Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pemprov Sumsel Hadiri Rakor Teknis PEN
Palembang, sumselprov.go.id-Sekda Sumsel H Nasrun Umar diwakili Kepala Bappeda Dr. H. Ir. Firmansyah, M.Sc menghadiri rapat koordinasi teknis Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN ) Provinsi Sumsel yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait pembahasan usulan pinjaman di Sumsel Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (25/9/2020). Nasrun Umar melalui Firmansyah mengatakan Pemprov Sumsel melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19. Untuk meningkatkan perekonomian maka Pemprov Sumsel perlu membelanjakan APBD, namun karena dampak covid-19 APBD sendiri juga telah mengalami refocusing. Maka untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Pemprov Sumsel membutuhkan suntikan dana dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut juga dilakukan dengan berdasarkan ketentuan yang ada Terdapat dua landasan Pemprov Sumsel melakukan pinjaman PEN daerah yaitu Sumsel merupakan area terdampak covid-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat tertekan. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang tersendat di daerah akibat kendala dana dan pandemi covid-19 sehingga Pemprov Sumsel harus menyampaikan ke Pemerintah Pusat untuk membantu dalam mengatasi permasalahn tersebut Pinjaman PEN daerah sendiri dilakukan bertujuan untuk menanggulangi permasalahan keterbatasan kemampuan daerah akibat dampak covid-19 terhadap kegiatan-kegiatan tahun 2020 "Diharapkan rencana pembangunan melalui belanja pemerintah dapat optimal sehingga dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat yang terdampak covid-19 dan pada akhirnya dapat juga mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mendominasi struktur perekonomian Sumsel lebih dari 60%," ujarnya Selain itu, tambahnya, belanja pemerintah dapat mendorong bergeraknya sektor-sektor lapangan usaha yang berkaitan dengan belanja pemerintah. Dalam kesempatan itu, juga diapaparkan terkait rencana-rencana pembangunan di Sumsel dan juga pembangunan yang sedang berjalan. Dan juga kelengkapan dokumen untuk menunjang hal tersebut Perwakilan DJBK, Iwan Butarbutar mengingatkan agar pihak Pemprov Sumsel untuk juga melengkapi kelengkapan administrasi dengan tertib agar tidak ada penyimpangan Selanjutnya pihaknya juga akan melakukan penilaian uji kelayakan secara komprehensif Turut hadir Kadis PUBMTR, Ir. Darma Budhy SH ST MT, Kadis Perkim, Ir. Basyarudin, Inspektur Sumsel, Bambang Wirawan, Kepala BPKAD Prov Sumsel, Akhmad Mukhlis SE., M.Si. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Terima Bantuan dari Astra dan Bank Sumsel Babel
Palembang, sumselprov.id - Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru yang diwakili Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum menerima bantuan pencegahan Covid-19, bantuan 2 unit ventilator dari PT Pamapersada Nusantara anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk "Nurani Astra Berbagi Untuk Negeri " Selain itu juga, diterima CSR PT Bank Sumsel Babel berupa 45 unit tempat cuci tangan portable. Kedua jenis pemberian tersebut diserahkan kepada Pemprov Sumsel dan Polda Sumsel di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov. Sumsel, Jumat (25/9/2020) Herman Deru melalui Najib menyambut baik dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya atas terselenggaranya program PT Astra dan Bank Sumsel Babel berbagi ini. "Mudah-mudahan program ini akan memberikan arti bagi masyarakat Sumatra Selatan khususnya Palembang, dan Covid-19 cepat ini berakhir," ujarnya. Ia mengatakan, apa yang dilakukan oleh Astra dan Bank Sumsel Babel sangat sangat membantu dalam penanganan penyebaran virus Corona. Ia juga mengungkapkan bantuan berupa ventilator tersebut sangat berguna untuk alat bantu pertama pernapasan bagi pasien Covid-19 dan tempat cuci tangan portable untuk membersihkan tangan "Kita tahu virus corona itu memang menyerang pernapasan. Semoga ini menginspirasi. Yang mau bantu materi bantulah. Bantu uang silakan langsung ke lapangan, begitu juga bantuan tenaga. Kalau tidak ada materi, tidak ada tenaga, doa saja tidak apa-apa," ujarnya. Pada kesempatan itu ia juga berpesan kepada yang hadir agar ikut mensosialisasikan Pergub Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Covid-19 agar memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumsel. Turut hadir; Ketua Astra Group Sumsel Handy Soesanto, Kadinkes Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes., Ka. Pelaksana BPBD H. Iriansyah., S.Sos., SKM, M.Kes, Plt. Karo Umum dan Perlengkapan, Sandi Fahlepi, SP, M.Si. Kasat Pol PP M. Aris Saputra,S.Sos, M.Si Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Kriya Sriwijaya Terima Kunjungan Kemensos RI
Palembang, sumselprov.go.id-Gedung Kriya Sriwijaya yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menjadi titik awal kunjungan Grace Batubara beserta rombongan di Gedung Kriya Sriwijaya Palembang, Kamis (24/9/2020). Kedatangan Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial RI, Grace Batubara beserta rombongan disambut langsung oleh Ketua DWP Prov. Sumsel, Hj. Renny Devi A Nasrun Umar. Untuk diketahui Gedung Kriya Sriwijaya merupakan Icon yang menampilkan kesenian dan hasil produk kerajinan tangan UMKM kearifan lokal yang ada di Sumsel, ini merupakan keputusan yang benar yang diambil Ketua TP PKK Prov Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru dalam mengenalkan dan mempromosikan produk - produk lokal seperti Kain Tenun Songket, Batik Jumputan, Kain Sulam, dan kerajinan tangan lainnya yang dihasilkan secara tradisional oleh para pengrajin yang ada di Sumsel. Dengan adanya kunjungan dari Grace Batubara dapat lebih mengenalkan produk kerajinan tangan dan kesenian yang ada di Sumsel agar dikenal lebih luas lagi baik secara nasional ataupun manca negara. Rencanannya Grace batubara beserta rombongan setelah berkunjung dari Gedung Kriya Sriwijaya akan melanjutkan kunjungannya ke beberapa spot wisata yang ada di Sumsel seperti Benteng Kuto Besar (BKB). Turut hadir Direktur Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial Hotman, Plt. Ka. Dinas Koperasi dan UKM, Dra. Hj. Musiawati. M.M, Plt. Kadinsos, Mirwansyah, SKM., MKM, Ka. Dinas Perindustrian Ir. Ernila Rizar., M.M. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumsel Buka Rakorda Kebijakan Perlindungan Anak
Palembang, sumselprov.go.id-Rapat Koordinasi Daerah yang dibuka Sekretaris Daerah H. Nasrun Umar ini membahas Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Palembang, diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Hotel Novotel Palembang, Kamis (24/9/2020). Nasrun mengatakan bahwa anak merupakan aset milik negara, karena mereka adalah penerus bangsa yang sangat rentan mengalami segala bentuk kekerasan. Untuk itu dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan perlindungan anak. Pemprov Sumsel telah mengambil langkah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 4 Kab/Kota yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Rawas dan 1 di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Nasrun juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel juga telah membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan Jumlah 806 Desa/Kelurahan dari 3262 Desa/Kelurahan dengan tujuan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang. "Pidana merupakan pilihan terakhir untuk diberikan kepada anak, karena saya yakin apa yang dilakukan mereka merupakan kesalahan yang tidak merekasa sadari. Untuk itu semoga kita yang hadir dalam Rakorda hari ini dapat mengawasi dan memberikan pemahaman terhadap anak agar kasus dan korban kekerasan terhadap anak dapat berkurang", Tutupnya. Selain itu Kepala Bidang Perlindungan Anak Kemenko Dr. Ir. Himelda, M.Si juga menyampaikan bahwa anak merupakan aset milik negara sebagai penerus bangsa, "untuk itu anak harus dijamin hak - hak nya untuk tumbuh dan berkembang agar terhindar dari kekerasan anak" ucapnya. Himelda juga menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya Rakorda ini adalah untuk merumuskan permasalahan yang ada agar dapat memberikan solusi terhadap kasus dan mengurangi korban kekerasan terhadap anak. Turut hadir Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK RI, Dr. Ir. Marwan Syaukani, M. Sc, Komisioner KPAI, Putu Elvina, S.Psi, MM, Kepala LPKA Kelas I Palembang, Tri Wahyudi, BC.IP., SH, Plt. Kepala DPPA Henny Yulianti, S.IP., MM, Plt. Kadinsos Mirwansyah, SKM., MKM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
MY Kukuhkan Pejabat Pengelola ULAC Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengukuhan personil pengelola Unit Layanan Assessment Center (ULAC) Pemerintah Provinsi Sumsel yang telah dibentuk berdasarkan Pergub No 39 Tahun 2020. Sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemprov Sumsel di Auditorium Bina Praja, Kamis (24/09/2020). Pembentukan ULAC di Sumsel dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia ASN yang berkompeten dan profesional sesuai tupoksinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kompetensi terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumsel, salah satunya melalui ULAC "Saya yakin bahwa Pengukuhan personil ULAC dan juga pelantikan pejabat fungsional yang hari ini dilakukan karena telah melalui penilaian baik secara profesional, etika, dan kinerja oleh Bapak Gubernur Sumsel H Herman Deru," ujarnya Oleh sebab itu, MY atas nama Pemprov Sumsel mengucapkan selamat dan berharap agar SDM yang ada ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusinya sehingga dapat memberikan contoh teladan bagi pegawai lainnya di lingkungan Pemprov Sumsel Selain itu, MY juga meminta agar setiap elemen di lingkungan Pemprov Sumsel dapat mendukung Gubernur HD dan Wagub MY mewujudkan visi misi menuju Sumsel Maju Untuk Semua sesuai tugasnya masing-masing Personil ULAC dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur Sumsel No 507/KPTS/BPSDMD/2020. Dengan Pembina Gubernur Sumsel, pengarah Sekda Sumsel, penanggung jawab Kepala BPSDMD. Kepala yaitu Dr Drs H Akhmad Najib, SH., MH, Manager Operasional, Dr H Farhat Syukri, SE, M.Si, Manager Pemasaran dan Kerjasama, H Achmad Rizwan, SSTP, MM., dan Manager Administrasi, Syahruddin, SE Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Prof Edwar Juliartha, dan para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Terima Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Khonghucu yang bermukim di Bumi Sriwijaya yang telah banyak memberikan andil dan kontribusinya dalam membangun Sumsel. Hal tersebut diutarakannya pada saat menerima Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Sumatera Selatan Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H.MM beserta jajaran dalam rangka silahturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pengurus Matakin Sumsel di ruang tamu Gubernur (23/9/2020) “Saya sebagai Gubernur Sumsel merasa bangga dengan berdirinya sejumlah rumah ibadah di kompleks JSC yang letaknya saling berdekatan. Ini membuktikan Sumsel merupakan daerah yang sejuk, rukun, aman dan zero konflik meski ras, suku, agama dan budaya kita berbeda,” ujar Herman Deru. Untuk menjaga kondusifitas wilayah dari ancaman perpecahan, Pemprov. Sumsel lanjut Gubernur, membentuk satu wadah yakni Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Dimana FKUB ini memiliki tugas penting yakni mempersatukan dari sekian banyaknya perbedaan di Sumsel. “Warga Sumsel sangat welcome dan berterima kasih kepada masyarakat Khonghucu yang telah berkontribusi aktif dalam pembangunan kenyamanan ditengah keberagamaan budaya, adat dan suku di Sumsel,”ucapnya. Ditambahkannya, Pada prinsipnya, saya menyetujui acara ritual keagaman yang dimulai tgl 27/9 sampai tanggal 1/10 apalagi acara tersebut mohon doa agar covid 19 bisa cepat hilang dan tidak ada lagi. "Saya juga berpesan agar dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehetan dan sekaligus melaksanakan serta dapat mensosialisasikan Pergub nomor 37 tentang kedisplinan terkait covid-19" pesannya Turut hadir: Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum, Plt. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel H. Bakhnir Rasyid, SH,MM, M.Si, Karo Umum dan Perlengkapan Plt. Karo Umum dan Perlengkapan, Sandi Fahlepi, SP, M.Si. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Terima Audiensi Pengurus FOKKUS Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima pengurus Forum Komunikasi Koordinasi Ustadz dan Ustadzah (FOKKUS) dalam rangka silaturahmi dan melaporkan program kerja FOKKUS Sumsel Periode 2019-2023 di Ruang Tamu Gubernur, Rabu (23/09/2020). Dalam kesempatan itu, HD mengucapkan selamat atas terbentuknya FOKKUS. HD mengapreasi bahwa FOKKUS terbentuk atas tujuan yang mulai yaitu untuk mewadahi ustadz ustadzah se-Sumsel Untuk selanjutnya, HD mengarahkan agar FOKKUS dapat menjalankan organisasi sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku. "Dalam pelaksanaan untuk mewadahi mengkategorikan ustadz dan ustadzah, saya minta itu dilakukan berdasarkan PO. Karena setelah aktanya jadi, anggota yang direkrut perlu ada kriteria dan kategorinya," ujar HD. HD menyarankan agar dalam pemilihan anggotanya nanti tidak berdasarkan keormasan yang ditentukan, melainkan dilakukan secara umum tanpa membedakan. Menurutnya, tujuan terbentuknya organisasi ini adalah untuk kepentingan dakwah dan syiar. Selain itu, Ia juga meminta agar FOKKUS juga dapat menjalin mitra dengan Kemenag, P2UKD, PMM, dan lain sebagainya "Kedepannya, Pemprov Sumsel tentu akan mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk juga pelantikan FOKKUS melalui komunikasi-komunikasi teknis kedepannya," ujarnya HD berpesan agar FOKKUS dapat membuat kegiatan agar jangan bertentangan dengan undang-undang, oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi yang baik bersama Pemprov Sumsel karena orientasi bukan profit tapi pengabdian. Sementara itu, Ketua FOKKUS Sumsel M Solihin, mengatakan FOKKUS telah resmi menjadi organisasi dengan proses administrasi yang telah selesai diurus melalui Menkumham dan juga Kesbangpol. "Kami sepakat bahwa FOKKUS di Sumsel, siap membantu program kerja Pak Gubernur. Dan kami juga mohon Pak Gub untuk melantik FOKKUS Sumsel untuk memperkuat kinerja kami," pungkasnya Turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik DR H Rosidin Hasan, MPDi, Karo Umum dan Perlengkapan, Sandi Fahlepi, SP, M.Si. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Penandatangan Nota Kesepahaman Pemanfaatan Aset
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Sekretaris Daerah Sumsel H. Nasrun Umar menggelar Penandatangan Nota Kesepahaman Pemanfaatan Aset dan Penanganan Permasalahan BMD Antar Pemerintah Daerah PT. KAI dan Kejaksaan Tinggi Sumsel secara virtual dari Command Centre, Selasa (22/9/2020). "Digelarnya Penandatangan Nota Kesepahaman Pemanfaatan Aset dan Penanganan Permasalahan akan menjadi pijakan awal Pemprov bersama KPK agar permasalahan aset PT KAI ini tetap terjaga namun pemanfaatnya dilaksanakan bersama. Harapannya ada simbiosis mutualisme jadi PTKAI tidak rugi dan Pemda dapat manfaat," ujar Nasrun Sekda menambahkan, persoalan aset PT KAI dengan masyarakat ini tidak hanya terjadi di Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat tapi juga di Kabupaten OKU Timur. Selama ini menurutnya persoalan aset menjadi berlarut lantaran Kepala Daerah seperti Bupati atau Walikota terbentur adanya UU Perkeretapian. "Melalui komunikasi Gubernur Herman Deru maka persoalan ini dapat diselesaikan tanpa harus mengganggu aset PT KAI. Sementara bagi Pemda aset ini dapat memberikan manfaat seperti menambah penerimaan daerah" ujar Sekda Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Rahmat Suwandha melakukan mediasi terkait aset PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dengan lima kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Gubernur Sumsel ingin, dengan adanya mediasi yang dilakukan KPK dapat melahirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurutnya persoalan seperti ini tak hanya terjadi di Sumsel melainkan di seluruh Indonesia. Dia berharap melalui kerjasama ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bahkan keduanya harus mendapatkan keuntungan Turut hadir Kepala Daop I PT KAI John Roberto, Inspektur Prov. Sumsel Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA, Kadishub Nelson Firdaus. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Dukung Program Pembangunan Kota Palembang
Palembang; sumselprov.go,id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru katakan pada prinsipnya sangat mendukung Program Pembangunan Kota Palembang dengan catatan untuk kesejahteraan masyarakat Hal tersebut diutarakannya pada saat menerima Walikota Palembang H. Harnojoyo beserta Jajaran dalam rangka silahturahmi dan mendukung Program Pembangunan antara Pemprov.Sumsel dan Pemkot Palembang di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (22/9/2020) "Persoalannya maupun permasalahannya bagaimana kita harus bersama-sama dan Komprehensif dalam melayani masyarakat salah satunya dengan mengadakan pembangunan infrastruktur" ujarnya Deru menjelaskan dalam membangun suatu daerah pada prinsipnya harus ada yang diprioritaskan dan yang jelas bermuara untuk kepentingan masyarakat "Saya pasti mendukung semua usulan program dari walikota Palembang dan saya tanggapi dengan positif," ungkap HD. Lanjutnya, HD meminta agar Walikota Palembang membuatkan layout dari pembangunan yang diajukan karena menurutnya sebelum dilakukan pembangunan tentu perlu adanya pengkajian terlebih dahulu seperti pembangunan perkantoran terpadu, pembangunan fly over dan sebagainya harus ada disainnya serta penataannya "Terkait soal pembebasan lahan biasanya terlalu riskan, saya maunya pembebasan lahan tidak hanya yang tidak merata tapi saya mau pembebasan lahan harus tuntas serta tidak bermasalah dengan masyarakat," tutupnya Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel