Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Pertama di Indonesia, Pemprov Sumsel Terapkan Whistleblower System Bersama KPK RI
Jakarta, sumselprov.go.id- Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Pemerintah Provinsi di Indonesia yang pertama kali menerapkan Whistleblower System (WBS) ataupun sistem pengungkap fakta, Program ini merupakan pilot projectnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penandatangan Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut telah dilakukan antara Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Hery Muryanto yang disaksikan langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri bersama Gubernur Sumsel Herman Deru. Tidak lain kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta penanganan pengaduan internal dan eksternal terintegrasi secara profesional, transparan dan akuntabel. Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel karena ini adalah agenda pertama didalam menerapkan WBS ke seluruh perangkat daerah, dan ini juga adalah pilot project KPK khusus ke Pemerintahan Provinsi. "Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel yang berkenan dan bersedia menerapkan WBS dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat sambutan sebelum Penandatangan Naskah Perjanjian Kerjasama KPK RI dan Pemprov Sumsel tentang Penanganan Pengaduan dalam upaya Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2020). Lanjut Firli menyampaikan KPK betul-betul memahami bahwa korupsi itu adalah bukan hanya sekedar menindak kejahatan yang merugikan negara tapi juga merugikan perekonomian tapi jauh lebih dari itu, menurutnya banyak tujuan negara dan daerah didalam renstra yang sudah pemerintah tidak terwujud karena banyak kasus korupsi. Makanya Firli menyebutkan bahwa KPK memahami pemberantasan korupsi tidak bisa secara efektif berhasil guna dan berdaya guna tanpa dukungan segenap elemen masyarakat termasuk perangkat daerah. "Karena pagi hari ini KPK sama-sama menyepakati dalam bentuk suatu perjanjian kerjama dan menerapkan WBS sehingga dengan sistem ini tidak hanya semakin banyak yang melaporkan tentang terjadi tindak korupsi tapi dibalik itu kita berharap bahwa tidak terlaporkan karena tidak terjadinya korupsi," harapnya. Dikesempatan ini juga Firli meminta agar Gubernur Sumsel segera menindaklanjuti ke seluruh perangkat daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota sehingga tujuan reformasi birokrasi yang salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan nepotisme serta meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah termasuk meningkatkan pelayanan publik. "Kalau saja korupsi tidak terjadi maka seluruh anggaran kita pastikan betul-betul tersalurkan baik dalam rangka perwujudan pembanguann daerah," tutupnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengaku bangga bisa hadir dalam penandatangan kerjasama terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan Korupsi, hal ini menurutnya sebuah kerjasama yang mempunyai tujuan dan maksud yang sangat baik. Ini juga, lajut HD Sumsel sebagai daerah yang pertama menginisiasi kerjasama dengan KPK pola WBS. "Jadi sekarang ini pengaduan masyarakat yang dilakukan kita itu bisa link ke KPK, ini baru pertama bahkan akan menjadi model bahwa Sumsel sebagai pilot project," terangnya. Setelah melakukan kerjasama tesebut, HD akan segera menindaklanjuti dan memberitahu sampai ke kabupaten/kota, artinya keterbukaan ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi di daerah terhadap pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Apalagi MoU ini, dia menilai bukanlah Pemprov Sumsel merasa baik dalam menjalankan roda pemerintahan namun dirinya masih meminta bimbingan dan dukungan terhadap pihak KPK RI sehingga aplikasi ini betul-betul menjadi sesuatu yang berarti bagi mental seluruh jajajaran Pemprov Sumsel. "Kami juga bangga ini pemerintah daerah yang pertama melakukan kerjasama dengan KPK RI, mudahan- mudahan juga dapat diikuti minimal di Kabupaten/ kota di Sumsel dan syukur-syukur Provinsi tetangga," tutupnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Hadiri Ground Breaking IPAL Palembang, MY: Terimakasih Australia Atas Bantuan Dana Hibah Yang Telah Diberikan
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Marwadi Yahya menghadiri acara Ground Breaking Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang di Jalan Ir. Sutami, Kel. Sungai Selayur, Palembang, Rabu (4/11/2020). Acara ini dihadiri juga oleh Kementerian PUPR yang diwakili Dirjen Cipta Karya, Danis Hidayat Sumadilaga. Pada kesemapatan itu, Danis mengatakan bahwa pembangunan IPAL di Kota Palembang merupakan Pilot Project yang akan diterapkan pada kota - kota lain nantinya. Dijelaskannya juga bahwa pembiayaan pembangunan ini berasal dari dana sharing yang berasal dari dana hibah pemerintah Australia melalui Kementeriaan Indonesia Australia (KIAT), APBN, APBD Prov. Sumsel dan APBD Kota Palembang. Danis juga menyampaikan bahwa IPAL Kota Palembang akan beroperasi pada tahun 2022 dengan kapasitas lebih dari 20 kubik air limbah perhari yang dapat diolah. Danis juga menambahkan bahwa saat ini sudah terpasang saluran pipa sepanjang 5500 meter dari total 8000 meter pipa transmisi yang telah dibangun sejak 2017 lalu. Menutup sambutannya Danis menyampaikan harapannya semoga pembangunan IPAL dapat terlaksana sesuai rencana dan dana yang diprediksi tidak terlalu jauh meleset", tutupnya. Pada kesempatan yang sama MY mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Australia karena sudah memilih Sumsel khususnya Kota Palembang sebagai tempat untuk memberikan dana hibah untuk membangun IPAL demi menciptakan sanitasi yang baik di Kota Palembang. "ini merupakan kerjasama yang harus kita berikan apresiasi dan ucapkan terimakasih karena Pemerintah Australia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia telah menunjuk Kota Palembang untuk menjadi Pilot Project pembangun IPAL demi mendukung terciptanya Sanitasi Air Limbah yang baik di Kota Palembang dan mendukung terciptanya kehidupan yang sehat pada masyarakat Kota Palembang", ungkap MY. Pada kesempatan itu, MY juga mengatakan bahwa Pemprov Sumsel sangat menyambut baik akan pembangunan ini. "karena pembangunan IPAL akan mendukung Pemerintah Sumatera Selatan dalam mewujudkan sungai musi yang bersih dari air limbah industri ataupun rumah tangga", ucapnya. MY juga berharap semoga pembangunan ini cepat selesai sesuai dengan rencana agar IPAL dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palembang dan dapat diterapkan juga di kota - kota lainnya. Pembangunan IPAL bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pengelolaan limbah cair rumah tangga dan kegiatan domestik lainnya di Kota Palembang. Turut hadir Asisten II Bidang Ekeu dan Pembangunan, Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc, Wali Kota Palembang, H. Harnojoyo, Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti secara Virtual Beserta Para Kepala OPD yang berkesempatan hadir. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Hadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Bravo Lima (DPD PBL) Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Prof. Dr. Edward Juliartha, MM menghadiri Pelantikan Dewan Pimpian Daerah Pejuang Bravo Lima (DPD PBL) di Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (3/11/2020) Pelantikan Bravo Lima masa Bakti 2020-2025 dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom serta dilantik oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi. "Harapan saya, Dewan Pimpian Daerah Pejuang Bravo Lima (DPD PBL) beserta pengurus lainnya dapat bersinergi dengan Pemprov. Sumsel guna mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua" ujar Herman Deru yang diwakili Edward Selanjutnya, Edward minta kepada Bravo Lima agar dapat berpartisipasi ikut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota di beberapa daerah di Sumatera Selatan agar berjalan lancar dan sukses. "Kita harus melakukan kegiatan maupun aktivitas tetapi kita tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dengan aturan yang berlaku terkait pencegahan covid-19" tutupnya Ketua umum DPP Pejuang Bravo, Jendral TNI (purn) Fachrul Razi, katakan pelantikan yang bertema “Solidaritas di Era New Normal Menuju Indonesia Maju ini tak lain untuk mengawal program embargasi agar berjalan secepatnya. "Setelah pelantikan akan melakukan konsolidasi dan kegiatan sosial yang membantu masyarakat dan pemerintah. Tim Bravo Lima merupakan organisasi masyarakat, di Sumsel Ketua Tim Bravo lima dijabat Ahmad Firdaus Ishak SE, MSi (Anggota DPRD Sumsel Komisi 1), Sekretaris Thomas Irianto Arivai BSc SE, Bendahara Tri Astuti SE, Ketua bidang Media Rizal Afrizal, Wakabid OKK Bobby Desenta Pelantikan secara Langsung dilaksanakan di Hotel Swarna Dwipa Palembang dengan standar protocol kesehatan Covid-19 dan dilakukan secara zoom serentak dilantik dari seluruh Indonesia oleh ketua Umum Jend (Purn) Fahrurozi Razi Turut hadir Plt. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel H. Bakhnir Rasyid, SH,MM, M.Si Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
HD Terima Pimpinan dan Anggota DPRD Muara Enim, Bahas Terkait Pertambangan Rakyat
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima Pimpinan DPRD, Ketua Komisi I dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka terkait izin pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Muara Enim di Griya Agung Palembang, Selasa (3/11/2020). Herman Deru (HD) menyambut baik dan merespon kehadiran pimpinan dan Anggota DPRD Muara Enim tesebut yang tujuannya baik untuk mencari solusi dari permasalahan pertambangan rakyat di Muara Enim pasca terjadinya longsor tambang batu bara rakyat di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim pada Rabu 21 Oktober lalu yang menewaskan 11 orang pekerja. Menurut HD, Sumsel memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang lengkap meskipun masyarakat ada yang merasakan dan tidak merasakan akibat dari kekayaan alam tersebut.Untuk itu, langkah solusi yang harus diutamakan adalah langkah kemanusiaan. "Pasti ada yang membeli makanya ada tambang rakyat ini dan pastinya ada disparitas (Selisih) harga yang lebih murah. Kenapa dilarang, karena pekerja tersebut masih perlu bimbingan keselamatan dan kemudian dampak lingkungan serta tidak adanya pajak. Kalau tambang resmi tentu diatur safety nya (Kemanannya)" ujar HD. Menurutnya, pertambangan rakyat ini sulit dikontrol karena tidak memiliki perizinan. Satu yang saya inginkan bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar. Kemudian, secara hukum memang melanggar. "Namun, bagaimana solusinya karena adanya masyarakat yang penghasilannya bergantung pada tambang tersebut," tegas HD. Mengenai permasalahan tersebut, Pemprov Sumsel telah mengambil langkah agar dalam waktu dekat dilakukan diskusi bersama semua pihak dengan mengundang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk hadir langsung di Kabupaten Muara Enim dijadwalkan pada Kamis 5 November mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muara Enim, Ermanadi mengatakan kedatangannya itu untuk mengharapkan arahan Gubernur Sumsel sebagai tindak lanjut dari surat Asosiasi Masyarakat dan Tambang Batu Bara. "Saat ini pertambangan rakyat tersebut kondisinya sudah terhenti. Masyarakat sendiri tidak bisa berlama lama terhenti. Karena tambang tersebut merupakan sumber pengahasilan para pekerja tambang," terangnya. Wakil Ketua DPRD Muara Enim, Ermanadi hadir bersama Ketua Komisi I DPRD Muara Enim, H. Marsito, Wakil Ketua Komisi I DPRD Muara Enim, Mukarto, Ketua Asosiasi Masyarakat dan Tambang Batu Bara, Iin Sukandi, dan Ketua DPC Projo, Denny Eka Chandra. Turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Rosidin Hasan, Asisten II Bidang Ekeu dan Pembangunan, Yohannes H. Toruan serta para kepala OPD dan TGUPP dilingkungan Pemprov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Ustadz Das'ad Latif Apresiasi Program Gubernur HD Satu Desa Satu Rumah Tahfidz
Palembang, sumselprov.go.id- Hal tersebut diungkapkan Ustadz Das'ad Latif saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H yang diselenggarakan oleh TP. PKK Prov. Sumsel. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru bersama Wakil Ketua TP PKK Hj Fauziah Mawardi Yahya di Ruang Joglo Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Selasa (3/11/2020). Dalam kesempatan itu, Ustadz Das'ad juga mendukung agar Gubernur HD tetap melanjutkan program ini, kemudian ditambah dengan program pemberdayaan rumah tahfidz sehingga para penghafal quran dapat memahami hafalannya dan dapat menjadi guru di masyarakat. Sementara itu, Gubernur HD katakan bahwa Pemprov Sumsel sengaja mengundang Ustadz Das'ad untuk lebih menjadikan ibu-ibu punya nilai lebih karena ilmunya bertambah. Sehingga menjadi madrasah pertama yang baik untuk melahirkan keturunan-keturunan yang baik dan berakhlak baik. Selain itu, Ia juga tengah menggalakan program 1 desa 1 rumah tahfidz yang akan diterapkan untuk 3000 desa target. Dan saat ini sudah ada lebih dari 3500 rumah tahfidz, namun belum merata. "Saya mewakili semuanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz kesini. Kepada yang hadir mari kita dengarkan wejangan yang diberikan ustadz untuk menambah ilmu dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW," ujarnya HD mengatakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan bukan hanya untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW serta menteladani Beliau sehingga lebih menambah keimanan dan ketakwaan. Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru mengucapkan terima kasih atas kahadiran para tamu undangan yang terdiri dari para organisasi wanita yang ada di Sumsel serta ibu-ibu pengajian di Sumsel. "Sedianya kami ingin mengundang banyak majelis ta'lim di Sumsel, namun karena pandemi covid-19 kita harus menerapkan protokol kesehatan dan mengundang hanya sebagian saja. Dan kepada yang hadir kami minta untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak terutama bagi lansia," ujarnya Feby berharap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat diambil hikmah untuk meningkatkan iman, takwa kepada Allah SWT sekaligus untuk syiar agama islam serta mempererat tali silaturahmi. "Kita harus terus berintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik setiap harinya, menjaga dan memperkuat keimanan kita. Saya mengajak ibu-ibu semua mendengarkan tausiah Das'ad Latif, dan semoga Allah melimpahkan taufik hidayah dan pahala bagi kita semua," pungkasnya Turut hadir Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Shinta Chandra, Ketua Jalasenastri, Grady Filda Malari, Para Kepala OPD dan TGUPP Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Wagub Sumsel Hadiri Dies Natalis ke- 60 Unsri, Perguruan Tinggi Harus Keluarkan SDM Berkualitas
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya yang diwakili Plt. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, MM menghadiri acara Dies Natalis ke- 60 Universitas Sriwijaya Palembang di FH Tower Fakultas Hukum Unsri, Bukit Besar Palembang, Selasa (3/11/2020). Pada kesempatan itu Riza Fahlevi menyampaikan pidato sambutan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang mengatakan bahwa Visi Pendidikan Tinggi Nasional adalah membentuk sistem pendidikan tinggi yang sehat dan bermutu. Oleh karena itu, Pendidikan Tinggi di Indonesia khususnya Sumsel harus memiliki standar pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional sehingga menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan terampil yang dapat berkontribusi secara langsung meningkatkan daya saing bangsa. Selain itu juga disampaikan bahwa Universitas Sriwijaya Palembang harus dapat melaksanakan perannya sebagai perguruan tinggi diera globalisasi saat ini untuk dapat berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menciptakan lulusan terbaik diberbagai sektor. "Harapannya agar SDM tersebut dapat meningkatkan daya saing bangsa dengan inovasi - inovasi yang mereka ciptakan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada perkembangan bangsa khususnya pertumbuhan ekonomi", ungkapnya. Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE menyampaikan diusia yang ke- 60 ini, Unsri akan menghasilkan SDM yang berkualitas yang akan mendukung kemajuan dan perkembangan bangsa khususnya Sumsel, "ini merupakan usia yang sangat dewasa yang tentunya Kami akan mengeluarkan lulusan - lulusan terbaik, SDM yang berkualitas ini akan memberikan kontribusi besar untuk perkembangan Indonesia khususnya Sumsel", ucapnya. Selain itu, Anis juga mengatakan bahwa Mahasiswa harus dapat berpikir sebagai entrepreneur bukan hanya berpikir untuk menjadi pekerja setelah lulus kuliah, "Karena Mahasiswa yang sekolah disini dibekali dengan pendidikan dan jiwa sebagai pengusaha agar setalah lulus kuliah mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan walau usaha tersebut masih dalam skala kecil", ungkapnya. Dalam kesempatan itu disampaikan juga bahwa Unsri menjalankan dan menerapkan beberapa rencana yang akan dilaksanakan ditahun ajaran selanjutnya seperti melakukan webinar dengan sekolah tinggi swasta yang memiliki mata kuliah yang sama, "ini diharapkan agar dapat menciptakan SDM yang lebih baik dari lulusan sekolah tinggi Negeri ataupun Swasta", pungkasnya. Acara ini juga diikuti secara virtual oleh Staff Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi RI, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, AK., M.Si., Ph.D. Turut hadir Sekretaris Menpora, Drs. Gatot S Dewa Broto, MBA, Asisten III Bidang Administrasi & Umum, Prof. Dr. Edward Juliartha, MM, Para Anggota Senat dan Dekan Universitas Sriwijaya beserta Para Tamu Undangan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Pelaksanaan Seleksi Tahapan Tertulis dan Wawancara JPT Pratama
Palembang, sumselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar membuka acara Pelaksanaan tahapan Seleksi Tertulis dan Wawancara seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Prov. Sumsel tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan di Aula Zainal Abidin Fakultas Hukum Bukit Besar Palembang, Selasa (3/11/2020) Sebanyak 35 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun 2020. Sekda Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Prov. Sumsel tahun anggaran 2020 H. Nasrun Umar mengatakan hari ini digelar Pelaksanaan tahapan seleksi tertulis dan wawancara "Memasuki proses tahapan dari asesment penulisan karya tulis dan tahapan interview semua ini sudah di atur dalam Peraturan Undang - undang yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menjaga fairnes (keadilan) dari 35 orang untuk mengikuti tahap selanjutnya " ujarnya Jelasnya, Hari ini dibagi 2 (dua) tahapan, tahapan pertama pengisian karya tulis, karena banyaknya yang di open building kan sehingga kami memutuskan tidak memberikan judul atau tema dari karya tulis ini kecuali memberikan batasan karya tulis ini dengan focus jabatan itu pada Jabatan Pimpinan Tinggi yang di tuju. "Waktunya 2 (dua) jam ditulis dengan tangan, karena kalau dulu boleh pakai laptop, saya menyarankan lebih baik tulisan tangan, focus pada jabatan yang dituju oleh sebab itu tidak berlama-lama " pungkasnya Adapun panitia diantaranya Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D, (Sekretaris) dan anggota Dr. Febrian, S.H, MS,, Dr.H.Muhammad Adil, M.A dan Dr. Darmawijoyo, M.Si, M.Sc Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Terima Piagam Penghargaan dan Plakat Capaian WTP Lima Kali Berturut-Turut
Palembang, sumselprov.go.id-Penghargaan diterima oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumsel, Taukhid di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (2/11/2020). Penghargaan diterima HD atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas LKPD Provinsi Sumsel Tahun 2019 serta plakat penghargaan setelah lima tahun berturut-turut meraih WTP. HD katakan Pemprov Sumsel, jajarannya dan masyarakat sangat bersyukur atas prestasi itu. Namun demikian menurutnya piala sebenarnya bukanlah target utama, namun orientasi sebenarnya bukan hanya piala tapi lebih kepada pelayanan ke masyarakat. "Selama ini kita berupaya melakukan pelayanan sebaik-baiknya dan ini artinya kerja keras kita dihargai. Dengan kerjasama yang baik, Pemprov Sumsel tentu dapat terus melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai standar," ujarnya. HD berkomitmen pengelolaan akan tetap akuntabel dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Seperti diketahui Pemprov Sumsel dipercaya mendapatkan penghargaan ini oleh pemerintah pusat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan Capaian Opini WTP. Sehingga dengan capaian itu Sumsel juga tercatat mendapat capaian WTP lima kali secara berturut-turut. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Taukhid, memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Pemprov Sumsel atas capaiannya ini. Tak hanya menyerahkan penghargaan, dalam kesempatan itu, Taukhid juga menyampaikan perkembangan kebijakan fiskal Provinsi Sumsel secara singkat. Hal ini menindaklanjuti arahan Gubernur Herman Deru beberapa waktu sebelumnya. Turut hadir Kepala BPKAD Sumsel, Akhmad Mukhlis SE., M.Si, Kepala Bapenda, Dra. Hj. Neng Muhaibah, MM, Plt. Kepala. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Hadiri Paripurna DPRD Sumsel Terkait Laporan Hasil Reses
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Sekretaris Daerah Sumatera Selatan H. Nasrun Umar menghadiri Sidang Paripurna DPRD Sumsel di ruang sidang Paripurna DPRD, Senin (2/11/2020) Sekda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Selatan terkait laporan hasil reses kegiatan hasil kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) “Kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Anggota Dewan yang telah melaksanakan reses ke daerah-daerah dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah-daerah,” ungkap Sekda Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati serta dihadiri para wakil dan anggota DP?D Sumsel, serta peserta rapat lainnya. Dalam laporan kegiatan reses yang dibacakan oleh wakil ketua komisi II DPRD Provinsi Sumsel Abu sari mengatakan permasalahan yang ada dan sering ditemui dimasyarakat secara umum dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi masyarakat. " Secara umum yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut diantaranya soal infrastruktur yang harus dilanjutkan, alat alat pertanian (alsintan) untuk terus dibenahi dan disediakan, program honorer maupun Pegawai Tidak Tetap diangkat menjadi ASN serta peningkatan dan perbaikan penanganan covid-19" pungkasnya Sebagai informasi, ini adalah Reses tahap II tahun 2020 Anggota DPRD Sumsel dan dilakukan kunjungan kepada seluruh 10 Dapil. Harapannya dengan melakukan reses, nantinya masyarakat akan mengajukan usul dan apa-apa saja yang diperlukan. “Reses kan menampung aspirasi masyarakat,” ujarnya. Setelah dilakukan Rapat Paripurna XVIII DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel, kemudian dilanjutkan Rapat Paripurna XIX DPRD Prov. Sumsel dengan agenda, Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Prov. Sumsel TA 2020. Turut hadir Anggota DPRD dan Para Ka. OPD Prov. Sumsel secara fisik dan secara virtual Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel