Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Lindungi Anak Dari Ancaman Kejahatan, Pemprov Sumsel Gelar Seni Bela Diri
Palembang, sumselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov. Sumsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sumsel bersama instansi terkait menggelar Coaching Clinic Self Defense for Beginners bersama Forum Anak dan Taekwondo Indonesia Sabuk Hitam (TISH) "Kegiatan ini baik untuk diikuti anak-anak. Maka saya minta kalau kegiatan ini tidak terhenti disini saja tapi adakan juga di seluruh sekolah dan dilakukan sosialisasi juga. Dengan adanya kegiatan, setidaknya para siswa memiliki bekal teknik dasar untuk pertahanan diri", ujar Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru (Feby) saat menghadiri kegiatan Coaching Clinic Self Defense di Objek Wisata Bukit Siguntang, Sabtu (07/12/2019). Feby mengapresiasi dan sangat menyambut baik kegiatan ini sebagai kegiatan positif dan juga bermanfaat. Menurutnya, ancaman kejahatan dan kekerasan saat ini memang sangat rawan terjadi, terutama pada anak-anak. Setidaknya di setiap kabupaten/kota ada 2 kejadian kekerasan terhadap anak, namun hal ini diketahui karena adanya laporan ke Dinas PPPA, namun mungkin saja masih ada yang tidak melapor. "Yang kita ketahui ini karena ada yang melaporkan kejadian tersebut ke Dinas PPPA. Tapi ada kemungkinan kejaahatan lainnya yang tidak dilaporkan. Maka perlu dilakukan sosialisasi dan juga coaching self defense secara merata ke sekolah-sekolah " jelasnya. Coaching Clinic Self Defense fo Beginners merupakan klinik pembelajaran seni bela diri untuk para pemula dalam rangka untuk melindungi diri dari ancaman atau bahaya yang mungkin ditemui. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan yang mungkin terjadi tanpa bisa diprediksi terutama bagi anak-anak. Turut hadir Asisten III Administrasi dan Umum Prof Edwar Juliartha, dan Wakil Ketua TP PKK Prov Sumsel, Hj. Fauziah Mawardi Yahya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
TP PKK Sumsel Promosikan Desa Wisata Dan Produk Unggulan
Banyuasin, sumselprov.go.id - TP PKK Sumsel kunjungi Desa Wisata Sungsang dalam rangka untuk mempromosikan pariwisata yang ada di desa tersebut yang memiliki produk unggulan dalam sektor perikanan “Sektor perikanan dan hasilnya seperti berbagai jenis ikan, udang, dan produk turunannya seperti terasi,rusip, petis, dan pempek udang dapat menjadi daya tarik dan pemicu untuk lebih mengenalkan desa wisata Sungsang kepada masyarakat", kata Wakil Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Fauziah Mawardi Yahya saat berkunjung ke desa wisata Sungsang, Kecamatan Banyuasin II kabupaten Banyuasin.Jumat (6/12/2019). Pada Kunjungan tersebut, Wakil Ketua TP PKK Sumsel, Fauziah Mawardi Yahya beserta rombongan PKK Prov Sumsel mengunjungi sekaligus berbelanja di Desa wisata Sungsang Fauziah utarakan, TP PKK berupaya meningkatkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di desa wisata Sungsang melalui sektor perikanan yang menjadi unggulan desa wisata Sungsang. Menurutnya hal ini tentu dapat menjadi daya tarik dan pemicu untuk lebih mengenalkan desa wisata Sungsang kepada masyarakat. “Sektor perikanan unggulan desa wisata Sungsang, juga sejalan dengan program PKK Gemarikan. (Gerakan Masyarakat Makan Ikan) PKK Sumsel melalui Pokja (kelompok kerja) 3 giat mengkampanyekan Gemarikan kepada masyarakat luas” ujarnya. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Tingkatkan Kreativitas Anggota DWP, HUT DWP KE 20 Disemarakan dengan Lomba dan Bazar
Palembang, sumselprov.go.id - Dalam rangka rangkaian HUT DWP ke 20, Dharma Wanita Persatuan Prov Sumsel menggelar lomba-lomba dan bazar yang diikuti DWP Prov. & Kab/Kota di Sumsel bertema "Optimalisasi Kinerja DWP Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Untuk Suksesnya Pembangunan Nasional" di Gedung Wanita Sriwijaya, Kamis, (05/12/2019). KetuaDWP Prov Sumsel, Hj. Renny Devi Nasrun Umar mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi dalam menjalankan organisasi kewanitaan dengan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, OPD Pemprov, TP PKK. "Dengan rangkaian acara ini membuktikan bahwa DWP mampu berkreasi dari segi kuliner, dan tampil cantik untuk suami dengan meningkatkan jati diri & kesholehan sebagai seorang wanita Indonesia," katanya. "Ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Harapan kedepan agar fondasi DWP Sumsel lebih profesional. Bersama dengan para suami, menjalankan organisasi mendukung memberikan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring kemajuan teknologi," tambahnya. Sementara itu, sebagai salah satu peserta dalam lomba sepinggan, Ketua DWP Diskominfo Sumsel, Dini Namira Rizwan mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik karena dapat mengasah kemampuan memasak dan mengelola makanan dan masakan daerah, sekaligus mengingatkan kembali tentang citra masakan daerah agar tidak mudah dilupakan. "Dan untuk lomba hijab, saya apresiasi sekali karena sekarang masyarakat Sumsel sudah banyak memakai hijab sehingga dengan kegiatan ini kita bisa tau gaya-gaya yang lebih modis," ujarnya. Dalam kegiatan ini dilaksanakan lomba-lomba diantaranya yaitu masak porsian / sepinggan, lomba masak aneka pindang khas Sumatera Selatan, dan lomba memakai hijab tanpa cermin, donor darah, selain itu, dalam kesempatan lain diadakan kunjungan ke rumah ibu-ibu yang pernah menjadi Ketua DWP Sumsel. Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota DWP OPD, Prov. Kab/Kota di Sumsel. Tim Medsos Diskominfo Prov Sumsel/ PE Uploader/TM
Sumsel
Hadiri Rakorgab Karhutlah, Gubernur Herman Deru Fokus Pencegahan
Jakarta, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dalam laporannya secara terang-terangan mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi saat menanggulangi Karhutlah 2019. “Selain minimnya peralatan, Ia juga mengeluhkan kurang update nya informasi mengenai keberadaan titik hotspot” ujar Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Tingkat Kementerian/Lembaga Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar oleh Menkopolhukam di Gedung Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/12). Gubernur Herman Deru uraikan, kami di daerah ingin ada pembenahan IT, karena selama ini informasi titik api yang kami terima selisih waktunya bisa sampai 5-6 jam. Jadi ketika tim bergerak memadamkan kadang api sudah padam atau sudah terlanjur besar Selain itu data tersebut menurutnya masih terlalu luas per provinsi. Sementara untuk pemadaman yang cepat data titik api yang diperlukan hendaknya sudah dipetper kecamatan. "Karena di lahan ini kadang jangkauan petugas di desa terdekat dengan titik hot spot itu bisa puluhan Km jar dgn desa terdekat jaraknya bisa mencapai puluhan Km. Soalnya kebakaran ini sangat masif dan sporadis," jelas Herman Deru. Lanjut Herman Deru, kendala lainnya keterbatasan sumber air dan tangki untuk mensuplai air. Sementara di permukaan gambut justru air tidak boleh kurang dari 40 cm dan pihaknya juga harus membuat kanal-kanal, sehingga menyulitkan langkah-langkah antisipasi. "Titik hotspot yang terpantau hanya mengindikasikan titik panas bukan kebakaran karena informasi belum real time dan update," jelasnya. Sedikitnya ada 6 rekomendasi diajukan Gubernur Herman Deru untuk mengatasi kendala pemadaman Karhutlah di Sumsel. Yang pertama penguatan kegiatan pencegahan karhutla dengan cara pelibatan masyarakat melalui sosialsiasi patroli dan pengawasan ketat secara bersama Pemda, kecamatan hingga desa, Kemudian perkuatan kelembaga desa dalam pencegahan karhutla yaitu penyiapan dana ke masyarakay untuk tidak membakar di musim kering serta memantau lingkungan sekitar dan melaporkan secara periodik kondisi lingkungan. Mengusulkan untuk peninjauan kembali peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 Tahun 2010 tentnag mekansime pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla dan atau lahan. "Kesimpulan belum ada, ini baru sebatas pengarahan untuk dilaporkan ke Presiden. Karena kendala dan penanganan Karhutla untuk daerah berbeda-beda dan ini perlu sinkronisasi. Namun di Sumsel Saya akan lebih fokus pencegahan dilakukan mulai dari desa yang terpapar karena titiknya paling dekat dengan kejadian. Dan tidak menunggu birokrasi untuk segera melakukan pemadaman," pungkas Herman Deru. Rakorgab ini dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Prof Mahfud MD didampingi Mendagri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial RI Julian Fiter Batubara, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Pol Drs Idham Aziz. MC Diskominfo Prov Sumsel/TM
Sumsel
Gubernur Sumsel: Arsip Konvensional Merupakan Aset Berharga Yang Harus Tetap Dipertahankan
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru ungkapkan, kita harus mulai mengubah pemikiran kita tentang arsip, dimana jika bicara mengenai arsip pastinya yang terbayang hanyalah rak, map dan kertas kemudian sekarang berubah menjadi file pada server tertentu. “Tapi apapun namanya penyimpanan itu tetap juga pada akhirnya arsip konvensional harus tetap kita pertahankan” ujar Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri Rakor Evaluasi Kearsipan bertema "Akuntabilitas dan Transparansi Arsip Menjadi Dasar Kepastian Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, di Hotel Harper Palembang, Kamis (5/12/2019).. Gubernur Sumsel H. Herman Deru utarakan, mengingat begitu pentingnya acara ini untuk dibahas. Memang adakalanya arsip ini berguna dan tak berguna bagi yang membutuhkan. “Tapi yang terpenting adalah kita harus mengsinkronkan persepsi kita bahwa arsip itu barang berharga” ujar Gubernur Herman Deru Gubernur Jelaskan, tidak selamanya kita bisa mengandalkan apa yang ada didalam server, dua-duanya mempunyai nilai penting yaitu Arsip konvensional dengan data yang di server. “Oleh sebab itu, Ayo kita benahi dulu pikiran kita bersama, karena anak cucu kita kedepan adalah pewaris tentang apa yang kita karyakan pada saat ini, tanpa ada file yang benar maka semua akan menjadi omong kosong” tegasnya Lanjutnya, Arsip adalah merupakan aset yang harus kita pertahankan dan terus kita perbaiki guna kepentingan di masa yang akan datang “Dikesempatan baik ini, saya minta kepada yang hadir disini ayo kita benari, benahi dan hargai arsip ini karena arsip adalah aset yang berharga untuk kita baik sekarang maupun yang akan datang,”tutupnya. Turut Hadir Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumsel Septiana Zuraida, Kepala BKD Prov. Sumsel, Nora Elisya,SH, MM, Kasat Pol PP Prov. Sumsel, H. Aris Saputra, dan Para Kepala OPD dilingkungan Prov. Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Nasrun Umar Inginkan Unit Pengadaan Barang Jasa Ikuti Regulasi
Palembang sumselprov.go.id --Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H.Nasrun Umar mengharapkan seluruh pelaku pengadaan Unit barang jasa Se Sumatera Selatan dapat bekerja sesuai regulasi prosedur dan mekanismenya. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ), di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Rabu (4/12).Karena menurut Nasrun, apabila tidak berjalan baik maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Apalagi kasus pengadaan barang/jasa kategori terbanyak kedua yang ditangani Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) setelah kasus penyuapan."Saya berharap kepada seluruh pelaku pengadaan barang jasa dapat bekerja sesuai dan serta memiliki integritas dalam menghadapi intervensi negatif dari segala pihak yang dihadapi dalam urusan tugas pengadaanpengadaan barang dan jasa ini," ungkapnya.Kemudian Nasrun mengharapkan kesamaan persepsi dalam peningkatan pemahaman yang kredibel guna mendukung pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat harus keluar suatu dampak bagaimana memberikan UUKB ini berperan bebas dari intervensi manapun."Pengelolaan barang jasa harus credible,dalam rakornas ini saya mengajak memaknai apa yang harus dihasilkan dengan rakor ini," ujarnya.Ketua Satgas KPK RI Wilayah 2 Aida Ratna Zulaikha mengatakan pengadaan jasa adalah hal yang perlu diupayakan dalam pencegahan serta penindakan Korupsi, ia menghimbau pelaku unit pengadaan barang jasa bisa akuntable da bebas dari korupsi serta memiliki integritas dalam menghadapi intervensi negatif."Korupsi ada dimana-mana, masalah utama sudah teridentifikasi, terutama tingginya korupsi di pemerintah efeknya akan kemana-mana dari pengadaan jasa bila melakukan hal menyimpang akan menyebabkan kerugian keuangan negara, serta berefek kualitas barang jasa tidak sesuai rendahnya barang dan jasa. Manfaatnya tidak optimal," ungkapnya.Kepala LKPP RI diwakili oleh direktur penanganan permasalahan hukum, Patria Susanto Pengadaan barang jasa adalah strategi bagaimana mendorong SDM profesional. Salah satunya dengan memastikan dan mengerakkan Pengadaan barang jasa dengan sebaik-baiknya guna menghindari perilaku Korupsi."Dalam perkara korupsi pengadaan jasa dari tahun 2004 di peringkat kedua dalam perkara yang ditangani KPK yakni dengan presentase 71 persen, adanya persoalan di pengadaan barang jasa, memang terungkap tindak pidana korupsi, hari ini kinerja kinerja kita belum terlalu baik. Di tahun 2019 serapan pengadaan kita baru sebesar 51 persen, kita harapkan solusi di tahun 2020," ungkapnya.Dalam Kesempatan tersebut hadir juga Sekretaris daerah kabupaten seSumsel, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Sumsel Muzakir. ST. MT dan Kepala OPD Prov. Sumsel yang hadir/mewakili para peserta rapat koordinasi. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY/FS
Sumsel
Forsikada Sumsel Gelar Silaturahmi Sebagai Ajang Tukar Pikiran
Lahat, sumselprov.go.id - Ketua TP PKK Prov Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru didampingi Wakil Ketua TP PKK Prov Sumsel Hj. Fauziah Mawardi Yahya, yang keduanya sekaligus sebagai Penasehat Forsikada dan Wakil Penasehat Forsikada, menghadiri pertemuan rutin Forum Silaturahmi Istri Kepala Daerah (Forsikada) di Rumah Dinas Bupati Lahat, Rabu Malam, (04/12/2019). “Adapun tujuan digelarnya pertemuan rutin Silaturahmi Forsikada adalah sebagai ajang tukar pikiran bagi para istri Kepala Daerah” ujar Ketua PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru (Feby Deru) Dalam kesempatan itu, Feby berharap melalui Forsikada, maka akan terbentuk kekompakan serta mempererat jalinan silaturahmi diantara istri para kepala daerah. "Menyambung silaturahmi dapat dilakukan kapan saja. Dan banyak manfaatnya, diantaranya yaitu kita dapat menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial dengan cara saling membantu, mendukung, bekerja sama dalam berbagai hal positif," katanya. Keberadaan Forum Silaturahmi Istri-istri Kepala Daerah (Forsikada) se-Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi bagi para pendamping bupati/walikota di Sumsel, sekaligus juga sebagai sarana tukar pikiran dalam penyelarasan program kerja PKK. “Forsikada dibentuk dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antar istri kepala daerah di Sumsel. Jadikan Forsikada ini sebagai wadah tukar pikiran dalam mensukseskan program kerja PKK dalam mensejahterakan masyarakat melalui keluarga,” tegas Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru Turut hadir anggota apeksi se-Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Wujudkan Misi, Gubernur Herman Deru Resmikan Desa Berlistrik
Banyuasin, sumselprov.go.id - Pengaliran listrik ke desa-desa juga merupakan salah satu perwujudan misi Pemprov Sumsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dan Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya untuk mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. Hal ini ditandai dengan Peresmian Desa Berlistrik Tahun 2019 oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Bupati Banyuasin, H. Askolani bersama PT PLN Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu di Kabupaten Banyuasin. Pemasangan listrik ini dilakukan pada 16 desa yang ada di Kabupaten Banyuasin di depan Kantor Desa Sri Agung, Rabu (4/12/2019). Salah satu misi dalam sektor ketenagalistrikan yaitu membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur, yang pastinya akan mendukung percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan. . " Pengembangan listrik pedesaan diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan pastinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. . Tambahnya, pengaliran listrik ini juga akan mempermudah untuk pengembangan program internet desa dan web desa yang telah diresmikan Gubernur HD beberapa waktu lalu. . Herman Deru dalam keterangannya kepada wartawan usai peresmian mengatakan, jumlah desa yang belum teraliri listrik di Sumsel kini terus berkurang. Sementra sejumlah desa lainnya diharapkan dapat segera dialiri listrik secara bertahap dengan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi. “Sumatera Selatan sebelumnya ada 63 desa yang belum teraliri listrik, dengan diresmikannya 16 desa pada hari ini maka tinggal 47 desa lagi yang belum teraliri dan itupun karena terkendala jaringan yang harus melintas di hutan lindung,” ujar Gubernur Herman Deru. Diakui Herman Deru, pembangunan jaringan listrik untuk kawasan hutan lindung bukan hal yang mudah karena bersinggungan dengan perizinan dari Kementerian Kehutanan. Terkait hal itu, Pemprov akan berupaya untuk mengajukan izin khusus kepada kementerian terkait. “Bagaimana kita mau bersaing dengan negara luar atau daerah lain bila kecukupan listrik kita belum memadai, maka program listrik masuk desa ini tidak boleh hanya slogan.Tahun 2020 Sumsel kami tergetkan bebas dari desa tidak berlistrik,” tegas Deru. Untuk Kabupaten Banyuasin kini hanya tersisa lima desa dan dua dusun yang belum tersaliri listrik. Menurut Herman Deru, semua desa dan dusun tersebut akan dapat menikmati aliran listrik pada tahun depan dengan menggunakan energi listrik ramah lingkungan. “Kami targetkan tahun 2020 semuanya sudah teraliri listrik dengan menggunakan PLTS dari program CSR,” pungkasnya. . Turut hadir General Manager PT. PLN Sumsel, Jambi, Bengkulu, Daryono, Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH MH, dan kepala OPD Prov Sumsel. MC Diskominfo Prov Sumsel/TM
Sumsel
Kompak Gubernur Sumsel dan Bupati Banyuasin Layani Masyarakat
Banyuasin, sumselprov.go.id -- Wujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian lebih baik, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dan Bupati Banyuasin H Askolani memastikan Listrik Desa - Desa di kawasan Perairan Banyuasin dapat mengalir dengan lancar. Dalam kedatangannya kali ini kekawasan perairan Kabupaten Banyuasin, H Herman Deru didampingi H Askolani bersama General Manajer PT.PLN Sumatera Selatan, secara resmi melaunching listrik Desa di Desa Sriagung kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, Rabu (4/12). Disampaikan, H Askolani bahwa saat ini daya mampu pembangkit yang ada di Sumatera Selatan kurang lebih yaitu 1998,9 MW dengan Gardu Induk 1891 MVA (27 unit) dan beban puncak 786,7 MW. Kondisi surplus ini disampaikan kepada semua jajaran stakeholder, bahwa merupakan satu peluang di sisi investasi kedepan jaminan kebutuhan akan infrastruktur sarana kelistrikan tetap terjaga dan terjamin. Kemajuan pembangunan jaringan listrik untuk melistriki Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu terus mengalami kemajuan positif. "Sesuai dengan program Nawa Cita dari Presiden Republik Indonesia, Indonesia Terang 2019," ucapnya. PLN Wilayah S2JB menargetkan pada tahun 2019, seluruh desa yang berada di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 100% dapat menikmati layanan listrik. Langkah PLN dalam menerangi hingga seluruh negeri bukanlah tanpa tantangan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengapresiasi tinggi langkah yang maju ini, walaupun pemerintah tahu tantangan yang sulit seperti akses jalan yang masih kurang. Namun dengan bahu-membahu dan penuh semangat "Kerja Bersama Terangi Indonesia", serta dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa, pada akhirnya cita-cita untuk menerangi Desa sebanyak 16 desa lainnya sekarang dapat terwujud. "Harapan kami dengan adanya jaringan dan pasokan listrik ini, Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan PLN siap mendukung kebutuhan listrik untuk rumah tangga, pengembangan usaha warga dalam mengolah komoditas kebun, pertenakan sapi, dan hasil perairan sungai musi serta mendorong ekonomi di desa-desa yang telah berlistrik in," harapnya. Ditambahkannya, dengan begitu pula Klegiatan belajar mengajar semakin nyaman dan anak- anak bisa belajar hingga di malam hari dengan penerangan yang cukup. Serta menimbulkan ekonomi kreatif warga setempat dalam memanfaatkan kehadiran listrik di tiap sendi-sendi kehidupan. Melalui media elektronik penduduk akan lebih cepat dalam menerima arus informasi dan kemajuan terkini, sehingga dapat lebih meningkatkan taraf kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Manajemen PLN menitipkan aset kepada masyarakat dan pemerintahan di Desa Sriagung dan 16 Desa lainnya untuk dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya, demi kemajuan bersama Masyarakat, Pemerintah dan PLN. Serta Terimakasih kami kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam melistriki seluruh negeri yaitu masyarakat Desa Sriagung Kec.Karang Agung Ilir, MUSPIDA, semua unsur Pihak Kecamatan, Kades, Perangkat Desa, Para Stakeholder dan instansi-instansi terkait. "Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya," paparnya. Untuk di ketahui, kegiatan peresmian itu juga turut di hadiri General Manajer PT.PLN Sumatera Selatan, Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas DPUTR-PERKIMTAN Kab.Banyuasin, Kepala Dinas DLH Kab.Banyuasin, Camat, Kades,BPD Desa Sri Agung ,tokoh agama, tokoh adat, Tokoh masyarakat. MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY