Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
MY Resmikan Deklarasi Forum Panca Mandala Pembumian Pancasila di Provinsi Sumatera Selatan
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya katakan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu, penting bagi seluruh warga negara untuk memahami setiap makna Pancasila yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut diutarakannya pada saat meresmikan acara Deklarasi Forum Panca Mandala Pembumian Pancasila di Provinsi Sumatera Selatan disaksikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Graha Bina Praja Auditorium Pemprov. Sumsel, Rabu (2/12/2020) "Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting di masa perjuangan kemerdekaan. Meskipun melalui berbagai perbedaan pendapat, pada akhirnya setiap ide dan gagasan dapat disatukan dan membentuk makna Pancasila yang mendalam" ujarnya Jelas Mawardi, bukan hanya pilihan kata lugas dan bermakna dalam, masing-masing sila juga disimbolkan oleh lambang tertentu. Lambang-lambang ini meliputi lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Setiap lambang ini mencerminkan makna Pancasila dalam setiap silanya. " Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Selatan menggelar dialog Jejaring Panca Mandala maka dihasilkan deklarasi ini" tutupnya Turut hadir Direkrut Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP RI Elfira Herawati Siregar, S.P., M.M, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Rosidin Hasan. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Wakili Gubernur, Sekda Sumsel Lakukan Penandatangan Nota Kesepakatan terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar lakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan BPKP Sumatera Selatan yang dihadiri langsung Kepala BPKP Sumsel Tri Handoyo bertempat di Command Center Kantor Gubernur, Rabu (2/12/2020) Nota Kesepakatan ini dilakukan terkait tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah yang disaksikan Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, secara virtual MoU Management Development Programme (MDP) ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan sebelumnya antara Kepala BPKP RI dengan Menteri Dalam Negeri RI. MoU MDP ini merupakan pedoman operasional bagi para pihak yang melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya meliputi supervisi penyelenggaraan keuangan daerah hingga tata kelola penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah harus tepat sasaran dan sejalan dengan visi - misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito menegaskan program yang dijalankan dari APBD harus dirasakan masyarakat. "Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan pembinaan pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus mensinkronkan antara visi - misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal," kata Mendagri Tito Mendagri juga berharap agar program pemerintah daerah dapat sejalan dengan pemerintah pusat. Selain itu, dia menginginkan setiap dana pemerintah dapat disalurkan ke program-program yang berguna bagi masyarakat. "Jadi yang ingin kita sampaikan kewenangan salah satu tugas dari Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberi pembinaan agar program di daerah sinkron dengan pemerintah pusat. Kita juga sisir, jangan sampai hanya "sent" berarti jangan hanya buat program, tapi harus "delivered" dirasakan oleh masyarakat," jelas Tito. Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi & Umum Prof. Dr. Edward Juliartha, MM Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Pengamanan Pilkada Serentak 2020 , Pemprov Sumsel Adakan Rakor.
Palembang, sumselprov.go.id - Rapat koordinasi ( Rakor) pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 diikuti oleh Satpol PP se Sumsel, dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru diwakili Kepala Satpol PP Prov Sumsel H. Aris Saputra. di Ruang Rapat Satpol PP Prov Sumsel, Senin 30/11/2020) Pilkada Serentak akan dilaksanakan di 7 Kabupaten di Provinsi Sumsel. Yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Kabupaten Ogan Komering Ulu , Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur. HD melalui Aris menjelaskan bahwa Rakor ini diharapkan akan memberikan dampak positif untuk peningkatan. Keamanan dan ketertiban umum pada saat masa tenang pelaksanaan pencoblosan dan pasca pencoblosan sampai dengan tahap pengumuman pemenang dan pelantikan pemilihan kepala daerah . " Tahun ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya karena dilaksanakan dimasa pandemi covid 19 , dimana prokes juga dijadikan salah satu regulasi pada Pilkada nanti. Kita berharap Pilkada ini dapat berlangsung aman , damai, tenang dan semua tetap sehat bukan hanya Pilkadanya saja yang sukses taoi sukses juga dalam pengendalian penyebaran covid 19 tidak menciptakan cluster baru" ujar Aris. Ditambahkan Aris, Tugas Satpol pp menjadi lebih berat pada pelaksanaan Pilkada dimasa cobid 19 ini, selain mencegah ye jadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada setiap tahapan Pilkada juga harus melakukan sosialisasi , edukasi dan penindakan terhadap pelanggaran prokes covid 19 sesuai dengan Pergub 37 tahun 2020 dan peraturan bupati dimasing masing wilayah kabupaten . "Semoga semua rangkaian kegiatan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan aman lancar sukses dan semua masyarakat yang menggunakan hak pilihnya ke TPS tetap mengikuti prokes yang ada yaitu dengan 3M, Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak" Tutup Aris Tim Media Dinas Kominfo Prov, Sumsel
Sumsel
Herman Deru Titip Kemakmuran Masjid Al Amin pada Warga Air Kati Lubuklinggau.
Lubuk Linggau, sumselprov.go.id = Dalam agenda lawatannya ke Kota Lubuklinggau, Selasa (1/12), Gubernur Sumsel H.Herman Deru menyempatkan diri meresmikan sekaligus menandatangani prasasti berdirinya Masjid Al Amin yang menjadi kebanggaan warga Kelurahan Air Kati, Kecamatan Lubuklinggau Selatan Kota Lubuklinggau. . Selain memberikan bantuan, HD juga menitipkan amanah kepada masyarakat setempat khususnya umat Islam agar bersama-sama menjaga kemakmuran Masjid Al Amin . Pemanfaatan masjid ini kata HD hendaknya juga dimaksimalkan. Tak hanya untuk beribadah tapi bisa juga untuk kegiatan majelis taklim serta TK TPA. "Untuk penyelenggaraannya seperti TK dan TPA kita siap bantu apa-apa yang dibutuhkan," imbuh HD. . Dengan pembangunan Masjid ini, Iapun berharap dapat menjadi sarana untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dalam rangka menuju masyarakat Sumsel yang madani. . Sebagai Kepala Daerah HD juga tak lupa berterimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu berdirinya masjid ini. Terutama pada warga yang sudah menghibahkan lahannya secara ikhlas. . Sementara itu Wakikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe mengatakan proses pembangunan masjid ini telah diupayakan sejak lama dengan bantuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Lubuklinggau. Pihaknya sengaja melibatkan DMI agar tidak terjadi penumpukan proposal pengajuan pendirian masjid ke Pemda. Ia berharap pembangunan masjid ini bukan sekedar membangun fisik semata tapi juga ikut membangun mental dan spiritual yang lebih baik bagi masyarakatnya. . Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Wakil Walikota Lubuklinggau H. Sulaiman Kohar, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, Ketua Dewan Masjid Indonesua (DMI) Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Gubernur Sumsel Panen Cabai di Lubuklinggau
Lubuk Linggau, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau atas inovasinya memanfaatkan lahan eks Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi lahan pertanian pangan seperti jagung, kedelai dan cabai. Gubernur juga berharap inovasi Pemkot Lubuklinggau ini dapat memberi inspirasi kabupaten/kota lain, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pangan di Sumsel. "Bertani itu adalah identitas kita. Tidak perlu bersaing kuantitas yang penting masyarakat terbiasa memanfaatkan lahannya. Makanya Saya bangga Wali Kota Lubuklinggau bisa mendorong ini. Saya yakin pasti masih banyak lahan milik pemerintah yang belum terjamah dan bisa dimanfaatkan," jelas gubernur dalam acara optimalisasi lahan eks RPH kerja sama Pemkot Lubuklinggau dengan Kodim 0406 MLM, Pembagian Kartu Tani dan Panen Cabai Merah di RPP Rama, di Kelurahan Air Kati, Kecamatan Linggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Selasa (1/12/2020). Jika biasanya gubernur turun ke lapangan untuk ikut panen padi, saat panen cabai merah kriting bersama petani Selasa siang di Bumi Perkemahan Silampari, antusiasnya juga tak kalah tinggi. Meski matahari menyengat siang itu, tanpa sungkan dia ikut memetik cabai kemudian mengumpulkannya kepada pengepul. Menurut gubernur, inisiasi Wali Kota Lubuklinggau bekerja sama dengan Kodim 0406 MLM sangat kreatif. Karena di lahan eks RPH ini banyak ditanami jagung dan kedelai. Bahkan cabai merah sudah siap dipanen. Dia berharap inovasi ini bisa ditularkan ke kabupaten/kota lainnya di Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
TP PKK Salurkan Paket Sebagai Wujud Kepedulian Terhadap Lansia
Palembang, sumselprov.go.id - Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru (Feby) dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sumsel Hj. Fauziah Mawardi Yahaya bersama rombongan berkunjung ke Museum AK Gani. Kehadiran Tim Penggerak PKK Prov. Sumsel dalam rangka Penyerahan Bantuan Sembako dan Selimut kepada Para Lanjut Usia (Lansia) di Museum AK Gani Kecamatan Sako Jl. MP Mangkunegara Palembang, Senin (1/12/2020) "Penyaluran berupa paket sembako dan selimut merupakan wujud kepedulian dan perhatian kita terhadap para lansia" ujar Feby Adapun yang disalurkan berupa selimut, masker sebanyak 120 paket serta paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, gandum, mie goreng, roti dan susu. Ketua TP PKK Prov. Sumsel Feby Deru mengungkapkan lansia menjadi prioritas utama penerima paket bantuan, terlebih saat Pandemi Covid-19 karena lansia lebih rentan terpapar corona. Kegiatan sosial mendistribusikan paket bantuan selama masa pandemi covid-19 terus dilakukan TP. PKK Sumsel, dengan menyasar masyarakat penerima manfaat seperti lansia, ujar Feby. “Ini juga sebagai tanda kasih kami kepada mereka dengan mendatangi langsung para lansia, kelak pada saatnya nanti kita semua akan menjadi lansia seperti mereka”, pungkasnya. Selanjutnya, Ketua TP. PKK Prov. Sumsel bersama rombongan dipandu Kepala Museum AK Gani Priyanti Gani untuk melakukan peninjauan gedung Cagar Budaya Museum Pahlawan Nasional Mayjen TNI DR. AK . Gani Turut hadir Camat Kecamatan Sako Amirudin Sandi dan Lurah Sako Baru Eka Gusdi Mantera Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Buka Muswil IX LDII Sumsel, Pemilihan Ketua Umum Baru Periode 2020-2025
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru (HD) resmi membuka musyawarah wilayah IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sumsel dalam rangka pemilihan ketua umum baru periode 2020-2025 di Hotel Alts Rajawali Palembang, Senin (30/11/2020). Dikesempatan itu, HD mengatakan bahwa LDII merupakan lembaga yang sah di Indonesia. Untuk itu dia berharap LDII tetap menjaga keistiqomahannya sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM Sumsel dan komponen lainnya. Menurutnya, LDII merupakan lembaga yang bisa diterima dan menerima siapapun. Sehingga, LDII diharpakan juga tetap menjaga citranya sebagai lembaga dakwah yang mengedukasi masyarakat tidak hanya dibidang agama tetapi juga dibanyak hal lainnya. "Seperti tadi disebutkan ada konsen terhadap permasalahan Informasi Teknologi (IT) dan pangan. Kita butuh LDII untuk berperan," tegasnya. HD berpesan kepada peserta muswil agar ketika sudah mendapatkan kesepakatan bersama juga membahas tentang manfaat apa yang dapat diberikan kepada daerah Provinsi Sumsel. "Saya menginginkan juga status Sumsel yang zero konflik saat ini didukung juga olah peran dan ikut andilnya LDII Sumsel. Saya sengaja hadir di Muswil IX LDII ini setelah ketua DPW LDII sebelumnya meninggal dunia. Sehingga melalui kebijakan DPP LDII dilakukan muswil ini," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Criswanto Santoso, mengharapkan melalui Muswil IX itu, kepengurusan yang terpilih dapat menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk menjawab dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Sumsel dan mendukung terwujudnya visi misi Pemerintah Sumsel mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. “Sebagai bagian dari masyarakat madani, DPW LDII Sumsel harus berkontribusi langsung dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Targetnya, menciptakan masyarakat profesional religius yang memiliki sikap alim-faqih (memahami agama Islam dengan baik) dan berakhlak mulia," terangnya. Ketua Umum DPP LDII, Criswanto Santoso juga menyebutkan bahwa Gubernur Sumsel H Herman Deru patut menjadi warga kehormatan LDII. "Sejak menjadi Bupati OKU Timur beliau telah mendapat penghargaan LDII Award dan menjadi Bupati yang meresmikan belasan masjid LDII di OKU Timur secara serentak," kata Criswanto. Turut hadir Forkopimda Provinsi Sumsel, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Najib, Staf Alhi Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Rosidin Hasan, Sekjen MUI Sumsel KH Ayik Farid Alaydrus, Plt Ketua DPW LDII Sumsel, Ramang Padamulya dan para kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Serahkan DIPA dan TKDD 2021, HD: Gunakan APBD Secara akuntabel dan fleksibel
Palembang, sumselprov.uo.id - Gubernur Sumsel H Herman Deru menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 "APBN 2021 : Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi" di Ruang Joglo Griya Agung Palembang, Senin, 30/11/2020) HD katakan bahwa hari ini dirinya telah menyerahkan DIPA dan TKDD 2021 kepada seluruh pengguna anggaran instansi vertikal kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan Bupati/Walikota se-Sumsel "Saya juga sampaikan pesan-pesan Presiden terutama tentang fleksibelitas penggunaan anggaran kepada para kepala daerah. Agar duduk bersama BPKP, Forkopimda menyatukan arah kebijakan penggunaan anggaran yang sejalan untuk menghadapi berbagai dampak akibat covid-19 serta pemulihan ekonomi," katanya HD menegaskan kebijakan pusat, Provinsi dan juga Kab/kota perlu sejalan dengan persepsi yang sama terutama dalam menyikapi protokol kesehatan dan penggunaan keuangan yang tepat sasaran dan maksimal dibelanjakan guna kepentingan rakyat. "Yang perlu diperhatikan untuk APBN/APBD yaitu adanya percepatan penggunaan lelang. APBN/APBD merupakan stimulan pergerakan ekonomi dilapangan. Tentu penggunaannya juga fleksibel pada semua daerah dengan kebutuhan sesuai daerahnya. Yang penting ada sinergitas yang berkesinambungan," katanya. HD berpesan agar setiap pihak dapat melakukan percepatan lelang. Menurutnya pembelanjaan lelang menjadi penting dan tidak boleh lengah karena proses lelang membutuhkan waktu yang panjang. "APBD Provinsi alhamdulillah dari pajak kendaraan sangat membantu bagi pemenuhan pendapatan kita, dengan pemutihan pajak dan distribusinya ke daerah sangat akurat dan tepat waktu. Dan ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah," ujarnya Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A., mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Gubernur Herman Deru beserta jajaran Pemerintahan Provinsi Sumsel dalam pelaksanaan kegiatan ini yang akan dibagikan kepada 42 Bagian Anggaran di Sumsel. Ia mengatakan pada 25 November 2020 lalu, Presiden telah menyerahkan DIPA dan TKDD 2021 diikuti secara daring oleh kepala daerah seluruh Indonesia. Menindaklanjuti hal ini Gubernur Sumsel menyerahkan DIPA petikan ke Kab/Kota di Sumsel. Dimana dalam APBD 2021 akan difokuskan pada 4 hal yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan reformasi struktural. "Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan APBN 2021, yaitu memulai proses lelang sedini mungkin, penyaluran bansos di awal Januari 2021, para Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan reformasi anggaran, agar memanfaatkan APBN/APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran,"jelasnya Lanjutnya, seluruh rupiah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dalam situasi penuh ketidakpastian fleksibelitas dalam penggunaan anggaran yang sangat penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi rakyat, serta transparansi dan akuntabilitas agar tetap terjaga. Turut hadir Para Kepala OPD Prov Sumsel, Bupati/Walikota se-Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Sumsel Zero Asap, HD Tutup Posko Satgas Karhutla
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru katakan kita patut bersyukur dan mengucapakan syukur atas karunia yang diberikan Allah SWT / Tuhan Yang Maha Kuasa dimana tahun ini tidak lagi kita kewalahan mengatasi asap yang setiap tahun menimpa Indonesia, khususnya Sumsel jauh dari asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Hal tersebut diucapkan pada saat menghadiri acara Syukuran dan Penutupan Posko Satuan Tugas Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 bersama Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG RI) Nazir Foead di Griya Agung Palembang, Senin (30/11/2020). "Tahun ini, tahun 2020 di Sumatera Selatan kita tidak mendengar maupun mengalami terjadinya kebakaran lahan serta asap yang menganggu kesehatan yang menimbulkan penyakit ISPA" ujar Gubernur Herman Deru (HD) Jelas HD, ada parameter atas keberhasilan yaitu bebasnya asap, kita tetap dan terus bekerja, dimana kinerja dan hasil yang kita lakukan demi kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat tanpa adanya atau nyaris tanpa asap. "Saya apresiasi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung atas keberhasilan dalam mengatasi asap dan juga dalam penanganan covid -19 " imbuhnya Lanjut Gubernur, kita tetap konsisten dalam penanganan karhutlah dan selalu waspada serta tetap bekerja dan berinovasi. "Saya instruksikan kepada seluruh sekolah di kabupaten/ kota agar dibuat program tidak ada pembakaran, dan ini menjadi muatan lokal" himbaunya Gubernur menjelaskan melarang dalam pembakaran lahan, tapi disatu sisi ada regulasi yang mengatur dapat melakukan pembakaran dengan luas lahan sebatas 2 (dua) hektar. Melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan Karhutla dan bencana kabut asap yang dapat mengganggu berbagai aktivitas dan kesehatan masyarakat pada tahun 2020 ini dan tahun - tahun berikutnya dapat ditanggulangi dengan baik. "Ini momentum tidak terbatas dengan SK Gubernur. Saya apresiasi kepada semua pihak baik yang ikut struktur maupun tidak ikut struktur satgas. Masyarakat tidak perlu tahu apa yang telah kita perbuat selama ini dalam mengatasi karhutla, tapi biarlah Tuhan Yang Maha Kuasa mengetahuinya" tutupnya Apresiasi atas keberhasilan dalam penanganan serta mengatasi Karhutla di Sumsel, Gubernur Sumsel H. Herman Deru memberikan Penghargaan kepada BNPB RI, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi RI, Pangdam II Sriwijaya , Kapolda Sumsel, Kajati Sumsel, Danrem 044/Gapo , Danlanud, Danlanal, BMKG Staklim kelas l Palembang, BMKG Stamet SMB II Palembang dan Perwakilan Helikopter patroli dan water boombing karhutla, serta perwakilan Pesawat Patroli Grand Caravan PK SNN. Turut hadir Ka. Pelaksana BPBD Prov. Sumsel H. Iriansyah., S.Sos., SKM, M.Kes, Komandan Korem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, LO BNPB untuk wilayah Sumsel, Antoni Simamora Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel