Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Muhajirin, HD Bantu Rp. 100 Juta dan 50 Sak Semen
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru didampingi Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi melaksanakan safari sholat Jum'at rutinnya. Kali ini Masjid Muhajirin Suakarami Palembang menjadi pilihan HD untuk menunaikan ibadah sholat jum'at (4/9/2020). Pada sambutannya HD mengatakan bahwa kebahagian bisa juga didapatkan dengan melihat tumbuh kembang rumah ibadah, "Salah satunya di Masjid Muhajirin yang hari ini Saya berkesempatan untuk secara simbolis memulai pelaksanaan pengecoran pondasi pembangunan Masjid Muhajirin yang baru", ucap HD. Terkait dengan pembangunan masjid baru nanti, HD memberikan masukan agar proses pembangunan masjid dilaksanaan secara bertahap agar tidak menghentikan kegiatan beribadah di Masjid itu sendiri. Pemprov Sumsel memberikan bantuan sebesar Rp. 100 juta dan 50 sak Semen dan Pangdam II/Sriwijaya memberikan bantuan 200 sak Semen untuk mendukung pembangunan Masjid Muhajirin yang baru. Diakhir sambutan HD mengajak jamaah masjid untuk menghadiri dan mensukseskan Lomba MTQ yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu (5/9/2020) secara langsung ataupun secara virtual. Kegiatan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh HD dan Pangdam II/Sriwijaya Agus Suhardi pertanda dilaksanakannya pembangunan Masjid Muhajirin yang Baru. Turut hadir Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum dan Para Kepala OPD Pemprov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
DWP Sumsel Ikuti Pembukaan Pelatihan BISA Secara Virtual
Palembang, sumselprov.go.id-Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Prov. Sumsel, Hj. Renny Devi A Nasrun Umar didampingi Wakil Ketua DWP Prov. Sumsel, Rusmerry Yohannes beserta anggota lainnya mengikuti acara pembukaan pelatihan daring Bahagia Minim Sampah (BISA) di Sumsel Command Center, Jum'at (4/9/2020). Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkugan Hidup & Kehutanan. Pelatihan dilakukan selama 2 bulan (4 September - 30 Oktober 2020) secara virtual, Pelatihan dibagi menjadi 3 Grup WA (A, B, C). Selain itu, pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan sampah, khususnya sampah plastik yang dihasilkan oleh rumah tangga dan menekan jumlah angka sampah yang diperkirankan 67,8 ton di Indonesia pada tahun 2020. Terkait hal tersebut Ketua Umum DWP Erni Thahjo Kumolo mengajak para peserta pelatihan untuk berkomitmen mengungrangi penggunaan sampah plastik, "dengan adanya pelatihan ini mari kita bersama berkomitmen untuk mengurangi pemakaian sampah plastik seperti, sedotan, gelas plastik, kantong kresek , dan lain sebagainya",ucapnya. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, juga menyampaikan bahwa harus ada pembaharuan tentang pola pengelolaan sampah. "Jika sampah dikumpul, diangkut dan dibuang saja ini akan membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan makin bertambah dan pola ini harus diubah. Harapan saya dengan adanya pelatihan ini, DWP dapat memberikan edukasi kepada ibu - ibu rumah tangga untuk bertanggung jawab mengurangi sampah rumah tangga", tegasnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Dies Natalis UT ke 36, HD Dapatkan Penghargaan Mitra Terbaik UT
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri perayaan Dies Natalis ke-36 Universitas Terbuka melalui virtual dari Sumsel Command Center, Jumat (4/9/2020). Dalam kesempatan itu, HD mengucapkan selamat Dirgahayu ke 36 untuk UT, semoga UT tetap menjadi universitas kebanggaan bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru terpilih sebagai mitra terbaik dalam perayaan Dies Natalis Universitas Terbuka (UT) ke-36 Tahun 2020. Gubernur Herman Deru sebagai mitra terbaik dari Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) yang merupakan unit pelaksana teknis UT di daerah. Secara virtual, Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A, juga turut mengucapkan selamat Dirgahayu UT. Ia mengapresiasi peran UT yang telah memberikan layanan pendidikan yang baik dan juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. "Selama 10 tahun terakhir UT telah mengalami transformasi yang pesat mengikuti perkembangan zaman seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, melalui penerapan pembelajaran secara daring. Sehingga dapat mempermudah akses pembelajaran bagi penduduk dari kota hingga desa," ujarnya. Di usia UT yang ke-36, Nadiem berharap agar UT dapat terus memperkuat SDM nya mulai dengan berbagai jenis pendidikan, antara lain softskill, pengalaman, project mandiri dan program lainnya. "Terus kedepankan teknologi untuk menghasilkan SDM berkualitas di seluruh penjuru tanah air," tutupnya. Turut hadir Kadisdik, Riza Fahlevi, dan Kadis Kominfo, H Achmad Rizwan, SSTP, MM, TGUPP Pendidikan, Surya Bhakti. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Tinjau Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan di Provinsi Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru mengunjungi Kantor Samsat UPTB Palembang 1 untuk meninjau pelaksanaan keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB-II) di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 September-30 September 2020 yang sebelumnya juga diberikan untuk periode 1 Agustus - 31 Agustus 2020. "Sengaja secara dadakan saya berkunjung ke Samsat. Pertama untuk melihat pelayanan apakah berjalan maksimal atau tidak karena adanya kebijakan pemutihan dan penghilangan denda. Dan ternyata pelayanan tetap berjalan prima dan tetap baik meskipun ada lonjakan pembayaran wajib pajak di Kota Palembang sekitar 300-400 persen ," ujarnya di Kantor Samsat UPTB Palembang 1, Kamis (3/09/2020). HD menambahkan indikasi lain yang mempengaruhi yaitu pendapatan yang semakin bertambah. Kemudian untuk diluar Palembang ada kenaikan sekitar 200 persen kenaikan wajib pajak datang maupun membayar. "Bahwa ada beberapa hal yang belum diketahui masyarakat. Untuk teliti ulang selama dia mempunyai plat Sumsel maka pembayaran boleh di samsat mana saja, misal plat alamat kota Palembang tapi sedang ke Lahat boleh bayar di Lahat, apalagi di kota Palembang. Tidak ada hambatan untuk itu selama dia teliti ulang," katanya. HD katakan bahwa pemutihan tidak hanya pada bunga dan denda, karena pembayaran pokok pajakpun juga dikurangi. Dimana yang pajaknya mati lebih dari satu tahun dapat membayar satu tahun asalkan dengan alasan yang jelas yaitu ada surat keterangan dari bengkel dan pernyataan diri. "Ini dalam rangka merangsang kepatuhan masyarakat dalam menghadapi pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin sampaikan bahwa pembayaran boleh dimana saja kalau diteliti ulang. Kemudian yamg diputihkan bukan BBN saja, BBN kedua, ketiga dan selanjutnya tapi pokok pajak lebih dari satu tahun juga bisa kita hapuskan asalkan alasannya jelas," tutupnya. Sementara itu, Sekretaris Bapenda, Henky Putrawan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB-II) yang telah diberikan oleh Gubernur HD sehingga dapat menumbuhkan sikap wajib pajak. "Pajak kan dibayarkan untuk kita juga manfaatnya, yaitu untuk pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat juga," katanya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumsel Resmi Buka FGD Luas Lahan Baku Sawah
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili Sekretaris Daerah Prov. Sumsel H. Nasrun Umar mbuka dan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang tersebar di Provinsi Sumsel. FGD ini bertujuan untuk menyamakan data LBS yang dimiliki oleh Kab/Kota Se-Sumsel dengan data yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN, berlangsung di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (3/9/2020). Adapun selisih luas LBS yang ada di Sumsel saat ini berdasarkan SP lahan 2017 seluas 621.903,28 Ha sedangkan bedasarkan ATR/BPN 2019 seluas 470.602,4 Ha. Terdapat selisih luas LBS seluas 151.300,8 Ha. Pada kesempatan itu, Herman Deru melalui Nasrun Umar menyampaikan bahwa FGD yang dilakukan hari ini merupakan langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sumsel untuk melakukan verifikasi data LBS yang dimiliki, "ini merupakan FGD yang dilaksanakan untuk melakukan verifikasi Luas LBS yang dimiliki oleh Kab/Kota se-Sumsel, selain itu Saya tegaskan bahwa untuk mendapatkan data luas LBS harus melalui satu pintu", Ucap HNU. Terkait dengan adanya selisih luas LBS di Sumsel, Nasrun meminta kepada seluruh dinas - dinas terkait untuk melakukan Ground Check agar mendapatkan data yang benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. "untukU mengatasi perselisihan luas LBS dan duplikasi data, Saya harap dinas - dinas terkait untuk dapat melakukan verifikasi ulang didaerah masing dengan melakukan cek dan ricek sesuai dengan keadaan dilapangan" Tambah Nasrun. Dengan dilaksanakannya FGD hari ini, Nasrun berharap ditahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumsel sudah mendapatkan surat keputusan yang baru dari Kementerian ATR/BPN untuk luas LBS yang ada di Sumsel yang sudah valid dan benar. Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel, Ir. Antoni Alam, M.Si menyampaikan bahwa pendataan lahan yang dilakukan bukan untuk mengakui hak, tapi ini dilakukan hanya untuk mengindentifikasi dan memverifikasi luas LBS yang ada di Sumsel agar dapat diajukan ke Kementerian ATR/BPN guna memberi rasa aman bagi para petani yang ada di Sumsel agar sawah yang mereka miliki dapat terlindungi. Turut hadir Kadishut Pandji Tjahjanto, S.Hut. M.Si, Para Kepala Bappeda , Kadis Pertanian, Kepala Kantor Pertanahan serta Kadis PU BM TR Kab/Kota Se Sumatera Selatan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I tahun 2020
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Prof. DR.H.M. Edward Juliartha, MM., membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Provinsi Sumsel Tahun 2020 di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel, Kamis (3/9/2020). Dalam sambutannya Edward menyampaikan Adiministrator merupakan orang yang bertugas mengurusi hal - hal administrasi, Sedangkan fungsi seorang administrator itu adalah mencapai efisiensi dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan, administrator harus mengarah pada peningkatan yang konstan dalam pengelolaan sumber daya. Ia menyampaikan peserta pelatihan ini umumnya merupakan pejabat esselon 3 (tiga) yang nantinya dapat meringankan pekerjaan dan dapat memberikan masukan kepada atasnya untuk mencapai visi dan misi. Melalui Pelatihan ini diharapkan akan melahirkan kepemimpinan taktikal yang berwawasan nasional dan juga mampu menjabarkan misi dan strategi instansi dalam bentuk program dan kegiatan organisasi dan pelayanan publik. Diharapkan pula setelah mengikuti pelatihan ini, sosok yang dihasilkan diharapkan akan memiliki kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural, dan pemerintahan, dengan memiliki kompetensi tersebut akan tercipta pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja dalam rangka memenuhi standar kompetensi administrator. Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Hj.Tarbiyah Yahya,S.Pd.,MM dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Prov. Sumsel Tahun 2020 ini akan berlangsung selama lebih kurang 3 Bulan yang dimulai pada tanggal 3 September s.d 5 Desember 2020. Pelatihan diikut sebanyak 37 peserta yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan 10 org, Kab. Banyuasin 8 org, OKU Timur 6 org, Lahat 9 org , Mura 1 org, Palembang 1 org, Kab. metro Prov. Lampung 3 org. Ia menyampaikan seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan ini berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan Pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dan berkesinambungan. Turut hadir para Kepala OPD Prov. Sumsel, Kepala BKPSDM Kabupaten /Kota di Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Ikuti Webinar Rakor Kebijakan Pembelajaran Ditengah Pandemi
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengikuti webinar membahas tentang Kebijakan Pembelajaran ditengah Pandemi Covid-19 di Sumsel Command Center, Rabu (2/9/2020). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diikuti juga oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan RI, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) telah mengambil kebijakan untuk melakukan proses belajar mengajar ditengah pandemi bisa dilakukan dengan dua pilihan yaitu Secara Daring ataupun Luring. "Untuk Proses pembelajaran Daring ataupun Luring, dua opsi ini tentunya memiliki permasalahan yang harus diberikan solusinya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah khususnya Dinas - Dinas terkait adalah instansi yang dapat memutuskan opsi mana yang dapat diterapkan agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing - masing", ucap Nadiem. Nadiem juga mengatakan bahwa pembelajaran secara daring yang tidak dapat diterapkan didaerah yang tidak memiliki akses internet dan sarana prasarana lainnya dapat menerapkan kebijakan belajar mengajar secara Luring (Tatap muka) dengan mempertimbangkan zona warna dari wilayah tersebut. "untuk zona hijau dan kuning Kepala Dinas ataupun Kepala Sekolah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka dengan catatan untuk zona kuning harus menerapkan protokol kesehatan dan ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya alat yang mendukung protokol kesehatan tersebut" tambah Nadiem. Selain itu Kemendikbud juga telah mengambil kebijakan untuk menyederhanakan Kurikulum Belajar dimasa pandemi ini yang disebut dengan Kurikulum Darurat dan kebijakan ini sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk memilih menerapkan Kurikulum yang lama ataupun Kurikulum Darurat. Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa dalam menciptakan proses KBM agar berjalan dengan aman Pemerintah Daerah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya mengembalikan proses KBM di rumah untuk zona wilayah yang daerahnya merah dan orange, menyiapkan dana bantuan untuk zona hijau dan kuning agar dapat melaksanakan KBM di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Kurikulum Darurat, Pembelajaran Luring (offline), dan Belajar dari rumah tersedia dan dapat digunakan. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah mengambil kebijakan dalam mendukung KBM non tatap muka bekerja sama dengan PT. Telkomsel telah melaunching program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) dengan memberikan kartu perdana dan kuota belajar secara gratis ke sekolah - sekolah yang ditetapkan sebagai zona merah dan orange yang berada di Sumsel. Turut hadir Plt. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, MM dan Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, H. Achmad Rizwan, S. STP, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Dukung Sinergi Pengendalian Covid-19 Bersama Inspektorat V Kemenkeu RI
Palembang, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektorat Prov Sumsel bekerjasama dengan Inspektorat V Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pengawasan program penanganan covid-19 serta Pemulihan Ekonomi di daerah di Auditorium Graha Bina Praja, Rabu, (2/9/2020) Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Inspektur Prov Sumsel, Bambang Wirawan bersama Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, Raden Patrick Wahyudwisaksono. Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Inspektur Prov Sumsel, Bambang Wirawan mengatakan dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh OPD-OPD yang menangani membawahi giat penanganan covid-19 di Sumsel. Menurutnya melalui kegiatan ini untuk saling asah komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan untuk penanganan covid-19. "Melalui kegiatan ini kita dilakukan untuk menyatukan persepsi penanganan covid-19 di daerah. Bahwa pelaksanaan penanganan covid-19 harus dilakukan sesuai dengan kewenangan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan membawa konsolidasi terhadap pertanggung jawaban yang ada," kata Dia. Bambang menyampaikan bahwa Gubernur Sumsel H Herman Deru mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan berpesan agar setiap peserta dapat mengikuti FGD dengan baik sesuai pokja-pokja terkait. "Pak Gubernur sudah mengingatkan bahwa Pemprov juga bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah kab/kota. Karena Pemerintah Provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," tuturnya. Sementara itu, Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, Raden Patrick Wahyudwisaksono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk mensinergikan pusat dan daerah mulai perencanaan, pelaksanan, hingga pertanggung jawaban hingga pada akhirnya kita susun keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Kegiatan ini diisi oleh 2 sesi paparan, yang pertama disampaikan oleh Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, Raden Patrick Wahyudwisaksono tentang gambaran umum pengawasan program penanganan covid-19 serta pemulihan ekonomi daerah. Kemudian sesi kedua, oleh tim Itjen Kemenkeu, tentang realokasi anggaran dan refocusing kegiatan, pengadaan barang/jasa terkait PC-PEN dan/atau dalam masa pandemi, perpajakan bendahara daerah, dan manajemen risiko. Turut hadir Kadisdag Sumsel, Drs. Iwan Gunawan Syahputra, M.Si., dan Kadishub, Nelson Firdaus. TIM MEDIA DISKOMINFO PROV SUMSEL
Sumsel
HD Segera Wujudkan Ambulance Desa Dan Internet Desa
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. H.Akhmad Najib, SH.M.Hum membuka Rakor Terkait ketersediaan Ambulance dan Internet Desa di Hotel Swarnadwipa Palembang, Selasa (1/9/2020). Menurut Herman Deru melalui Akhmad Najib tersedianya fasilitas Ambulance Desa dan Internet Desa semata untuk meningkatkan pelayanan ke Masyarakat. "Meski di tengah Pandemi Covid-19 saat ini yang masih berlangsung, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan ditingkatkan. Masyarakat Desa harus tetap produktif, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan agar tetap terhindar dari Covid-19 " ujar Najib. Ditambahkannya pula untuk mewujudkan masyarakat produktif, didalam penanganan Pandemi Covid - 19 saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya berbagai cara untuk mengatasinya, diantaranya adalah upaya pemerintah untuk mengakomodir sebanyak 386 kelurahan dan 2.853 desa di Sumsel ini harus mampu mengantisipasi kondisi saat ini dengan memanfaatkan Internet Desa. Di Tahun 2019, HD telah meluncurkan Program Internet Desa Sumsel Maju, dan hingga saat ini telah terpasang di 51 Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se Sumsel. Terkait penanganan Covid - 19, Pemprov Sumsel tengah berupaya untuk melakukan koordinasi baik itu dengan Kabupaten/Kota dan institusi terkait dalam Pengadaan Ambulance Desa. Diharapkan dengan adanya ambulance di setiap desa dapat membantu kesulitan jika membawa yang sakit. Dan tidak hanya ambulance desa, pemulihan ekonomi akan di perkuat dengan teknologi digital dan desa-desa di seluruh Sumsel akan memiliki akses internet, sehingga bisa mengembangkan hasil inovasi desanya dengan baik. Turut hadir Kadis Kominfo Prov Sumsel H. Achmad Rizwan, SSTP.,MM, Plt. Kadis PMD Prov Sumsel H. Wilson, TGUPP Bidang Kesehatan dr.Farid, Ketua APJII Sumsel H.Sony Oktapriandi, M.Kom, Para Kadiskominfo, Kadis PMD dan Ka Bappeda Kab/Kota Se Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.