrahim, ST, M.Si yang menyampaikan materi tentang E-Goverment. Hadir juga Kadis Kominfo Kab. OKI, Dwi M. Zulkarnain, SH, M.Si.Sebanyak 150 orang peserta mengikuti kegiatan bimtek ini, terdiri dari perwakilan OPD se Kab. OKI dan ditambah mahasiswa KKN di Pemkab. OKI"Yang ikut bimtek dalam kesempatan ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten OKI ditambah mahasiswa yang lagi KKN berjumlah lebih kurang 150 peserta" ungkap Kadis Kominfo OKI, Dwi M. Zulkarnain.Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kab. OKI, H. Azhar, dalam kesempatan ini memberikan semangat kepada peserta agar dapat mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh."Diera digitalisasi dan revolusi industri 4.0 jangan sampai OPD di Kabupaten OKI belum mengerti tentang penggunaan e-katalog dan layanan pengaduan LAPOR! tersebut. Untuk itu bimtek ini diadakan," ujar Azhar.Dalam kesempatan itu pemateri pertama, Erwin Ibrahim memaparkan tentang e-goverment yang saat ini menganut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2018. Sedangkan narasumber dari Dinas Kominfo Sumsel menampilkan pemateri Kasi Pelayanan Media Informasi Publik, Azim Baidillah tentang gambaran umum LAPOR! SP4N di Prov. Sumsel dan Desi Hardianti tentang Teknis Aplikasi LAPOR! berbasis elektronik.Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel / AZ / AD