Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sekda Terima Audiensi Pengurus IKAGUBA OKU Timur
Palembang, sumselprov.go.id-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima Pengurus Ikatan Keluarga Gunung Batu (IKAGUBA) Ogan Kemering Ulu (OKU) Timur terkait berdirinya IKAGUBA OKU Timur yang diketuai oleh H.M. Daud Rotasi S. Sos., di Ruang Tamu Sekda Sumsel, Rabu (16/12/2020). Audiensi ini diikuti enam pengurus utama IKAGUBA OKU Timur yakni Ketua Umum Pengurus Ikatan Keluarga Gunung Batu OKU Timur, H.M. Daud Rotasi S,Sos, Sekretaris Jenderal, Syaiful G.K., S.E, Wakil Ketua Umum 2, M.Akib RD.Bakar, S.E, M.Ke, Wakil Ketua Umum 6, Faisal, S.E, M.BA, Wakil Ketua Umum 4, Drs. Napoleon Hasan dan Bendahara Pengurus IKAGUBA OKU Timur ikatan, H Thohasman, S.E. Ketua Umum Pengurus IKAGUBA OKU Timur, H.M. Daud Rotasi S,Sos mengatakan, kedatangan mereka tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait terbentuknya IKAGUBA OKU Timur dan meminta restu kepada Sekda Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar terkait wacana pelantikan yang akan dilakukan pada tahun depan. "Kita minta restu juga. Rencana pelantikan akan dilakukan Februari 2021 mendatang. Saat ini masih tahap pelaporan ke Pak Sekda," ucapnya. Ditambahkan, keberadaan IKAGUBA OKU Timur bertujuan untuk memperat persaudaraan orang Gunung Batu baik yang berada di OKU Timur maupun yang berada di perantauan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Nasrun Umar menyambut baik terbentuknya IKAGUBA OKU Timur. Menurutnya, keberadaan IKAGUBA OKU Timur bisa menjadi wadah silaturahmi orang Gunung Batu, termasuk yang berada diperantauan. "Sangat baik sekali. Pelantikan tahun depan, mereka baru melaporkan terkait terbentuknya IKAGUBA OKU Timur. Wadah ini tujuannya untuk mempererat kekeluargaan orang Gunung Batu," ucapnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Apresiasi Pecinta Betta Fest
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Akhmad Najib, S.H., M.Hum apresiasi dan sambut baik atas inisiasi kegiatan Betta Fest Sriwijaya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Apresiasi tersebut diutarakannya pada saat membuka acara Betta Fest Sriwijaya 2020 atau Festival Ikan Hias Cupang yang diselenggarakan oleh Radio Momea FM bekerjasama dengan Sriwijaya Betta Comunity bertempat di Atrium OPI Mall Palembang, Rabu (16/12/2020) "Kehadiran saya datang dan membuka Festival Fish ini agar dapat memacu dan juga sebagai bentuk kepedulian dalam menaikkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumsel, khususnya yang terdampak Covid-19,” Ungkapnya Jelasnya, dalam situasi Pandemi Covid - 19 saai ini kita jangan pernah menyerah, kita harus semangat dan terus berinovasi untuk menggairahkan ekonomi, untuk itu harus timbul dan muncul ide-ide baru. "Saya ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Betta Sriwijaya Sumatera Selatan yang telah mengadakan event ini. Semoga kegiatan ini sebagai pemicu maupun penyemangat bagi komunitas yang lain untuk berbuat" ucapnya Lanjutnya, hal seperti ini semestinya dicontoh oleh masyarakat yang selalu berinovasi dan mengahasilkan kegiatan yang positif bagi masyarakat, dan ada multi efek ekonomi dari kegiatan seperti ini. Ketua Asosiasi Betta Sriwijaya Abadi Rahman katakan Ikan cupang merupakan salah satu jenis hewan peliharaan yang mempunyai daya tarik pada ekor, sirip, dan aneka warna yang di munculkan dari tubuhnya Festival Betta Fest Sriwijaya 2020 ini merupakan pertama di Sumatera Selatan yang berlangsung dari Tanggal 16 sampai 20 Desember 2020. Diakhir acara Panitia memberikan Ikan hias Cupang kepada Asisten Akhmad Najib. Turut Hadir CEO Radio Momea FM Muhammad Asrul Indrawan dan 9 Komunitas Asosiasi Betta, Ka. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Ir. Widada Sutrisna., A.Pi.,M.Si, Kasat Pol PP Prov. Sumsel M. Aris Saputra,S.Sos, M.Si,. Tim Media Dinas Kominfo Prov Sumsel
Sumsel
HD : GMKI Harus Dapat Keluarkan Produk Ikonik
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palembang, Fajar Sihombing beserta anggota di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (16/12/2020). Audiensi ini bermaksud untuk melaporkan hasil kegiatan Kongres XXXVII Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang berlangsung pada 24 hingga 30 November 2020 di Kota Manokwari, Papua Barat yang diikuti oleh GMKI Palembang Dalam Kongres tersebut, Jefri Gultom dari GMKI Cabang Merauke terpilih menjadi Ketua Umum untuk masa bakti 2020-2022. Terkait dengan produktifitas sebuah organisasi, HD berharap GMKI Palembang dapat mengeluarkan sebuah produk ikonik yang dihasilkan oleh GMKI itu sendiri, "hal tersebut akan saya dukung semua, selama sifatnya positif agar apa yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi orang banyak yang akan menjadi ikonik yang dapat memberikan pemicu bagi kelompok organisasi mahasiswa lainnya", tegas HD. Terkait kegiatan peringatan hari natal dan tahun baru nanti yang akan dilakukan oleh GMKI Palembang, HD memberikan bantuan sebanyak 200 paket santunan untuk diberikan kepada anak panti asuhan, "saya harap ini dapat diberikan tidak hanya pada anak - anak saja", tutupnya. Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc, Kadis Kominfo , H. Achmad Rizwan, S. STP, MM, Plt. Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti, SE, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pengukuhan Pengurus BP3 Sumsel, Nasrun : Terus Berkarya dan Berinovasi Melalui BP3
Palembang, sumselprov.go.id- Sekretaris Daerah Sumsel, H Nasrun Umar saat menghadiri Pengukuhan pengurus wilayah Sumatera Selatan Badan Pembina Pensiunan Pegawai Perhubungan (BP3) Periode 2020-2023 "Pererat Silaturahmi Tetap Berkarya Untuk Perhubungan" di Kantor Dinas Perhubungan, Rabu (16/12/2020). "Selamat atas pengukuhan penguruh wilayah BP3 ini, diharapkan selanjutnya secara langsung BP3 dapat bekerja dan terus menciptakan inovasi baru bagi dunia perhubungan," ungkapnya. Nasrun optimis bahwa BP3 Sumsel mampu untuk terus eksis dan berperan sebagai wadah silaturahmi untuk berdiskusi, berkomunikasi yang bertujuan untuk memajukan dunia perhubungan khususnya yang ada di Sumsel. Menurutnya, pemikiran para pengurus yang terus diasah mampu melahirkan berbagai inovasi baru dan memberikan kontribusi terbaik di Sumsel. "Dengan pimpinan yang memiliki kredibelitas yang baik. Insya Allah BP3 Sumsel akan terus maju dan melahirkan inovasi lainnya. Visi Sumsel Maju Untuk Semua memang yang harus dipedomani oleh insan ASN dan organisasi dilingkungan Sumsel," katanya Nasrun berpesan bahwa kepercayan harus dijawab dengan kerja keras, komitmen, integritas untuk memajukan organisasi yang dipimpin. Dengan adanya BP3 dapat dijadikan wadah untuk berdiskusi mengenai berbagai kendala kerja beserta solusinya untuk diterapkan bagi para juniornya. "Sekali lagi selamat dan saya yakin bahwa BP3 Sumsel dapat eksis serta menjadi contoh bagi BP3 di Indonesia," katanya. Sementara itu, Ketua umum BP3 Pusat, H M Yusuf, berharap BP3 dapat berkiprah meskipun sudah pensiun. Yusuf mengapresiasi Pemprov Sumsel yang telah membentuk BP3 dan terus berinovasi untuk dunia perhubungan. Kemudian setelah pengukuhan diharapkan dapat langsung melakukan tindakan nyata dalam berbagai inovasi dan program kerja. Turut hadir Kadishub Sumsel, Nelson Firdaus. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Ikuti Peringatan Hakordia 2020 Secara Virtual
Palembang, sumselprov.go.id-Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2020 secara virtual dengan tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti korupsi, yang dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru ini dihadiri juga oleh Presiden RI, Joko Widodo, Rabu (16/12/2020). Dalam sambutannya Jokowi menyampaikan bahwa Korupsi dapat dilakukan oleh seseorang dikarenakan adanya peluang dan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, "Untuk itu pendidikan antikorupsi harus diperluas agar kedepannya dapat melahirkan generasi penerus dengan jiwa dan budaya anti korupsi", ucapnya. Disampaikannya bahwa Korupsi dapat terhindar jika sebuah sistem birokrasi dibangun secara sederhana memangkas prosedur - prosedur yang tidak diperlukan. "Membangun sistem yang sederhana akan menutup peluang bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan tersebut", ungkapnya. "Upaya pemerintah dalam mempersempit urusanan perizinan dan urusan kelembagaan merupakan tindakan nyata pemerintah dalam mencegah tindak korupsi. Penyedahanaan harus kita lakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi", tambahnya. Selain itu Ia menegaskan bahwa Profesionalitas aparat hukum dalam penegakan dan pencegahan tindak korupsi merupakan komitmen yg dituntut untuk dilaksanakan secara konsisten agar korupsi tidak lagi terjadi. Pada kesempatan yang sama Ketua KPK RI, Firli Bahuri melaporkan bahwa pada Tema kali ini sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi, yang akan memberikan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat akan bahayanya tindak korupsi. "KPK akan membangun kerjasama dengan pemerintah yang memiliki kapasitas pengambil kebijakan dan seluruh elemen masyarakat agar budaya anti korupsi dapat tumbuh kembang diseluruh lapisan masyarakat" tambahnya. Menutup sambutannya Firli berharap melalui peringatan ini dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta untuk menguatkan tekad dan komitmen agar terwujudnya tujuan bersama dalam memberantas tindak korupsi. Turut hadir Asisten III Bidang Administrasi & Umum, Prof. Edward Juliartha, Ka Bapenda Dra. Hj. Neng Muhaibah, MM, Kadinsos, Mirwansyah, SKM., MKM, Kadia Kominfo H. Achmad Rizwan, S. STP, MM, Karo Organisasi, M. Zaki Aslam. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan APBD
Palembang, sumselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar yang diwakili Inspektur Prov. Sumsel Bambang Wirawan SE.,MM.,Ak.,CA mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan APBD tahun 2020 Rakor ini dilakukan guna Evaluasi Penyerapan APBD tahun 2020 melalui Aplikasi Zoom Meeting bertempat di Command Center Kantor Gubernur Sumsel (15/12/2020) Rakor dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori M.Si, dimana ia menyampaikan dalam rangka percepatan penyerapan APBD 2020, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD. Sekjen berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mampu mendorong pemulihan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu skema penempatan dana pemerintah telah diperluas dengan dukungan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Dukungan pada BPD ini sangat penting dilakukan karena memang berhubungan erat dengan para pelaku UMKM di daerah, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. Menurut Hudori dalam rangka menggerakan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan APBD Pemda, jika melihat dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 Provinsi dan Kabupaten/Kota per 30 November 2020 sebesar 67,95%, untuk itu pemerintah perlu mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah, salah satunya melalui TPAKD. Selanjutnya diminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020. Turut hadir Ka. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel Dra. Hj. Neng Muhaibah, MM Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Dongkrak Kemajuan Desa, Herman Deru Tekankan Kades dan Perangkat Desa Intensifkan Komunikasi
Palembang, sumselprov.go.id-Pembangunan dan kemajuan desa di Sumsel, menjadi salah satu fokus yang dilakukan Gubernur Sumsel H Herman Deru. Sebab itu, berbagai langkah gencar dilakukan HD termasuk menekankan agar kepala desa melakukan komunikasi intensif dengan perangkat desa sehingga program kerja yang telah di canangkan dapat berjalan dengan baik. "Perangkat desa harus bersinergi dengan kepala desa. Komunikasi intensif mutlak diperlukan sehingga roda pemerintahan di desa tersebut dapat berjalan baik," kata HD saat menerima kunjungan kerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sumsel, di ruang tamu Gubernur Sumsel, Selasa (15/12). Oleh kerena itu, lanjutnya, perangkat desa yang dipilih harus orang yang berkompeten dan mengerti struktur pemerintahan agar misi untuk memajukan desa dapat direalisasikan. "Jabatan di perangkat desa memang sangat menarik. Apalagi ada kebijakan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS, tentu itu merupakan apresiasi dari pemerintah agar perangkat daerah meningkatkan kinerjanya dalam membangun desa," tuturnya. Diketahui, kebijakan diangkatnya Sekdes menjadi PNS berdasarkan amanat dari Pasal 202 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Munculnya Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan agar penyelenggaraan admisnistrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Mengingat posisi Sekdes bisa dikatakan sebagai ‘otak’ dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan dikendalikan oleh Sekdes. Dengan kata lain bagian sekretariat desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk Sekdes. Bahkan agar dapat lebih teratur, HD berencana akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perangkat desa di tahun 2021 ini. "Aturan soal ini akan kita buat pergubnya sehingga perangkat desa dapat lebih nyaman dalam menjalankan fungsinya," bebernya. Ketua PPDI Sumsel Agus Sumantri mengatakan, peraturan soal jalannya fungsi perangkat daerah memang harus dituangkan sehingga dapat berjalan sesuai aturan. "Selama ini memang kerap terjadi permasalahan sehingga perangkat daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya," katanya. Dia pun mengapresiasi langkah cepat Gubernur dalam mendorong kemajuan setiap desa di Sumsel ini. "Respon cepat Gubernur sangat kami apresiasi. Bahkan, pak Herman Deru ini merupakan Gubernur pertama yang memberikan akses luas kepada PPDI dalam menjalankan fungsinya," pungkasnya. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Hadiri Rapat XXIII DPRD Sumsel dengan Agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Sekretaris Daerah Sumatera Selatan H. Nasrun Umar menghadiri Sidang Paripurna DPRD Sumsel di ruang sidang Paripurna DPRD, Senin (14/12/2020) Rapat Paripurna XXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Sekda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Selatan terkait laporan hasil reses kegiatan hasil kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) “Kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Anggota Dewan yang telah melaksanakan reses ke daerah-daerah dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah-daerah,” ungkap Sekda Rapat dibuka Wakil Ketua DPRD oleh H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM serta dihadiri para wakil dan anggota DPÅ”D Sumsel, serta peserta rapat lainnya. Dalam laporan kegiatan reses yang dibacakan oleh Wakil Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si mengatakan permasalahan yang ada dan sering ditemui dimasyarakat secara umum dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi masyarakat. Secara umum yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut diantaranya soal infrastruktur yang harus dilanjutkan, alat alat pertanian (alsintan) untuk terus dibenahi dan disediakan. "Serta, program honorer maupun Pegawai Tidak Tetap diangkat menjadi ASN serta peningkatan dan perbaikan penanganan covid-19," katanya. Sebagai informasi, ini adalah Reses tahap III tahun 2020 Anggota DPRD Sumsel dan dilakukan kunjungan kepada seluruh Dapil. Harapannya dengan melakukan reses, nantinya masyarakat akan mengajukan usul dan apa-apa saja yang diperlukan. “Reses kan menampung aspirasi masyarakat,” ujarnya. Setelah dilakukan Rapat Paripurna XXIII DPRD Prov. Sumsel kemudian dilanjutkan Penandatanganan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel Turut hadir Para Anggota DPRD Sumsel dan Para Ka. OPD Prov. Sumsel secara fisik dan secara virtual. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD : Komisi II DPR RI Adalah Tempat Kami Bertumpu Agar Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonisasi Antara Pusat dan Daerah
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima Komisi II DPR RI dalam rangka Kunker Reses masa persidangan II tahun sidang 2020-2021di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (14/12/2020). Mengawali sambutannya HD mengucapkan terimakasih atas kunjungan yang dilakukan oleh rombongan Komisi II DPR RI karena telah menyempatkan untuk hadir meninjau Sumsel secara langsung. HD juga menyampaikan bahwa pilkada tahun ini berjalan dengan kondusif dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkait dengan kepegawaian di sumsel, HD menyampaikan bahwa sumsel merupakan Provinsi yang memiliki banyak Kabupaten pemekaran yang tergolong baru dan mempunyai kebutuhan SDM yang cukup banyak dan profesional, "oleh sebab itu saya harap Komisi II DPR RI dapat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyederhanakan proses pengangkatan tenaga honorer, Karena jika dilakukan mutasi dari luar daerah ini memungkinkan ASN tersebut untuk minta dimutasikan kembali ke daerahnya masing - masing", ungkap HD. Terkait dengan pemekaran desa, HD menyampaikan bahwa ada kendala dalam melakukan registrasi desa, permasalahan tersebut sering ditemukan ketika ingin mendapatkan nomor desa dari Kemendagri. "Saya harap Komisi II DPR RI dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan yang kita temukan, seperti keputusan pemerintah pusat dalam mengambil beberapa wewenang daerah seperti perizinan yang membuat beberapa instansi atau OPD tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, karena wewenang tersebut telah diambil oleh pemerintah pusat", pungkasnya. Selain itu Ketua Tim Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E, M.M memberikan apresiasinya terhadap pencapaian Pemprov. Sumsel yang telah sukses menyelenggarakan Pilkada yang berjalan dengan damai dan kondusif dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa dibawah masa kepemimpinan HD, pilkada tahun ini tidak terdengar tentang keluhan pasangan calon dan juga tentang ASN yang memihak atau yang ikut berpolitik, "untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur, karena telah membina para ASN sehingga mereka tidak ikut berpolitik, yang memihak salah satu pasangan calon pilkada tahun ini", ucapnya. Menanggapi keluhan HD yang mewakili keluhan sebagian besar warga Indonesia tentang pengangkatan guru honorer yang ada didaerah, "Tentunya hal ini akan kami lakukan kajian terlebih dahulu dan akan kami kemas kebijakannya ditahun depan agar mereka dapat diangkat", ungkapnya. Mengakhiri pertemuan tersebut HD berharap agar setiap kebijakan yang diambil jangan disamakan untuk setiap daerah, karena setiap daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda - beda, "untuk itu saya harap dengan adanya kunjungan ini, semoga dapat mengeluarkan kebijakan baru yang dapat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengambil kebijakan untuk daerahnya sendiri", tutup HD. Turut hadir Staf Ahli Mendagri RI, Suhajar Diantoro, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, Kartika Sandra Desi, SH, Komisioner Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.IP, Asisten Deputi Bidang Mutasi dan Kepariwisataan Sekretariat Negara, Arief Khumaidi, Deputi Bidang Mutasi BKN RI, Aris Windiyanto, Asisten III Bidang Administrasi & Umum, Prof. Dr. Edward Juliartha, MM serta Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.