Logo

Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan

Logo
Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan
Subpage Header background

Kabar Terkini Sumatera Selatan

Training ESQ New Chapter hadir di Palembang Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 477x

Training ESQ New Chapter hadir di Palembang

Palembang, sumselprov.go.id-Training ESQ New Chapter hadir di Kota Palembang dan akan berlangsung di Social Market (SoMa) Grand Ballroom Palembang, hari Sabtu- Minggu, tanggal 28-29 Maret 2020 Pukul 07.00 s/d selesai dan akan dihadiri 1.650 peserta. Training ESQ New Chapter adalah sebuah training yang dirancang khusus oleh DR. HC. Ary Ginanjar Agustian untuk membantu kamu menemukan jati diri, arti hidup, dan tujuan hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat karakter peserta dan juga sebagai sarana meningkatkan rasa syukur, sehingga lebih semangat dan lebih ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut baik dan mendukung kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk membangun karakter. Oleh sebab itu, Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya rencananya akan hadir dalam kegiatan ini loh. Karena seat terbatas, ayoo daftarkan diri kamu ya. Caranya mudah, silakan dapatkan informasi lengkap dan cara daftar di link berikut ini :bit.ly/newchapterESQ Atau untuk Informasi & Pendaftaran dapat hubungi Yuyun 081316252643. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
HD Berikan Kemudahan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Jakabaring Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 868x

HD Berikan Kemudahan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Jakabaring

Palembang, sumselprov.go.id-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Melalui Bapenda Prov Sumsel kemudahan dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor bagi masyarakat sekitar seberang Ulu dan Jakabaring Seperti yang disampaikan oleh Herman Deru melalui Kepala Bapenda Prov Sumsel, Hj. Neng Muhaibah, di Palembang, Rabu (11/3/2020). Bagi masyarakat di sekitar Kota Palembang khususnya wilayah Seberang Ulu dan Jakabaring, saat ini dapat membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Terpadu Bersama (UPTB) pengelolaan pendapatan daerah wilayah Palembang II yang berada Mall Pelayanan Publik. "Lokasinya berada di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Dekranasda Jakabaring. UPTB ini sudah dibuka sejak Senin lalu," ujarnya. Sementara itu Kepala Cabang UPTD Samsat Palembang II Jakabaring, Dimas Firman sah mengatakan proses pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor cukup mudah dan cepat. "Hanya dengan membawa STNK Asli dan KTP sesuai nama yang tertera di STNK. Sedangkan jam operasional layanan perpanjangan pajak tahunan mulai dari hari Senin hingga Sabtu Pkl. 08.00 - 14.30 Wib," ungkapnya. Ditambahkan Dimas, untuk pelayanan pembayaran pajak 5 Tahunan seperti balik nama (BBN) dan pendaftaran kendaraan baru, tetap dilayani di kantor Samsat Ruko OPI Mall Jakabaring Palembang. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
Pemprov Sumsel Terima Anggota Komisi VI DPR RI, Percha Leanpuri Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 716x

Pemprov Sumsel Terima Anggota Komisi VI DPR RI, Percha Leanpuri

Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Hj. Ernila Rizar menerima kunjungan kerja Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA, dalam rangka reses tentang Perindustrian di Sumsel. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Perindustrian Prov Sumsel, Rabu (11/03/2020). Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses . Tujuan reses sendiri adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Percha menginginkan adanya Sinkronisasi antara program dan kegiatan di Kementerian Perindustrian dengan kegiatan di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Di kesempatan ini juga,. Percha meminta saran dan masukan dari Dinas Perindustrian terhadap apa saja yang dapat beliau support atas keberadaannya sebagai Anggota DPR RI Komisi VI. "Dari pertemuan ini didapatkan usulan-usulan serta aspirasi yang sangat bagus untuk masyarakat Sumsel dan juga layak untuk diperjuangkan" ujar Percha. Oleh sebab itu, mengakhiri kunjungan tersebut, Ia mengapresiasi atas saran dan masukan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Hj. Ernila Rizar dan jajaran dan Ia mengatakan selagi bermanfaat bagi masyarakat Sumsel, dirinya akan berusaha memperjuangkan hal tersebut agar dapat tercapai. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
Pemprov Sumsel Latih Tim PSC 199 Cegah dan Kendalikan Covid-19
Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 211x

Pemprov Sumsel Latih Tim PSC 199 Cegah dan Kendalikan Covid-19

Palembang, sumselprov.go.id-Selain membentuk keanggotaan Tim Satgas dan Penanggulangan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Selasa 10 Maret 2020 kemarin, Pemprov Sumsel juga melakukan latihan Tim PSC 199 Cegah dan Kendalikan Covid-19. Pemprov Sumsel melalui Dinas Kesehatan membentuk Public Safety Centre (PSC) 119 dan membekali petugas kesehatan mengenai pengetahuan tentang infeksi Covid-19 dan tata cara pengendalian infeksinya berlangsung di Aula Kantor Dinkes Provinsi Sumsel, Selasa (10/3/2020). Pelayanan Gawat Darurat Public Safety Centre (PSC) 119 merupakan pusat pelayanan yang dibentuk Pemerintah untuk menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. Dalam kesempatan itu, Tim PSC 119 dilatih oleh Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RS. Moch Hoesin Palembang yang diketuai oleh dr. H. Harun Huudari, SoPD, KPTi, Finasim. Harun mengatakan bahwa dalam kegiatan ini diberikan pelatihan tentang tata laksana terhadap pasien yang tergolong dalam Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang menunjukan gejala-gejala terinfeksi Covid-19. "Perlakuan terhadap Orang Dalam Pemantauan dilakukan tata laksana sesuai kondisi pasien, yaitu pasien harus membatasi aktivitas dengan isolasi diri di rumah," ujarnya. Kemudian selanjutnya dilakukan pemantauan oleh petugas selama 14 hari oleh petugas kesehatan layanan primer dengan berkoordinasi Dinkes setempat, komunikasi risiko jika masa pemantauan berlanjut selama 14 hari maka segera ke Rumah Sakit rujukan. "Untuk tata laksana lebih lanjut, untuk ODP yang sudah sehat dan tidak bergejala harus dinyatakan dengan surat pernyataan yang diberikan oleh Dinkes" kata Harun. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
Herman Deru Ajak Wajib Pajak Dengan Edukasi Dan Humanis Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 684x

Herman Deru Ajak Wajib Pajak Dengan Edukasi Dan Humanis

Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H. Herman Deru hadir kedua kalinya sejak menjabat Gubernur  dan memberikan contoh kepada wajib pajak dengan melakukan aksi nyata membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan PPh pribadi tahun 2019 Aksi tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumsel HHerman Deru bersama unsur Forkompinda serta pejabat  vertikal dalam acara pekan panutan penyampaian SPT tahunan PPh di aula kantor Ditjen pajak Sumsel dan kepulauan Bangka Belitung,  jl Tasik Kambang Iwak Palembang, Rabu (11/3/2020) “Sangat dibutuhkan keteladanan karena masyarakat kita selalu menuntut keteladanan. Untuk itu siapapun itu mau pemimpin daerah, institusi maupun negara, harus memberikan contoh dan aksi nyata,” ujarnya. Jelas Gubernur Herman Deru, saat ini sedang terjadi lonjakan yang signifikan dalam hal membayar pajak atau wajib pajak bertambah kenaikan sebesar  17,8 persen sesuai penjelasan dari Kakanwil Pajak Sumsel Saat ini memang pelayanan dan kemudahan yang diberikan kantor pajak sudah jauh lebih maksimal. Namun demikian menurutnya tetap dibutuhkan edukasi dari pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan lainnya untuk mengajak golongan dan masyarakat agar lebih paham manfaat pajak bagi pembangunan. Dalam kesempatan itu Herman Deru juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh wajib pajak ASN, pengusaha maupun orang pribadi yang sudah tertib melaporkan pajak dan membayarnya. “Perlu servis maupun pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, jalan bagus akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga pembayaran pajak lancar dan otomatis penurunan angka kemiskinan berkurang” jelasnya. Ditambahkannya, harus kita akui pembangunan di Indonesia ini menitikberatkan pada penerimaan pajak. Apapun bentuknya semua berperan termasuk perseorangan juga sangat penting. Minimal memberikan teladan pada keluarga untuk membayar pajak. Agar masyarakat lebih patuh menyampaikan SPT dan membayar pajak, Herman Deru juga menyarankan agar petugas pajak jangan terlalu menonjolkan punishment kepada para wajib pajak. Melainkan melakukan pendekatan dengan edukasi tentang pentingnya membayar pajak. “WP ini kalau sudah dengar denda ya besar,  mereka malah tidak mau bayar. Jadi saran saya jangan terlalu ditonjolkan punishmentnya, melainkan edukasinya dan sisi humanis” ucapnya Di tempat yang sama Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Imam Arifin mengatakan Pekan Panutan ini memang perlu dilakukan. Sesuai UU 45 tujuan bernegara adalah untuk mensejahterakan rakyat. “Nah saat ini ada beberapa kriteria  kesejahteraan masih belum tercapai. Misalnya fasilitas pendidikan belum tercapai, masih banyak masyarakat miskin dan masih banyak juga infrastruktur yang belum bagus dan kebutuhan subsidi yang masih banyak dibutuhkan. Ini semua membutuhkan kenaikan pajak,” ujarnya. Di dampingi  : Ka. Bapenda Prov. Sumsel Dra. Hj. Neng Muhaibah, MM, Plt Ka BPKAD Prov. Sumsel Akhmad Mukhlis SE, M,Si, Ka, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel H. Ahmad Rizwan, S, STP, MM, Plt. Karo Humas dan Protokol Dr. H. Akhmad Najib, SH. Hum, TGUPP/Staf Khusus Bidang Kehumasan, TGUPP/Staf Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga dan SDM, TGUPP/Staf Khusus Bidang Pengadilan Aset, TGUPP/Staf Khusus Bidang Keuangan, TGUPP/Staf Khusus Bidang Keuangan dan Perbankan

Baca Detail
Munas FITRA Ke VI, Wujudkan Transparansi Anggaran
Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 245x

Munas FITRA Ke VI, Wujudkan Transparansi Anggaran

Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Akhmad Najib, SH., M.Hum., mengapresiasi Musyawarah Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Munas FITRA) yang diselenggarakan di Kota Palembang sebagai tuan rumahnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengusung tema "20 Tahun FITRA : Kerja Kolektif Menuju Daulat Rakyat Atas Anggaran" dan juga dilanjutkan dengan diskusi panel bertema "Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Layanan Dasar, dan Kesejahteraan" berlangsung di Hotel Beston Palembang, Rabu (11/03/2020). Dalam kesempatan itu, Herman Deru melalui Akhmad Najib berharap agar para pengurus FITRA dapat membawa FITRA untuk melakukan program kerja yang dapat mendukung performa Pemprov Sumsel terutama dalam hal pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Sumsel Maju Untuk Semua. "Pemprov Sumsel sangat mendukung keberpihakan anggaran dalam penanggulangan angka kemiskinan. Karena ini sesuai dengan visi Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya dalam upaya pengentasan angka kemiskinan. Dan telah berjalan berbagi program pembangunan untuk mewujudkannya," ujarnya. Dijelaskannya antara lain bahwa telah dilakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan juga jembatan di Kabupaten Kota di Sumsel. Selain itu juga, Sumsel yang juga telah menjadi tuan rumah dalam berbagai event internasional juga telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik di atas nasional. Sementara itu, Sekjen FITRA, Ahmad Misbahul Hasan, mengatakan bahwa dalam kesempatan ini dilakukan Munas ke 6 sejak kelahiran FITRA 20 tahun lalu, sejak resmi terbentuk sebagai lembaga pada tanggal 11 Maret tahun 2000 yang berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan. "Ini menjadi tantangan bagi FITRA dan juga masyarakat Sumsel. Banyak tantangan tata kelola pemerintahan yang ditemui mulai dari level desa, hingga nasional, untuk mencoba mewujudkan tata kelola pemerintahan transparansi, partisipatif, akuntabel, dan bersih dari korupsi," katanya. Menurutnya melalui transparansi maka akan terwujud partisipasi masyarakat dan juga akuntabiltas pengelolaan keuangan lebih terjamin. Oleh sebab itu, FITRA juga setiap 2 tahun sekali melakukan indeksing terhadap keterbukaan informasi publik terhadap dokumen-dokumen perencanaan. Dijelaskannya bahwa Munas akan dilakukan 3-4 hari untuk mencoba merumuskan tantangan tersebut. menurutnya Pemprov Sumsel dari 34 Prov Sumsel salah satu Provinsi nominasi perencanan pembangunan daerah terbaik. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pengumuman pemenang Lomba literasi anggaran 2020 dengan kategori Lomba vlog anggaran 2020 dan lomba infografis anggaran 2020. Turut hadir Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan S.STP, MM, dan TGUPP H. Aziz Kemis Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
FGD IDI 2019, Hasilkan Data dan Informasi Kondisi Demokrasi Sumsel
Sumsel
12 Mar 2020 Dilihat 334x

FGD IDI 2019, Hasilkan Data dan Informasi Kondisi Demokrasi Sumsel

Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 TA 2020 Provinsi Sumsel. Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel 11 - 12 Maret 2020, di Hotel The Zuri Palembang, Rabu (11/3/2020). Dikesempatan itu, Akhmad Najib mengharapkan agar melalui FGD IDI yang digelar dapat terjaring data dan informasi baru dan tidak hanya diperoleh melalui review surat kabar dan review dokumen. Menurutnya, hal lain yang sangat penting adalah data dan informasi yang diperoleh dari hasil review surat kabar dan review dokumen diluruskan, diperkaya dan diklarifikasi kembali dalam FGD. "Kita harapkan nilal IDI yang dihasilkan nantinya akan benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan," ungkapnya Melihat begitu pentingnya data dan informasi yang akan didapatkan pada FGD ini, Akhmad Najib menghimbau agar peserta dapat memberikan informasi secara benar dan lengkap. "Selamat bertugas kepada BPS yang ditugaskan pemerintah sebagai penyelenggara FGD dalam rangka penghitungan IDI 2019 Provinsi Sumatera Selatan," tutupnya. Sementara itu, Kepala BPS Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan bahwa pada tahun 2019 BPS RI beserta jajarannya masih dipercaya pemerintah untuk melakukan pengumpulan data informasi perhitungan tentang IDI. Menurutnya, tahapan penghitungan IDI dilakukan secara kompleks mulai dari pengumpulan data dan informasi. "Melalui data dari FGD IDI diharapkan dapat menggambarkan kondisi demokrasi di Sumsel. Dihari pertama ini peserta sekitar 20 orang terdiri dari LSM, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, media danlainnya," kata Endang. Untuk diketahui, IDI merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) dan Aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy). Masing - masing aspek terdiri dari beberapa variabel-variabel (total 11 variabel) dan setiap variabel terdiri dari beberapa indikator-indikator (total 28 indikator). Melalui pengamatan perkembangan nilai indeks aspek, variabel, dan indikatornya dapat dilihat sisi lemah kehidupan berdemokrasi disuatu provinsi. Dengan demikian berdasarkan nilai indeks aspek, variabel dan indikatornya, pemerintah provinsi dapat memberikan prioritas perencanaan pembangunan bidang politik didaerahnya. Oleh karena itu penyusunan IDI adalah jawabannya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
HD Buka KOSN Jenjang SMK Prov Sumsel 2020 Sumsel
11 Mar 2020 Dilihat 217x

HD Buka KOSN Jenjang SMK Prov Sumsel 2020

Lahat, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia, Drs. H. Riza Fahlevi, MM membuka Kegiatan Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) Jenjang SMK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Lahat, Selasa (10/03/2020) KOSN diikuti oleh peserta berasal dari Siswa SMK juara I di 17 Kabupaten/Kota se Sumsel dan mempertandingkan cabang olahraga Karate, Pencak Silat, Atletik, Renang dan Bulutangkis. Juara 1 Tingkat Provinsi se Sumsel akan mengikuti KOSN Tingkat Nasional tanggal 23 s.d. 31 Agustus 2020 di Palembang. Pembukaan KOSN dibuka dengan tarian sambut sirih, di lanjutkan Marching Band oleh SMP 2 Lahat, serta iringan barisan kontingen dari Palembang 1, Palembang 2, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Oku Selatan, Oku timur, Prabumulih, Pali, muara Enim, Musi Banyuasin, Muratara , Lubuklinggau, Empat Lawang, Musi Rawas, Lahat, Pagar Alam dan terakhir barisan dewan juri dan wasit. Gubernur Sumsel H.Herman Deru melalui Drs H. Riza Pahlevi MM mengapresiasi kegiatan KOSN tingkat Provinsi tahun 2020 ini. Diharapkan melalui ajang kompetisi ini dapat mempererat persahabatan khususnya di kalangan SMK se-Sumsel , dan juga sebagai ajang mencari bibit atlit dan akan di pertandingkan lagi di KOSN tingkat nasional. "Menang kalah itu biasa tapi tunjukan rasa solid dan kekompakan dalam berkompetisi, tampilkan yang terbaik ,mari tunjukan prestasi , inspirasi dan inovasi dalam menciptakan visi misi Gubernur Sumsel maju untuk semua. Selamat atas terselenggaranya kegiatan ini semoga lancar, tertib, aman dan yang paling penting sportifitas dapat di jaga " ujar Riza. Turut hadir Sekda Kabupaten Lahat Januarsah Hambali SH MM, Forkopimda Kab Lahat, Kabid SMK Disdik Prov Sumsel Mondyaboni, SE, S.Kom. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.

Baca Detail
29 Pejabat Fungsional Pemprov Sumsel Dilantik Sumsel
11 Mar 2020 Dilihat 1151x

29 Pejabat Fungsional Pemprov Sumsel Dilantik

Palembang, sumselprov.go.id - Pelantikan dilaksanakan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili Sekda Sumsel H. Nasrun Umar di Auditorium Bina Praja, Selasa, (10/03/2020). Dalam sambutannya, Ia mengatakan   Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi. Yang mana dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan keterampilan. “Jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi,” katanya. Ditambahkan Nasrun bahwa pelantikan pejabat fungsional bertujuan agar fungsi organisasi guna meningkatkan kinerja semakin kuat dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan kepada masyarakat kian maksimal. Oleh karena itu Ia berharap semua Pejabat Fungsional yang telah dilantik mempunyai kemauan yang kuat, wawasan yang luas, dan bersedia membantu Pimpinan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan. “Disiplin adalah nomor satu, selanjutnya kembangkan kemampuan. Sesuai aturan bahwa pemerinrah setiap tahun wajib memberikan penambahan pengetahuan kepada ASN. Namun dibalik kewajiban pemerintah, selaku ASN kita wajib mencari dan tambah wawasan sendiri, jangan hanya menunggu apa yang dilakukan pemerintah,” tutupnya. Turut hadir Kepala Inspektorat Prov Sumsel Bambang Wirawan, Kasat Pol PP H. Aris Saputra, Kepala DLHP, Edward Chandra Tim Dinas Kominfo Prov Sumsel

Baca Detail
Menu Navigasi
Beranda
Berita
FAQ

Kirim Masukan Anda

Feedback & Penilaian Website

Beri Masukan Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas layanan website dengan mengisi survei kepuasan singkat.