Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Karena Anak Adalah Masa Depan Palembang Harus Punya RTHA
Jogyakarta, sumselprov.go.id -- Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru bersama Wakil Ketua 1 TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya melakukan study banding sekaligus menyerap ilmu dengan melakukan kunjungan ke Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Brontokusuman Berlian, Yogyakarta, Rabu (27/11). Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru mengatakan hingga saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota terkait dengan perlindungan anak. Namun pihaknya tetap berupaya menimba ilmu dengan study banding kesejumlah lembaga dan komunitas peduli anak. "Ini menarik sekali. Banyak hal yang kita petik dan pelajari dari PATBM Brontokusuman. Kelurahan ini benar-benar ramah anak. Kita sudah lakukan sosialisasi ke kabupaten/kota melalui Pokja 1 PKK, dan sebagian besar punya ruang ramah anak," tutur Feby. Dilanjutkan Ibu empat putri itu, dirinya juga segera menggagas dan mengkonsep agar Palembang memiliki RTHRA seperti yang ada di Yogyakarta "Kita juga wujudkan RTHRA ini meski lokasinya belum kita tentukan. Namun pasti kita lakukan. Karena anak adalah masa depan kita, mereka membutuhkan ruang gerak untuk beraktivitas," tandasnya. Sementara itu Aminah Kepala Bidang P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Sumsel mengatakan, pada 2020 mendatang PPA Sumsel tetap fokus pada pendampingan terhadap korban kekerasan anak. "Kita selalu memberikan pendampingan juga sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Masyarakat harus terus diedukasi dan dukungan semua pihak kita sangat harapkan," tegas Aminah. Dilain pihak Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas PPA Sumsel, Musharminah mengatakan pencegahan kekerasan terhadap anak bisa secara optimal dilakukan jika masyarakat mempunyai kesadaran. "Seringkali dijumpai terjadinya kekerasan terhadap anak akibat masyarakat di lingkungan terdekat cenderung abai. Sudah kita lakukan upaya-upaya agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian, yang pada akhirnya dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap anak" ujarnya. Ketika berkunjung di PATBM Brontokusuman Berlian ini, Feby Deru bersama Fauziah Mawardi Yahya menyimak penjelasan dan paparan Aris Badarudin Toha, Ketua Seksi PATBM Brontokusuman Berlian, divisi bidang pembinaan karakter anak. Dalam paparannya di hadapan Ketua TP PKK Sumsel, Aris menjelaskan latar belakang terbentuknya PATBM Brontokusuman yang merupakan sebuah gerakan dari masyarakat yang berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Sejumlah program kerja seperti perlindungan dan pelayanan terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, medis, hukum dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan terus diberikan. "PATBM Brontokusuman memberikan layanan konseling/pengaduan pada Senin dan Kamis, mulai pukul 08:00 -12: 00 wib. PATBM dapat berjalan secara maksimal selain keterlibatan dari pihak terkait dan pemangku kebijakan, juga terpenting adalah kesadaran dari masyarakat sekitar untuk peduli terhadap kekerasan anak," papar Aris. Dijelaskan, pencegahan kekerasan terhadap anak pun dapat dilakukan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak (RTHRA). "Adanya RTRHA memberikan keleluasaan bagi anak untuk bergaul dan bersosialisasi terhadap anak seusianya, sehingga mencegah dan meminimalisir anak mengalami kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungannya sendiri," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Program Rumah Tahfidz Digagas HD 'Jempolan'
Palembang, sumselprov.go.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya membangun, bukan saja sarana fisik melainkan juga pembangunan mental spiritual melalui bidang keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, beriman dan bertakwa serta berahlak mulia. Salahsatunya melalui program Rumah Tahfidz dipenjuru Bumi Sriwijaya. Guna mempercepat terealisasinya program tersebut Gubernur H. Herman Deru mengkukuhkan Pengurus Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz se Sumsel sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pendataan Rumah Tahfidz Kab/Kota dan mengukuhkan Pengurus Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz Sumatera Selatan, periode 2019-2023 di Ballroom Hotel Alts, Rabu (27/11) malam. Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, ketika Program Rumah Tahfidz di dengungkan antusias masyarakat umat muslim di Sumsel sungguh luar biasa dalam menyambut program tersebut. "Ketika Rumah Tahfidz ini saya dengungkan setiap penjuru Sumatera Selatah. Masyarakat, umat muslim menyambutnya sungguh luar biasa. Harapan saya setalah ini resmi dikukuhkan, semuanya dapat berjalan untuk menumbuh kembangkan rumah tahfidz di penjuru Sumsel. Dimana selaras dengan program HDMY untuk mendirikan satu desa satu rumah tahfidz," tegasnya. Sebagai Bapak Rumah Tahfidz, Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dimana Sumsel adalah Provinsi pertama di Indonesia yang punya lembaga pengurus Rumah Tahfidz yang dikoordinir secara terstruktur dengan baik. "Semoga apa yang kita inginkan akan dapat terealisasi dan cita-cita kita menjadikan Sumsel yang religius sehingga mampu menghasilkan generasi muda yang mampu membaca dan menjadi penghapal serta cinta Al-Quran," tegasnya. Sementara Plt. Kepala Biro (Karo) Kesra Setda Provinsi Sumsel M. Iqbal Alisyabhana dalam laporannya mengatakan, rapat Koordinasi Dalam Rangka Pendataan Registrasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se Sumsel merupakan ide murni dari Gubernur yang dituangkan dalam arah kebijakan RPJMD Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfizd di seluruh pelosok Sumsel. Rakor ini lanjut dia akan dimulai dari tanggal 27-29 November 2019, bertempat di hotel ALTZ dengan Tema "Melalui Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz Kita Tingkatkan Genesi Muda Sumatera Selatan yang dan Mampu Menghafal, Memahami Mengamalkan Al Quran". Rakor ini ibuh Iqbal, dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan pendataan ulang Penyelengaraan kegiatan Tahfiz Al Quran yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, baik yang sudah teregistrasi maupun yang belum teregistrasi. "Data ini nantinya akan menjadi bahan kajian Kebijakan Pemerintah Pemprov Sumsel dalam menentukan langkah-langkah Strategis Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz kedepannya," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Gubernur Sumsel Kucurkan Rp. 84 M untuk Infrastruktur Kota Palembang
Palembang, sumselprov.go.id-Selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya telah banyak capaian yang telah dihasilkan, termasuk dalam peningkatan/perbaikan infrastruktur di kabupaten/kota se-Sumsel salah satunya di Kota Palembang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumsel. Gubernur Sumsel H. Herman Deru melalui Kepala Dinas PU BMTR Provinsi Sumsel, Dharma Budi di Palembang, Kamis (28/11/2019) mengatakan, per akhir November 2019, ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi di Sumsel sudah rampung perbaikannya sekitar 80 persen dan sisanya akan dituntaskan dalam waktu dekat. Sementara itu peningkatan dan perbaikan jalan khusus untuk wilayah Kota Palembang telah dilakukan hampir disemua ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan, melalui dana Bantuan Gubernur (Bangub) Tahun 2019. Berdasarkan data dari Dinas PU BMTR Provinsi Sumsel, pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Sumsel menyalurkan dana bantuan Gubernur Sumsel untuk peningkatan maupun perbaikan infrastruktur Kota Palembang sebesar Rp. 84.021.406.840, diantaranya infrastruktur jalan, jembatan dan pembuatan saluran air tertutup yang tersebar di Kota Palembang. Sejumlah warga Kota Palembang memberikan apresiasi pada Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang telah memperbaiki kerusakan sejumlah ruas jalan dalam Kota Palembang. Sebab selama ini sejumlah jalan tersebut nyaris tidak diperhatikan pemerintah yang berujung pada tersendatnya mobilitas angkutan barang dan penumpang. “Terimokasih nian untuk Pak Gubernur Herman Deru. Semenjak diperbaiki segalonyo lancar dan dak ado lagi kecelakaan,” ujar Agus salah satu warga yang bermukim di sekitar jalan Musyawarah Palembang. Hal senada juga diungkapkan Romli warga lainnya yang bermukim di kawasan Kalidoni. Menurut dia program perbaikan jalan yang dilakukan Gubernur H. Herman Deru memang sudah lama dinantikan masyarakat, sebab selama ini warga selalu dihadapkan dengan kondisi yang rusak terlebih saat musim pengujan lalulintas warga menjadi tersendat. “Semenjak dibagusi oleh pak Gubernur, nganter jemput anak sekolah dak susah lagi. Hargo diwarung jugo stabil dan mahal,” ujarnya. Berikut ini rincian bantuan Gubernur Sumsel untuk peningkatan/perbaikan infrastruktur di Kota Palembang : 1. Peningkatan TPA Jl. Sukawinatan Kec. Sukarami, Rp.8.761.221.840,- 2. Pemeliharaan Jl. Musyawarah Kec. Gandus, Rp. 15.706.124.000,- 3. Peningkatan Jl. Sako Baru Kec. Sako, Rp. 5.900.000.000,- 4. Peningkatan Jl. Soak Simpur Kec. Sukarami, Rp. 7.377.363.000,- 5.Pemeliharaan Jl. Komplek Pakri Kec. IT. II, Rp. 5.159.982.000,- 6. Peningkatan Jl. Tl. Jambe Kec. Sukarami Rp. 6.303.836.000.- 7.Peningkatan Jl. Baru menuju Jl. Sido Ing Kenayan, Rp. 2.531.585.000,- 8. Peningkatan Jl. Syakiyakirti Kec. Gandus, Rp. 3.252.822.000,- 9. Peningkatan Jl. Brigjend Hasan Kasim Kec.Kalidoni (lanjutan), Rp. 5.926.319.000, - 10. Peningkatan Jl. Talang Kepuh Kec. Gandus, Rp. 5.876.499.000,- 11. Pembuatan Saluran Air Tertutup Jl. Musyawarah menuju Sungai Kedukan Kec. Gandus Rp. 4.011.741.000,- 12. Pembuatan Saluran Air Tertutup Jl. A. Rozak ke Sei. Deras Kec. Kalidoni , Rp. 9.758.890.000,- 13. Pembangunan Jembatan Rt. 042 Kel. 20 Ilir 02, Kec. Kemuning, Rp. 3.455.024.000,- Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel / AD
Sumsel
Sekda Nasrun Umar Hadiri Musda ASTTI
Palembang, sumselprov.go.id -- Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Sumatera Selatan (Sumsel) mempunyai peran besar dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumsel. hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar saat hadir dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) III ASTTI Sumsel yang berlangsung di Fave Hotel Palembang, Rabu (27/11). Selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Sumsel, Nasrun Umar juga mengharapkan Musda ASTTI mendapatkan rekomendasi signifikan pada pembangunan Provinsi Susmel. "Saya harap dari hasil rekomendasi Musda akan ada keluaran yang bisa dijadikan suatu modal baik itu modal Sumber Daya Manusia (SDM) ahli, tenaga yang profesional maupun strategi arah kebijakan pembangunan Sumsel," katanya. Menurut Nasrun melalui pemikiran para tenaga teknik nanti akan keluar ide-ide yang brilian bagi kemajuan Sumsel kedepan. Tenaga Teknik bersertifikat lanjut dia akan diperoleh melalui tahapan- tahapan skema proses pemberian sertifikat. Oleh karena itu, dia menghimbau pada saat mengeluarkan sertifikat harus benar-benar orang pilihan yang bertanggung jawab terhadap kewajiban profesi. "Saya berharap ASTTI ketika mengeluarkan sertifikat secara transparan," imbuhnya. Terlebih lagi dia berharap kepada ASTTI sebagai mitra Pemerintah untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah kedepan. Sementara itu, Laporan Ketua Panitia Musda III, Junaidi mengatakan Musda ASTTI diikuti sebanyak 100 peserta dari anggota DPD ASTTI dan para elemen pelaku usaha kontruksi. "Bertujuan menetapkan pengurus DPD ASTTI 2019- 2024 serta menyusun program kerja yang akan datang," pungkasnya. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Lestarikan Bumi Dengan Menanam Pohon
Palembang, sumselprov.go.id – Mari kita lestarikan bumi yang kita cintai ini dengan menanam pohon. Pohon akan selalu menjadi sumber inspirasi bagi alam dan semua makhluk. Ayo peduli lingkungan dengan menanam pohon. Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) diperingati setiap tanggal 28 November. Peringatan ini berdasarkan pada keputusan presiden RI Nomor 24 Tahun 2008. Keputusan Presiden itu menyetakan, tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan bulan Desember sebagai bulan Menanam Nasional. Pencanangannya telah dilakukan oleh Presiden di Pusat Penelitian Limnologi, Cibinong Science Center, LIPI, Jalan Raya Bogor KM 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 November 2008. Dalam amanatnya itu Presiden juga meminta kepada masyarakat agar menanam minimal satu pohon per orang atau yang hari ini dikenal dengan One Man One Tree (OMOT). Kebijakan presiden ini lahir dari dampak Aksi Penanaman Serentak dan Gerakan Perempuan Tanam Pohon pada tahun 2007 yang menghasilkan banyak pohon tertanam. Gerakan Aksi Penanaman Serentak misalnya, pada tahun 2007 menargetkan 79 ribu batang yang akan ditanam, tapi hasilnya malah lebih dari itu, yaitu sekitar 86 ribu batang. Begitu pula dengan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon yang merencanakan 10 ribu batang dan yang tertanam sekitar 14 ribu batang. Maka pada tahun 2008 presiden mengamanatkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa sesuai dengan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2009 harus tertanam 230 juta batang pohon yang dimulai 1 Februari 2009 sampai dengan akhir Desember 2009. Penanaman pohon serentak merupakan upaya memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilaksanakan dengan merehabilitasi kembali hutan rusak dan lahan kritis. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan baik secara keproyekan maupun gerakan menanam secara massal oleh masyarakat luas merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan. Selamat Hari Menanam Pohon Indonesia!! MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Program Rumah Tahfidz Dapat Apresiasi Warga Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya membangun, bukan saja sarana fisik melainkan juga pembangunan mental spiritual melalui bidang keagamaan untuk mewujudkan masyarakat yang religius, beriman dan bertakwa serta berahlak mulia. Salahsatunya melalui program Rumah Tahfidz dipenjuru Bumi Sriwijaya. Guna mempercepat terealisasinya program tersebut Gubernur H. Herman Deru mengukuhkan Pengurus Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz se Sumsel sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pendataan Rumah Tahfidz Kab/Kota dan mengukuhkan Pengurus Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz Sumatera Selatan, periode 2019-2023 di Ballroom Hotel Alts, Rabu (27/11/2019) malam. Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, ketika Program Rumah Tahfidz di dengungkan antusias masyarakat umat muslim di Sumsel sungguh luar biasa dalam menyambut program tersebut. "Ketika Rumah Tahfidz ini saya dengungkan setiap penjuru Sumatera Selatah. Masyarakat, umat muslim menyambutnya sungguh luar biasa. Harapan saya setalah ini resmi dikukuhkan, semuanya dapat berjalan untuk menumbuh kembangkan rumah tahfidz di penjuru Sumsel. Dimana selaras dengan program HDMY untuk mendirikan satu desa satu rumah tahfidz," tegasnya. Sebagai Bapak Rumah Tahfidz, Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Lembaga Pembinaan Rumah Tahfidz baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dimana Sumsel adalah Provinsi pertama di Indonesia yang punya lembaga pengurus Rumah Tahfidz yang dikoordinir secara terstruktur dengan baik. "Semoga apa yang kita inginkan akan dapat terealisasi dan cita-cita kita menjadikan Sumsel yang religius sehingga mampu menghasilkan generasi muda yang mampu membaca dan menjadi penghapal serta cinta Al-Quran," tegasnya. Sementara Plt. Kepala Biro (Karo) Kesra Setda Provinsi Sumsel M. Iqbal Alisyabhana dalam laporannya mengatakan, rapat Koordinasi Dalam Rangka Pendataan Registrasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se Sumsel merupakan ide murni dari Gubernur yang dituangkan dalam arah kebijakan RPJMD Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfizd di seluruh pelosok Sumsel. Rakor ini lanjut dia akan dimulai dari tanggal 27-29 November 2019, bertempat di hotel ALTZ dengan Tema "Melalui Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz Kita Tingkatkan Genesi Muda Sumatera Selatan yang dan Mampu Menghafal, Memahami Mengamalkan Al Quran". Rakor ini ibuh Iqbal, dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan pendataan ulang Penyelengaraan kegiatan Tahfiz Al Quran yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, baik yang sudah teregistrasi maupun yang belum teregistrasi. "Data ini nantinya akan menjadi bahan kajian Kebijakan Pemerintah Pemprov Sumsel dalam menentukan langkah-langkah Strategis Program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz kedepannya," pungkasnya. Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel / AD
Sumsel
Feby Deru Gagas RTHRA di Sumsel
Yogyakarta Sumselprov.go.id - Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru. Bersama Wakil Ketua 1 TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya melakukan study banding sekaligus menyerap ilmu dengan melakukan kunjungan ke Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Brontokusuman Berlian, Yogyakarta, Rabu (27/11). Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru mengatakan hingga saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota terkait dengan perlindungan anak. Namun pihaknya tetap berupaya menimba ilmu dengan study banding kesejumlah lembaga dan komunitas peduli anak. "Ini menarik sekali. Banyak hal yang kita petik dan pelajari dari PATBM Brontokusuman. Kelurahan ini benar-benar ramah anak. Kita sudah lakukan sosialisasi ke kabupaten/kota melalui Pokja 1 PKK, dan sebagian besar punya ruang ramah anak" tutur Feby. Dilanjutkan Ibu empat putri itu, dirinya juga segera menggagas dan mengkonsep agar Palembang memiliki RTHRA seperti yang ada di Yogyakarta "Kita juga wujudkan RTHRA ini meski lokasinya belum kita tentukan. Namun pasti kita lakukan. Karena anak adalah masa depan kita, mereka membutuhkan ruang gerak untuk beraktivitas", tandasnya. Sementara itu Aminah Kepala Bidang P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Sumsel mengatakan, pada 2020 mendatang PPA Sumsel tetap fokus pada pendampingan terhadap korban kekerasan anak. "Kita selalu memberikan pendampingan juga sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Masyarakat harus terus diedukasi dan dukungan semua pihak kita sangat harapkan," tegas Aminah. Dilain pihak Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas PPA Sumsel, Musharminah mengatakan pencegahan kekerasan terhadap anak bisa secara optimal dilakukan jika masyarakat mempunyai kesadaran. "Seringkali dijumpai terjadinya kekerasan terhadap anak akibat masyarakat di lingkungan terdekat cenderung abai. Sudah kita lakukan upaya-upaya agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian, yang pada akhirnya dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap anak" ujarnya. Ketika berkunjung di PATBM Brontokusuman Berlian ini, Feby Deru bersama Fauziah Mawardi Yahya menyimak penjelasan dan paparan Aris Badarudin Toha, Ketua Seksi PATBM Brontokusuman Berlian, divisi bidang pembinaan karakter anak. Dalam paparannya di hadapan Ketua TP PKK Sumsel, Aris menjelaskan latar belakang terbentuknya PATBM Brontokusuman yang merupakan sebuah gerakan dari masyarakat yang berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Sejumlah program kerja seperti perlindungan dan pelayanan terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, medis, hukum dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan terus diberikan. " PATBM Brontokusuman memberikan layanan konseling/pengaduan pada Senin dan Kamis, mulai pukul 08:00 -12: 00 wib. PATBM dapat berjalan secara maksimal selain keterlibatan dari pihak terkait dan pemangku kebijakan, juga terpenting adalah kesadaran dari masyarakat sekitar untuk peduli terhadap kekerasan anak," papar Aris. Dijelaskan, pencegahan kekerasan terhadap anak pun dapat dilakukan dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak (RTHRA). "Adanya RTRHA memberikan keleluasaan bagi anak untuk bergaul dan bersosialisasi terhadap anak seusianya, sehingga mencegah dan meminimalisir anak mengalami kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungannya sendiri," pungkasnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS/HP
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Rapat Terkait Pengelolaan Participating Interest
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya katakan, Participating Interest (PI) adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja. Hal tersebut diutarakan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya pada saat Memimpin Rapat Pengelolaan Participating Interest (PI) di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Rabu (27/11/2019). “Ada aturan tentang PI tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur tentang ketentuan penawaran PI” ujar Wagub Jelasnya, Permen ESDM tersebut mengatur tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Pemerintah Daerah akan mendapatkan pembagian saham sebanyak 10%. “Ada kemudahan bagi daerah penghasil migas untuk mendapatkan PI 10% karena investasi 10% partisipasi daerah tersebut dapat ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)” tambahnya. Lanjutnya Diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 ini, merupakan langkah maju bagi pelaksanaan PI. “Artinya Daerah dapat ikut perpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan migas, termasuk dalam transparansi, tata kelola, dan pengawasan kinerja industri migas di wilayahnya.”pungkasnya Turut hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Yohanes H Toruan dan karo perekonomian H. Afrian Joni., SE, M.M. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
.jpg)
Sumsel
Herman Deru Minta Presidium Kabupaten Besemah Temui Bupati Lahat dan Wako Pagaralam
PALEMBANG Sumselprov.go.id- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengakomodir rencana Presidium Kabupaten Basemah untuk menyalurkan aspirasi dan mengkaji lebih lanjut penggabungan Kota Pagaralam dan beberapa kecamatan di Kabupaten Lahat untuk menjadi Kabupaten Basemah. Untui itu Herman Deru Minta Presidium Kabupaten Besemah Temui Bupati Lahat dan Wako Pagaralam, demikian disampaikannya saat menerima Presidium pembentukan Kabupaten Basemah, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (27/11). Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, munculnya daerah otonomi baru (DOB) akan mampu mengisi wilayah yang sangat luas tersebut, terlebih baik pemekaran maupun penggabungan daerah dapat dilakukan pemerintah melalui kementerian dalam negeri dan bisa juga melalui Dewan Perwakilan Rakyat. “Pemprov menjadi kanal jika aspirasi benar, aspirasi legal, aspeknya terpenuhi tentu kenapa tidak. Butuh konsolidasi di kepanitiaan sendiri, Saran saya alangkah baiknya panitia ini audiensi ke dua lembaga untuk menanyakan syarat terlebih dahulu, Saya menganjurkan yang syarat nya ringan, karena secara irisan teritorialnya sudah layak,” katanya. Sementara Ketua Umum Presidium Kabupaten Basemah H. Asfan Fikri Sanaf mengatakan, Saat ini sudah terbentuk presidium persiapan pembentukan kabupaten Basemah, dimana telah dilaporkan hasil kerja presedium kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru, kedepan tinggal memperjuangkan terbentuknya kabupaten Basemah yang merupakan penggabungan antara Kota Pagaralam dengan beberapa kecamatan di luar kota pagaralam “Sekarang kita mau kembalikan ke dalam topografi , Jadi ini perjuangan panjang, kita sudah ketemu Gubernur dan ketemu dengan DPRRI, ketemu dengan Depdagri, ketemu dengan Bupati Lahat, kemudian Walikota Pagaralam untuk menyalurkan aspirasi. Kita mempunyai dua opsi yang pemekaran untuk kabupaten baru, ada juga opsi penggabungan, penggabungan itu adalah kabupaten lahat, kota pgaralam digabung dengan beberapa kecamatan disekitar pagaralam,” ungkapnya. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel yang telah merestui dan memberikan dukungan penuh, untuk mengkaji lebih lanjut penggabungan dua daerah menjadi satu kabupaten. “Dua opsi aspirasi masyarakat ada opsi pemekaran dan penggabungan, harapan kita proses tadi Gubernur merestui upaya dari presidium untuk melanjutkan pengkajian apakah pemekaran atau penggabungan,” katanya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS