Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan, Pemprov Sumsel Siapkan Sanksi
Palembang, sumselprov.go.id-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel menggelar rapat koordinasi (rakor) tim gabungan, pengendalian, pengawasan, penerapan disiplin dan penegakkan hukum adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi Covid-19. Rakor diadakan untuk menindaklanjuti Pergub Sumsel No. 37/2020. Tim gabungan yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan ini melibatkan TNI. POLRI , Kejaksaan , Pengadilan Tinggi , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat , OPD terkait dengan jumlah personil tim gabungan 108 orang. Menurut Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru melalui Kasat Pol PP H Aris Saputra, S.Sos., M.Si yang membuka langsung Rakor tersebut mengatakan bahwa kegiatan tersebut untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan wajib memakai masker, menjaga jarak sehingga produktivitas masyarakat tetap jalan. “Kita tidak melarang masyarakat untuk beraktivitas, namun masyarakat harus patuh dan melaksanakan protokoler itu dengan baik sehingga aktivitas tidak terhambat dan kesehatan pun tetap terjamin,” ujar Aris di Aula Praja Wibawa, Selasa (8/9/2020). Dijelaskan Aris, Jika Satgas yang telah dibentuk terdahulu tidak memberikan sangsi karena hanya bersifat Sosialisasi, Edukasi dan Pemahaman, maka kali ini Tim Satgas diberi kewenangan oleh Gubernur Sumsel melalui SK Gubernur Sumsel No. 491/KPTS/SatpolPP/2020 untuk memberikan sangsi mulai dari sanksi ringan berupa teguran lisan, sanksi menengah bisa penutupan sementara usaha, dan sanksi berat bisa menutup secara permanen hingga pencabutan izin dan sebagainya. “Selain sanksi tersebut, ada juga Sanksi kedisiplinan dari kepolisian yang menimbulkan efek jera, seperti push up, menyanyikan lagu kebangsaan, menyapu atau membersihkan tempat-tempat sosial. Serta akan dibuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.” terang Aris. “Terlepas dari itu semua, Kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk biasa dan disiplin melaksanakan protokoler kesehatan,” tutup Aris. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
UIN Akan Berikan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa ke Gubernur Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A sehubungan dengan telah dilantiknya Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Periode 2020-2024. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (8/9/2020). Pada audiensi itu disebutkan bahwa UIN akan memberikan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa ke Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) atas kepedulian yang telah diberikan oleh HD kepada dunia pendidikan terutama UIN, salah satunya pemberian bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Gelar Doktor Honoris Causa (H.C)/Doktor Kehormatan adalah gelar kesarjanaan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi/universitas yang memenuhi syarat kepada seseorang, tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya tersebut. "Saya berterima kasih, kalau layak tentu saya bersedia menerima ini. Dan hal ini tentu pihak Universitas yang menentukan dengan persyaratan yang ada. Hal ini dapat menjadi sebuah prasasti dari sebuah jejak," kata HD. Gelar Doktor Honoris Causa diberikan apabila seseorang tersebut telah dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Dan gelar tersebut rencananya akan diberikan kepada Gubernur HD pada November mendatang bertepatan dengan HUT UIN. "Dalam berbagai kesempatan, Saya juga selalu arahkan untuk mengkombinasikan pendidikan agama dan umum agar memjadi selaras contohnya yaitu saya cetuskan program 1 desa 1 rumah tahfidz," katanya. Selain itu juga HD juga mengatakan akan mendukung berbagai program UIN kedepannya antara lain yaitu pelaksanaan perkemahan UIN Se-Indonesia Dan juga peresmian Kampus IAIN pada 7 Oktober mendatang. Rektor UIN, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A., menilai bahwa gelar tersebut diberikan oleh pihaknya atas kepedulian yang telah diberikan oleh HD kepada dunia pendidikan terutama UIN. Salah satunya yaitu oemberian bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Audiensi ini juga dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Periode 2020-2024 yang baru dilantik. Menurutnya hal tersebut juga sangat memberikan manfaat dan menjadi kehormatan tersendiri bagi IAIN. Selain itu, Nyanyu juga dalam kesempatan itu meminta Gubernur HD agar bersedia menjadi Ketua Dewan penyantun IAIN yang bertugas memberi saran dan pertimbangan bagi IAIN. "Kami mohon dan bimbingan Pak Gubernur dalam berbagimai pelaksanaan program prioritas di IAIN dan juga penataan lingkungan kampus IAIN Jakabaring yang akan diresmikan Oktober mendatang," tuturnya. Turut hadir Kadisdik, Drs Riza Pahlevi, MM.,dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Rosidin Hasan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Pastikan Kesiapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Pilkada 2020
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) mengikuti Rapat Penerapan Protokol Kesehatan pada Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rekonfu Lantai 3 Gedung Promoter, Polda Sumsel, Selasa (8/9/2020). Kegiatan Rapat yang diinisiasi oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri diawali dengan mendengarkan laporan dan peran yang telah dilakukan oleh pihak - pihak terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah menerapkan Protokol Kesehatan dalam tahapan - tahapan Pilkada sebelumnya. Kegiatan Rapat kali ini dilaksanakan untuk mendiskusikan kebijakan yang akan diambil untuk tahapan selanjutnya (masa pencalonan, pendaftaran, kampanye dan pemengutusan suara) agar dapat memberi kepercayaan dan rasa aman kepada panitia pelaksana kegiatan, pasangan calon dan juga kepada masyarakat yang akan memilih nanti. HD pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kebijakan mengenai protokol kesehatan yang sudah ada dapat menjamin berjalannya Pilkada Tahun ini, "Jika kita terapkan semua aturan yang terkait dengan Covid-19 maka ini sudah cukup menjamin Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan aman dan kita tidak perlu membuat regulasi baru tentang protokol kesehatan dimana nanti akan menimbulkan permasalahan baru yang tumpang tindih dengan kebijakan sebelumnya", ucap HD. Selain itu HD juga menyampaikan akan kekhawatirannya mengenai dampak Covid-19 yang akan membuat masyarakat takut untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) memberikan hak pilihnya, "Untuk itu saya minta pihak Dinkes dan juga Pol PP agar dapat secepatnya mensosialisasikan tentang aturan protokol kesehatan saat pencoblosan nanti",tegas HD. Selain itu HD juga meminta Kapolda dan juga Kapolres yang mengikuti acara secara virtual agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang masa bodoh melanggar aturan protokol kesehatan selama Pilkada berlangsung. Menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji mengenai Pasien Positif Covid-19 dalam memberikan hak pilihnya, "Saya minta KPU dan Bawaslu agar dapat menjamin hak suara pasien tersebut, seperti menyediakan bilik khusus untuk pasien positif Covid-19 atau mendatangi secara langsung pasien tersebut seperti apa yang disarankan oleh Danrem 044/Gapo", tutup HD. Selain itu Ketua KPU Sumsel Dra. Kelly Mariana pada kesempatan yang sama menyampaikan agar Pasangan Calon (Paslon) Tidak melakukan iringan - iringan dalam mendaftarkan diri ke KPU, Kampanye dilakukan selama 71 hari dan Kampanye akbar tidak diizinkan untuk dilakukan. KPU juga menyarankan kampanye dilakukan secara virtual dan memanfaatkan teknologi digital seperti berkampanye melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ataupun Media Lainnya yang sifatnya tidak mengumpulkan masa. Selain itu KPU juga menyampaikan bahwa Pada tahapan Debat Publik nanti Paslon diminta untuk memaparkan langkah - langkah kebijakan yang akan diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19. Terkait dengan kemungkinan akan terjadinya pelanggaraan protokol kesehatan pada saat kampanye yang dilakukan oleh Paslon, Bawaslu menyampaikan bahwa sanksi diskualifikasi calon tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu jika Paslon melanggar aturan tersebut. Kepolisian, TNI dan Satpol PP siap membantu pengamanan agar tidak terciptanya kluster baru pada tahap pencoblosan nanti. Turut hadir Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, ST., MM, Ka. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes, Kasat Pol PP Prov. Sumsel, M. Aris Saputra, S.Sos, M.Si, Para Kapolres 7 Kab/Kota yang mengikuti secara virtual, Para Pejabat Utama Polda Sumsel yang hadir. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Berikan Edukasi Komunikasi dan Informasi di Era New Normal
Palembang, sumselprov.go.id-Era new normal menuntut masyarakat untuk dapat beraktivitas seperti biasa namun dengan tetap memperhatikan aturan dan protokol kesehatan yang telah diberlakukan untuk cegah tangkal covid-19. Oleh sebab itu, masyarakat cenderung merubah teknik berkomunikasi secara virtual dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Kadis Kominfo Sumsel H Achmad Rizwan, SSTP, MM saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keprotokolan Se-Sumatera Selatan Tahun 2020 dengan tema "Komunikasi dan Informasi di Era New Normal" yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumsel melalui Biro Humas dan Protokol Setda Sumsel di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Selasa (8/9/2020). "Kemampuan menggunakan komunikasi menjadi sesuatu yang penting di era new normal. Pasalnya tetap terkoneksi dengan orang lain telah menjadi kebutuhan utama saat ini. Terpisahkan oleh jarak yang jauh dan perbedaan waktu dalam berkomunikasi dapat kita atasi dengan memanfaatkan aplikasi dan media sosial yang ada," ujarnya Kurangnya komunikasi dan informasi di era new normal dapat menimbulkan banyak opini dan membuat sebagian masyarakat panik dan mudah percaya hoax. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu strategi komunikasi yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk suatu kelancaran komunikasi dan informasi setidaknya ada tiga pihak yang terlibat yaitu lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat. "Komunikasi juga penting bagi keprotokolan dalam mengatur acara di tempat-tempat tertentu dan melayani pimpinan kita dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam keprotokolan juga perlu diperhatikan baik secara verbal maupun non verbal,"kata Dia. Rizwan katakan bahwa pemerintah juga perlu mengambil peran agar masyarakat dapat memahami informasi dengan baik yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat dengan program pengembangan literasi. Kemudian membentuk komunitas penggiat literasi di berbagai daerah untuk ikut membantu dalam mengembangkan literasi informasi pada masyarakat serta menyediakan kanal-kanal ruang digital yang mudah di aksss masyarakat yang berisi konten-konten positif. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Terima Audiensi Pengurus DPD Pemuda Batak Bersatu Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima audiensi pengurus Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Sumatera selatan, Hotniel P Simorangkir, S.kom beserta jajarannya terkait Kepengurusan Pemuda Batak Bersatu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 di Ruang Tamu Gubernur. Selasa (8/9/2020) Dalam audiensi tersebut ada beberapa hal yang dibahas seperti tujuannya satu yaitu untuk memberikan bantuan dan juga pelayanan kepada masyarakat Herman Deru mengungkapkan adanya persamaan dalam bahasa yaitu suku batak, Komering dan Lampung dan semuannya itu bersaudara “Ya tentunya kita sambut baik sekali kerjasama ini dan kita membuka diri karena kerja sama ini bertujuan untuk membantu masyarakat,” ujar Deru Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru mengajak pengurus Pemuda Batak Bersatu (PBB) untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang tidak baik dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. “Jadi apa yang disampaikan oleh pemuda Batak bersatu ini, tentu kita sambut baik sekali,” ungkap HD Gubernur Herman Deru menghimbau agar ada sesuatu yang menonjol seperti pelestarian adat budayanya tetap lestari. "Kita berharap nanti akan semakin banyak pemuda-pemuda atau organisasi kepemudaan yang mau melibatkan dirinya, dalam arti membantu pemerintah untuk menyampaikan program dan kebijakan kebijakan yang lain" ujarnya. Gubernur HD mengingatkan perlu legalitas suatu organisasi dan sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui keberadaan organisasi tersebut. Artinya niat baik suatu organisasi harus ada dan didukung legalitas. “Saya juga mengajak kepada semua organisasi yang ada, guna bersama gotong-royong melakukan kerjasama membantu." tutupnya. Turut hadir: Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc, Kadiapora Drs. Akhmad Yusuf., M.Si, Karo Administrasi Pembangunan Ir. David BJ Siregar, pM. Sc, Karo Umum dan Perlengkapan Muhammad Zaki Aslam, AP, M.Si. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Hadiri PKKMB Dan Pelantikan 7728 Mahasiswa Baru
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesra, Dr. Akhmad Najib menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya (UNSRI) dalam rangka mengenalkan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021. Acara diikuti oleh para mahasiswa baru baik yang hadir secara langsung dan juga secara virtual, berlangsung di Gedung FH Tower UNSRI, Bukit Besar Palembang, Selasa (8/9/2020). Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dilakukan selama 2 hari (8 & 9 September 2020), diawali dengan pelantikan mahasiswa baru sebanyak 7728 orang sekaligus penyerahan daftar nama mahasiswa kepada 10 Dekan dari 10 Fakultas UNSRI. HD diwakili oleh Plt. Asisten I, Dr. Akhmad Najib, pada sambutannya mengucapkan selamat kepada Mahasiswa baru yang telah lulus seleksi dan berkesempatan untuk belajar di Universitas Sriwijaya. Melanjutkan sambutannya Najib menyampaikan kepada Mahasiswa baru untuk dapat menjaga prestasi dan menumbuh kembangkan Universitas tersebut agar selalu unggul diberbagai ajang kompetisi global. Terkait dengan PKKMB yang dilaksanakan, Najib menghimbau kepada panitia pelaksana dan juga Mahasiswa baru untuk dapat mengikuti kegiatan ini sebaik - baiknya agar mendapatkan manfaat dan pengetahuan yang baru. Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE menyampaikan bahwa PKKMB merupakan kegiatan pembekalan awal dan pengenalan kepada mahasiswa dalam menimbah ilmu agar dapat lebih mengenal dan memahami metode pembelajaran yang ada di Universitas Sriwijaya. Ditambahkannya bahwa kegiatan ini, selain mengenalkan mahasiswa dengan Universitas dan fakultasnya, "PKKMB juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh keceriaan, kekeluargaan dan menjalin persaudaran sesama mahasiswa", ucapnya. Menutup sambutannya anis berharap semoga kegiatan PKKMB yang dilaksanakan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru dan menjauhkan mereka dari berbagai tindak kejahatan seperti terorisme, radikalisme, seksualitas, korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Turut hadir Plt. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, MM, Para Wakil Rektor, Dekan beserta segenap Civitas Akademika Universitas Sriwijaya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Ikuti Rapat Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Tiga Raperda
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar mengikuti Sidang Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Ruang Rapat DPRD Prov Sumsel, Senin (7/9/2020). Agenda Rapat kali ini mendengarkan tanggapan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sumsel terkait tiga Raperda yang sebelumnya telah mengajukan tiga Raperda Prov Sumsel di Sidang Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Ruang Rapat DPRD Prov Sumsel, Senin (31/8/2020). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi. Adapun tentang tiga pengajuan Raperda yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prov Sumsel yaitu Raperda tentang pembentukan BUMD Agribisnis, Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Prodexim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda), dan Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Seecara umum pemandangan Fraksi-Fraksi menyampaikan tanggapan dengan harapan adanya upaya Pemprov.Sumsel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengimplementasikan isu kerakyatan, utamanya soal Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan ekonomi Masyarakat yang terdampak Wabah Covid-19. Semua Fraksi pada umumnya sangat mendukung hal tersebut dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc, Para Kepala OPD Prov Sumsel secara virtual Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
MY Lantik Administrator, Pengawas, dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemprov. Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Pejabat yang dilantik Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya hari ini berjumlah 488 orang pejabat terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dilingkungan Pemprov Sumsel, berlangsung di Gedung Aula SMK N 2 Palembang, Senin (7/9/2020). Dalam sambutannya Mawardi mengatakan bahwa mutasi yang dilakukan kali ini merupakan keputusan yang diambil agar terciptanya kualitas dan mutu Sumber Daya Aparatur dibidang pendidikan. "Mutasi yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel dilakukan dengan perhitungan yang kongkrit tentang kapasitas yang dimiliki oleh Para Pejabat yang akan dilantik hari ini" ujarnya. Selain itu MY juga menyampaikan kepada Para Pejabat yan dilantik untuk mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ketika menjabat nanti, seperti meningkatkan profesionalitas guru dilingkungan kerja masing - masing. MY juga memberikan pesan kepada para Pejabat yang dilantik cepat beradaptasi dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan baik yang formal maupun non formal. "Untuk pejabat yang dilantik hari ini, semoga dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan harapan Saya semoga saudara - saudara dapat menajalankan tugas sebaik - baiknya agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun non formal", tegas MY. Turut hadir TGUPP Bidang Pendidikan Surya Bakti, Kepala BKD Nora Elisya, SH., MM, Kepala BPSDMD HJ. Tarbiyah Yahya, S.Pd, MM, Plt. Ka. Dinas Pendidikan Drs. H. Riza Fahlevi, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Hadiri Pengesahan Calon Warga PSHT Sumsel
OKUT, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri Pengesahan calon warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun Prov Sumsel Tahun 2020 di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKUT, Minggu (6/9/2020). Dalam kesempatan itu, HD mengucapkan selamat bergabung kepada calon warga PSHT dan berharap agar seragam yang ada melekat pada perbuatan baik yang ada dihati. HD mengapresiasi atas eksistensi PSHT yang telah menanamkan jiwa-jiwa sportivitas, membela kebenaran, melawan kemungkaran bagi para warganya untuk diterapkan saat memakai baju PDH dan juga dilingkungannya. "InsyaAllah tetap terpelihara bahwa Sumsel tetap zero konflik, salah satunya juga karena andil PSHT, kita dilatih untuk setia minta maaf jika bersalah, dan berani memaafkan," kata Dia. Selain itu, HD berpesan kepada para pengurusnya agar dapat mengelola organisasi ini dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara legal. Turut hadir Para Kepala OPD dan TGUPP Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.