Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Ajak Mahasiswa Terlibat Aktif Dalam Pengendalian Karhutlah
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Sriwijaya untuk diskusi bersama membahas tentang kembali munculnya potensi terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) di Provinsi Sumatera Selatan berlangsung di Ruang Tamu Gubernur, Jumat (10/07/2020). "Saya ingin sekali kita begini terus, bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumsel juga menerima aspirasi berupa saran yang disampaikan oleh mahasiswa untuk menanggulangi karhutlah. Saya ingin kita bersama-sama menanggulangi ini," ungkap HD. Oleh sebab itu, HD meminta agar BEM KM Sriwijaya dapat membuat sebuah tim yang kedepannya dapat membangun komunikasi dengan Pemprov Sumsel untuk memberikan saran atau mengkritisi kebijakan penanganan karhutlah sehingga dalam sumbangsih saran yang memang baik untuk masyarakat dapat segera langsung dapat dieksekusi. "Tentu saya sangat menerima dengan baik rekomendasi yang diberikan adik-adik pada proposal yang telah dikirimkan. Karena audiensi ini adalah cara calon-calon intelektual tentu dengan cara begini bukan hanya mengkritisi tapi memberi masukan dari sisi pandang adik-adik sekalian," katanya. HD mengatakan bahwa penanganan karhutlah sangat menjadi konsennya melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Dan hal tersebut juga telah termasuk eksekusi dalam beberapa poin yang merupakan sumbangsih saran dari maahasiswa. "Bahwa saya telah melibatkan 10 Bupati daerah rawan karhutlah untuk masuk dalam tim satgas karhutlah Provinsi sebagai Dansatgas pada daerah masing-masing sehingga mereka dapat bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur. Saya juga sudah memberikan pendanaan 45 M kepada daerah-daerah tersebut yang dibagi secara proposional pada Apel Karhutlah 30 juni lalu untuk membeli alat tidak habis pakai," ungkap Dia. Selain itu, HD juga mengatakan bahwa dirinya juga akan mendukung apabila mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya dengan berdiskusi bersama dengan pihak Kementerian yang membidangi masalah karhutlah. Atau juga membahas masalah pembangunan lainnya. Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM KM Unsri, Muadz sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan dan juga dukungan yang diberikan Gubernur Sumsel bagi mereka yang ingin menyalurkan aspirasinya. Turut hadir asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, dan Para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Safari Jum'at ke 8 Ulu, HD Berikan Bantuan
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) melaksanakan ibadah sholat jum'at berjamaah di Masjid Jamik Nurul Hidayah Jl. Bungaran Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang, Jum'at (10/7/2020). Dalam sambutannya HD menceritakan bahwa dirinya pernah sholat berjamaah dimasjid tersebut "saya dulu pernah sholat dimasjid ini, memang masjid ini sejak dahulu ramai". Meneruskan sambutannya, dilihat dengan jumlah warga yang sholat dimasjid ini tentunya kapasitas masjid ini tidak cukup, seharusnya memang diperluas lagi, akan tetapi karena lahan disini sudah padat maka cukup ditingkatkan saja, ujar HD. Pada kesempatan tersebut HD membantu untuk Pembangunan Masjid Jamik Nurul Hidayah tersebut sebesar Rp. 200.000, 000,- (dua ratus juta rupiah). Mengakhiri sambutannya HD mengajak masyarakat khususnya warga Jl. Bungaran Kelurahan 8 Ulu Kec. Jakabaring Palembang untuk terus memuliakan masjid ini, tutupnya. Turut hadir Kakanwil Kemenag HM Alfajri Zabidi, Ketua PW NU Sumsel cak Amir, Komisaris Bank Sunselbabel H. Eddy Junaidi, H. Noversa. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Wagub Mawardi Yahya Hadiri Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Pertanggung jawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (10/7/2020). Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Sumatera Selatan Muchendi Mahzareki, dari partai demokrat. dengan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya , yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan. Secara umum pandangan umum semua Fraksi bependapat dan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel , dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Predikat Wjar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan keenam kalinya yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Fraksi Golkar sampaikan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran, perlu memperhatikan para guru honorer. “Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi jjva dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik.,” jelas juru bicara fraksi Golkar Secara umum dari semua fraksi menyampaikan Pemprov Sumsel harus lebih kreatif mengelola dan lebih kreatif mencari pendapatan asli daerah (PAD) guna belanja daerah apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini Rapat juga diikuti oleh pimpinan , direktur B-U-M-N dan B-U-M-D yang ada di Sumatera Selatan, juga anggota dewan DPRD Sumatera Selatan serta anggota partai politik, yang tersambung melalui video confrence. Seperti rapat paripurna DPRD provinsi Sumatera Selatan sebelumnya ditengah pandemi covid-19 , DPRD provinsi Sumatera Selatan kembali menggelar rapat paripurna ke 14 menggunakan , teleconference , video confrence, dan paripurna ini tetap sesuai dengan aturan yang ada, Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Feby Deru Resmi Lantik Kepengurusan PMI PALI
Palembang, sumselprov.go.id-Ketua PMI Prov Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru resmi melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten PALI Masa Bhakti 2020-2025 di Griya Agung, Jumat (10/07/2020). Feby mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PMI PALI. Ia berharap dengan banyaknya anggota PMI PALI yang berprofesi sebagai dokter, mudahan-mudahan PMI PALI dapat melaksanakan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PMI pusat dan peka terhadap wilayah terutama di masa pandemi ini yang belum diketahui kapan berakhirnya. "Untuk saat ini pilihan yang ada adalah kita hidup berdampingan dengan covid-19. Lakukan Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat PALI terkait cegah tangkal covid-19," ungkapnya. Feby mengatakan ditengah terus bertambahnya kasus positif covid-19 di Sumsel, PMI dapat mengambil peran dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kesehatan itu penting, dan mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker atau faceshield agar terhindar dari covid-19 "PMI Sumsel juga bekerjasama dengan PKK Sumsel dalam mengedukasi masyarakat untuk cegah tangkal covid-19 dan membagikan masker bagi masyarakat, perhatikan juga stock darah di daerah," katanya. Feby berharap PMI PALI juga daoat menjalin kerjasama dengan stakeholder yang ada karena dengan kerjasama yang baik antar semua pihak, maka program PMI dapat terlaksana dengan baik. Ketua PMI PALI, Sri Kustina Heri Amalindo, mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan berbagai giat cegah tangkal covid-19 yaitu dengan melakukan penyemprotan desinfektan di sekolah, tempat ibadah, tempat umum, sosialisasi hidup bersh dan sehat, giat sosial donor danar dan melibatkan tim PMI PALI dalam penjagaan pos perbatasan PALI. "Dalam rangka mewujudkan visi misi PMI kedepan, PMI PALI akan bekerjasama dengan stakeholder dan tentu perlu didukung pengurus PMI Sumsel agar lebih maju dalam melaksanakan tugas," katanya. Turut hadir Bupati PALI, Ir. H. Heri Amalindo, M.M. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Firli Apresiasi HD Program Bantuan Pendidikan Untuk Mahasiswa di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) hadir menjadi narasumber bersama Ketua KPK RI Komjen. Pol. Drs Firli Bahuri, M.Si pada acara Live Talk Show RRI dengan Tema" Mengawal Bansos Agar Tepat Sasaran" di Stasiun Radio RRI Palembang, Jum'at (10/07/2020). Dalam talkshow tersebut HD menyampaikan sangat terbantu sekali dengan hadirnya KPK RI, dimana KPK RI telah memberikan bimbingan dan membentuk Satgas guna melakukan pengawasan. Menjawab pertannyaan untuk memastikannya pengawasan agar berjalan dengan semestinya, HD menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan tidak saja dari internal pemerintah dan institusi lainnya akan tetapi pengawasan juga harus dilakukan dari masyarakat itu sendiri. "Kepada masyarakat apabila sudah menerima Bansos, ya jangan menerima lagi, jadi kembali ke hati nurani masyarakat" himbau HD. Sedangkan Mekanisme pengawasan Bansos yang dilakukan Pemprov HD menjelaskan " Kita punya OPD Dinas Sosial yang telah memiliki data siapa saja yang layak diberikan bansos, meskipun data tersebut harus terus diperbaharui, karena setiap waktu selalu ada perubahan tingkat kemiskinan di tiap wilayah, selain itu inspekrorat dan institusi yang memang berwenang lainnya, untuk ikut mengawasi "tokoh agamapun juga mempunyai peran penting"jelasnya. HD menyampaikan gugus tugas yang telah dibentuk dalam menjalankan tugasnya tetap dengan bimbingan BPKP dan institusi lainnya, guna menghindari hal - hal yang tidak diharapkan, sehingga kita lebih berpedoman pada Pencegahan. Menanggapi Pengawasan Bansos ditengah Pilkada, HD menyampaikan "Pandemi Covid - 19 ini merupakan bencana, jadi jangan dijadikan komuditas politik, memberikan bansos jangan ada tujuan tertentu". Sementara itu Ketua KPK RI Komjen. Pol. Drs Firli Bahuri, M.Si menyampaikan bahwa negara harus hadir baik itu dalam situasi normal dan tidak normal, dengan dasar melindungi segenap bangsa indonesia untuk itulah KPK RI hadir untuk memastikan apakah Bansos diberikan kepada yang tepat. Firli juga mengapresiasi atas apa yang digagas Herman Deru, ditengah Pandemi Covid-19 saat ini, telah membantu mahasiswa Sumsel bantuan kepada 17 ribu lebih mahasiswa baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Sumsel yang mendapatkan Rp. 1 juta per orang. Tentunya hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Mengakhiri live Talkshow HD menyampaikan pesan kepada masyarakat agar untuk selalu menerapkan 3 Aspek ditengah kondisi saat ini, aspek pertama adalah kesehatan jagalah imuniitas tubuh, hindari kerumunan yang kurang penting, terapkan dan untuk selalu melakukan pola hidup sehat, aspek kedua ekonomi agar untuk tetap beraktifitas dan produktif, lakukan pekerjaan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, dan aspek ketiga sosial dipersilahkan untuk menjalankan aktifitas sosial, ibadah dll, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan, tutupnya. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. H. Akhmad Najib,SH ,MH., Ka. Inspektorat Bambang Wirawan, Kasat Pol PP Aris Saputra, Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, SSTP, MM., Kadinsos Mirwansyah, SKM.,MKM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Pastikan Anggaran Covid-19 di Sumsel Sudah Tepat Sasaran
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengatakan dalam penanganan Covid-19 yang terpenting adalah bagaimana agar penyebaran virus ini terhenti dan masyarakat yang terjangkit dapat segera disembuhkan. Untuk itu, pada penggunaan anggaran penanganan Covid-19, banyak hal telah dilakukan Pemprov Sumsel seperti pemberian insentif kepada petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan. Hal tersebut disampaikan HD saat Live Talkshow TVRI bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" di Stasiun TVRI Palembang, Kamis (9/7/2020). HD menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan yang harus tetap berjalan, karena pemda memiliki RPJMD yang harus dicapai diantaranya melalui sektor perekonomian dan pendidikan. "Kita terus bekerja keras agar bagaimana protokol kesehatan dan perekonomian di masyarakat harus tetap berjalan," tegasnya. Dikesempatan yang sama Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, ditengah Pandemi Covid-19 saat ini KPK fokus pada penggunaan anggaran penanganan Covid-19 karena pemerintah juga konsen dan fokus terhadap keselamatan masyarakat. Dengan demikian, KPK turut ambil peran diantaranya melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemda untuk memastikan seluruh program berjalan dengan baik. "KPK juga melakukan pembentukan Satgas yang bertugas memonitoring penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Karena sesuai UU KPK bahwa korupsi disaat pandemi seperti ini termasuk kejahatan berat dan hukumannya bisa hukum mati," tegasnya. Ketua KPK RI, Firli Bahuri yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sumsel itu, mengapresiasi langkah terobosan atau ide baru Pemprov Sumsel dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Terlebih dengan memberikan bantuan kepada 17 ribu lebih mahasiswa baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Sumsel yang mendapatkan Rp. 1 juta per orang. Menurutnya, selain fokus terhadap penanganan, Pemprov Sumsel juga konsen pada sektor ekonomi dengan memastikan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik, termasuk juga dibidang pendidikan. "Saya mengapresiasi, Pemprov Sumsel ada ide baru dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa seperti bantuan biaya semester," ujarnya. Turut hadir Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum., dan para kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Lapangan Golf Kenten Bakal Jadi Destinasi Wisata Baru di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Rencana pengembangan Lapangan Golf Kenten yang akan dijadikan salah satu icon Kota Palembang dan juga destinasi wisata baru akan segera terwujud. Hal itu terbukti ketika Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Pimpinan KPK RI Komjen Firli Bahuri, Walikota Palembang Harnojoyo, Pimpinan PT. Pertamina melakukan pemotongan pita sebagai simbol wujud Rencana Pengembangan Kawasan Kenten Palembang di Lapangan Golf Kenten Palembang, Kamis, (09/07/2020). Sebagai lapangan golf terbaik, rencana lapangan golf akan dikembangkan kembali dengan pengembangan seperti ecopark, penambahan taman kota dengan ruang yang terbuka serta destinasi wisata yang menarik. Maka itu sebagai set yang sangat penting tentu pengembangan ini tidak lain untuk masyarakat Sumsel. Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang bersama PT. Pertamina telah sepakat bahwa aset lapangan golf kenten akan dikembangkan sehingga nantinya berguna bagi masyarakat. "Nanti lapangan Golf Kenten dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kota lainnya dan insyallah menjadi fasilitas modern," ungkap Gubernur Herman Deru. Sementara itu, Direktur Pengembangan Lapangan Golf, Teddi Kurniawan mengatakan pengembangan lapangan golf kenten palembang akan dilakukan dengan optimalisasi pengembangan lapangan golf yang lebih baik dan bermanfaat bagi Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang serta Pertamina. Dalam pengembangan ini, dia memaparkan akan tetap mengutamakan pengembangan kawasan hijau, pengembangan taman kota, begitu juga resapan air yang akan dipertahankan, terlebih lagi kawasan ini dijadikan Icon sebagai daya tarik untuk mendatangkan para wisatawan. "Dengan kerjasama Pemprov, Pemkot dan Pertamina tentu pengembangan ini tetap mengutamakan Ekologi mempertahankan fungsi ekologis dan menciptakan ruang terbuka bagi masyarakat, budaya dan wisata dengan menciptakan destinasi yang baik serta urban development dengan menciptakan lapangan kerja baru. Harapan kita pengembangan lapangan Golf ini untuk kepentingan bersama dan juga masyarakat Sumsel,"tutupnya. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Sekda Nasrun Umar Pimpin Tim Pansel Gelar Uji Kompetensi Sekda Ogan Ilir
Palembang, sumselprov.go.id- Uji kompetensi itu dilakukan mengingat akan berakhirnya masa jabatan Sekda Kabupaten Ogan Ilir, H. Herman SH, MM. Saat membuka uji kompetensi tersebut, H Nasrun Umar mengatakan Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota harus mampu eksplorasi sumber daya maupun keunggulan di daerah masing – masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 khususnya pasal 117 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dikatakan bahwa Jabatan Sekda minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Pasal 2 yaitu ketika sudah mencapai 5 tahun ada kemungkinan diganti dan ada juga kemungkinan diberikan peluang dan ruang opsi dapat diperpanjang kembali berdasarkan evaluasi. "Saya beserta anggota tim pansel melakukan evaluasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jadi, Tim Pansel ada 3 orang yaitu Sekda Provinsi Sumsel, kemudian kepala BKD Prov. Sumsel, beserta independen yang berasal dari akademisi Prof. Zainuddin. Untuk kabupaten/kota evaluasi dilakukan provinsi. Sementara untuk sekda provinsi dilakukan dari Kemendagri. " ungkap Nasrun Umar. "Maka sesuai dengan undang-undang dan aturan Bupati Ogan Ilir menyampaikan surat agar evaluasi ini dilakukan. Dan hasilnya ini rahasia, nanti disampaikan kepada Bupati dan disampaikan kepada KSN untuk ditetapkan kembali apakah di putus atau di perpanjang," ujar Nasrun. Sekda menambahkan, fungsi dari sekda adalah sebagai ketua tim anggaran pemda sehingga harus mampu mensinkronisasikan antara pembangunan kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi Sumsel. "Ini berlaku bagi 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel. Sebagai salah satu contoh visi dan misi Gubernur Sumsel yaitu penurunan angka kemiskinan Sumsel menjadi satu digit. Sehingga, ini mestinya harus diikuti sama dengan apa yang menjadi pemikiran di Provinsi juga terjadi kabupaten/kota," tegasnya. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Dukung Pengelolaan Aset Daerah dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Palembang, sumselprov.go.id-Komisi Pemberantasan Korupsi RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar rapat evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan kesepakatan pemanfaatan aset antara Pemerintah Daerah dengan PT Pertamina (Persero). Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (09/07/2020). Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatangan kesepakatan pemanfaatan aset antara Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Pemkot Prabumulih dan Pemkab Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Walikota Palembang, Harnojoyo, Walikota Prabumulih, Ridho Yahya, Bupati Banyuasin, Askolani Jasi, dan juga Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. HD mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi terlaksananya kesepakatan pemanfaatan aset pemda. Ia berharap bahwa KPK akan terus memberikan solusi agar aset-aset ini dapat terus termanfaatkan tidak hanya bagi pemerintah daerah tersebut tetapi juga bagi masyarakat. "Saya juga ucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang juga memberikan masukan dalam pengelolaan aset. Saya berharap melalui kegiatan ini dapat terbentuk semangat baru untuk mengelola lahan yang belum produktif dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. HD mengatakan selain untuk masyarakat Ia juga minta Pertamina juga dapat bermanfaat serta baik bagi lingkungan. Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan bahwa peran KPK adalah mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. "KPK melakukan berbagai strategi untuk memberantas korupsi diantaranya dengan melakukan pendekatan dan pengkajian, perbaikan sistem yang meminimalisir korupsi. Dan yang terakhir penindakan," katanya. Menurutnya dengan terselenggaranya kegiatan ini, Firli mengajak kepada semua kepala daerah di Sumsel agar mengelola aset daerah dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan anggaran terutama selama covid-19. Turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Prov Sumsel, Yohanes H Toruan, dan diikuti oleh Para Bupati Walikota se-Sumsel secara virtual, dan Para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.