Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Dukung Dzikir dan Haul Akbar Kiai Marogan
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima audiensi panitia pelaksana Dzikir dan Haul Akbar Asy-Syeikh Kiai. H. Mgs. Abdul Hamid (Kiai Marogan) Bin Asy-Syeikh Kiai H. Mgs. Mahmud 2020 M/1441 H di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (10/3/2020). Dipertemuan itu, Herman Deru menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel akan mendukung kegiatan Dzikir dan Haul Akbar tersebut dengan membantu kebutuhan saran dan prasarana dari pelaksanaan Dzikir dan Haul Akbar. "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung dan membantu kelancaran Haul ini yang akan dilaksanakan pada puncaknya tanggal 15 Maret mendatang," ungkapnya. Acara yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya ini, dilakukan untuk mengenang jasa Asy-Syeikh Kiai H. Mgs. Abdul Hamid Bin Asy- Syeikh Kiai H. Mgs. Abdul Mahmud atau yang lebih dikenal dengan Kiai Marogan yang beberapa puluh tahun lalu mendedikasikan dirinya untuk menyampaikan ajaran Islam di Kota Palembang. Kiai Marogan terlahir dengan nama Masagus KH. Abdul Hamid bin Masagus KH. Mahmud. Namun bagi masyarakat Palembang, julukan Kiai Marogan” lebih terkenal dibanding nama lengkapnya. Julukan Kiai Marogan dikarenakan lokasi masjid dan makamnya terletak di Muara sungai Ogan, anak sungai Musi, Kertapati Palembang. Tujuan dari Haul Akbar ini selain untuk mengenang perjuangan dakwah Kiai Marogan di Kota Palembang khususnya di Provinsi Sumatera Selatan serta doa dan dzikir bersama yang dilakukan para alim ulama, umaro dan para jemaah yang diperkirakan mencapai 10 ribu orang akan hadir. Hadir mendampingi Gubernur Sumsel pada audiensi itu, Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Muhammad Zaki Aslam, AP, M.Si., dan Kepala Biro Kesra M. Iqbal Alisyahbana, S.STP. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD : Pemprov Sumsel Bentuk Satgas Penanggulangan Covid-19
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meminta agar setiap elemen masyarakat di Sumsel berperan aktif dalam mengantisipasi dan melakukan penanggulangan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Sumatera Selatan dan juga menangkal isu hoaks terkait hal tersebut yang menimbulkan kepanikan masyarakat. "Selain penanggulangan Covid-19, ada juga berbagai isu yang cenderung hoaks terkait hal ini, yang membawa banyak dampak negatif bagi lingkungan. Yang ini juga merupakan tantangan bagi kita untuk segera mengatasinya dengan kreatif," ujarnya saat membuka rapat pembahasan susunan keanggotaan tim satgas dan penanggulangan Covid-19 di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (10/03/2020). Menurut Herman Deru hal ini merupakan misi kemanusiaan yang merupakan tanggung jawab semua pihak melalui kesatgasan yang dibentuk untuk berupaya menanggulangi sesuai bidang, tupoksi, area masing-masing. "Sampai detik ini Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Sumsel belum satupun warganya terjangkit Sumsel, maka karena itu ini perlu dijaga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan melalui tim satgas ini agar tidak ada dampak-dampak dari berbagai segi kehidupan," katanya. HD menegaskan agar setelah terbentuknya tim satgas ini, segera ada kerja sesuai tupoksi masing-masing dan segera melakukan breakdown ke kab kota. Dan meminta agar setiap pintu masuk ke Sumsel dari darat laut dan udara juga dilakukan antisipasi. "Kita berharap Sumsel bebas dari virus corona,"katanya. Melanjutkan, Sekda Sumsel H Nasrun Umar memimpin rakor pembentukan tim satgas pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dalam kesempatan itu, dilakukan pembahasan dan penyetujuan draft SK untuk ditindaklanjuti. "Dengan terbentuknya tim satgas ini, maka setiap pihak agar diharapkan dapat melakukan tugas sesuai tupoksi masing-masing, dan kemudian adakan pertemuan regular untuk memberikan laporan sesuai tugas dan bidang masing-masing," katanya. Tim Satgas meliputi antara lain Forkopimda, jajaran OPD dilingkungan Pemprov Sumsel, Kabupaten Kota, BPBD, PT Pelindo, PT Angkasa Pura II, KKP, Badan SAR, dan sebagainya. "Tugas kita ke depan mengoptimalkan upaya pencegahan, lakukan koordinasi intens antar instansi dan stakeholder terkait, dan mencegah tercegahnya hoak, dan memastikan fasilitas kesehatan untuk melakukan pencegahan dan yang terburuk mengobati apabila ada yang terjangkit," katanya. Sementara itu, Kadinkes Prov Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes, memaparkan antisipasi penyebaran Covid-19 di Sumsel, pencegahan dan penanggulangan penting melalui sosialisasi dan edukasi untuk menimbulkan kesadaran masyarakat. Dijelaskannya bahwa gejala klinis terjangkit virus Covid-19 yaitu demam tinggi diatas 38 derajat dan ada pneumonia, batuk/pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. "Masyarakat dihimbau, untuk segera ke tenaga kesehatan apabila ditemui gejala serupa, sehingga tidak mewabah ke masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir dan diharapkan dapat bekerjasama agar segera dilakukan pengawasan, pemantauan, dan apabila dinyatakan positif akan diobati sesuai SOP yang berlaku,"ujarnya. Diinformasikan bahwa Posco Pelaporan Covid-19 Dinas Kesehatan Prov Sumsel Hubungi call center 081368288282. Dan juga Pemprov Sumsel mengaktifkan 119 di seluruh Kab Kota di Sumsel untuk penanggulangan Covid-19. Dan Posko 119 di Dinkes. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., Kasat Pol PP Prov. Sumsel, M. Aris Saputra,S.Sos, M.Si., Kadis Kominfo Prov Sumsel, H. Achmad Rizwan, SSTP, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Paparkan Penanganan Karhutlah Di Sumsel
Palembang, sumselpprov.go.id - Di Sumatera Selatan memiliki 1,4 juta Ha lahan dan 60% nya merupakan lahan gambut. Berdasarkan data tersebut Sumsel menjadi wilayah rawan terhadap bencana alam yaitu Karhutla. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam acara pembukaan sosialisasi Penegakan hukum kebaikan hutan dan lahan di hotel Aryaduta Palembang Selasa (10/3/2020) Dijelaskan Herman Deru, berkaca pada pengalaman tahun 2019 dimana bencana Karhutlah menjadi masalah serius. Kalau karhutla terlambat diatasi, akan berdampak luas dari sebaran pertamanya. Biasanya memasuki bulan Maret sudah ada tanda-tanda munculnya titik api. "Kita akan siagakan petugas pemadaman, begitu terjadi karhutla dapat segera diatasi. Kendala maupun permasalahan yang dihadapi yaitu informasi hotspot (titik api) tidak tepat waktu (real time) sehingga tidak bergerak cepat dalam mengantisipasi titik api tersebut" ujar Deru. Selain itu juga permasalahan yang dihadapi adalah pembakaran unsur sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini sulit diawasi, maka untuk itu perlu kesadaran masyarakat. Ada komitmen Gubernur yang dikeluarkan Tgl. 18 November 2019 lalu tentang kebijakan Gubernur dalam menangani Karhutla. Direktur Jenderal Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pencegahan dan pengendalian karhutla. KLHK bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar hutan baik perseorangan maupun korporasi. Berbagai langkah penegakan hukum dilakukan antara lain dengan kegiatan penyegelan, sanksi administrasi, perdata, hingga pidana. "Upaya pencegahan dan pengendalian hanya akan efektif apabila semua pihak baik dari Pemerintah Daerah, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan masyarakat berperan aktif. Kami meminta gubernur, bupati dan walikota untuk mengawasi kepatuhan perusahaan, kalau perusahaan tidak patuh harus ditindak. Pemda punya kewenangan penindakan" ujarnya Turut Hadir Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan, Kabareskrim Irjen Pol Listyo Sigit, .Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan Edward Chandra Tim Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
MY Imbau Forum CSR Kesos Sumsel Gandeng Perusahaan Tambang
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya mengarapkan agar Forum CSR Kesos Sumsel kedepan dapat melibatkan para perusahaan tambang yang ada di Sumsel dalam melaksanakan program kerjanya di Sumsel. Menurutnya, masih banyak perusahaan khususnya perusahaan tambang yang langsung mengambil SDA dengan keuntungan besar namun belum melaksanakan tanggungjawabnya melalui penyaluran CSR. "Selain itu juga perusahaan gas dan minyak yang ada di Sumsel. Kita harapkan adanya partisipasi dari perusahaan tersebut melalui CSR yang lebih besar juga sesuai dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut," harapnya. Hal ini disampaikan Mawardi Yahya saat membuka rapat koordinasi Pemprov Sumsel, Forum CSR Kesos Sumsel dan dunia usaha dengan tema "Optimalisasi Program CSR/PKBL Perusahaan dalam Penanggulangan PMKS/Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan" di Griya Agung Palembang, Selasa (10/3/2020). Mawardi Yahya juga menghimbau agar para pengusaha perusahaan dalam melaksanakan aktivitas untuk bersama menjaga keamanan dan kenyaman khususnya dimasyarakat. "Ada beberapa skala perusahaan baik tambang, perkebunan, maupun industri. Saya lihat sebagian besar yang hadir pada rakor ini hanya perusahaan industri yang masih harus kerja keras untuk meraih keuntungan. Untuk itu, kedepan para perusahaan tambang tersebut akan diundang secara khusus bersama pak Gubernur untuk kita tekankan tentang CSR ini," tegasnya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Mirwansyah, SKM., MKM., mengatakan, kehadiran Forum CSR Kesos Sumsel yang dibentuk dalam rangka sebagai bentuk tanggungjawab bagi perusahaaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, anggaran pemerintah sangat terbatas untuk menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat. Sehingga perlunya partisipasi perusahaan maupun semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sumsel. "Tahun ini Kementerian sosial mengarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, seiring dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Sumsel," kata Mirwansyah. Sementara itu, Ketua Forum CSR Kesos Sumsel, J Rianthony Nata Kesuma mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan untuk menyusun dan mensinkronisasikan program Forum CSR Kesos Sumsel dengan Pemda Sumsel dan perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Tugas pokok forum CSR Kesos Sumsel mengatasi PMKS/kemiskinan. Makanya kita terbentuk dibawah kementerian sosial dan didukung kementerian terkait lainnya," tegasnya. Rakot tersebut memaparkan program kegiatan tahun 2020 dan target yang akan di capai di tahun 2020 antara lain pengentasan kemiskinan melalui 9 program utama Forum CSR Kesos Sumsel. "Kita sudah menyiapkan 9 program utama dengan berbagai turunannya diantaranya program rumah murah, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bedah rumah. kemudian, pemberdayaan dan pembinaan Kampung KB dan pembinaan masyarakat dalam memutus mata rantai kemiskinan," ungkap Rianthony. Dia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan dan menfokuskan peran serta perusahaan dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumsel melalui dukungan dan partisipasi perusahaan dalam bantuan lingkungan, pemberdayaaan masyarakat dan lainnya. "Tahun lalu (2019) kita sudah melaksanakan sebanyak 76 kegiatan," ujarnya. Hadir pada rakor tersebut para Kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumsel dan para pimpinan BUMN dan perusahaan swasta yang ada di Sumsel. Hadir juga Ketua PWNU Sumsel KH. Amiruddin Nahrawi yang akrab disapa Cak Amir. Dikesempatan itu dilakukan juga penandatanganan MoU antara Forum CSR Kesos Sumsel dengan PWNU Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Dukung Rakornas Forum Staf Ahli Kepala Daerah Seluruh Indonesia
Palembang, sumselprov.go.id-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung penyelenggaraan Rakornas Forum Staf Ahli Kepala Daerah Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan di kota Palembang pada tanggal 14 s.d. 17 April 2020 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Prov Sumsel H Nasrun Umar saat menerima audiensi Staf Ahli Walikota Palembang, Altur Febriansyah, S.H., M.Si., di Ruang Rapat Sekda, Selasa (10/03/2020). Audiensi itu sehubungan dengan akan mengadakan rakornas Forum Staf Ahli Kepala Daerah Seluruh Indonesia. Nasrun Umar mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, dan berharap agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Lanjutnya, Ia berharap agar pihak panitia juga dapat menjalin koordinasi dan komunikasi mengenai permintaan dukungan dari Pemprov Sumsel terkait kegiatan ini. "Palembang adalah salah satu barometer Sumsel, maka siapkan rakornas ini agar dapat terlaksana dengan baik. Pemprov Sumsel akan mendukung kegiatan ini," ujarnya. Selain itu, dalam kesempatan itu, Nasrun juga memotivasi dan berpesan agar para staff ahli dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dimanapun berada dengan posisi apapun. "Karena ini menurut saya adalah hal yang memang sepantasnya kita lakukan dengan baik," tuturnya. Sementara itu, Staf Ahli Walikota Palembang, Altur Febriansyah, S.H., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini rakor tingkat nasional yang akan dihadiri sekitar 700 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan rencananya akan menghadirkan Mendagri RI sebagai keynote speaker. Turut hadir pada audiensi itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Rosidin Hasan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Hadiri RUPS Pertama Bank Sumsel Babel di Pangkal Pinang
Pangkal Pinang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2019 di Ballroom Hotel Novotel, Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Senin (09/03/2020). RUPS ini merupakan kegiatan tahunan Bank Sumsel Babel untuk pertanggungjawaban keuangan dan menjadi yang pertama kali dalam sejarah bagi Bank Sumsel Babel yang mengadakan RUPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat yang berlangsung tertutup ini, diikuti oleh Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Eddy Junaidi; Ketua Koperasi Cermat, Komisaris, dan Direksi, serta seluruh pemegang saham, dalam hal ini adalah walikota dan bupati se-Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin dalam sambutannya mengatakan ditengah pesatnya persaingan industri perbankan saat ini, Bank Sumsel Babel terus tumbuh dan berinovasi untuk menjadi lembaga perbankan terbaik. "Bank Sumsel Babel ingin membanggakan nasabah, karyawan, dan para pemegang saham baik di Bangka Belitung maupun Sumatera Selatan serta menjadi bank pembangunan daerah yang berkontribusi positif untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian di Sumsel Babel," ungkapnya. Sebelum acara dimulai, para peserta RUPS juga mendapat pengarahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho yang memaparkan materi tentang Peranan Perbankan dalam menunjang perekonomian. Hadir juga pada RUPS iti, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, H. Eddy Junaidi, Direktur Utama PT Bank SumselBabel (BSB) Achmad Syamsudin, bupati/walikota se- Sumsel dan Bangka Belitung. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sambut Aplikasi Lancang Kuning Nusantara, Gubernur Sumsel Utus Kepala OPD ke Riau
Pekanbaru, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat menyambut baik diresmikannya Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Idham Azis, di Gedung Serindit, kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (9/3/2020) Guna menyambut Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara yang terhubung dengan empat satelit ini, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menugaskan para Kepala OPD terkait dilingkungan Pemprov Sumsel untuk hadir langsung ke Pekanbaru, Riau. Para kepala OPD tersebut yaitu Kepala Dinas Kominfo Prov Sumsel, H. Achmad Rizwan S.STP, MM, Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, Kepala Dinas Kehutanan Panji Tjahjanto, Kepala Dinas Perkebunan Fakhrurrozi Rais, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Edward Chandra dan Kasat Pol PP H. Aris Saputra. Selain terhubung dengan empat satelit Dashboard Lancang Kuning Nusantara ini merupakan suatu sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terukur, terstruktur dan efisien. Aplikasi tersebut diluncurkan dalam rangka mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan aplikasi ini, titik karhutla di 11 Provinsi yang rawan dapat dipantau, juga untuk mengetahui arah angin,serta kebutuhan air yang diperlukan untuk memadamkan karhutla yang terdeteksi. Kapolri Idham Azis dalam sambutannya berharap setelah peluncuran aplikasi ini, seluruh Kapolda dapat bergandeng tangan dengan TNI untuk mengimplementasikannya dilapangan. "Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan. Karena ini bukan masalah pihak terkait saja. Melainkan sudah global. Ini bentuk keseriusan saya dan fokus dalam tangani persoalan ini," tegasnya. Acara launching juga dihadiri oleh Kepala BNPB Pusat Doni Monardo, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Gubernur Riau Syamsuar, M.Si., Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto dan Danrem 044 Gapo Kol. ARH Sonny Septiono. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Budaya Dan Komunitas Merupakan Jati Diri
Palembang, sumselprov.go.id - Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar mengatakan bahwa Pemprov Sumsel sangat memberikan apresiasi terbentuknya komunitas masyarakat, seperti KPG (Kolpah Piwari Gunungjati). Gunungjati sendiri merupakan nama sebuah desa di Kabupaten OKU Timur yang sebagian besar warganya suku Komering dan merupakan suatu budaya serta komunitas warga komering yang ada di Sumatera Selatan. Hal tersebut diutarakan Sekda Prov. Sumsel H. Nasrun Umar mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada saat acara pengukuhan Pengurus Kolpah Piwari Gunungjati (KPG) 2020-2023, di Auditorium Graha Bina Senin (9/3/2020). "Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih sebesar-besarnya. Saya juga berharap KPG ini tempat ajang silaturahmi dan kemanfaatannya terus berlanjut sampai ke anak dan cucu kita kelak," harapnya. Nasrun Umar juga menyampaikan rasa bangga dan berterima kasih karena dimasukkan sebagai pembina pada kepengurusan KPG periode 2020-2023 yang akan dikukuhkan. Lanjutnya Pelantikan ini dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan dan melestarikan adat budaya yang ada di Sumsel agar tidak tergerus oleh budaya modern. “Berikanlah kontribusi dan mengambil peran serta dalam pembangunan Sumsel sesuai visi dan misi Sumsel Maju Untuk Semua” tutupnya Ketua KPG, Syarnubi Soman, MM., M.Pd.I., mengucapkan terimakasih atas terlaksananya pengukuhan kepengurusan KPG periode 2020-2023 dan semoga kedepan organisasi ini bermanfaat bagi masyarakat Turut Hadir Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel Ramadhan S. Basyban, SH.MM., dan Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah, SKM., MKM., Dewan Pembina KPG Dr. Ir. M. Umar Harun, MS., dan Ir. H. Azimi A. MM. Tim Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
MY Hadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menghadari serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel dari Pemut Aryo Wibowo, SE., M.Si., Ak., CSFA kepada Harry Purwaka, SE., MSF., AK., CSFA., CA., di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Senin (9/3/2020). Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama yang dijalin selama ini kepada Kepala Perwakilan BPK Sumsel yang lama. Mawardi mengharapkan agar kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Perwakila BPK Sumsel tetap terjalin dengan baik. "Kepada Kepala Perwakilan yang baru saya ucapkan selamat bertugas di Sumatera Selatan," ucapnya. Sementara itu, Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., dalam kata sambutannya menyampaikan harapan agar Kepala Perwakilan BPK Sumsel yang baru dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjalin komunikasi dan membangun nisergi dan koordinasi "Bagi BPK merupakan hal yang keharusan dalam menjaga independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan audit keuangan baik di lingkungan Pemprov Sumsel dan kabupaten/kota di Sumsel," tegasnya. Dia juga mengharapkan agar melakukan upaya peningkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan. Disamping itu, Bahrullah Akbar juga menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPK Sumsel yang telah memberikan laporan audit tercepat dibandingkan daerah lain di Indoensia. Hadir pada sertijab tersebut Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, ST., FKPD Provinsi Sumsel, Sekda Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar dan para bupati dan walikota se- Sumsel, para Kepala OPD dilingkungan Pemprov.Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.