Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pemprov Sumsel Dukung Dan Implementasikan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Palembang, sumselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (pemprov. Sumsel) dukung dan implementasikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan di Sumatera Selatan serta membahas tentang penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat Dukungan tersebut dilakukan berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yaitu melalui peningkatan pencapaian kepersertaan di wilayahnya, kepatuhan pembayaran iuran, peningkatan pelayanan kesehatan, dan dukungan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan. Sebagai bentuk dukungan, Sekretaris Daerah Prov Sumsel H. Nasrun Umar memimpin rapat tentang anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) Prov Sumsel Tahun 2020 di Ruang Rapat Setda, Selasa (21/01/2020) Dalam rapat ini juga dilakukan pembahasan teknis dan koordinasi bersama OPD terkait tentang upaya Pemprov Sumsel untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan. "Saya ingin ada tindak lanjut yaitu dengan rapat dan berkoordinasi dengan kabupaten kota juga," ujarnya. Selain itu, dalam rapat ini juga dilakukan pebahasan tentang Rencana Pengalihan Tenaga Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov Sumsel. Turut hadir Wakil Direktur SDM RSUD Siti Fatimah, dr Syamsuddin Isaac, Kadinkes Prov Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., Inspektur Prov Sumsel, Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA., Kepala BKD Prov Sumsel, Nora Elisya, SH, M.M Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Himbauan Bagi Masyarakat Sumsel Agar Selalu Waspada Terkait Cuaca Ekstrem
Palembang, sumselprov.go.id - Secara umum Cuaca ekstrem terjadi di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan berdasarkan Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahwa Wilayah Sumatera Selatan termasuk wilayah Waspada Potensi Banjir. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Sumsel, memprakirakan potensi cuaca ekstrem. BMKG meminta warga mewaspadai angin kencang, banjir dan tanah longsor. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghimbau kepada Masyarakat Sumatera Selatan untuk selalu waspada terhadap akibat dari cuaca Ekstrim tersebut berupa banjir, tanah longsor, angin Puting Beliung dan pohon tumbang. Selain himbauan, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 360/040/BPD-SS/2020 Tgl. 08 Januari 2020 yang lalu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sumatera Selatan tentang antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Selatan. Diharapkan kepada masyarakat dan stakeholder terkait untuk tetap waspada dan update Informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG dan melakukan tindakan preventif meminimalisasi dampak bencana. Salah satunya dengan membersihkan dan memperbaiki drainase dan memangkas dahan dan ranting pohon agar tidak tumbang. Selain itu juga, masyarakat Sumsel harus dapat mempersiapkan diri terhadap dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut dan bersama jaga kelestarian alam disekitar kita. Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
HD: Tetap Kedepankan Musywarah dan Mufakat dalam Menentukan Kepengurusan NU yang baru
OKI, sumselprov.go.id – Ribuan masyarakat Desa Lubuk Seberuk Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak pagi memadati halaman Ponpes Ash Siddiqiyah. Mereka antusias berdatangan demi melihat langsung Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru beserta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Drs. A Halim Iskandar. Pada sore harinya , Sabtu (18/01/2020) Gubernur Sumatera H. Herman Deru bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI H. Abdul Halim Iskandar Membuka langsung Konfrensi Wilayah ke - 22 Nahdatul Ulama Sumatera Selatan yang bertempat di Pondok Pesantren Ass-Shiddiqiyah. Mengutif kata-kata Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, Herman Deru berpesan agar peserta Konferwil mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam proses pemilihan Ketua PWNU Sumsel. “Seperti dikatakan Pak Mahatir, Demokrasi bukanlah sebuah sistem sempurna. Tapi demokrasi adalah yang terbaik. Tetap kedepankan musyawarah dan mufakat,” demikian bunyi pesan yang disampaikannya. Selanjutnya HD menjelaskan bahwa Nahdatul Ulama didirikan oleh para Ulama yang dahulu menyebarkan ajaran Islam, Jamaah NU memiliki kesamaan dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu berasal dari suku, dan asal daerah yang beragam. HD berharap konfrensi wilayah ini nantinya dapat berjalan dgn lancar dan tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan nantinya kepengurusan yang baru dapat membawa NU semakin besar dan kokoh. "Saya percaya siapa yang nanti terpilih itu adalah yang terbaik" ujar Deru. Sejumlah alim ulama juga tampak hadir dalam Konferwil tersebut. Seperti Anggota DPR RI Bertu Merlas, Dirjen PPMD Taufik Madjid, Wakil Ketua Umum PB NU, Drs. H. Abdul Manan, Rais AAM PB NU K.H Miftahul Akhyar, Bupati OKI H.Iskandar, SE, Wakil Bupati OKI M. Djakfar Sodiq, Anggota DPR RI Bertu Merlas, Anggota DPRD Prov. Sumsel H. Junaidi, SE, Forkompimda Kab. OKI, Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY Foto HP
Sumsel
Gubernur Sumsel Berikan Bantuan Rp 18,9 M Untuk KUR UMKM Di OKUT
OKU Timur, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru memberikan bantuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para petani dan UMKM di Kabupaten OKU Timur sebesar Rp18,9 miliar. Bantuan tersebut diserahkan gubernur di sela acara Rapat Paripurna ke V Persidangan II Tahun 2020 dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) XVI, Jumat (17/1/2020). Selain itu, Herman Deru berharap agar Pemkab OKUT dapat selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Di HUT ke-16 OKUT, Gubernur Sumsel juga mendorong agar Pemkab OKUT terus mendukung upaya Pemprov Sumsel menurunkan angka kemiskinan di Sumsel menjadi satu digit, dengan memanfaatkan SDA yang ada, di antaranya melalui sektor perekonomian, industri, pertanian dan perikanan. "Kabupaten OKUT Pernah menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah, dan saat ini tetap menjadi kabupaten dengan nilai kemiskinan terendah walaupun secara fluktuatif. Upaya penurunan angka kemiskinan di Sumsel perlu didukung oleh seluruh Kab Kota, karena Provinsi adalah komulatif dari Seluruh Kab Kota yang ada," katanya. Herman Deru mengatakan, dengan ditunjuknya Sumsel sebagai Gerbang Ekspor Pangan maka OKUT diharapkan dapat mendukung ini dengan menjadi garda terdepan untuk menjawab tantangan ini, sebagai salah satu daerah yang dikenal dan memiliki sarana, prasarana, serta pangan yang inovatif. "Dalam HUT OKUT ini, diharapkan dapat menjadi introspeksi bersama dalam berbagai sektor agar diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Terutama peranan untuk terus menjaga keutuhan dan kerukunan antar pemerintah, masyarakat dan ulama yang ada di sini, juga memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat," katanya. Gubernur Herman Deru juga berpesan agar Pemkab dapat menjalankan Pemerintahan berdasarkan 3K, yaitu Kepatuhan, Kepatutan dan Kerukunan. Kepatuhan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perda yang berlaku. Kepatutan dilakukan sesuai dengan keadaan yang berlaku dan kerukunan yaitu menjaga kondusifitas keberagaman, kerukunan dan kebersamaan antar sesama. Turut hadir Bupati OKUT, Kholid Mawardi, Wabup OKUT, Feri Antoni, Anggota DPR RI, Hj. Percha Leanpuri, Ketua TP-PKK Prov. Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, Komut Bank Sumsel H. Edi Junaidy, Danrem 044/Gapo Kol ARH Sonny Septiono, & Para Kepala OPD Prov Sumsel. MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM
Sumsel
Penduduk Miskin Sumsel Berkurang 12,82 Persen
Palembang, sumselprov.go.id -- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada September 2019 dirilis, masyarakat miskin Sumsel berkurang sebanyak 6.580 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, pada bulan September 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Sumsel mencapai 1.067.160 (12,56 persen). Turun sebesar 6.580 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 1.073.740 orang (12,71 persen) dan turun sebesar 9.240 orang dibandingkan kondisi September 2018 yang sebesar 1.076.400 orang (12,82 persen). "Hanya dalam waktu enam bulan (Maret-September 2019) angka kemiskinan Sumsel turun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dari sebelumnya 12,71 persen. Berkurang sebanyak 6.580 orang dari kondisi Maret sebanyak 1.073.740 orang," jelas Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 13,43 persen turun menjadi 12,19 persen pada Maret 2019 dan 11,94 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaa tutun dari 13,05 persen pada September 201i menjadi 13,02 persen pada Maret 2019 dan 12,93 persen pada September 2019. Dikatakan Endang peranan kelompok makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Adapun komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan roti kopi dan lainnya. Namun dengan adanya rencana penerapan bea cukai untuk rokok diharapkan Endang dapat ikut menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. "Ada tiga poin penting yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, pertama harus memperhatikan karakteristik penduduk miskinnya. Kedua pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan ketiga adalah pengawasan program. Saat ini mungkin programnya sudah bagus tapi bermasalah di lapangan. Misal masalah distribusi Kemudian penerima. Ini juga jadi PR kita,"tembah Endang. Hal lain yang tak kalah penting untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah keberlangsungan bantuan sosial. " Karena kalau kita lihat berbagai progam bantuan sosial memang sangat membantu penurunan angka kemiskinan. Bisa 5 sampai 6 persen," ujarnya. Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel H.Rosyidin Hasan mengatakan, angka kemiskinan Sumsel yang masih di kisaran 12 persen adalah akumulasi dari inflasi dari 17 kab/kota se Sumsel. Karena itu untuk menurunkannya perlu upaya dari BPS se Sumsel untuk aktif seperti BPS Provinsi. "Karen kalau kemiskinan kab/kota itu turun pasti kemiskinan Sumsel juga turun," jelasnya. Saat ini kata Rosyidin adanya penurunan sebesar 0,15 persen sudah cukup menggembirakan. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi komoditas beras. " Makanya saya selalu katakan agar bantuan yang bersentuhan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat diterima dengan baik. Agar tidak bermasalah sampai pada bulan yang bersangkutan. Ini harus tepat sasaran agar yang miskin tidak tetap miskin," jelas Rosyidin. Bahkan untuk merealisasikan komitmen Gubernur yang ingin angka kemiskinan menjadi satu digit pihaknya sudah menelurkan program Unit Ekonomi Produktif (UEP). Ia berharap ini secepatny berjalan agar penurunan angka kemiskinan cepat terwujud. Sebelumnya Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengungkapkan sejumlah keinginannya menyambut tahun 2020. Semua itu dipaparkannya pada acara Kaleidoskop Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2019, Kamis (26/12) di Griya Agung. " Saya tidak mau muluk-muluk, Saya ingin apa yang sudah kita kerjakan sama-sama ini akumulasi dari hasil yang dicapai muaranya hanya satu penurunan angka kemiskinan," ujarnya. Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY (*HP)
Sumsel
Mawardi Yahya Inginkan IWAPI Sumsel Perbanyak Pembinaan UKM
Palembang, sumselprov.go.id-Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) merupakan wadah wanita pengusaha yang mampu mengembangkan kemampuan berusaha mereka melalui pelatihan ketrampilan, manajemen dan perbaikan akses terhadap masalah financial, tehnologi serta jaringan bisnis. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menaruh harapan besar kepada IWAPI Sumatera Selatan (Sumsel) agar terus memperbanyak pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Sumsel dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, melalui kemampuan berusaha dan keterampilan yang dimiliki pengurus dan anggota IWAPI akan sangat membantu para pelaku UKM dalam mengembangkan usaha yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. “Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka pintu seluas-luasnya terhadap bidang apapun kegiatan IWAPI khususnya dibidang usaha. Kedepan kita sangat mengharapkan agar IWAPI Sumsel dapat semakin banyak melakukan pembinaan UKM yang ada di Sumsel,” harapnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPD IWAPI Sumsel periode 2019 - 2024 di Hotel Beston Palembang, Kamis (16/1/2020). Lanjut Mawardi Yahya mengatakan, melalui pengukuhan kepengurusan IWAPI Sumsel yang baru ini, dia mengharapkan agar IWAPI juga dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi kewanitaan yang ada dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel. “Hari ini pengukuhan kepengurusan IWAPI Sumsel yang baru, harapan kita agar IWAPI dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi kewanitaan lainnya. Banyak peluang – peluang yang mampu dikelola IWAPI bersama organisasi kewanitaan dibawah pemerintah Provinsi Sumsel. Tentunya IWAPI akan lebih tau tentang apa saja peluang –peluang tersebut,” tegas Mawardi Yahya. Sementara itu, Pelantikan dan pengukuhan Ketua DPD IWAPI Sumsel yang dijabat oleh Reni Marsiana itu dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah IX DPD IWAPI Sumsel tahun 2019 pada bulan November tahun lalu. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudhi. Ketua IWAPI Sumsel Reni Marsiana yang baru dilantik mengatakan, seiring dengan apa yang telah disampaikan Wakil Gubernur Sumsel bahwa dikepengurusan yang baru ini pihaknya siap berkomitmen dan akan terus mendorong peningkatan kemampuan UKM yang ada di Sumsel. Dijelaskannya, dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumsel dalam mewujudkan visi Sumsel Maju Untuk Semua maka IWAPI Sumsel akan mengambil peran dintaranya pembangunan ekonomi kerakyatan yang sangat besar kaitannya dengan UKM. “Kita harus mendorong kemampuan UKM, diawal ini paling tidak kita bisa memberikan fasilitas berupa pembinaan dan pelatihan-pelatihan baik secara langsung maupun melalui online,” ujarnya. Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel / AD
Sumsel
BPS Sumsel Akan Gelar Sensus Penduduk Dengan Sistem SPO Dan Sensus Wawancara
Palembang, sumselprov.go.id - Tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Prov Sumsel akan mengadakan Sensus Penduduk bagi masyarakat Sumatera Selatan dengan sistem Sensus Penduduk Online (SPO) dan Sensus Wawancara Masyarakat perlu tahu pendataan maupun sensus penduduk dilakukan dengan dua (2) jenis Sensus, yaitu Sensus Penduduk Online (SPO) dan Sensus Wawancara bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sebagai informasi dan diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) bahwa Sensus Penduduk Online (SPO) adalah sistem online dimana penduduk atau masyarakat harus meng update data diri sendiri di Link yang sudah disediakan oleh BPS : sensus.bps.go.id Sensus online tersebut dapat masyarakat update mulai dari Tgl. 15 Februari - 31Maret 2020 Mungkin masyarakat bertanya, mengapa harus Sensus Penduduk Online? Berrikut beberapa manfaat dari SPO 220 ini., antara lain : 1. Dapat dilakukan kapan saja secara mandiri selama periode pelaksanaan Sensus Penduduk Online. 2. Literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin baik. 3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti penting data, dimulai dari informasi pribadinya. Lalu bagaimana jika Masyarakat terlewat di Sensus Penduduk Online hingga waktu terakhir yang ditentukan ? Tenang saja, warga akan tetap tercatat dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Wawancara (SPW) pada Juli 2020. Adapun tujuan Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik akan dijadikan sebagai upaya untuk menghasilkan satu data kependudukan. BPS akan menggunakan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data dasar. Ayo para warga dan masyarakat pastikan diri anda turut serta #MencatatIndonesia dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Online pada Februari - Maret, dan Sensus Wawancara di Juli 2020. MC Diskominfo Prov Sumsel/TM
Sumsel
HD: Penilaian Kepatuhan SPP Sebagai Acuan Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H.Herman Deru menerima langsung kunjungan kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah dalam rangka Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019. Pada kesempatan itu, Gubernur menguacapkan terima kasih kepada Ombudsman RI. Dimana Ombudsman sebagai lembaga independen yang mampu memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan di Sumsel, Rabu (15/01/2020). “Ombudsman RI telah menyerahkan catatan akhir tahun tentang kinerja Kabupaten/Kota di Sumsel. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang mampu memberikan penilaian terhadap penyelenggara layanan publik yang ada di Kabupaten/Kota,” kata Herman Deru. Herman deru menuturkan perlu ada diskusi terkait hal ini mengingat daerah-daerah tertentu memiliki karateristik yang khusus dan setiap daerah memiliki strategi pembangunan yang berbeda. Herman Deru meminta agar Ombudsman bersama Pemprov Sumsel ada kerjasama dalam hal korektif dan pembenahan pelayanan publik, diantaranya di kesehatan, pendidikan, & lainnya. "Harapan saya dengan Pak Adrian, saya membuka diri tentang apapun pelayanan publik yang harus diperbaiki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai pada laporan ini kita bisa memperbaiki semua aspek layanan khususnya layanan dasar ke masyarakat," katanya. Selain itu Herman Deru juga menyampaikan penilai tersebut tentu akan menjadi acuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperbaiki serta meningkatkan kinerja. “Ini menjadi acuan kita untuk memperbaiki aspek pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat”, pungkasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov Sumsel M. Adrian Agustiansyah, S.H., M.H., mengatakan audiensi ini dilakukan dlaam rangka berkoordinasi dengan Gubernur Herman Deru terkait survey tahun 2020 yang akan dilakukan di 17 Kab/Kota. Hadir pada kesempatan ini Asisten III Bidang Administrasi & Umum, Prof Edwar Juliartha, Inspektur Prov Sumsel, Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA., & Karo Organisasi Prov Sumsel, Drs. H. Abdul Hamid, M.Si., Karo Umum & Perlengkapan, M. Zaki Aslam. Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY
Sumsel
Info Harga Karet Terkini Berdasarkan Kondisi Karet Kering
Palembang, sumselprov.go.id - Diinformasikan kepada masyarakat, harga karet berdasarkan persentase Kondisi Karet Kering (KKK) dari sumber Singapore Commodity (Sicom). Berikut disampaikan data terupdate informasi harga karet di Sumsel per tgl 15 Januari 2020 yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Perdagangan Prov Sumsel bekerjasama dengan Gapkindo Sumsel Harga indikasi untuk Kondisi Karet Kering (KKK) 100% yaitu Rp. 17.228/kg Harga indikasi untuk Kondisi Karet Kering (KKK) 70% yaitu Rp. 12.060/kg Harga indikasi untuk Kondisi Karet Kering (KKK) 60% yaitu Rp. 10.337/kg Harga indikasi untuk Kondisi Karet Kering (KKK) 50% yaitu Rp. 8.614/kg Harga indikasi untuk Kondisi Karet Kering (KKK) 40% yaitu Rp. 6.891/kg Sumber Data : Singapore Commodity (Sicom) Diskominfo Prov. Sumsel/TM