Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Herman Deru Harapkan Gelar Yang Disandang Bermanfaat Bagi Masyarakat
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menghadiri Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) kepada 900 Lulusan Universitas Terbuka (UT) Palembang Periode I Tahun 2020 bertempat di Aula Utama Gedung Asrama Haji Prov. Sumsel Jl. Kol. Burlian KM. 9,5 Palembang, Sabtu (15/2/2020) Mengawali sambutannya, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru yang disambut tepuk riuh oleh para wisudawan/wisudawati, mengaku bangga dapat hadir dalam acara ini dan ini yang ketiga kalinya. “Bukan hanya orang tua kalian saja yang bangga, tapi Saya juga sebagai Gubernur ikut bangga dan kewajiban saya hadir” ujarnya Herman Deru jelaskan, gelar merupakan kebanggaan. Namun itu saja tidak cukup yang paling penting bagaimana mempertanggungjawabkan gelar yang disandang. Ilmu yang didapat harus di implementasikan dengan profesi apapun pekerjaan yang dijalani serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Bagi yang pagawai diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya. “Kepada para wisudawan/wisudawati yang menerima ijazah Lulusan Universitas Terbuka Palembang Periode I Tahun 2020. Saya mengingatkan, mengucapkan terima kasih pada orang tua terutama agar pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mengingat tidak semua orang bisa menyandang gelar sarjana.” ucapnya Ditambahkannya, begitu senangnya saya kesini yang ketiga kali karena bangga. Dengan variabel umur yang berbeda. Saya mengajak adek-adek semua berpikir apa yang akan diperbuat setelah menyandang gelar. Ini momen suatu yang sakral tidak semua memakai toga seperti ini. Untuk itu setelah acara ini, mari kita bangun Sumsel bersama, biarpun tidak bersama di pemerintah tapi berikan kontribusi untuk membangun provinsi yang kita cintai ini "Pesan saya, jadilah Sarjana kemandirian. Jangan pernah menyepelekan manajemen etiket baik, kedua manajemen ekspresi dan manajemen emosi" ujarnya Usai acara, dalam sesi wawancara, Herman Deru katakan, ,Universitas Terbuka sudah berdiri sejak 1985, sekarang ini keberadaan UT tidak diragukan lagi, UT bisa menghasilkan sumber daya manusia yang handal. "Lulusan UT ini tidak diragukan lagi. Universitas Terbuka bukan Universitas yang main main mutunya. Kalangan orang tua, ayo jangan pernah ragu. Mari kita masukan putra putri kita ke Universitas Terbuka,” ajak Gubernur. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Achmad Hafisz Tohir, Rektor UT Dr. Ucu Rahayu, M.Sc, Kepala UPBJJ, UT- Palembang, Dr. Meita Estiyanda, Wakil Rektor IV, Unsri Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr. Staf Ahli Hubungan kemasyarakatan dan SDM, Reza Pahlevi Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Herman Deru: Olahraga Golf Bukan Hanya Kalangan Eksklusif Tapi Untuk Semua Lapisan Masyarakat
Palembang, sumselprov.go.id – Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan bahwa Olahraga Golf bukan hanya untuk kalangan Eksklusif saja tapi merupakan bagian olahraga untuk semua lapisan Masyarakat Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada saat Membuka Tournament Golf Piala Gubernur Sumsel I Tahun 2020 di Kenten Golf Course Palembang, Sabtu (15/02/2020) Ia juga mengatakan, Dengan diselenggarakan turnamen Golf Piala Gubernur Sumsel ini, Diharapkan dapat menghilangkan pandangan masyarakat Indonesia khususnya Sumsel bahwa olahraga Golf bukanlah olahraga yang mahal. “Dengan diselenggarkaannya Tournament ini, tujuan saya untuk menyebar luaskan kegemaran bermain golf ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumsel tanpa harus membedakan strata dan kasta,”ujarnya. Dikesempatan ini Herman Deru (HD) juga menginginkan pihak Pelaksana dapat membagi Cluster dalam perlombaan ini, sehingga pemain pemula mendapatkan kesempatan, sehingga kedepannya diharapkan dapat menuai prestasi dan menjadi pemain Golf terbaik diwaktu yang akan datang. HD juga mengucapkan terimakasih kepada Para pegolf dan Sponsor yang telah ikut Andil dalam mengembangkan potensi olahraga Golf di Sumsel. Turut Hadir Kapolda Sumsel Irjen Priyo Widyanto, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, Kartika Sandra Desi SH, Direktur utama BSB Achmad Syamsuddin, Kadispora Prov. Sumsel. H. Ahmad Yusuf Wibowo Ketua Pelaksana H. Syahrial Oesman, Pengelola Golf Kenten Prof. Dr Ali Gani. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Studi Banding Kebijakan Kesehatan, Wabup Pekalongan Kunjungi Wagub Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menerima kunjungan Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Dra. Hj. Hindun, MH beserta rombongan dalam rangka studi banding kebijakan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pertemuan itu berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumsel, Jum'at (14/2/2020) malam. Studi banding tersebut terkait dengan pelaksanaan integrasi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena banyaknya kendala yang dihadapi diberbagai daerah seperti di Kab. Pekalongan. Kendala yang dimaksud salah satunya diakibatkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang sudah berlaku sejak 1 Januari lalu. Kemudian, adanya aturan Kementerian Kesehatan tentang pelayanan kesehatan yang berjenjang. Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menyambut baik kunjungan itu. Menurutnya, kendala serupa tidak hanya dihadapi Kabupaten Pekalongan, tetapi juga diberbagai daerah di Indonesia dengan sebagian besar permasalahan yang sama. "Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat untuk dilaksanakan dengan baik. Tinggal bagaimana kita mengambil langkah tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi," ungkapnya. Mawardi Yahya menjelaskan, Pemprov Sumsel mengalokasikan anggaran senilai Rp. 229 miliar dari APBD 2020 untuk membiayai iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi 454.310 jiwa penduduk Provinsi Sumsel. Hal tersebut sudah menjadi komitmen Pemprov Sumsel untuk tetap menanggung JKN bagi masyarakat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemprov Sumsel juga sudah melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan tentang kepesertaan program JKN tersebut. “Ini langkah nyata yang kita lakukan bersama BPJS Kesehatan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat Sumsel," ujar Mawardi Yahya. Sementara itu, Wabup Pekalongan, Hj. Arini Harimurti mengatakan, sebelum bertemu Wagub Sumsel, dia juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Lahat untuk studi banding dan konsultasi tentang kebijakan kesehatan di Kabupaten lahat. "Kemarin kami juga berkunjung ke Kabupaten Lahat dan bertemu langsung dengan Bupati lahat," kata Wabup Pekalongan. Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Sumsel yang memberlakukan pendampingan dana JKN. Bahkan, pada saat sebelum kenaikan tarif BPJS Kesehatan, Kab. Lahat berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., juga telah membenarkan hal tersebut. "Lahat itu, salah satu Kabupaten di Sumsel yang pertama kali UHC. Saat itu tarif BPJS Kesehatan kelas III masih Rp. 23 Ribu, sekarang sudah naik menjadi Rp. 42 Ribu. Karena adanya kenaikan tarif tentu akan membebani jika ingin melangsungkan UHC seperti sebelumnya" ungkap Lesty Nurainy. Lesty menambahkan, seperti disampaikan Wabup Pekalongan bahwa Pemkab Pekalongan juga terkendala untuk mencapai seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. "Mereka (Wabup Pekalongan) menanyakan juga setelah integrasi ke JKN, bagaimana sistem dan strategi yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Sumsel yaitu dengan sharing dana," kata Lesty Hadir mendampingi Wakil Gubernur Sumsel pada pertemuan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Muhammad Zaki Aslam, AP, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc. dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Mirwansyah, SKM., MKM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
TP PKK Sumsel Bersama WCC Gelar Aksi Pencegahan Kekerasan Seksual
Palembang, sumselprov.go.id - Ketua TP PKK Sumsel bekerjasama dengan Women Crisis Center (WCC) menggelar Aksi Kolektif Penghapusan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak di Sumsel, bertempat di Griya Agung, Jumat (14/02/2020). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua TP PKK Prov Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru (Hj. Feby) bertema “Suara dan Aksi Anak Muda Sumatera Selatan dalam rangka Penghapusan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak” Feby berharap melalui pembinaan ini kekerasan seksual yang terjadi di Sumsel dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Direktur Eksekutif Women’s Crisis Centre (WCC) / Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan dan Anak Palembang, Yeni Roslaini Izi mengatakan aksi kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta meningkatan kepedulian masyarakat khususnya generasi muda mengenai kekerasan seksual dan perkawinan anak terutama terkait penyebab, dampak dan upaya pencegahannya. Kegiatan ini disemarakkan dengan berbagai kegiatan antara lain penampilan Tari Asmara Dana, pementasan teater "Sandiwara Perempuan" oleh pelajar SMA PGRI 2 Palembang. Serta dialog interaktif yang menghadirkan psikolog yang juga Ketua Pokja I TP PKK Provinsi Sumsel Hj Telly Ulviani, Direktur Executive WCC Yeni Roslaini Izi hingga finalis putri Indonesia Sumsel Gabriela Febiola. Turut hadir Dewan Pengawas WCC Maphilinda Syahrial Oesman dan Dewan Pengurus WCC, Erna Wahyudi. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Herman Deru Jadi Narasumber "Gubernur di Radio" Tema Jelang Dua Tahun Pemerintahan HD-MY
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menjadi narasumber dalam program "Gubernur di Radio" dengan tema "Jelang Dua Tahun Pemerintahan Herman Deru (HD)-Mawardi Yahya (MY) disiarkan Live Nasional Pukul 15.00-16.00 Wib di Radio Elshinta Palembang 97,6 FM, Jumat (14/02/2020) Dalam kesempatan itu, Herman Deru diajak berbincang dengan berbagai topik pembahasan, dimulai dari berbagai penghargaan yang telah diraihnya bersama MY, tantangan selama memimpin Sumsel bersama MY, dan tentang pelayanan bebas BPJS, dimana Pemprov Sumsel yang telah menjamin sepenuhnya masyarakat Sumsel mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Herman Deru mengatakan baginya penghargaan bukanlah sebuah target tetapi penghargaan adalah bonus atau pengakuan dari berbagi pihak, baik itu bagi masyarakat dalam skala nasional maupun internasional. "Kita (HD-MY) lebih cenderung memperbaiki etos kerja dimana ada kesinambungan, program-program dirangkum mana yang terbaik dipertajam dan yang kurang baik diperbaiki. Pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat adalah melebihi penghargaan apapun," ujarnya. Menurut HD, sejak awal dan dalam dua tahun kepemimpinannya bersama MY, keduanya telah menyamakan dan menyelaraskan persepsi sebagai fundamental dalam membangun Sumsel sebagai kepala daerah dan wakil daerah. "Saya ingin ini menjadi trend ke Bupati Walikota se-Sumsel bahwa modal fundamental untuk membangun adalah keselarasan kepala dan wakil kepala daerah dalam menyamakan persepsi visi misi. Dan berbagi tugas sesuai porsi namun dengan kewenangan mutlak tetap di kepala daerah," jelasnya. Menurut HD, hal yang menjadi tantangan dalam memimpin yaitu kuatnya arus informasi yang apabila tidak bijak dihadapi maka akan membawa dampak yang negatif dibandingkan positif. "Kita boleh maju tapi jangan ditinggalkan ciri khas kita sebagai warga Sumsel. Tetap junjung kearifan lokal daan keberagaman seiring dengan perkembangan teknologi," tutur Dia. Sementara itu, tentang pelayanan kesehatan yang ada di Sumsel, HD menegaskan bahwa Pemprov Sumsel telah menyediakan dana hampir 229 Miliar Rupiah untuk menjamin sepenuhnya masyarakat Sumsel yang mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS yang mengcover 454.310 jiwa. "Tapi ini tidak cukup disini, kita juga menekankan agar masyarakat mendapat proses edukasi tentang pentingnya kesehatan dengan menggalakkan berbagai program di Posyandu dari Provinsi hingga desa se Sumsel didukung dengan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan agar masyarakat sadar sehat sejak dini," tambah Deru. Mengakhiri Live Radio, Herman Deru mengatakan bahwa radio memilki peran yang penting dalam mengedukasi masyarakat, sehingga radio diharapkan dapat menjadi salah satu media yang dapat menyampaikan informasi dengan akurat dan bersifat edukasi bagi masyarakat. Turut hadir Kadinkes Prov Sumsel, Lesty Nurainy, Apt., M.Kes Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Safari Sholat Jum'at, Gubernur Sumsel Bantu Penyelesaian Rumah Tahfidz
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru melaksanakan Safari Sholat Jum'at di Masjid Al-Ikhlas Jalan Dwikora II, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Jum'at (14/2/2020). Dikesempatan itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, melalui safari jum'at itu dia ingin mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur, sehingga warga Sumsel jangan pernah tidak mensyukuri nikmat Allah SWT baik itu nikmat kesehatan, kesempatan dan lainnya. "Seperti hari ini kita bisa berkumpul bareng dengan warga setelah sholat Jum'at kita makan bersama di masjid. Inikan nikmat juga," ungkapnya. Lanjut Herman Deru, safari jum'at itu juga sekaligus meninjau perkembangan rumah tahfidz, seperti yang dilakukan pengurus masjid Al-Ikhlas yang sudah membangun rumah tahfidz dengan menghabiskan dana sebesar Rp.830 Juta. "Jadi wajib juga kita ikut serta membantu.Tadi semua yang hadir saya ajak pupuan (patungan) untuk membantu dan alhamdulillah terkumpul 150 juta rupiah," kata Deru. "Selalu saya mengajak baik itu RT, RW lurah, camat maupun bupati, walikota, sampai gubernur juga agar menggunakan jabatan itu untuk mengajak berbuat kebaikan," ditambahkan Deru. Sementara itu, Ketua Masjid Al-Ikhlas, H. Yung Sirwan mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan gedung masjid dan pembangunan rumah tahfidz yang sudah rampung 90%. Walau sudah hampir selesai kami mengharapkan bantuan bapak Gubernur untuk penyelesaian pembangunannya. Kami juga mengajak bapak Gubernur melihat rumah tahfidz yang ada di masjid ini," ujarnya. Nampak hadir pada Safari Jum'at itu, Inspektur Provinsi Sumsel, Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA, Kasat Pol PP Provinsi Sumsel M. Aris Saputra,S.Sos, M.Si, Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel H. Darma Budhy, SH.,ST.,MT, dan Ka. Dinas Pemuda dan Olahraga Drs. Akhmad Yusuf., M.Si. Hadir juga Camat Ilir Barat I, Muflih S.STP., MH., Plt. Lurah Demang Lebar Daun Ardi Geovani, S.STP., Ketua Pembina Yayasan Masjid Al- Ikhlas, H. Farruk Barry, Imam dan Khatib Sholat Jum'at, Ustd. H. Syaifullah, tokoh masyarakat dan tokoh agama diantaranya K.H. Syech Muhammad Yusuf, H. Ali Bikran, dan Abdurrahman Kadir. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Wagub Sumsel: Pemprov Dengan BI Tetap Bersinergi Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya mengapresiasi sinergitas antara Pemprov Sumsel dan Bank Indonesia yang telah berlangsung sejak lama dan perlu dijaga. Menurutnya Perwakilan BI Prov Sumsel sangat membantu dan mendukung perkembangan ekonomi di wilayah Prov Sumsel. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Sumsel tumbuh dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Mawardi Yahya saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel yang baru, Hari Widodo, yang sebelumnya dijabat oleh Yunita Resmi Sari setelah dipromosi menjadi Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas BI di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jumat (14/02/2020). Dijelaskannya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Prov Sumsel, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada Triwulan IV tumbuh mencapai 5,69% yang menunjukan bahwa Sumsel tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di wilayah Sumatera dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02%. "Kami (Pemprov Sumsel) sangat mengharapkan perwakilan BI dapat menjadi partner Pemprov Sumsel dalam hal membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan," ujarnya. Ditambahkannya, kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan BI bersama unsur akademis, vertikal terkait dan Satgasda Pangan Pangan Sumsel dari Polda Sumsel, salah satunya adalah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). "Forum TPID telah berjalan efektif dalam pengendalian harga. Hal ini akan mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Sumsel yang merupakan misi Pemerintah Prov Sumsel 2018-2023," katanya. Selain itu, Mawardi berharap agar BI dapat terus melakukan kajian Ekonoi Regional (KER) untuk menggali potensi pengembangan ekonomi daerah dan melakukan koordinasi litas sektor atau lembaga, yang dapat menciptakan peluang bagi kalangan dunia usaha dan perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Sementara itu, Deputi Bank Indonesia, Erwin Ryanto, mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah refleksi pembangunan regional dibawah kepemimpinan Gubernur Sumsel Sumsel. Tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera dan diatas pertumbuhan nasional hal ini menandakan aktivitas perekonomian di Sumsel baik ditunjang komoditas pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan pembangunan industri revitalisasi jalan, jalan tol, dan lainnya juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumsel. “Kami juga tetap mendorong sinergi antara Pemprov dan BI dalam memperkuat kerjasama demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Serta memperkuat terus sinergi di pusat dan daerah dalam rangka pengendalian inflasi bersama TPID dengan melakukan penyususna strategi keuangan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Dengan memanfaatkan potensi Sumsel,” ujarnya. Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI, Hafidz Tohir, Ketua DPRD Prov Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, S.IP., M.Hum Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Priyo Widyanto, MM, Kajati Sumsel, Dr Wisnu Barota, Ketua Pengadilan Tinggi, Dr. H. Soedarmadji, SH, MH., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. RM. Zaini, SH, M.Hi. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
Herman Deru: Pemprov Sumsel Berkomitmen Jamin Peserta PBI JKN
Palembang, sumselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel tentang kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di ruang tamu gubernur, Kamis (13/2/2020). MoU ditandatangani Gubernur Sumsel Herman Deru. Langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk menjamin masyarakat Sumsel yang mendapatkan Penerima Bantuan iuran (PBI) JKN. "Saya berkomitmen bersama Deputi BPJS Provinsi Sumsel, bagi masyarakat yang layak menerima bantuan PBI ini kita cover full. Pemprov Sumsel tidak memedulikan siapa pun dari desa mana atau dari kecamatan mana. Yang terpenting untuk kita, dia adalah warga Sumsel," kata gubernur. Herman Deru menjelaskan, untuk tahun 2020 ini, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana hampir Rp229 miliar, untuk menjamin 454.310 jiwa. "Tahun ini Pemprov telah menyediakan hampir Rp229 miliar. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main untuk pelayanan kesehatan. Tolong juga untuk warga yang mampu tidak usah ikut PBI jadi kalau mampu membayar sendiri jangan ambil yang punya orang tidak mampu," katanya. Menurut dia, PBI ini adalah orang-orang dengan kategori tidak mampu dan datanya ada pada dinsos di Provinsi Sumsel lebih kurang 454.310 jiwa yang menjadi penerima PBI. Kadinkes Prov Sumsel, Lesty Nurainy mengatakan, JKN merupakan upaya menjamin agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kendala, dan iini harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan prosedur yang mudah. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Wagub Sumsel Menerima Audiensi Guru Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+)
Palembang, sumselprov.go.id - Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya menerima audiensi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia di atas 35 tahun (GTKHNK 35+) di ruang kerja Wagub, Jumat (14/02/2020) Bertujuan dukungan dari Pemprov Sumsel ke Pemerintah pusat memperhatikan nasib mereka. Mereka berharap diangkat menjadi PNS tanpa tes, atau opsi lain menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). Atau paling tidak upahnya disetarakan dengan upah minimum regional (UMR). Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengatakan, pada prinsipnya Pemprov Sumsel memberikan dukungan dan memperjuangkan agar guru honorer bisa jadi PNS Menanggapi permintaan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35 Plus. “Kita dukung penuh, agar guru honorer yang umurnya lewat 35 tahun, bisa jadi PNS, Ini kebijakan pusat. Prinsip, kita akan berikan dukungan,” ujarnya Sebagai bentuk dukungan pemerintah prov sumsel, Wagub memberikan statemen berupa dukungan ke pemerintah pusat dengan buat video bersama para honorer agar harapan guru honorer.diperhatikan... Sementara itu, Ketua GTKHNK 35 Plus Provinsi Sumsel, Susi Maryani mengatakan, guru honorer yang sudah 35 + tahun ini, ada kekhawatiran nantinya tidak dipekerjakan, untuk dijadikan K2 sudah tidak masuk lagi. Apalagi mau jadi guru PNS, sudah lewat dari umur, artinya tidak bisa lagi. “Memang ini kebijakan pemerintah pusat, agar kami ini bisa jadi PNS, tanpa harus tes. Kami minta nasib kami ini diperhatikan. Agar kesejahteraan kami bisa terjamin,” ungkapnya Turut Hadir Kabid PembinaanDiknas Prov. Sumsel ,Markoginta SPd Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel