Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Rapat Paripurna X DPRD Sumsel Agenda Pengesahan Program Pembentukan Raperda 2020
Palembang, sumselprov.go.id - Sekretaris Daerah Prov Sumsel H Nasrun Umar menghadiri Rapat Paripurna X DPRD Prov Sumsel dengan agenda pengesahan program pembentukan Peraturan Daerah Prov Sumsel Tahun Anggaran 2020. Serta menyaksikan penandatanganan keputusan program pembentukan Peraturan Daerah Prov Sumsel Tahun Anggaran 2020 oleh Ketua DPRD Prov Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH Rapat Paripurna X DPRD Prov Sumsel dipimpin oleh Ketua DPRD Prov Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. Pada agenda tersebut, DPRD Sumsel Tanda Tangani Program Pembentukan Raperda 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel, Kamis (13/02/2020) Selanjutnya, Anita mengajak baik DPRD Prov Sumsel dan Pemprov Sumsel dapat bekerja sama sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan target pembahasan Raperda Tahun 2020 ini lebih lanjut. Adapun isi keputusan terdiri dari 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dan Tiga usulan Raperda inisiatif dari DPRD Prov Sumsel. Turut hadir Asisten III Administrasi dan Umum, Prof Edwar Juliartha, dan Para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Gubernur Sumsel Apresiasi Inisiasi HMPS Sebagai Wadah Komunikasi Bagi Masyarakat Terkait Perhutanan
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, Panji Cahyanto, S.Hut, M. Si membuka acara Talk Show dan Deklarasi Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial (HMPS) di Swarna Dwipa, Kamis (13/02/2020) Gubernur Herman Deru diwakili Kadis Kehutanan Sumsel Panji Cahyanto apresiasi dan ucapan terimakasih atas inisiasi Pokja PPS yang telah melaksanakan acara ini berjalan baik "Saya harapkan dengan adanya talkshow, pengukuhan serta Deklarasi ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan seiring visi misi kita Sumsel Maju Untuk Semua" ujarnya Lanjutnya, Gubernur Sumsel Apresiasi Inisiasi HMPS Sebagai Wadah Komunikasi Bagi Masyarakat dan dapat menjembatani, serta menyerap aspirasi terkait Perhutanan Ditambahkannya, sasaran utama yang dicapai dalam perhutanan sosial, yaitu menigkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya kelestarian fungsi hutan. “Saya meyakini kelesatarian fungsi hutan merupakan kunci penting dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan manusia dengan alam yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” tutupnya Sementara itu, Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Prof Rujita dalam laporannya mengatakan kegiatan ini suatu bentuk dukungan kepada Pemprov Sumsel terkait perhutanan dengan Tema ” Menjawab Tantangan dan Mengembangkan Perhutanan Sosial Guna Mendukung Sumsel Maju Untuk Semua” Jelasnya, Peran kemitraan ini, menjembatani komunikasi dan koordinasi para pihak, membangun dan kerjasama semua pihak dan memfasilitasi pengembangan kapasitas CSO, Goverments, dan kelompok masyarakat dalam upaya mencapai visi misi “Adapun Dasar kemitraan/patnership adalah suatu lembaga nirlaba not profit yang dibentuk pada tahun 2000 (UNDP-Bappenas-Aktivis Masyarakat Sipil)” ujarnya Turut hadir Staf Khusus Menteri Kpoerasi Usaha Kecil Menengah RI Riza Damanik, Kepala Sub Direktorat Hutan Desa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Lusi Aroi Putri, , MP, dan Ketua Umum HMPS Sumsel H. Eko Agus Sugianto Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
SP2020: Sumsel Menuju Data Kependudukan Valid
Palembang, sumselprov.go.id - Sekda Sumsel H Nasrun Umar mengatakan data adalah modal dasar dalam melakukan perencanaan pembangunanan serta untuk menjadi rujukan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan rencana sehingga tujuan pembangunan dapat tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita bicara sensus penduduk artinya kita mencoba melakukan satu sensus dalam rangka mendapatkan satu data kependudukan yang valid. Ini sangat perlu untuk Indonesia satu data, Sumsel satu data,” ujar Nasrun Umar saat membuka Rapat Koordinasi instansi Prov Sumsel dalam rangka Sosialisasi dan tutorial pengisian Sensus Penduduk (SP) online 2020 di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (13/02/2020) .Nasrun Umar berharap pelaksanaan rakor ini dapat menghasilkan suatu kebijakan dan strategi khusus dalam penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) demi mewujudkan Sumsel Satu Data Kependudukan. Dan akan selaras dalam rangka mewujudkan pembangunan merata menuju Sumsel Maju Untuk Semua. “Atas arahan Gubernur Sumsel dan Wagub Sumsel agar SP2020 paling tidak dapat menjadi contoh di Indonesia dan menggapai target. Sehingga dalam pelaksanaannya tetap dilakukan koordinasi antar Pemda dan BPS,” jelasnya. Untuk menghadapi tantangan perubahan data yang cepat, SP2020 akan dilakukan dengan inovasi pendataan SP2020 melalui dua tahapan, yaitu tahapan Sensus Penduduk Online dan Sensus penduduk wawancara. Kepala BPS Prov Sumsel, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM mengatakan bahwa Sumsel adalah satu-satunya Provinsi yang melaksanaan rakor dan sosialisasi SP2020 bersamaan dengan yang dilakukan Presiden Jokowi di Pusat. SP2020 akan dilakukan denga metode kombinasi melalui pemanfaatan data administrasi kependudukan dan Ditjen Dukcapil. SP2020 betujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju “Satu Data Kependudukan Indonesia Indonesia”. SPO akan dilaksanakan tgl 15 Februari-31 Maret 2020 dan Sensus Wawancara Juli 2020. Cara mengisi Sensus Penduduk Online yang dilaksanakan pada yaitu: 1. Buka Aplikasi browser internet pada perangkat telepon genggam, tablet, laptop, atau computer 2. Buka laman resmi sensus.bps.go.id dan lakukan login 3. Isi keterangan kependudukan dan perumahan yang ditanyakan secara lengkap 4. Unduh bukti telah berpartisipasi pada SPO pada tampilan terakhir 5. Selesai Rakor ini dihadiri oleh 200 peserta yang berasal dari OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Turut hadir Kadis Kominfo Prov Sumsel, H. Ahmad Rizwan, SSTP,MM, Kadis Dukcapil Prov Sumsel, Herfiansyah Djarab, SE, MM., dan Inspektur Prov Sumsel, Bambang Irawan, SE., MM., Ak., CA. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Andalas Forum II, Pemprov Sumsel Minta GAPKI Perbaikan Pengelolaan Usaha
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan diwakili Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc., resmi membuka seminar dan pameran Andalas Forum II-2020 diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Hotel Harper Palembang, Kamis (13/2/2020). Pada kesempatan itu, Yohannes H. Toruan menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Sumsel yang mengharapkan agar GAPKI dapat mendorong anggotanya sebagai pelaku usaha perkebunan untuk perbaikan dalam pengelolaan usahanya. Dijelaskannya, perbaikan yang paling mendesak yang harus dilaksanakan berupa antara lain, menyelesaikan konflik lahan dan konflik sosial dengan masyarakat dan dengan sesama korporasi, mewujudkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas areal perizinan. Hal ini merupakan amanat dari Undang - Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Kemudian, mewujudkan pembangunan kelapa sawit hijau dan berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO, melakukan GAP (Good Agricultural Practies) dalam mengelola konsesi Iahan yang dipercayakan negara kepada korporasi perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, memberikan kesejahteraan kepada para pekerja, menerapkan CSR dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan daerah dan Iain sebagainya. "Diharapakan GAPKI dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan khususnya lingkup perkebunan kelapa sawit. Kemudian, seperti apa yang pernah disampaikan Gubernur Sumsel agar GAPKI terus menjalin kemitraan antara pengusaha sawit dengan Pemda Kabupaten/Kota di Sumsel," ungkapnya. Yohannes H. Toruan menambahkan, GAPKI sebagai mitra pemerintah telah nyata berkontribusi dalam pembangunan kelapa sawit. Beberapa hal yang telah ditunjukkan antara Iain GAPKI bersama pemerintah dan masyarakat Iain telah bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Iahan dan kebun yang begitu marak terjadi pada tahun-tahun yang Ialu. "Sinergitas ini tentu akan terus berlanjut sehingga di Sumatera Selatan dapat mencapai “zero fire”, ujarnya. Kemudian, GAPKI juga telah berperan dalam upaya mewujudkan perkebunan hijau dan berkelanjutan. GAPKI bersama dengan pemerintah dan masyarakat luas telah melakukan upaya untuk melawan black campaign tentang perkelapa-sawitan. "Selain itu, banyak hal yang telah dilakukan Gapki untuk mewujudkan tujuan pembangunan perkebunan memperjuangkan adanya bagi hasil perkebunan," terangnya. Ketua Umum GAPKI Pusat, Joko Supriyono mengatakan, industri Kelapa Sawit indoensia memiliki peranan penting bagi perekonomian dan pembangunana indonesia. Menurutnya, pada tahun 2019 produksi indonesia tumbuh 9%, konsumsi tumbuh 24%, dan eksport tumbuh sebesar 4%. "Melalui Andalas Forum II ini, kita mengharapkan seluruh pengusaha dan petani kelapa sawit agar menerapkan sustainability pulm oil," katanya. Sementara itu, Ketua panitia Andalas Forum II-2020, Harry Hartanto dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini berlangsung dua hari 13 - 14 Februari 2020 dan melibatkan berbagai unsur seperti mahasiswa, pengusaha, Pemda Sumsel dan Pemda Kabupaten/kota se Sumsel. dan lainnya. Dijelaskannya, kegiatan ini terselenggarakan dengan landasan pembentukan Andalas Forum dan penetapan pengurus. Tujuannya untuk memajukan dan mengembangkan industri Kelapa Sawit serta dalam menjawab tantangan Kelapa Sawit berkelanjutan di Indonesia. "Setelah pelaksanakan Andalas Forum II-2020 di Sumatera Selatan ini, selanjutnya Andalas Forum akan dilaksanakan di Provinsi Jambi," ungkap Harry Hartanto. Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, R.A. Anita Noeringhati, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Ir. Fakhrurrozi, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsuddin, Ketua GAPKI Cabang Sumsel, Alex Sugiarto. Kemudian, Ketua GAPKI Cabang Aceh, Sapri, Ketua GAPKI Cabang Sumatera Utara, Alexander Maha, Ketua GAPKI Cabang Riau, Hartono, Ketua GAPKI Cabang Sumatera Barat, Bambang, Ketua GAPKI Cabang Bengkulu, Jon Siregar dan Ketua GAPKI Cabang Jambi, Tidar. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Herman Deru: 17 Kabupaten/Kota Di Sumsel Sudah Miliki Perda RTRW
Jakarta, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri Rakor Percepatan Penetapan peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) Online Single Submission (OSS) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Rabu (12/02/202) untuk menunjang kemajuan pembangunan daerah guna menarik investor berinventasi ke daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo "Ini penting dan fundamental, bahwa percepatan penetapan perda RTRW dan RDTR OSS sebagai tapak pembangunan bagi daerah yang menentukan arah pengembangan daerah yang bergantung pada rencana tata ruang wilayahnya. Maka saya mendorong percepatan perda tersebut", jelasnya. Terkait hal tersebut, Herman Deru mengungkapkan bahwa Sumsel telah memenuhi target perda RTRW di seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi persoalan dan hal ini dapat dilaksanakannya dengan baik. Dijelaskannya bahwa dari paparan dalam kegiatan ini masih terdapat 18 kabupaten /kota di Indonesia yang belum memiliki perda RTRW, namun dirinya bersyukur bahwa Sumsel sudah memiliki perda tersebut. Selain itu, Pemerintah pusat menargetkan kepada seluruh Gubernur di Indonesia agar per Mei 2020 perda RTRW ditetapkan dan diundangkan telah terpenuhi. "Jadi kita tidak perlu menunggu hingga Mei, saat ini pun kita sudah siap. Karena Kota Palembang juga, hanya saja memang untuk kota Palembang setiap 5 tahun sekali harus diperbaiki mengingat wilayahnya yang luas", katanya. Sementara itu, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada 3 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat. Dijelaskannya, Pertama pemda segera mengagendakan propemda rancangan perda RDTR, kedua Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan perda RDTR OSS, dan ketiga kepada para Gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel: Pengurus Jantung Indonesia Cabang Sumsel Siap Kampanyekan Pola Hidup Sehat
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya hadir sekaligus menyaksikan Pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Sumsel oleh Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, Esti Nurjadin, SH, Mkn di Griya Agung, Rabu (12/02/2020). Dalam sambutannya, Mawardi Yahya menyampaikan bahwasannya kita perlu memiliki inisiatif tidak harus tergantung kerumah sakit, tapi akan diupaya dalam pencegahan penyakit pembunuh nomor satu ini dengan cara sosialisasi ke lapangan sekaligus ke desa-desa. “Perlu sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat agar tidak mudah terserang penyakit jantung” ujarnya. Mawardi tegaskan, kita ketahui bahwa penyakit jantung sangat mengerikan dan menyebabkan kematian, sebab itu saya berharap pengurus yayasan ini menunjukan komitmennya karena selain pengobatan kita perlu melakukan pencegahan sedini mungkin terutama pada generasi milenial, “Saya harapkan juga setelah pelantikan ini, pengurus dapat segera melakukan tugas sesuai tupoksinya dan harapanya kepengurusan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.” harapnya Sedangkan Hj. Fauziah Mawardi Yahya yang baru saja di lantik menjadi Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumsel mengatakan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan gerakan panca usaha jantung sehat yaitu dengan gizi seimbang, hindari stres, awasi tekanan darah, teratur berolahraga, dan tidak merokok. "Kita harus mengambil peran dalam upaya pencegahan penyakit jantung, yang dapat kita lakukan dengan mengkampanyekan pola hidup sehat, menyelenggarakan olahraga jantung sehat, dan pemeriksaan jantung gratis bagi lansia, dan kalangan menengah kebawah, serta sosialisasi," ujarnya. Oleh karena itu, Ia juga berharap akan ada dukungan dari semua pihak pemerintah, BUMN, BUMD, sehingga kegiatan ini dapat mewujudkan masyarakat yang terhindar dari penyakit jantung. Pada saat yang sama. Ketua Umum YJI Esti Nurjadin S.H., M.KN. mengatakan dalam sambutannya program tertinggi dari BPJS tahun 2019 adalah untuk penyakit jantung. Hampir 10 Triliun rupiah beban BPJS, berdasarkan hasil RISKESDAS 2018 terjadi peningkatan trend jumlah penduduk Indonesia yang sudah terdiaknosa penyakit jantunng. Pada tahun 2013 0,5 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,5 persen. Ditambahkannya,penyakit jantung juga bisa berpotensi terjadi pada generasi muda dari umur 15-35 tahun. Maka gaya hidup yang sehat harus dimulai sejak dini dalam keseharian. Esti berharap para pengurus dapat lebih kreatif dalam menjalankan program-program kerja YJI. Karena target yang bakal disasar adalah kaum milenial. Jadi para pengurus agar bisa menyesuaikan program terhadapat target sasaran dan lebih kekinian. "Visi Yayasan Jantung Indonesia pelopor hidup sehat. Dengan misi meningkatkan pengetahuan pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui panca usaha jantung sehat," tutupnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penganugerahan penghargaan kepada para ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Sumsel dari tahun 1981-2019 sebagai bentuk apresiasi selama bertugas. Sebagai informasi, Yayasan Jantung Indonesia (Indonesia Heart Foundation) YJI adalah lembaga nirlaba yang focus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah melaui pemasyarakatan Panca Usaha Jantung Sehat. Turut hadir Ketua TP PKK Prov Sumsel sekaligus penasehat Yayasan Jantung Indonesia Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, Kadinkes Prov Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes, Walikota Palembang 1993-2003 Drs. H. Husni, M.M., Ketua DWP Prov Sumsel, Hj Renny Nasrun Umar Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel Ajak Semua Pihak Kawal Program dan Strategi Nasional K3
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya mengajak semua pihak pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurutnya, untuk mengawal program dan strategi nasional K3 dapat berjalan efektif. Perlu didukung semua pihak karena K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha saja melainkan serikat pekerja juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif. "Jangan sampai problem K3 hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja. Jangan sampai problem K3 baru mendapat perhatian saat korban berjatuhan. Jangan sampai kita baru peduli soal K3 ketika ada gugatan dari masyarakat ataupun keluarga korban," ungkap Mawardi Yahya. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional ke-50 tingkat Provinsi Sumsel tahun 2020 bersama BUMN dan BUMD se-Sumsel di Lapangan PT. PUSRI Palembang, Rabu (12/2/2020). "Ini soal nyawa dan kesehatan manusia. Safety adalah yang utama. Put safety first. Karena uang bisa dicari, karir bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan," tegas Mawardi Yahya. Melalui peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional ke-50 tingkat Provinsi Sumsel ini, Wagub Sumsel juga mengharapkan agar semua pihak dapat melakukan upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing. Hal ini agar budaya K3 berbasis teknologi informasi benar-benar terwujud di seluruh tanah air. Dia menambahkan, perlu dilakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat. "Dalam rangka memperingati hari K3 Nasional ini menyatukan perhatian kita begitu komitmennya pemerintah kita dalam menjaga keselamatan tenaga kerja. Ini semua tidak cukup hanya dengan peralatan yang lengkap tetapi juga dengan pembinaan dan kehati-hatian. Ingatkan terus secara rutin, karena keselamatan lebih penting dari segalanya," imbuhnya. Saat menyampaikan sambutan tertulis Menteri Keteenagakerjaan RI Ida Fauziah, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 telah menetapkan Program dan Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Periode 2020-2024 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan. Program dan Strategi itu meliputi Gerakan Promosi K3, Penguatan Kapasitas Sumber Daya K3, Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Norma K3, Penguatan Sistem Pelaporan dan Manajemen Data & Informasi K3, dan Koordinasi, Sinergi dan Kolaborasi K3. Selain itu, pada tahun 2019 lalu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional, di antaranya menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3. Kemudian, meningkatkan kesadaran pengusaha/pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3, meningkatkan peran serta masyarakat, Iembaga K3 dan pemerhati K3. Selanjutnya, meningkatkan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi memiliki program K3, meningkatkan peran serta Indonesia dalam forumforum regional dan internasional dalam bidang K3, dan menyempurnakan informasi dan Iayanan K3 berbasis digitalisasi. Dikesempatan itu Wagub Mawardi Yahya menyerahkan penghargaan kepada perusahaan pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik tingakat Provinsi Sumsel tahun 2019. Para perusahaa tersebut yaitu PT. PUSRI, PT. TEL, PT. Semen Baturaja, PT. Sampoerna Agro, PLN WS2JB, PT. PELINDO, PT. Tania Selatan, Pertamina RU3, PT. Bukit Asam dan PT. OKI Pulp and Paper. Tema pokok Bulan K3 Tahun 2020 yaitu "Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi lnformasi". Hadir pada apel tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Drs. Koimudin., SH. M.M, Direktur Produksi PT. PUSRI, Filius Yuliandi serta para pimpinan BUMN/BUMD se Sumsel. Peserta apel terdiri dari BUMN dan BUMD se Sumsel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, dan perwakilan perusahaan diantaranya JM Group, PT. PUSRI, PT. TEL, PT. Semen Baturaja, PT. Sampoerna Agro, PLN WS2JB, PT. PELINDO, PT. Tania Selatan, Pertamina RU3, PT. Bukit Asam dan PT. OKI Pulp and Paper dan lainnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
TP PKK Sumsel Gelar Pelatihan Ecoprint Bagi Anggotanya
Palembang, sumselprov.go.id - TP-PKK Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan kegiatan bagi para anggotanya. Kali ini, TP PKK Sumsel gelar Pelatihan Ecoprint yang saat ini lagi diminati masyarakat. Adapun pesertanya berjumlah 50 orang yang terdiri dari semua pengurus, anggota dan staf di sekretariat TP-PKK PROV Sumsel di Gandus, Selasa (11/02/2020) Menurut Ketua TP-PKK Prov Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketramplan Pengurus dan anggota TP-PKK Prov Sumsel dan semakin mempererat jalinan tali silaturahmi sesama anggota. "Disekitar sini banyak sekali jenis pohon yang daunnya dapat dijadikan bahan pembuatan Ecoprint. Seperti Jati, Tunjung, Jarak, Kari, Pakis. Selain itu Ecoprint ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia" ujarnya. Jelas Febrita, Untuk diketahui Ecoprint adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami. “Prinsip pembuatannya yaitu melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang atau bagian tumbuhan yang mengandung pigmen warna dengan Kain” tambahnya. Sebagai Instruktur pelatihan pembuatan Ecoprint ini berasal dari Galeri Wong Kito. Turut hadir Wakil Ketua TP-PKK Prov Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Gubernur Herman Deru: Sumsel Siap Tuan Rumah FIFA World Cup U-20 Tahun 2021
Palembang, sumselprov.go.id – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru katakan Provinsi Sumatera Selatan siap jadi Tuan Rumah FIFA World Cup U-20 Tahun 2021 Guna memastikan Sumsel Siap dan layak menjadi Tuan Rumah Sepak Bola FIFA World Cup U-20 tahun 2021, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mendampingi Ketua Umum PSSI, Komjen Pol Dr. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., beserta jajaran. Serta Kemenpora RI dan Kementerian PUPR RI melakukan inspeksi ke Jakabaring Sport City (JSC), Selasa (11/02/2020) dalam rangka mengecek kesiapan Sumsel menjadi salah satu tuan rumah FIFA World Cup U-20 Tahun 2021. “Pemprov Sumsel berkomitmen dan siap menjadi Tuan Rumah Federation Internasional Football Assosiation (FIFA) World Cup U20 Tahun 2021” ujarnya. Sebagai komitmen, Sumsel juga siap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan mengalokasikan pendanaan serta akan mencukupi apa yang disyaratkan oleh PSSI dan FIFA agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. "Kalau infrastruktur kita siap untuk lengkapi, bisa dibangun satu dua bulan, tapi kemenangan Sumsel yang tidak bisa ditiru daerah lain yaitu pengalamannya menjadi penyelenggara berbagai event olahraga," jelas Gubernur Herman Deru. Perlu juga diinformasikan, Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah, Gubernur Sumsel H Herman Deru telah menandatangani agreement untuk Host City bersama PSSI di Griya Agung 27 Agustus 2019 yang lalu. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Komjen Pol Dr. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., menjelaskan bahwa kedatangannya di Palembang untuk melakukan pengecekan dan menyaksikan paparan. Prinsipnya kami akan melihat secara keseluruhan kalau JSC kami sudah tahu dari berbagai event internasional dan nasional yang pernah dilakukan tentu ada sedikit kekurangan yang perlu ditindaklanjuti dan kami akan melihat 5 stadion pendukung lagi. Kesiapan stadion utama, akomodasi, medis, jarak stadion hotel dan jarak stadion dengan tempat latihan. Dari kunjungan ini akan dinilai kenyamanan, keamanan, media dan yang terpenting atensi kepala daerah. "Dari 11 daerah maka akan dipilih 6 daerah yang akan dipilih yang memang memenuhi standar, lokasi yang strategis, dan kita akan melihat kesiapan venuenya. ya mudah-mudahan Sumsel bisa menjadi tuan rumah FIFA,"tutupnya. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, dan Para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel