Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Komitmen Layanan Kesehatan, Pemprov Sumsel Raih UHC Awards 2026
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Sumsel resmi dianugerahi Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Pratama.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. HC. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., kepada Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H. Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP., Supsp.FOMC.Penyerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Sumsel
Pasca Alih Kewenangan, Herman Deru Minta Pelayanan Haji di Sumsel Lebih Maksimal
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (28/1/2026).Dalam pertemuan tersebut, HD mempertanyakan sejumlah hal strategis terkait pelaksanaan ibadah haji pasca dialihkannya kewenangan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, serta perbedaan pelayanan haji pada tahun ini.“Yang perlu dipastikan, apakah status kepegawaian sudah sepenuhnya berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Kemudian, apa saja perbedaan pelayanan haji tahun ini dibandingkan sebelumnya,” ujar Herman Deru.HD pun menegaskan pada tahun pertama berdirinya Kementerian Haji dan Umrah, kinerja dan kualitas pelayanan harus terlihat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya agar kehadiran kementerian ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Herman Deru juga mendorong adanya pertemuan lintas sektor, seperti dengan pihak Imigrasi serta kepala bagian terkait di kabupaten/kota, guna memperkuat koordinasi pelayanan haji.Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumsel, M. Arkan, menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk beraudiensi sekaigus memperkenalkan diri beserta jajarannya yang ada di Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan.“Per 15 Januari 2026 kami resmi dialihkan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan dan bimbingan pak Gubernur, khususnya agar pelaksanaan ibadah haji di Sumsel dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” ucapnya.Ia juga menilai dukungan dan koordinasi lintas sektor serta OPD terkait sangat dibutuhkan agar pelayanan haji dapat berjalan maksimal sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.“Ke depan, seluruh asrama haji yang berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh akan dioptimalkan fungsinya untuk mendukung pelayanan haji dan umroh yang lebih baik,” pungkasnya.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Hadiri Peluncuran LPI 2025, Sekda Edward Candra Optimistis Ekonomi Sumsel Kian Tangguh
PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 bertajuk "Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan" pada Rabu (28/01/2026).Acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini dibuka langsung secara nasional oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Dalam keynote speech-nya, Perry menekankan pentingnya transparansi dan digitalisasi, termasuk target capaian 60 juta pengguna QRIS yang akan diperluas hingga ke mancanegara.Menanggapi arahan pusat, Sekda Edward Candra mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Sumatera Selatan saat ini berada dalam tren yang sangat positif."Pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,2% (yoy), menjadikannya yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Angka ini dibarengi dengan tingkat inflasi yang sangat terkendali," ujar Edward.Ia menambahkan bahwa ke depan, Sumsel akan fokus pada akselerasi hilirisasi industri dan optimalisasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut.Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Bambang Pramono, memaparkan data optimisme masyarakat di lapangan. Berdasarkan survei per Desember 2025, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) di Sumsel berada di level 113,13.Beberapa poin kunci stabilitas keuangan di Sumsel antara lain Pertumbuhan DPK: Meningkat dari 7,03% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 7,22% (yoy) serta proyek strategis Pengembangan Bio Avtur Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi motor penggerak baru ekonomi daerah."Potensi Sumsel sangat besar. Dengan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, kita optimistis ekonomi Sumsel tidak hanya tumbuh, tapi juga semakin tangguh menghadapi tantangan global," tutup Bambang.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Wagub Cik Ujang Dorong Penguatan Pendidikan Agama dan Teknologi di LP Ma'arif NU Sumsel
Palembang – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri pelantikan Pengurus Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) PWNU Sumatera Selatan masa khidmat 2025–2030 yang digelar di Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang, Rabu (28/1/2026).Pelantikan pengurus LP Ma'arif NU PWNU Sumsel tersebut dipimpin langsung oleh Rais Syuriyah PWNU Sumsel KH. Syarifudin Ya'qub, disaksikan jajaran pengurus PWNU Sumatera Selatan. Dalam pelantikan itu, Kiki Subagio, S.HI. resmi dilantik sebagai Ketua LP Ma’arif NU PWNU Sumsel.Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan harapannya agar NU melalui lembaga pendidikannya terus berperan aktif dalam menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin dinamis. Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama sebagai pondasi utama, namun tetap diimbangi dengan penguasaan teknologi.“Pemerintah sangat berharap NU melalui lembaga pendidikannya terus menggalakkan pendidikan agama. Agama adalah pondasi, tetapi kita juga harus memperkuat bidang teknologi agar generasi muda siap menghadapi perkembangan zaman,” ujar Cik Ujang.Lebih lanjut, ia juga mendorong agar lembaga pendidikan di daerah mampu berkembang dan mandiri. Menurutnya, sekolah-sekolah yang ada saat ini seyogyanya terus berinovasi agar mampu bertahan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.Sementara itu, Ketua LP Ma'arif NU PWNU Sumsel Kiki Subagio dalam sambutannya menyampaikan komitmen LP Ma’arif NU untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan.Hal senada disampaikan Ketua Tanfidziyah PWNU Sumsel Hendra Zainuddin. Ia mengatakan sinergi antara NU dan pemerintah selama ini telah terlihat nyata dalam pembangunan di Sumatera Selatan.“NU selalu siap turut serta dan berjalan bersama pemerintah, khususnya bersama HDCU, dalam membangun Sumsel yang lebih maju,” ungkapnya.Turut hadir Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Karo Kesra Sumsel Sunarto, Kepala Kesbangpol Sumsel Arinarsah,
Sumsel
Lestarikan Senam dan Zikir, PLLI Sumsel Paparkan Kegiatan Rutin Lansia ke Gubernur Herman Deru
PALEMBANG. Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Ketua Persatuan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (PLLI) Provinsi Sumsel H. Baijuri Asir dan pengurus lainnya di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (27/1/2026).Ketua PLLI Sumsel H. Baijuri Asir menjelaskan sejarah singkat PLLI didirikan pada 2005 dengan Ketua H. Djarab. Sejarah PLLI di Sumsel cukup panjang.Ia melaporkan kegiatan PLLI rutin antara lain senam lansia dilanjutkan zikir bersama tiap Selasa.
Sumsel
Feby HD Tekankan Aksi Nyata Program Kerja Dekranasda 2026, Kriyanusa Jadi Fokus Utama
Palembang. Ketua Dekranasda Prov. Sumsel, Hj. Feby Herman Deru melaksanakan Rapat Pembahasan Program Kerja Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Rumah Kayu Taman Kenten Palembang (Selasa, 27/1/2026).Feby Deru meminta agar program kerja Dekranasda Tahun 2026 yang telah disusun untuk dapat benar - benar dilaksanakan dan tidak hanya sekedar menjadi teori saja." Program Kerja yang sudah kita miliki ini harus kita lakukan bersama agar bisa terwujud", Ucapnya.Salah satu program kerja tahun ini yang menjadi sorotan Feby Deru adalah penyelenggaraan Kriya Nusa 2026,"Alhamdulillah kita tahun ini ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kriyanusa 2026 di Jakarta Tanggal 26 s/d 30 September 2026 . Mari kita siapkan apa saja yang dibutuhkan dan ditanpilkan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Walaupun kegiatan dijakarta tapi kita adalah tuan rumah, maka kita harus bawa dan tampilkan ciri khas sumsel di Kota Jakarta", tegas Feby Deru.Selanjutnya Feby Deru memberikan arahan kepada semua pengurus Dekranasda untuk bergerak cepat dalam menginventarisir pelaku UMKM di Sumsel untuk bisa dibawa dan ditampilkan pada kegiatan tersebut.Mengakhiri arahannya, Feby Deru yang juga Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel mengingatkan kepada seluruh Pengurus Dekranasda maupun TP-PKK agar pelaku UMKM di Sumsel untuk terus diberikan edukasi terkait cara pemasaran dan kemasan yang harus selalu diperbaharui mengikuti perkembangan jaman dan tren pasar serta terus melakukan kreatifitas dalam mengembangkan usaha mereka.Ia juga berharap kedepannya semua produk lokal yang dimiliki oleh Sumatera Selatan baik itu Makanan, Kerajinan Tangan ataupun produk lainnya dapat ditampilkan di Media Sosial tentang cara proses pembuatannya hingga menjadi produk yang sudah siap untuk dipasarkan.Turut hadir Ketua ICSB Prov Sumsel, Hj. Samantha Tivani Herman Deru, B.Bus., MIB, Ka. Perwakilan BI Prov. Sumsel, Bambang Pramono, Para Kepala OPD Prov. Sumsel
Sumsel
Lestarikan Tradisi Keislamanan dan Jaga Warisan Ulama, Gubernur Sumsel Sambut Rencana Haul dan Ziarah Kubra
Palembang – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima audiensi Panitia Haul dan Ziarah Kubra Ulama dan Auliya Palembang Darussalam Tahun 1447 Hijriah, bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (27/1/2026).Kegitaab tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Panitia menyampaikan rencana pelaksanaan Haul dan Ziarah Kubra rencananya dilaksanakan tanggal 6,7, dan 8 februari 2026. Acara ini merupakan agenda keagamaan tahunan serta tradisi spiritual masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para ulama dan auliya yang telah berjasa besar dalam syiar Islam.Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi atas komitmen panitia dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai keagamaan dan sejarah Islam yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.Menurutnya, Haul dan Ziarah Kubra memiliki makna strategis dalam memperkuat ukhuwah islamiyah serta mempererat kebersamaan umat.“Haul dan Ziarah Kubra ini bukan hanya tradisi keagamaan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para ulama dan auliya, sekaligus meneladani nilai perjuangan, keikhlasan, dan akhlak mulia mereka,” ujar Herman Deru. Ia berharap pelaksanaan Haul dan Ziarah Kubra Ulama dan Auliya Palembang Darussalam Tahun 1447 H dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta memberikan manfaat spiritual bagi masyarakat luas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang memperkuat persatuan dan memperkokoh Palembang sebagai kota religius.Sementara itu, Panitia Haul dan Ziarah Kubra Habib Abdurrahman menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan Gubernur Sumsel, serta berharap sinergi antara panitia, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin demi suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Setda Pemprov Sumsel Apriyadi, Kaban kesbangpol sumsel Arinarsyah, Karo Umum Perlengkapan Darmayanti beserta pejabat yang mewakili.
Sumsel
Sekda Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Soroti Program 3 Juta Rumah
PALEMBANG. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Palembang, Selasa (27/1). Agenda rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini juga sekaligus mengevaluasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap implementasi program strategis nasional "Tiga Juta Rumah" tahun 2026.Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan indikator krusial yang berkaitan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Ia menginstruksikan agar jajaran pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan atensi penuh terhadap fluktuasi harga di pasar.Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan bahwa komoditas emas saat ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi akibat dinamika pasar global yang tidak menentu. Tren kenaikan harga emas dunia yang terus merangkak naik memberikan tekanan signifikan terhadap angka inflasi domestik."Kita melihat hampir semua komponen penyumbang inflasi menunjukkan tren naik. Kita harus antisipasi, terutama sektor makanan dan minuman yang menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat. Ini harus benar-benar dijaga," tegas Tito."Wilayah yang terdampak bencana rata-rata mengalami kenaikan inflasi karena terganggunya jalur logistik. Kita harus bekerja keras memastikan distribusi barang tidak macet agar pasokan di masyarakat tetap aman," tambahnya.Selain pembahasan inflasi, rakor ini juga menyoroti progres dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan program Tiga Juta Rumah di tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat guna memastikan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Gubernur HD Harap Kehadiran BAM DPR RI Selesaikan Konflik Menahun Masalah Agraria di OKU Timur dan Empat Lawang
PALEMBANG. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menerima Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rangka menindaklanjuti aspirasi terkait konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten OKU Timur. Berlangsung di Ruang Rapat Graha Bina Praja, Senin (26/01/2026). Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 untuk mencari solusi konkret atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Herman Deru mengungkapkan bahwa persoalan agraria di dua kabupaten tersebut merupakan "residu" lama yang dipicu oleh dinamika pemekaran wilayah. Ia menjelaskan bahwa pada saat Hak Guna Usaha (HGU) diterbitkan, wilayah tersebut kemudian mengalami pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru, yang memicu perubahan status administratif dan hukum di lapangan. "Masalah ini sudah ada di tengah masyarakat sejak tahun 2006 karena menyangkut wilayah yang sangat luas. Ada klaim dari kelompok masyarakat mengenai wilayah yang belum selesai pembebasannya" ujar Herman Deru. Ia berharap kehadiran BAM DPR RI dapat memberikan titik terang bagi masyarakat. "Yang terpenting adalah jangan sampai ada konflik fisik di lapangan. Kami ingin masalah ini selesai secara konkret agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum," tegasnya. Sementara itu, Ketua Tim BAM DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., memaparkan bahwa persoalan perbatasan dan status lahan menjadi isu nasional. Tercatat sebanyak 30.500 desa di Indonesia masuk dalam kawasan hutan, yang seringkali memicu perselisihan perbatasan, terutama pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2025. "Kami ingin memastikan setiap masalah agraria disikapi dengan adil dan komprehensif. Penguasaan lahan perkebunan harus membawa dampak positif, bukan justru merugikan masyarakat sekitar," ujarnya. BAM DPR RI berkomitmen untuk merumuskan seluruh temuan lapangan dan akan diteruskan kepada Pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti secara lintas sektoral melalui kementerian terkait guna mendapatkan solusi permanen. Turut hadir Bupati Kab. Empat Lawang H. Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin, ST dan OPD lainnya.