Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Feby Deru Pastikan Penerima Bansos Tepat Sasaran
Palembang, sumselprov.go.id-Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya melanjutkan giat bantuan sosial (bansos) dengan menyerahkan bantuan paket sembako meski tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan hari ke-16. Bantuan ini diserahkan secara langsung bagi warga tak mampu, lanjut usia, janda, dan mereka yang dirumahkan atau di PHK akibat wabah Covid-19 di Palembang, Sabtu (09/05/2020). Penyerahan secara langsung ini dilakukan Feby dan tim dalam rangka memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Feby berserta tim bahkan tidak peduli bagaimana kondisi medan yang harus dilewati dan dilaluinya untuk bertemu dengan masyarakat. Pada giat hari ini, Feby Deru, Fauziah Mawardi Yahya dan Tim Penggerak PKK Sumsel memberikan 100 bantuan paket sembako di 3 RT, yaitu RT 01, RT 02, dan RT 03 di kecamatan Seberang Ulu 1 kelurahan Kertapati, yang sebagian penduduknya tinggal di pinggiran sungai Musi, bahkan ada juga yang tinggal di rumah rakit di perairan Sungai Musi. Dalam kesempatan itu, Feby Deru didampingi Fauziah Mawardi Yahya bahkan meniti jembatan kecil untuk menjumpai dan memberikan bantuan paket sembako untuk Komarudin, dan M. Jang yang tinggal di Rumah Rakit yang tinggal bersebelahan. "Bantuan ini kita berikan secara langsung agar tersampaikan ke warga seperti mereka inilah yang perlu mendapatkan perhatian dan kepedulian kita. Apalagi dalam masa sulit seperti ini, pasti ini sangat berat bagi mereka," ungkap Feby. Feby mengungkapkan keprihatinannya terutama saat melihat istri Komarudin, Hamidah yang menderita sakit menahun sehingga membuatnya mengalami kelumpuhan. Sehingga pihaknya juga memberikan bantuan kursi roda. "Kita berharap semoga hal ini bisa membantu istri beliau dalam beraktivitas", tutupnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Update Situasi Terkini Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, SSTP, MM., mengungkapkan, Percepatan Penanganan Covid-19 hingga Pukul 00.00 WIB, Sabtu (9/5/2020) Orang Dalam Pemantauan (ODP) Total 4.519 Orang. Update situasi terkini Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan, ODP tersebut terdiri dari katagori Proses Pemantauan 1.234 Orang, Selesai Pemantauan 3.285 Orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Total PDP 305 Orang, terdiri dari :Proses Pengawasan 156 Orang, Selesai Pengawasan 149 Orang, Positif 227 Orang, Negatif 232 Orang, Sembuh 49 orang, Meninggal 8 Orang. Pemprov Sumsel mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan masker setiap keluar rumah karena urusan penting, menetap di rumah apabila tidak ada urusan penting. Serta, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga imun tubuh dengan berolahraga, cukup tidur dan menerapkan Germas. "Ayoo Kita Cegah Covid-19 dengan menerapkan Jaga Jarak dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jangan Panik Namun Tetap Waspada dan Jangan Lupa Berdoa." kata Achmad Rizwan. Informasi selengkapnya mengenai Perkembangan Covid-19 di Sumatera Selatan silakan kunjungi, corona.sumselprov.go.id. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD : Ketahanan Pangan Menjadi Hal Utama Ditengah Pandemi Covid-19
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengikuti wawancara secara virtual dengan Media Online Sari Agri perihal stok dan pendistribusian pangan diwilayah Sumsel, berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Jumat (8/5/2020). Dikesempatan itu Herman Deru menjelaskan, terkait dengan pandemi Covid-19, ada 3 bagian pembahasan yaitu pertama permasalahan kesehatan, kedua permasalahan sosial dan ketiga permasalahan ekonomi. Menurutnya, ketiga permasalahan tersebut tidak terlepas dari ketahanan pangan karena menjadi sumber utama ketahanan fisik setiap orang. "Ketahan pangan adalah hal yang utama. Untuk itu, disetiap saya kunjungan ke daerah selalu yang pertama saya cek bagaimana ketahanan pangannya," tegasnya. HD menambahakan, saat ini sudah ada beberapa Provinsi yang sudah mengalami krisis pangan. Sehingga, menjadi tugas Kepala Daerah agar bagaimana suasana pandemi ini tidak harus mengurangi produktifitas daerah khususnya dibidang pangan. "Kalau Sumsel secara menyeluruh saat ini surplus berasnya. Jadi begini, Sumsel ini merupakan 17 kabupaten/kota ada daerah yang penghasil swasembada pangan dan ada juga yang tidak namun saling menutupi sehingga kita tetap surplus beras," tegasnya. Terkait dengan meningkatnya konsumsi pangan, HD menjelaskan bahwa dari awal di Sumsel tidak terdengar kepanikan yang berlebihan dimasyarakat karena sosialisasi dilakukan dengan mantap mulai dari Gubernur hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) melakukan sosialisasi yang tepat ke masyarakat. "Saya sering diskusikan seperti kita bantu UMKM tapi pemasarannya bagaimana.Untuk itu disetiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda sehingga perlu menggunakan cara yang berbeda pula. Saya masih jalan kunjungan ke Kabupaten /Kota. Saya tegaskan kepada masyarakat Sumsel jangan panik dengan ketersediaan pangan. Saya akan jamin tetapi harus ada keterbukaan semua pihak termasuk data masyarakat yang tidak mampu," kata HD. Terkait dengan besaran anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sumsel, HD menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel berorientasi pada hasil dengan mengatasi permasalahan cegah tangkal Covid-19. "Jadi bukan berlomba lomba besar-besaran angkanya tetapi bagaimana hasil penanganannya," ucap tegas HD. HD menambahkan, ketahanan pangan di Sumsel saat ini sudah dipastikan tidak hanya aman dalam empat bulan kedepan bahkan diperkirakan hingga satu tahun kedepan tetap aman. "Saya sudah cek ke bulog sebagai penyangga, untuk satu tahun kedepan ketahanan pangan Sumsel itu saya yakin masih aman dengan sirkulasi tetap seperti saat ini artinya tidak ada pengalihan ke daerah lain diluar Sumsel," tutup HD. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pansus-Pansus DPRD Sumsel Terima LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2019
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XIII (13) DPRD Prov Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus DPRD Prov Sumsel terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2019 melalui video conference di Sumsel Command Center, Jumat (08/05/2020). Dalam kesempatan itu, Pansus-pansus menyampaikan tentang penilaian kinerja pada beberapa hal diantaranya yaitu disetiap OPD Prov Sumsel khusunya bidang pemerintahan. Lalu tentang penilaian kinerja setiap SKPD Prov Sumsel khususnya bidang perekonomian. Kemudian tentang penilaian kinerja atas pelaksanaan tupoksi SKPD dan BUMD khususnya dalam bidang keuangan. Dilanjutkan dengan menyampaikan tentang penilaian kinerja panitiaan dalam bidang pembangunan yang berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirangkum dalam beberapa skala prioritas pembangunan tahun 2019. Disimpulkan bahwa masing-masing pansus menyatakan menerima dan memahami terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2019 dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kinerja yang terus lebih baik pada bidang masing-masing demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Drs. Akhmad Najib, S.H., M.Hum, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc, Asisten III Administrasi dan Umum, Prof Dr Edwar Juliartha, MM., Kadis Kominfo Prov Sumsel, H Achmad Rizwan, SSTP, MM., Plt. Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Drs. H. Akhmad Rizali, MA. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Nasrun Umar Pimpin Tim Pansel Lakukan Uji Kompetensi Sekda Muara Enim
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Nasrun Umar memimpin rapat Panitia Seleksi (Pansel) uji kompetensi Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim di Hotel Exelton Palembang, Jum'at (8/5/2020). Uji kompetensi itu dilakukan mengingat akan berakhirnya masa jabatan Sekda Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Hasanudin. M.Si., pada 17 Mei 2020 mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 khususnya pasal 117 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dikatakan bahwa Jabatan Sekda minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Pasal 2 yaitu ketika sudah mencapai 5 tahun ada kemungkinan diganti dan ada juga kemungkinan diberikan peluang dan ruang opsi dapat diperpanjang kembali berdasarkan evaluasi. "Hari ini saya beserta anggota tim pansel melakukan evaluasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim. Jadi, Tim Pansel ada 3 orang yaitu Sekda Provinsi Sumsel, kemudian kepala BKD beserta independen yang berasal dari akademisi Prof. Saidi Nawawi," ungkap Nasrun Umar. Dia menjelaskan, untuk kabupaten/kota evaluasi dilakukan provinsi. Sementara untuk sekda provinsi dilakukan dari Kemendagri. "Sekda Kabupaten Muara Enim tanggal 17 Mei nanti sudah berakhir 5 tahun maka sesuai dengan undang-undang dan aturan Bupati Muara Enim menyampaikan surat agar mengevaluasi evaluasi ini dilakukan," kata Nasrun. "Hasilnya ini rahasia. Nanti ini disampaikan kepada Bupati dan disampaikan kepada KSN untuk ditetapkan kembali apakah di putus atau di perpanjang," ditambahkan Nasrun. Dia menambahkan, fungsi dari sekda adalah sebagai ketua tim anggaran pemda sehingga harus mampu mensinkronisasikan antara pembangunan kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi Sumsel. "Ini berlaku bagi 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel. Sebagai salah satu contoh visi dan misi Gubernur Sumsel yaitu penurunan angka kemiskinan Sumsel menjadi satu digit. Sehingga, ini mestinya harus diikuti sama dengan apa yang menjadi pemikiran di Provinsi juga terjadi kabupaten/kota," tegasnya. Dengan demikian, diharapkan siapapun yang nantinya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Muara Enim harus berfikir sama dengan kebijakan yang ada di Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
MY Terima Simbolis Bantuan Beras Dari Gerakan Pramuka Kwarda Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Wakapamida Gerakan Pramuka Sumsel, sekaligus Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya menerima penyerahan bantuan secara simbolis 4 ton 175 kg beras kepada Pemerintah Provinsi Sumsel untuk diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dari keluarga besar Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Sumsel. "Kami (Pemprov Sumsel) ucapkan terima kasih. Harapan kami pramuka di Sumsel selain memberikan bantuan juga dapat mensosialisasikan upaya cegah tangkal covid-19 antara lain dengan menjaga jarak dan mengikuti himbauan pemerintah," katanya di Halaman Posko Penanganan Covid-19, Jumat (08/05/2020). Mawardi mengatakan bahwa Pemprov Sumsel terus berupaya melakukan berbagai upaya cegah tangkal covid-19 di Sumsel dengan membentuk gugus tugas covid-19 Sumsel dan juga didukung oleh kepedulian masyarakat dan juga stakeholder yang ada di Sumsel. Salah satunya dalam hal ini Gerakan Pramuka Kwarda Sumsel. "Selain bantuan, masyarakat juga perlu mengikuti himbauan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19 yang memberikan dampak pada kegiatan sosial ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dibutuhkan kerja sama dari semua pihak," tutupnya. Turut hadir Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumsel, Mukti Sulaiman, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Drs. Akhmad Najib, S.H., M.Hum, Asisten III Administrasi dan Umum, Prof Dr Edwar Juliartha, MM, Kadispora, Drs. Akhmad Yusuf., M.Si, Kadinkes Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., Kepala BPBD, H. Iriansyah., S.Sos., SKM, M.Kes. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Hari Libur Nasional, Feby Deru tetap Bagikan Paket Sembako
Palembang, sumselprov.go.id-Memasuki pertengahan bulan Ramadhan 1441H hari ke 14 dan bertepatan hari ini Libur Nasional Hari Raya Waisak 2564 BE Tahun 2020, tak menyurutkan langkah Feby Deru sebagai Ketua TP-PKK Prov Sumsel bersama Wakil Ketua TP-PKK Prov Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya dan pengurus lainnya, terus melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako kepada kaum yang membutuhkan di Palembang, Kamis (07/05/2020). Paket sembako berupa beras, minyak sayur, gula, dan tepung terigu ini diperuntukkan bagi warga di beberapa RT di Ogan Baru, Kelurahan 1 Ulu, dan Kelurahan 5 Ulu yang tidak mampu, warga lanjut usia, juga masyarakat yang terdampak Covid-19 ataupun mereka yang dirumahkan atau PHK. Feby Deru mengatakan dengan pemberian bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Kita belum tahu sampai kapan wabah ini selesai, jadi PKK Sumsel akan terus membagikan bantuan paket sembako kepada mereka yang tak mampu, juga warga lanjut usia yang mungkin saja tak punya penghasilan tetap, janda/duda, serta mereka yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan", jelasnya. Warga yang menerima bantuan sembako langsung dari Feby dan rombongan mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Feby Deru. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Gubernur Sumsel dan KPK Gelar Rakor Terintegrasi
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel akan mendukung sepenuhnya tim KPK RI untuk melakukan evaluasi program rencana aksi KPK yang telah dilakukan, sehingga dapat mendorong program pemerintah daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini diungkapkan gubernur saat membuka rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 pada Pemerintah Daerah se-Sumsel, melalui video conference (vidcon) di Command Center, Palembang, Rabu (6/5/2020). Rakor bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi dan progres yang sudah dilakukan, serta faktor penghambat pada tingkat provinsi kabupaten/kota di Sumsel. "Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penyelamatan keuangan dan aset negara," jelas dia. Sistem pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini, melalui aplikasi Monitoring Centre of Preparation (MCP) koordinasi supervisi pencegahan (kosupgah) yang terdiri dari 8 sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. "Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, dan memahami daerah yang rentan terhadap korupsi," kata dia. Menurut Herman Deru, dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2019 di Provinsi Sumsel dan telah diverifikasi oleh KPK pada 8 Januari 2020 lalu, Pemprov Sumsel secara rata-rata mendapat nilai 81 persen. Rincian pencapaian setiap sektor tersebut terdiri atas pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 80 persen, barang dan jasa sebesar 83 persen, PTSP 95 persen, kapabilitas APIP 38 persen. Hal ini karena belum terpenuhinya kebutuhan SDM inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah 100 persen, manajemen ASN 78 persen, dan manajemen aset daerah 93 persen. "Dapat disampaikan bahwa progres pelaksanaan aksi pemberantasan Korupsi tahun 2020 saat ini telah menggunakan aplikasi e-sumsel yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran APBD 2020," kata dia. Sekda Sumsel, H. Nasrun Umar mengatakan, untuk langkah selanjutnya Pemprov Sumsel akan mengingatkan dan mendorong kabupaten kota untuk meningkatkan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dalam berbagai sektor. Sementara itu, Pimpinan KPK Nurul Ghufron, mengatakan bahwa, KPK mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru beserta jajaran dan apresiasi atas respon dan inisiasi yang positif dalam rangka program pencegahan korupsi di wilayah Sumsel. "Kalau terjaga akuntabilitasnya maka pasti dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada korupsi. KPK konsen untuk mengutamakan peningkatan upaya-upaya pencegahan, sehingga orientasi agar uang negara dan aset negara tidak disalahgunakan pada hal yang tidak pada kepentingan. Sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik," tutup dia. Rakor ini membahas beberapa materi program pemberantasan korupsi terintegrasi, selain seputar area MCP, membahas permasalahan manajemen aset daerah, percepatan penanganan Covid-19, sektor strategis, penyuluh anti korupsi dan program lain. Turut hadir Kepala BKD, Nora Elisya, Kepala Bapenda Neng Muhaibah, Kadis Kominfo, H Achmad Rizwan, Kadinsos Mirwansyah, Plt Kepala BPKAD Akhmad Mukhlis, Kepala BPBD H. Iriansyah, dan Inspektur Sumsel Bambang Irawan. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Terima Bantuan Kementerian Hukum Dan HAM Bagi Masyarakat Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru yang diwakili Asisten Administrasi dan Umum Setda Prov. Sumsel Prof. H.M Edwar Juliartha menghadiri Penyerahan Bantuan Sosial melalui Video Conference dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai upaya Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase 19 (Covid - 19) di Comand Center Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (06/05/2020) Video Confrence Penyerahan Bantuan tersebut langsung dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D didampingi para pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Yasonna menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Kementerian Hukum dan HAM RI bagi masyarakat yang berdampak Covid 19 di Provinsi Sumatera selatan dan Provinsi Jawa Timur. Bantuan yang diserahkan berupa 1000 Paket sembako, Alat Pelindung Diri (APD) dan hasil ketahanan pangan yang merupakan hasil karya dari warga binaan. "Hanya ini yang bisa kami berikan, jangan melihat jumlahnya, mudah - mudahan bantuan ini dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan dan Jawa Timur" ujar Yasonna Sementara pada kesempatan tesebut Edwar menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya atas bantuan yang telah diberikan, semoga Bantuan tersebut bermanfaat untuk percepatan penanganan virus ini dan bermanfaat bagi masyarakat yang secara ekonomi ikut terdampak karena turunnya aktivitas perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Hadir juga pada penyerahan bantuan secara Video Cobfrence tersebut Gubernur Jawa Timur Kofifah Indarparawansa. Turut hadir: Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Prov. Sumsel Ajub Suratman, Bc.IP., S.Pd., M.Si, Ka. Pelaksana BPBD H. Iriansyah, S Sos, SKM, M.Kes,Karo Hukum dan HAM Ardhani, SH.M.H., Plt. Kadis Sosial Mirwansyah Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel