Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Dukung Sertifikasi Kelayakan Sarana Prasarana JSC Oleh BSANK
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima audiensi Ketua Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), Prof Dr Hari Amirullah Rachmad, M.Pd., beserta jajaran terkait sertifikasi sarana prasarana JSC di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Jumat (16/10/2020). HD mengatakan menjelang penyelenggaraan FIFA 2021, Pemprov Sumsel juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mensukseskan FIFA 2021 dan juga berbagai event olahraga yang akan dilaksanakan di Sumsel. "Saya ingin bahwa kita harus sukses saat menyelenggarakan dan juga harus sukses juga pasca penyelenggaraan acara. Selain itu, untuk menunjang pengelolaan sarana prasarana yang ada JSC juga telah dibentuk menjadi PT JSC dan mendukung kawasan JSC menjadi kawasan sport tourism," ujarnya. HD mendukung dilakukan sertifikasi ini, Ia bahkan meminta agar sarana prasarana olahraga lain juga dilakukan sertifikasi. Ia meminta agar BSANK tidak hanya melakukan sertfifikasi tetapi juga membantu untuk mengarahkan agar pemeliharaan sarana prasarana juga sesuai dengan standar yang berlaku. "Saya dukung ini, agar FIFA maupun event olahraga di Sumsel memberikan kesan yang baik bagi penyelenggara maupun bagi tamu-tamu mancanegara yang berkunjung,"pungkasnya Ketua BSANK, Prof Dr Hari Amirullah Rachmad, M.Pd., didampingi Wakil Ketua BSANK Dr H Arsyad, SH., M.Si mengatakan bahwa BSANK merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada menteri. Ia mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka upaya untuk sertifikasi kelayakan sarana prasarana Jakabaring Sport City (JSC) "Dalam kesempatan ini, kami melakukan komunikasi dan mohon izin melaksanakan kegiatan tersebut, untuk melakukan sertifikasi kita juga membawa asesor, dan didukung pelaksanaannya oleh dispora," ujarnya. Ia mengatakan JSC merupakan stadion pertama yang mengajukan dan menyadari pentingnya standarisasi sarana prasarana olahraga yang ada terutama dalam persiapan menuju penyelenggaraan FIFA 2021. Turut hadir Kadispora, Drs H Akhmad Yusuf Wibowo, Kadis Kominfo, H Achmad Rizwan, SSTP, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD : Pengembangan Sektor Pertanian Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru menjadi Keynote Speaker dalam acara Webinar Sarasehan Data dengan tema "Peta Potensi Pangan Strategis Sumatera Selatan: Mengamankan Lumbung Pangan di Masa Pandemi diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Prov Sumsel. HD mengikuti webinar tersebut dari Sumsel Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (16/10/2020). Menurut HD, hal tersebut telah dibuktikannya saat dirinya menjadi Bupati Bupati di Kabupaten OKUT dimana sektor pertanian mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kab OKUT dari dua digit menjadi hanya 1 digit. HD katakan hal tersebut dapat diwujudkan karena adanya komitmen dan fokus dalam pengelolaan dan pengembangan sektor potensi daerah, salah satunya pertanian. "Pandemi covid-19 membuat masing-masing kepala daerah mencari formulanya. Ditengah berbagai sektor yang terdampak covid-19. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemprov Sumsel yaitu mempertajam potensi pertanian untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di Sumsel," ujarnya "Upaya pengembangan lumbung pangan juga butuh didukung oleh atribut lainnya seperti penyediaan lahan, pendanaan, serta SDM yang memadai. Maka disitu peran Pemerintah untuk intervensi. Selain itu, juga dibutuhkan fokus dan komitmen kepala daerah sehingga tidak ada lahan alih fungsi untuk menjaga lahan persawahan yang ada," katanya Menurut HD, masyarakat juga perlu diedukasi terkait pengelolaan lahan dan menumbuhkan jiwa enterpreneur. Dan mencarikan solusi dalam hambatan-hambatan yang ditemukan petani di lapangan. "Selain itu, saat ini Pemprov Sumsel juga menjadi satu-satunya Provinsi yang membeli beras petani melalui bulog untk insentif PNS dan honorer. Ini dilakukan untuk menyanggah sektor pertanian di Sumsel," tuturnya Kepala BPS Sumsel, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, M.M., mengatakan bahwa kegiatan ini mengusung tema yang sangat relevan dengan peringatan hari pangan sedunia untuk mengamankan lumbung pangan ditengah pandemi covid-19. Dimana salah satu program pemerintah yaitu mewujudkan kedaulatan pangan yang tepat waktu, tepat sasaran dan berkualitas. Berdasarkan data BPS 2020, bahwa produksi pangan mengalami peningkatan sekitar 35,9% dari tahun 2019. Di Sumsel di dominasi oleh Kab OKUT dan Banyuasin. Berdasarkan hasil survey antar sensus, tercatat ada sekitar 1 juta petani, sejumlah rumah tangga didominasi sektor perkebunan dan baru tanaman pangan. "Mayoritas petani berusia 35 tahun, petani muda kurang dari 3 persen. Dengan adanya covid-19, mungkin bisa saja ada inovasi baru yang menarik petani muda. Mudah-mudahan melalui Webinar ini dapat membantu dalam arah penentuan kebijakan selanjutnya," katanya Sementara itu, Deputi Bidang Statistik BPS, M Habibullah mengatakan peran sektor pertanian di level nasional cukup besar di masa pandemi covid-19. Khususnya di Sumsel yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kehutanan dan juga pertanian. "Jumlah tersebut merupakan sekitar 27,33% dari total tenaga kerja nasional pada Agustus 2019. Pada Agustus 2019 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 34,58 %," ungkapnya. Ia mengungkapkan peran sektor pertanian di Sumsel yaitu adanya penyerapan 1,82 juta tenaga kerja (45,91% dari total penduduk yang bekerja) pada Agustus 2019. Selain itu, sektor pertanian di Sumsel juga berkontribusi sebanyak 14,39% terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) Sumsel. Berdasarkan hasil survey BPS, sekitar 76,63 % perusahaan di sektor pertanian masih beroperasi seperti biasa di masa pandemi covid-19. Meski mengalami tekanan seperti sektor lainnya. Sektor pertanian kembali membuktikan tradisinya sebagai sektor yang paling tahan banting dan penopang perekonomian nasional di masa pandemi covid-19. Produk Domestik Bruto (PDP) sektor pertanian tetap tumbuh positif (satu diantara 7 sektor ekonomi) 2,19 persen year on year pada triwulan II 2020 ketika pada saat yang sama perekonomian nasional mengalami kontraksi sebesar 5,32%. "Dan diharapkan dengan diskusi ini merupakan rekomendasi upaya mengamankan lumbung pangan nasional, dengan dukungan Gubernur untuk menjadikan Sumsel menjadi lumbung Pangan Nasional," ujarnya Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Prov Sumsel, Ir Yohanes Hasiholan Toruan, M.Sc, Kepala BPBD, H. Iriansyah, S.Sos. SKM M. Kes., Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ir. Antoni Alam, M.Si., Kadinkes, Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes., Kadis Kominfo, H Achmad Rizwan, SSTP, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Rapat Pengelolaan Kawasan Kenten dan Optimalisasi PBB KB
Palembang, sumselprov.go.id-Rapat yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) diwakili Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc ini dilakukan untuk mempercepat agar terealisasinya rencana Gubernur Sumsel dalam mengembangkan Kawasan Kenten, berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Jum'at (16/10/2020). Yohanes menyampaikan bahwa Nota kesepahaman ini pada prinsipnya telah disepakati antara kedua belah pihak, "akan tetapi PKS (Perjanjian Kerjasama) belum ditanda tangani dikarenakan Gubernur menginginkan untuk dilakukan rapat internal terlebih dahulu", ucapnya. Terkait dengan rencana HD untuk mengembangkan kawasan kenten golf menurut Yohanes pelebaran jalan harus dilakukan dan segera diajukan ke Kementerian PU. Sementara itu, Koordinator wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Asep Rahmat Suwandha menyampaikan Terkait dengan PBB KB, "Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pertamina dalam mendukung Pemerintah dengan berkontribusi dalam membayar pajak kendaraan yang dimiliki dengan rutin dan tepat waktu", ucapnya. Dijelaskannya juga bahwa HD menginginkan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) dapat diterapkan secara merata baik Kendaraan bermotor didarat atau juga dilaut. Ditambahkannya bahwa HD juga menginginkan untuk setiap kendaraan milik perusahaan yang beroperasi terutama yang di laut dilakukan pengecekan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terlebih dahulu sebelum beroperasi. Sementara itu Kakanwil BPN Prov. Sumsel, Drs. Pelopor, M. Eng., Sc, mengatakan jika PKS sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, "maka Kami dari BPN akan segera mengeluarkan verifikasinya", tegas Pelopor. Turut hadir Ka. BPKAD Akhmad Mukhlis SE., M.Si, Ka. Bapenda , Dra. Hj. Neng Muhaibah, MM, Ka. Dishub Drs. Nelson Firdaus., M.M, Inspektur Prov. Sumsel , Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Dukung Upaya Penertiban Menajemen Aset Daerah
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya memimpin rapat monitoring penanganan permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) dan tunggakan pajak/retribusi yang juga diikuti oleh kab/kota se-Sumsel secara virtual di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/10/2020). Mawardi mengapresiasi atas kesepakatan dan kerjasama antara Pemprov Sumsel dengan KPK dan Kejati dalam rangka untuk menyelesaikan masalah aset di daerah dalam berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel juga akan mendukung proses pendataan aset-aset yang bermasalah serta yang memiliki potensi masalah. "Untuk teknisnya, Saya juga akan lakukan rapat lanjutan rapat khusus bersama OPD di pemprov Sumsel. Dan saya minta Bupati/Walikota se-Sumsel juga melakukan rapat dan diskusi khusus bersama OPD nya mengenai teknisnya, terutama terhadap aset-aset yang telah diserahkan ke kanwil kab/kota atau provinsi. Kemudian sampaikan surat supaya diadakan pendataan," pintanya Mawardi berkomitmen akan melakukan pendataan yang serius melalui agenda-agenda pendataan teknis termasuk pertanahan dan kendaraan yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel. Kemudian akan dilakukan inventarisasi untuk pendataan "Saya ingin dalam teknisnya, ada keterbukaan pendataan dari Prov maupun Kab/kota. Serta mendukung upaya untuk membenahi tertib aset milik daerah. Karena tertib aset memberikan dampak yang baik dalam perekonomian daerah. Bahkan menjadi peluang meningkatkan pendapatan daerah," tuturnya. Sementara itu, Koordinator wilayah II KPK RI, Asep Rahmat Siwandha mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan tertib aset serta mendorong pemda melakukan perbaikan upaya manajemen asetnya. Menurutnya managemen aset dapat dilihat melalui aspek administrasi, inventarisasi, serta kepemilikan atau sertifikasi. "Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan upaya sertifikasi dan juga memastikan aset yang diclaim juga dikuasai secara fisik bagi penggunanya. Maka Pemda juga diminta agar segera melakukan penertiban aset bagi aset-aset bermasalah dan berpotensi masalah juga penyelesaian pajaknya," jelasnya Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya penyelamatan aset yang berpotensi maupun sedang bermasalah. Dan hal tersebut juga dibutuhkan sinergi dari semua pihak terkait. Sehingga kedepannya Pemerintah dapat berfokus pada optimalisasi penggunaan aset dan berimbas pada peningkatan PAD. Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI, Wahyudi mengatakan kunci keberhasilan pengelolaan aset adalah pada inventerisasi dan pengguna anggaran yang melapor tiap tahunnya dan juga lebih baiknya agar dilakukan audit berdasarkan data yang ada. "Kita siap mendampingi penyelamatan aset. Bahkan jika ada MoU maka perlu ada juga Surat Kuasa Khusus (SKK). SKK ini dapat menjadi legalisasi dan pendampingan," tegasnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Groundbreaking Tol Palembang-Betung, HD Harap Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Meningkat
Banyuasin, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Bupati Banyuasin H. Askolani melaksanakan Groundbreaking Pembangunan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang - Betung yang dilaksanakan di Desa Mainan, Kec. Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Kamis (15/10/2020). Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang diwakili oleh Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian. Mengawali sambutannya, HD mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI dan Menteri PUPR dan menyambut baik pembangunan Tol ini dan Exit Tol nantinya dekat dengan pemukiman masyarakat agar manfaat jalan Tol dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu HD juga meminta kepada Pemerintah Kab. Banyuasin untuk dapat membebaskan lahan (20%) yang belum terselesaikan yang berada diwilayah Suak Tapeh agar progres pembangunan ini cepat terselesaikan. Terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN ), HD mengatakan bahwa ini membutuhkan sinergitas dari berbagai sektor salah satunya infrastruktur, seperti yang selama ini ia lakukan ke Kabupaten/Kota se Sumsel. "Pembangunan Tol ini merupakan solusi untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di Palembang-Betung dan semoga dengan adanya jalan tol ini dapat mendorong peningkatan ekonomi di wilayah Sumsel dan tentunya memberikan kenyamanan berkendara bagi masyarakat", pungkasnya. Pada kesempatan yang sama Hedy Rahadian menyampaikan bahwa Tol bukanlah sebuah tujuan pembangunan melainkan ini merupakan instrument dalam membangun wilayah agar dapat mengembangkan beberapa sektor, khususnya pertumbuhan ekonomi. Danang Pankesit selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menyampaikan bahwa pembangunan ini akan memberdayakan sub kontraktor lokal khususnya yang ada di Sumsel dna melibatkan UMKM yang dapat berkontribusi pada Rest Area yang akan dibangun nanti. Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, Para Kepala OPD Prov. Sumsel, FKPD Kab. Banyuasin, serta Para Pimpinan dan Jajaran PT. Waskita Karya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Apresiasi UNITAS Palembang Lepas 375 Wisudawan/ti
Palembang, sumselprov.go.id-Wisuda Sarjana ke-29 Universitas Tamansiswa (UNITAS) Palembang berasal dari berbagai Fakultas dihadiri Gubernur Sumatera Selatan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sumsel Dr.H. Akhmad Najib SH.,M.Hum di Gedung OPI Permata Indah Palembang, Kamis (15/10/2020). Dalam sambutannya Herman Deru melalui Akhmad Najib menyampaikan bahwa Ilmu yang bermanfaat tentunya bukan ilmu yang kita simpan dalam diri sendiri akan tetapi ilmu yang diamalkan sesuai fungsi serta memberikan manfaat untuk orang banyak. "Saudara akan memulai kehidupan baru untuk terjun ke masyarakat, diwisuda bukan berarti akhir dari proses menuntut ilmu, akan tetapi sebagai bekal untuk berkiprah ditengah masyarakat. Sumatera Selatan mengharapkan sumbangsih kalian demi kemajuan dan pembangunan yang tengah dan akan berlangsung di Sumatera Selatan" ujarnya. Ditambahkannya dimasa situasi Pandemi Covid - 19 saat ini, para sarjana harus inisiatif dan inovasi yang cemerlang tidak hanya dalam konteks pencegahan saja tapi lebih dari itu upaya kreatif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesehatan secara umum, karena kita tahu Sumsel memiliki SDA yang sangat besar. “Selamat atas wisuda hari ini, saya mengharapkan para wisudawan terus belajar dan membekali diri dengan meningkatkan kompetensi melalui pengetahuan, sikap dan ketrampilan karena ini merupakan langkah awal untuk perjuangan dan pengabdian selanjutnya,” ungkapnya. Dikesempatan yang sama Rektor Universitas Tamansiswa (Unitas) Palembang Dr. Azwar Agus SH., M.Hum., menyampaikan agar para alumni mampu mengabdikan ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Dan semoga ilmu yang mereka dapat bisa bermanfaat bagi kepentingan keluarga, dirinya sendiri dan juga masyarakat. Jangan puas dengan apa yang sudah diraih sekarang. Turut hadir Ketua Persatuan Tamansiswa Dr. Saud Panjaitan, Ketua PP- PTS Yuli Robianto, segenap Citivitas Akademika Unitas Palembang. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Dukung Program Percepatan Reforma Agraria
Palembang, sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri acara konsultasi publik Sumsel program percepatan reforma agraria (PPRA) bertema "Terpetakannya Potensi Konflik dan Masalah Aspek Lingkungan dan Sosial di Wilayah Kerja PPRA" di Hotel Novotel Palembang, Kamis (15/10/2020). Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Mawardi katakan bahwa reforma agraria merupakan masalah yang kompleks. Dimana Presiden juga telah melakukan pembagian ribuan hektar setifikat tanah secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mempunyai legalitas mengenai kepemilikan tanahnya. "Pemerintah sebagai pemegang amanah, harus terus memperbaiki reforma agraria yang diinginkan, sehingga terus menjadi lebih baik secara bertahap," ujarnya. Mawardi mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan akan dilakukan pembahasan mengenai proses pemetaan, diskusi terkait permasalahan teknis yang mungkin ditemui dilapangan untuk mewujudkan reforma agraria sehingga didapatkan solusi yang terbaik dan dapat diaplikasikan. "Pemetaan dan pembenahan perlu dilakukan sehingga agraria di Indonesia, dan khususnya Sumsel dapat terus menjadi lebih baik,"tuturnya Sementara itu, Kakanwil BPN Sumsel, Drs Pelopor, M.Eng, Sc, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan percepatan reforma agraria di Sumsel, ini dilakukan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan. Penerapnnya akan memperhatikan aspek -aspek lingkungan dan aspek sosial budaya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. "Percepatan reforma agraria dilakukan untuk menciptakan keadilan agraria di semua level dan sektor pada tingkatan pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat. Diantaranya dengan penyelesaian konflik-konflik, selain itu dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria, pemetaan, konsultasi publik. Kita akan mengajak semua pihak untuk bersama - sama menyukseskan kegiatan perceptan pendaftaran tanah diseluruh Sumsel," katanya Ia menargetkan paling lambat akhir tahun 2025 seluruh masyarakat telah mendaftarkan tanah yang akan terdata dengan sistematis. Sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan kedepannya. Selain itu, juga perlu diberikan edukasi pengelolaan tanah bagi pemilik tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarganya. Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Neng Muhaiba. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Menerima Korwil II Korsupgah KPK RI beserta Jajaran.
Palembang, sumselprov.go.id - Terkait penerimaan dari pajak, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru punya terobosan maupun solusi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penghapusan pembayaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak lebih dari satu tahun. Kebijakan ini ditetapkan per 1 Oktober. Hal tersebut diutarakannya saat menerima Koordinator wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Asep Rahmat Suwandha dan Kepala Satuan Tugas Wahyudi beserta jajarannya di ruang tamu Gubernur, Rabu (14/10/2020) "Perpanjangan program tersebut dan penghapusan pembayaran pajak bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus upaya memulihkan kembali ekonomi dampak wabah COVID-19," ujarnya Berdasarkan kebijakan gubernur ini apabila wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun, maka wajib pajak tersebut cukup membayar pokok kendaraan selama satu tahun ditambah pokok pajak kendaraan tahun berjalan. "Terkait dalam hal aset, Saya ingin Pemprov Sumsel duduk bersama dengan BPN agar semua permasalahan akan cepat diselesaikan dan solusinya dibuat ujar Gubernur Herman Deru (HD) Deru menaruh harapan besar kepada KPK RI agar dapat memberikan pendampingan dan terus mengingatkan jajarannya dalam hal pengelolaa keuangan negara. Lanjutnya, Ia sepakat dengan KPK melakukan pencegahan dini terjadinya tindakan yang mengarah pada korupsi diamping terus menanamkan kerja otentik, konkrit, kerja nyata dan mengutamakan produk pada jajarannya. Ditambahkannya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, intruksi/arahan maupun peraturan UU, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negera sampai dengan penyelamatan keuangan atau aset negara "Mari kita dukung Sumsel sebagai Whistle Blowing System' (WBS) sebagai langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi" tutupnya Turut hadir, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum, Kadiskominfo H. Achmad Rizwan, S. STP, MM, Ka BPKAD , H Akhmad Mukhlis SE, M.Si, Inspektur Prov. Sumsel Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Pemprov. Sumsel Gelar Rapat Koordinasi SP4N LAPOR se Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Pemprov Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Rakor SP4N LAPOR! se-Sumatera Selatan pada Hari Rabu, (14/10/2020) secara virtual. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satunya konsisten menindaklanjuti aduan masyarakat pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Kegiatan ini dihadiri Asisten III Bidang Administrasi & Umum Prof. Dr. Edward Juliartha, MM didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumsel, H. Achmad Rizwan, SSTP, MM Tindak Lanjut Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - LAPOR! Tahun 2020, Kementerian PANRB menyampaikan capaian sekaligus rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah se-Provinsi Sumsel" ujar Edward Ia mengatakan, sejak 2017 pengelolaan Lapor telah berjalan dan berdasarkan arahan Gubernur Herman Deru, pengelolaan pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal setelah laporan diterima. "Saya mengajak kabupaten dan kota di Sumsel dapat terhubung dengan SP4N-LAPOR! dan menjadi center of knowledge bagi daerah lain," ujarnya Narasumber kegiatan ini Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa, MBA dan dari Project Associate UNDP-KOICA, Dwiyoga Prabowo Soediarto. Moderator Rakor, Kabid PIP Dinas Kominfo Sumsel, Amrullah, SSTP, M.Si dan Host MC Duta LAPOR! Sumsel, Salsabila Neivada Putri. Tim Media Dinas Kominfo prov. Sumsel