Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
MY : Ketua KONI Harus Bisa Bawa KONI Lebih Baik
Palembang, sumselprov.go.id – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya secara resmi membuka acara Musyawarah Provinsi (Musorprov) IX KONI Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di aula Hotel Swarna Dwipa, Sabtu (21/12/2019 Mawardi meminta kepada peserta Musyorprov dapat memilih ketua KONI baru yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di Sumsel. Seluruh KONI kabupaten/kota dan pengurus provinsi cabang olahraga di Sumsel memiliki hak suara untuk memilih calon ketua. “Pilihlah calon ketua KONI yang bisa membawa KONI lebih baik lagi,” kata Mawardi. Diakui Mawardi, prestasi olahraga Sumsel di Porwil Bengkulu menurun. Karena itu menjadi tugas dan pekerjaan rumah ketua KONI baru untuk membina dan meningkatkan prestasi olahraga Sumsel. “Ketua KONI baru harus memikirkan itu (prestasi olahraga Sumsel),” ujarnya. Usai dibuka, peserta Musorprov langsung melaksanakan sidang dengan agenda pengesahan tatib. Sidang dipimpin Plt Ketua KONI Sumsle Dhenie Zainal bersama Sekum Ade Karyana dan salah satu Kabid di KONI, Asdit Abdullah. Pasal 7 tatib sempat alot dibahas. Dimana kewenangan menentukan pengurus menjadi kewenangan ketua terpilih. Pasal tersebut menjadi krusial karena ketua terpilih dalam menentukan pengurus dibantu ketua cabang olahraga. Forum akhirnya menyepakati bahwa pemilihan pengurus menjadi kewenangan penuh ketua KONI terpilih. “Saya ulangi sekali lagi, ketua KONI terpilih berhak menentukan pengurus,” tukas Dhenie Zainal Media Center Diskominfo Prov.Sumsel.CleY/HP
Sumsel
Firli dan Kawan-kawan Mulai Pimpin KPK
Jakarta, Sumselprov.go.id -- Sejak petang ini, Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi berganti. Dari sebelumnya Agus Rahardjo dan kawan-kawan kini sudah resmi dipegang oleh Firli Bahuri cs yang akan betugas 2019-2023. Serah terima jabatan dan pisah sambut ini digelar di Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 17.00 WIB Jumat (20/12). Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan dilanjutkan membaca pakta integritas oleh kelima Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Komisioner KPK. Selanjutnya, penandatanganan pakta integritas integritas oleh kelima Dewas dan komisioner KPK yang disaksikan oleh Agus Rahardjo dan Basaria Pandjaitan sebagai saksi. Selanjutnya, Agus Rahardjo mewakili pimpinan KPK periode 2015-2019 menyerahkan memori jabatan kepada Ketua KPK periode 2019-2023, Komjen Polisi Firli Bahuri. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, diantaranya Menteri PAN/RN, Tjahjo Kumolo; mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki; dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Ombudsman dan lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh para jaksa dan penyidik maupun pegawai KPK untuk menyambut pimpinan KPK yang baru dan Dewas KPK usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Kelima pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pantauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pamolango. Sedangkan Dewas KPK yang sudah dilantik Presiden Jokowi adalah mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean; Ketua DKPP Harjono; Hakim Albertina Ho; mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar; dan peneliti LIPI Syamsudin Haris Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Mawardi Yahya : Bidan Desa Garda Terdepan dalam Layanan Kesehatan
Palembang, sumselprov.go.id -- Para kepala daerah di 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diminta untuk dapat memperhatikan keberadaan para bidan desa (bides) yang ada didaerahnya. Mengingat keberadaan bidan di desa cukup berat dalam membantu proses persalinan dan sekaligus sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi terkait dengan kesehatan pada masyarakat. Harapan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya saat meyampaikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sumsel yang digelar di Grand Atyasa Convention Centre Palembang, Jumat (20/12). “Para bupati dan walikota harus faham begitu pentingnya keberadaan bidan desa. Karena itu buatlah mereka nyaman dalam menjalankan tugas. Mereka inilah ujung tombak kita dalam membantu proses persalinan di desa-desa," tegasa Mawardi. Wagub menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus memberikan perhatian bagi para bidan desa melalui Dinas Kesehatan provinsi. Untuk itu dia meminta ada koordinasi yang baik antara dinas dengan para bidan desa yang ada dilapangan. Terutama terkait dengan angka kelahiran bayi di Sumsel dari waktu kewaktu. " Saya ini pernah menjadi bupati, jadi sangat tahu persis begitu beratnya tugas bidan desa apalagi yang ditugaskan didaeah perairan. Untuk kita kami ucapkan terimakasih atas pengabdian saudara-sudara yang tidak luntur oleh jauhnya jarak dan banyaknya tantangan yang menerpa,” ucap Wagub. Sementara, Ketua Umum IBI Pusat, Emi Nurjasmi memberikan apresiasinya pada Pemprov. Sumsel yang begitu menghargaai tugas mulia para bidan desa. "Dukungan pemerintah seperti ini sangat penting dalam motivasi tugas para bidan yang ada di Sumatera Selatan agar dapat berkerja dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab,” ucap Emi Nurjasmi. Dia menyebut bidan adalah tenaga strategis sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan sekaligus bertindak selaku garda terdepan dalam pelayanan kesehatan karena jaraknya dengan masyarakat paling dekat. Keputusan pemerintah membuat sebuah kebijakan menugaskan bidan desa tersebar di seluruh tanah air. Tujuannya lanjut Emi, tidak lain agar masyarakat mendapatkan akses cepat dalam pelayanan kesehatan. “Bidan merupakan sahabat bagi kaum wanita dalam mengatasi semua bentuk masalah bidang kesehatan dengan cara memberikan asupan, nasehat pada masa prahamil, hamil, proses bersalin dan kesehatan lainnya. Media Center Diskominfo Prov. Sumsel/CleY
Sumsel
Sekda Sumsel Kukuhkan FKW-PBS Palembang
Palembang, sumselprov.go.id -- Sekda Provinsi Sumatera Selatan H Nasrun Umar (HNU) mengukuhkan Forum Komunikasi Warga Perumahan Bukit Sejahtera (FKW-PBS) Palembang yang sudah resmi dilantik. Nasrun Umar yang juga Dewan Pelindung FKW-PBS Palembang, mengatakan kedepan Bukit Sejahtera harus dikembalikan lagi menjadi perumahan yang layak huni. Atas nama pemprov Sumsel, saya mengucapakan apresiasi atas inisiasi yang sudah dilakukan dalam pembentukan forum ini. Karena begitu saya melihat orang-orang yang terpilih ada di dalamnya yang mampu kembali membawa komplek Bukit Sejahtera menjadikan rumah yang nyaman dan aman,” kata HNU. Menurut HNU sapaannya, sedikitnya ada tujuh masalah utama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tujuh masalah itu pintu masuk dan keluar, kemudian drainase kalau hujan dua jam banjir, serta pengelolaan sampah. Kemudian jalan masih banyak berlobang, dan dari belakang banyak lubang. Kemudian keamanan, untuk menyeleksi siapa saja yang masuk dalam itu. Keamanan rumah yang dijaga saja masih belum terjamin. Tapi ini balek lagi dana berapa personel keamanan. Terakhir penataan pedagang karena sekarang masih semrawut, ya nanti minta bantuan dinas terkait contoh minta gerobak supaya nanti bisa lebih rapi,” terang dia. Menurut pria yang juga Ketua Forum Sekda Indonesia ini menambahkan, Pemprov Sumsel harusnya mendorong program positif dari pada warga Bukit Sejahtera. Menuju apa yang kita cita-citakan, layak huni, nyaman huni dan aman huni,” tambah dia. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sumsel ini menambahkan forum warga Bukit Sejahtera bukanlah organisasi politik. Tidak ada politik di sini, tapi dak tahu kalau tiga tahun lagi. Silahkan bapak bapak pilih sendiri, karena tidak gampang untuk menjadi pemipin. Harus dipertimbangkan baik dari segi pendidikan ataupun pengalaman,” tambah dia. Sementara itu Hj Anita Noeringhati dewan pembina FKW-PBS menaruh harapan besar pada kepengurusan forum komunikasi. Terutama saya selaku warga. Kami sejak 1996 tinggal di Bukit Sejahtera, kami sangat merindukan suasan seperti ini, suasa kekeluargaan, kembali seperti tahun-tahun lalu,” kata wanita yang juga katua DPRD Provinsi Sumsel ini. Dia berharap kedepan organisasi warga komplek polygon” ini sangat mengkedepankan rasa kekeluargaan dan gotong-royong. Dia juga menginginkan pemekaran bagi komplek Bukit Sejahtera. Bagaimana kalau komplek Bukit Sejahtera ini mejadi satu kelurahan. Kami merindukan satu komplek menjadi satu kelurahan,” kata politikus Partai Golkar ini. Kemarin saya sempat reses dengan pemerintah Palembang, saya sampaikan pada pak walikota, cakmano warga Bukit Sejahtera bisa menjadi satu kelurahan. Kaeena kami melihat suatau saat komplek Bukit Sejahtera bisa menjadi kelurahan percontohan nantinya,” tukas dia. Hanya memberi tahu Komplek Bukit Sejahtera terbagi dalam beberapa RT dan RW. Bahkan mereka terbagi dalam dua kelurahan. Yaitu Bukit Lama dan Karang Jaya. Uniknya lagi komplek ini jug ikut di dua kecamatan. Masing-masing Gandus dan Ilir Barat 1. Sementara itu ketua FKW-PBS Palembang, H Rusli Nawi, didampingi Sekretaris Tarmizi M Thayeb mengaku berterimakasih sekali atas kehadiran ketua DPRD Sumsel dan Sekda Pemprov Sumsel. Sebagai warga, jadi forum ini tidak ada kepentingan politik. Semua bisa masuk asal rumahnya di Poligon. Sehingga di situ memang nano-nano atau warna-warni,” tambah dia. Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK
Palembang, sumselprov.go.id -- Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 20 Desember 2019. Pengangkatan para anggota Dewan Pengawas KPK berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2019-2023. Usai menyaksikan pengucapan sumpah, Presiden Jokowi menyampaikan kepada media bahwa lima figur anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan figur-figur terbaik. Presiden Jokowi meyakini para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK bisa membawa KPK lebih baik. Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Sumber : Biro Pers Istana Kepresidenan
Sumsel
Herman Deru : Kota Pagaralam Aman Dikunjungi
· Gelar Rakor Khusus Terkait Isu Teror Harimau Sumatera PAGARALAM Sumselprov.go.id– Warga Kota Pagaralam dan sekitarnya diharapkan tidak terpancing dengan isu yang belum jelas kebenarannya (hoax) terkait dengan teror harimau Sumatera yang saat ini marak beredar dari mulut ke mulut atau malalui media sosial (medsos). Harapan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan penanganan hewan buas khususnya harimau Sumatera yang berlangsung di Rumah Dinas Walikota Pagaralam, Kamis (19/12) malam. “Masyarakat tidak perlu takut yang berlebihan, tetaplah beraktivitas seperti biasa. Namun tetap waspada dan tidak boleh beraktivitas seorang diri. Besok (Jumat, 20/12) pagi saya ajak seluruh masyarakat Pagaralam untuk ikut dalam kegiatan sepeda santai. Ini merupakan salah satu bentuk kampanye kita yang menandakan Kota Pagaralam aman untuk dikunjungi,” tegas Gubernur H. Herman Deru. Dalam rakor yang dihadiri juga oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto, Pangdam II Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan, Anggota DPRD Provinsi Sumsel H Alfrenzi Panggarbesi, Rudi Hartono, Aswari Rifai, David Hardianto, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni, Wakil Walikota Muhammad Fadli, Bupati Lahat Cik Ujang dan Wakil Bupati Lahat H Haryanto tersebut, Gubernur H.Heman Deru menegaskan pada dasarnya antara manusia dengan alam terjadi interaksi yang saling berkaitan. Demikian juga dengan warga yang bermukim di wilayah Kota Pagaralam, Kabupaten Lahat dan sekitarnya juga merupakan bagian dari alam itu senditi yang di dalamnya ada sejumlah mahluk hidup lainnya dengan habitatnya masing-masing salah satunya harimau. “Manusia itu sahabat alam, masyarakat pagaralam ini juga sahabat harimau, harimau tidak akan menyerang jika habitatnya tidak terganggu. Karena itu, masyarakat saya minta jangan sekali-kali mengganggu habitat harimau. Demikian juga dengan perusahaan, jika ada perusahaan yang merusak hutan atau alam saya akan berikan teguran langsung,” tegas Gubernur. Gubernur menyebut berdasarkan sejumlah fakta yang didapatnya dari laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel tidak bernar adanya isu ada tujuh harimau Sumatera yang berkeliaran meneror warga. Apalagi sampai berkelompok, sebab harimau lanjut Gubernur, tidak berjalan secara berkelompok. “Informasi yang tidak benar ini sangat merugikan Kota Pagaralam. Ini merupakan tantangan bagi pak Wali Kota untuk menepis isu negative tersebut menjadi isu yang positif,” imbuhnya. Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, dirinya sudah menyampaikan laporan kepada Kementerian Lingkungan Kehutanan dan Kehutanan (KLKH) RI, terkait dengan kasus harimau Sumatera yang sempat viral karena menyerang beberapa warga hingga tewas beberapa waktu lalu. "Masalah ini sudah saya sampaikan kepada buk Menteri,” terang Herman Deru. Bahkan lanjut Herman Deru dirinya juga telah bertannya secara langsung dengan warga yang bermukim disekitar hutan dikawasan Gunung Dempo, warga mengakui tidak merasa resah dengan isu harimau menyerang manusia. Sebab berdasarkan pengakuan warga tersebut lanjut Herman Deru, tidak ada sejarahnya masyarakat Kota Pagaralam yang di serang harimau. “Harimau tidak pernah keluar habitatnya. Setiap kejadian pasti ada pemantik baik realtime maupun sebelumnya karena dendam memori dari sang harimau karena habitatnya terganggu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ini semua dengan merestorasi hutan dan satwanya di lestarikan. Kedepan kita harus mencegah kerusakan hutan. Kita jaga alam maka alam akan menjaga kita. Kita akan terus merestorasi hutan habitat satwa yang ada di Sumsel,” tandas Herman Deru. Sementara itu Ketua Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Genman Suhefti Hasibuan dalam rakor ini memaparkan ada di Indonesia ada tiga jenis harimau yakni Harimau Bali dan Harimau Jawa keduanya sudah punah. Kini tinggal lagi jenis Harimau Sumatera yang keberadaannya terancam punah. Saat ini lanjut, Genman Suhefti Hasibuan BKSDA Wilayah II Lahat telah melakukan upaya mengatasi isu harimau Sumatera, dengan melakukan sejumlah langkah diantarannya koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan satwa liar yang dilindungi. “Kami juga laporkan hingga saat ini sudah ada lima orang yang menjadi korban, tiga meninggal dunia dan dua orang lagi luka-luka yang cukup serius. Semuanya penyerangan terjadi di kawasan hutan lindung yang merupakan habitat harimau tersebut. Kita dari BKSDA sudah melakukan sejumlah langkah yakni sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, mengunjungi rumah duka, pemasangan box trap di lokasi korban di serang, pemasangan himbauan di beberapa titik desa, pemasangan lima kamera pemantau disepanjang rute yang sering dilewati harimau dan terus memantau keberadaan harimau,” tandasnya. Dilain pihak, Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan meminta warga untuk tidak mendekati apalagi mengganggu habitat harimau, dan tetap waspada serta segera melapor kepada pamong atau aparat terdekat jika melihat keberadaan harimau atau ada kasus manusia yang diserang harimau dengan segera untuk diberikan penanganan. "Jika sumber makannya cukup dan habitatnya tidak terganggu, harimau sumatera tidak akan mengganggu manusia,” ujar Mayjen Irwan. Senada dengan Pangdam, Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto meminta warga untuk waspada dan ikut membantu aparat dalam menangkal hoax atau berita-berita yang marak di medsos yang justru tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Saya akan turunkan tim khusus dari Polda Sumsel untuk menetralisir berita hoax atau isu soal harimau di media sosial. Ini semua kita lakukan untuk ketentraman masyarakat di Sumatera Selatan,” tegas Kapolda Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/FS/HP
Sumsel
Laode M. Syarif Berharap Komjen Firli Dkk Dapat Membawa KPK Jadi Lebih Baik
Jakarta, sumselprov.go.id -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif berharap pimpinan KPK di bawah pimpinan Komjen Firli Bahuri dapat membawa masa depan KPK jauh lebih baik. Hal itu disampaikan Laode usai bertemu dengan pegawai KPK dalam acara dialog publik di Auditorium ACLC Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Gedung Lama KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/12). "Kita berharap masa depan KPK jauh lebih baik dari sekarang," ucap Laode Muhammad Syarif kepada wartawan, Kamis (19/12). Karena kata Laode, Firli Bahuri Dkk harus mampu menyesuaikan dengan UU KPK yang baru. Bahkan, komisioner maupun Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kata Laode juga harus mampu bekerjasama dengan baik agar mencapai cita-cita bangsa. "Memang kalau kita lihat UU-nya, perlu penyesuaian yang baru untuk itu. Tapi kita berharap irama komisioner KPK yang baru dan irama Dewan Pengawas KPK kalau semua semangatnya untuk memberantas korupsi, Insya Allah semuanya akan baik-baik saja," jelas Laode. Dengan demikian di detik-detik berakhirnya masa kepemimpinannya, Laode menyampaikan pesan kepada pegawai KPK untuk tetap semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. "Iya kami berpesan, kami berlima bilang perlawanan memberantas korupsi ialah perjuangan maraton kami aja untuk optimis. UU KPK bisa berubah, tapi semangat seluruh pegawai untuk cegah dan berantas korupsi harus tetap kuat bahkan harus jauh lebih kuat lagi dibanding yang sekarang," paparnya Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
H. Herman Deru Hadiri Pelantikan Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK
Jakarta, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru hadiri Pelantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK RI 2019-2023 di Gedung KPK Kuningan, Jum'at 20/12/2019). Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang sengaja hadir sebagai undangan untuk ikut mengucapkan selamat kepada Firli yang merupakan putra daerah Sumsel, juga pernah menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Firli dan Herman Deru mempunyai kedekatan sebagai seorang sahabat. Beberapa acara baik kedinasan ataupun diluar kedinasan dilakukan bersama. Herman Deru juga mengungkapkan rasa bangganya dimana putra daerah Sumsel mendapat mandat menduduki jabatan penting di tingkat pusat sekaligus berharap pada Komjen Pol Firli untuk tetap istiqomah dan tidak berubah, loyal pada tugas dan tanggungjawabnya sebagai Ketua KPK RI, teguh memegang komitmen dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. "Sewaktu pak Firli menjabat Kapolda, kita kompak dan bersama-sama dalam daerah dengan penuh keakraban, meskipun memang saat ini terbatas karena menjalin silaturahminya pasti ada 'pagar' dimana dia seorang pimpinan KPK," ungkap Herman Deru. Herman Deru juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati terhadap berpotensi pelanggaran hukum khususnya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dipimpin oleh lima pimpinan baru yang diketuai oleh Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. Pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini ditandai dengan serah terima jabatan dari para pimpinan KPK lama di bawah pimpinan Agus Rahardjo ke para Pimpinan Baru. Prosesi serah terima juga digelar bersamaan dengan penyerahan jabatan kepada lima Dewan Pengawas KPK. Serah terima jabatan diawali dengan pembacaan pakta integritas yang pada intinya berisi komitmen para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Sedangkan Keempat pimpinan KPK periode 2019-2023 lainnya yang dilantik adalah Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Capaian Kinerja Satu Tahun HDMY Dalam Mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua
Palembang, sumselprov.go.id - Satu tahun dua bulan berjalan kepemimpinan Gubernur Sumsel (Sumatera Selatan) H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya (HDMY) dalam tahun ini, Pemprov Sumsel sudah mengucurkan anggaran sebesar 84 M untuk Kabupaten/Kota di Sumsel. Ini tak lepas dari keinginan HDMY untuk menurunkan angka kemiskinan dengan tujuan menghubungkan konektivitas dan demi lancanya transportasi antar kabupaten kota sebagai trigger (pemantik/pemicu) tumbuhnya perekonomian sesuai visi misi “Sumsel Maju Untuk Semua” untuk menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru melalui kadis Kominfo Prov Sumsel H. Achmad Rizwan saat meneima Kunjungan Kerja (Kunker) Dinas Kominfo Jambi dipimpin oleh Kadis Kominfo Prov. Jambi Ir Nurachmat Herlambang, MMA dan Kabid IKP DRA Hj. Eni yulika, M.si dan beserta staf ke Command Center Prov Sumsel, Jumat (20/12/2019) Herman Deru melalui Rizwan mengatakan di era Revolusi Industri 4.0 & memasuki 5.0 society dibutuhkan keseimbangan antara Infrastruktur dan SDM. Untuk itu, dibawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya (HDMY) dilakukan perbaikan Infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Gubernur Herman Deru di Kabupaten/kota Sumsel. Selain itu, Kepedulian dan dukungan HDMY dalam kemajuan Teknologi Informasi di Sumatera Selatan dibuktikan dengan selama Tahun 2019 ini telah diadakan berbagai kegiatan Pemprov Sumsel melalui Dinas Kominfo Prov Sumsel. Seperti fasilitasi pengadaan internet Desa yang Launching nya telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 yang lalu dimana Pemprov Sumsel telah memfasilitasi 34 Internet Desa dan 170 Web Desa tersebar di Kabupaten/Kota di Sumsel . Potensi Desa akan dapat dipublikasikan tidak hanya nasional maupun Internasional hingga berujung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumsel H. Herman Deru melakukan pembangunan di Sumsel dengan Selera Rakyat, jadi kerjasama yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat dapat terwujud. Pada kesempatan itu juga, Rizwan memaparkan bentuk struktur serta dukungan kominfo Sumsel seperti bidang E-govt. menghidupkan kembali Dewan TIK, karena sangat strategis perannya dalam memberikan sumbang saran dan kebijakan bagaimana perkembangan teknologi di Sumsel dapat dikembangkan, Juga ada Kegiatan Inkubator Teknologi Informatika untuk mewujudkan terciptanya Start Up dari Sumsel. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) meraih 30 Top pelayanan publik “Lapor SP4N” dan PPID yang mendapat penghargaan, juga sekarang dalam proses Fit and Profer Test rekruitmen Komisioner Komisi Informasi serta pelayanan publikasi media luar ruang Sedangkan bidang TIK dan Persandian dalam program internet desa dan menangani Command Center Sumatera Selatan Smart Province. Dalam bidang Pelayanan Komunikasi Publik (PKP) adalah pelayanan Medsos serta media leektonik dan media cetak dan bidang Statistik program Integrasi Satu Satu Data untuk seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Turut hadir Mendapingi Kadis Kominfo Sumsel; Kabid TIK dan Persandian Jon Kenedy, Kabid PIP Amrullah, Kasi Evaluasi dan Monitoring E-govt Deswan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Tanzil serta Kasi TIK dan Persandian Marwanika MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/FS