Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD: POCADI Sungai Ijuk, Pertama di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel, H. Herman Deru didampingi Kadis Perpustakaan Prov Sumsel, Hj.Fitriana meresmikan Pojok Baca Digital (POCADI) Sungai Ijuk, Musi 2 Palembang, Kamis (21/1/2020). Gedung yang dijadikan POCADI pertama di Sumsel ini merupakan hibah dari PT. Pura Daya Prima (PDP) , bagian Dari PLN UIW S2JB. Dalam sambutannya HD menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT PDP dan PLN UIW S2JB yang telah memberikan hibah berupa gedung kepada Pemprov Sumsel. "Gedung yang dihibahkan kepada Pemprov Sumsel ini, dikelola oleh Dinas Perpustakaan untuk dijadikan POCADI. Mengingat Perpustakaan adalah jendela Ilmu, di era digital saat ini dan di masa Pandemi Covid-19, bahan baca berbasis digital sangatlah dibutuhkan, selain buku-buku cetak. Kedepan Saya berharap semua perusahaan baik BUMN dan BUMD dapat memperhatikan anak bangsa melalui ketersediaan pojok baca seperti ini" ujar Deru. Lanjutnya, dengan banyaknya pojok baca apalagi di daerah pelosok atau jauh dari kota, menjadi pemantik untuk mengajak masyarakat dalam meningkatkan minat baca. Dengan membaca anak-anak akan termotivasi untuk lebih maju dan nantinya dapat meningkatkan kualitas sehingga mampu bersaing dengan anak-anak di Kota. HD juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyaarakat, semuanya tergantung dengan kondisi dan kebutuhan. Manager PT. PDP Tatang Kusmana mengatakan tujuan dihibahkannya gedung tersebut yang dilengkapi dengan buku-buku bacaan, komputer tablet, PC, jaringan internet adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat sekitar baik melalui buku maupun digital. Sedangkan Daryono, GM PLN UIW S2JB menyampaikan kegiatan ini adalah salah satu bentuk CSR PT PDP yang merupakan bagian dari PLN ditujukan kepada masyarakat sekitar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan secara mudah untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Turut hadir Dirut Bank Sumsel Babel Syamsudin, Para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) diwakili Asisten III Bidang Adm & Umum Setda Prov. Sumsel Prof. Dr. Edward Juliartha, MM, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov Sumsel Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM. melakukan Video Conference Acara Rilis Bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan BPS RI dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (21/1/2021). Acara dibuka oleh Mendagri diwakili oleh Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dan dilanjutkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik RI, Suhariyanto melakukan rilis bersama "Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020" Sensus Penduduk 2020 ini adalah Sensus Penduduk pertama yang memanfaatkan data administrasi kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasarnya. Tujuannya tentu saja, Menuju Satu Data Kependudukan. Sementara itu Asisten III Bidang Adm & Umum Setda Prov. Sumsel Edward katakan respon rate penduduk Provinsi Sumatera Selatan dalam Sensus Penduduk Online mencapai 33,96 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan atau tertinggi kedua di seluruh Indonesia. Melalui kerja keras dari aparat BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Kabupaten/Kota Se - Sumatera Selatan yang didukung segenap Dinas/Instansi terkait dan masyarakat Sumatera Selatan Pendataan lapangan Sensus Penduduk 2020 di bulan September 2020 berjalan sukses walaupun di tengah Pandemi COVID-19. "Sehubungan hal itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya serta seluruh masyarakat Sumatera Selatan atas suksesnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Sumatera Selatan" ucapnya mewakili Gubernur Sumsel. Lanjutnya, Pertama kali dalam sejarahnya dan dalam rangka menuju Satu Data kependudukan Indonesia, BPS dan Kemendagri RI duduk bersama untuk merilis jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 dan jumlah penduduk hasil Administrasi Kependudukan Semester 2 Tahun 2020 Jelasnya, Jumlah penduduk Sumatera Selatan hasil Sensus Penduduk 2020 adalah penduduk secara de facto, dimana seluruh penduduk yang berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan didata tanpa membedakan apakah penduduk tersebut memiliki KK (KTP dan NIK) Sumatera Selatan atau bukan. Sementara, jumlah penduduk hasil administrasi kependudukan adalah penduduk secara de jure yakni penduduk tercatat secara adminsitrasi sebagai penduduk Sumatera Selatan berdasarkan KK (KTP dan NIK), tanpa melihat apakah keberadaan penduduk tersebut masih di wilayah administrasi Sumatera Selatan atau bukan. Turut mendapingi Ka. Dinas Kominfo Prov. Sumsel H. Achmad Rizwan, S. STP, MM., Plt. Kadisdukcapil Prov. Sumsel Puadi, S.Pd Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Wagub Mawardi Yahya Menerima Sekretariat Jenderal Kemendagri RI
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya Menerima Kunjungan Tim Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemendagri RI yang dipimpin Kepala Bidang Kerja sama Organisasi Internasional dan Lembaga Asing, Ahmad Fajri beserta jajaran di ruang Tamu Wagub, Kamis (21/1/2021) "Ini merupakan suatu penghargaan, karena Kepala Bidang Kerja sama Organisasi Internasional dan Lembaga Asing, Ahmad Fajri beserta jajarannya berkenan hadir di Sumsel dan semoga pertemuan ini dapat memberikan output yang baik serta dapat melakukan kerjasama Pemprov Sumsel dengan pihak Sekretariat Kemendagri" ujarnya. Wagub Mawardi ungkapkan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memfasilitasi kerjasama ini yang tentunya tetap dengan aturan administrasi yang ada. Sementara itu Kepala Bidang Kerja sama Organisasi Internasional dan Lembaga Asing, Ahmad Fajri menyampaikan Kunjungan ini dalam rangka dukungan terkait rencana pelaksanaan kegiatan Webinar Internasional dan Bimbingan Teknis dalam rangka Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle (IMT-GT). IMT-GT merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN yang berperan penting dalam membangun ekonomi konektivitas ASEAN Di Provinsi Sumatera Selatan kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Tanggal 25 s.d 27 Februari 2021 dengan peserta sebanyak 60 orang. Kegiatan ini merupakan yang ke tiga kalinya, dimana sebelumnya telah dilaksanakan di Provinsi Bali dan Lombok "Disampingi nantinya membahas topik ekonomi, akan ada tambahan kegiatan yaitu terkait penanganan Covid-19. Nara sumber berasal dari Jerman dan Jepang" tutupnya Turut hadir Asisten III Bidang Adm & Umum Setda Prov. Sumsel Prof. Dr. Edward Juliartha, MM, Ka. Dinas Kominfo Prov. Sumsel H. Achmad Rizwan, S. STP, MM, Ka. DPMPTSP Prov. Sumsel Dra. Hj. Megaria M.Si. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Respon Penawaran PT Garuda Indonesia
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) mengapresiasi atas terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemprov. Sumsel dengan PT. Garuda Indonesia yang telah berjalan selama ini. . "Saya apresiasi atas kerjasama yang telah terjadin selama ini. Silahkan ajukan penawaran kembali nanti kita akan tindak lanjuti,” ungkap HD disela-sela menerima audensi Regional CEO Sumatera Region/Mesam PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ngakan Putu Septigraha dan General Manager Palembang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Meisye P. Tambunan berserta jajarannya di tuang tamu Gubernur, Rabu (20/1) siang. . Dilain pihak General Manager Palembang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Meisye P. Tambunan mengucapkan terima kasihnya atas sambutan Gubernur serta berharap kerjasama yang sudah ada kembali diperpanjang. . “Audensi kita dengan pak Gubernur kali ini, dalam rangka menawarkan perpanjangan kerjasama Corporate kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Dan beliau berjanji akan merespon,” ucapnya usai audensi. . Dengan kerjasama yang terjalin, menurut Meisye banyak manfaat yang akan diberikan yaitu open tour maupun flexibility yaitu kemudahan dalam reschedule serta mendapatkan benefit rebate/pengembalian. . “Dengan perpanjangan kerjasama ini diharapkan semakin memudahkan akses layanan penerbangan bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan dinas,” terangnya. . Turut hadir Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel, Dr Ekowati Retnaningsih, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Nelson Firdaus, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Aufa Syahrizal, Plt. Karo Humas dan Protokol Rika Efiati. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
MY Hadiri Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Pajak Daerah
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya bersama Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor BPK Perwakilan Prov Sumsel, Jl Demang Lebar Daun No 2 Palembang, Rabu, 20/01/2021) Kegiatan ini dimulai dengan penandatanganan berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada ketua DPRD Prov Sumsel, kemudian kepada Wagub Sumsel. Mawardi menegaskan bahwa Pemprov Sumsel selalu sedia melakukan perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. "Terima kasih kepada seluruh tim BPK, setiap kekurangan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi kedepan dan segera ditindaklanjuti. Kita selalu berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam pengelolaan pajak daerah di Sumsel agar bermanfaat bagi daerah dan juga masyarakat," ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Prov Sumsel, Harry Purwaka, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang berkomitmen dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel dan efisien. "Pemeriksaan hasil belanja daerah untuk menguji dan memberikan kesempatan apakah pengelolaan pajak daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Apresiasi Pemprov Sumsel dalam upaya pengelolaan pajak daerah dan telah dilaksanakan sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku," ujarnya. Ketua DPRD Sumsel, mengapresiasi kepala BPK beserta jajaran atas kerja keras dan bimbingan dalam pengelolaan pajak daerah 2019-2020 di Pemprov Sumsel. Pemungutan pajak daerah harus berprinsip kepastian, kemudahan, efisiensi sehingga pemungutan pajak daerah berlangsung efisien dan efektif. "Laporan hasil pemeriksaan dilakukan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, dan mengukur pengelolaan pajak daerah apakah sesuai dengan mengukur perekonomian masyarakat terutama bagi yang terdampak covid-19. Semoga hasil dalam pemeriksaan ini dapat lebih bekerja lebih produktif dan melaksanakan apa yang direkomendasi BPK dalam upaya mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua," pungkasnya. Turut hadir Kepala Bapenda, Dra. Hj, Neng Muhaiba, M.M., Kepala BPKAD Prov Sumsel, Akhmad Mukhlis SE., M.Si, Inspektur Prov Sumsel, Drs. Bambang Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Terima Tim Bantuan Hukum "Pondok Mesudji" Yogyakarta dan IKPM Sumsel Yogya
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) menerima tim bantuan hukum "Pondok Mesudji" Yogyakarta dalam rangka koordinasi dalam upaya penyelamatan adat Sumsel di Yogyakarta dan koordinasi berkaitan dengan IKPM Sumsel Yogya berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Rabu (20/1/2021). Pondok Mesudji di Yogyakarta sejak dahulu merupakan asrama mahasiswa asal Sumbagsel dan dikelola oleh Yayasan Batang Hari Sembilan difungsikan untuk tempat tinggal mahasiswa asal Sumbagsel. Untuk itu, pertemuan tersebut dalam rangka inventarisasi asset-asset Pemprov Sumsel dan mengenai legalitas dan eksistensi asrama tersebut. HD mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut ada dua aset yang selama ini terkait dengan Pemprov Sumsel yaitu Asrama Pondok Mesudji dan Balai Sriwijaya di Yogyakarta. Menurutnya, permasalahan aset ini, salah satu kelemahannya adalah sistem kearsipan dan kadangkala tidak terakomodirnya beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Pemda. "Untuk itu, saya menyambut baik kunjungan Tim Bantuan Hukum "Pondok Mesudji" Yogyakarta dan IKPM Sumsel Yogya ini. Pemprov Sumsel akan melakukan langkah dan upaya inventarisasi asset-asset Pemprov Sumsel tersebut," ungkapnya. Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Budiarto Marsul mengatakan, dirinya hadir bersama Tim Kuasa Hukum Pondok Mesudji ini karena Komisi I DPRD Sumsel juga telah berkujung ke asrama mahasiswa yang bernama Pondok Mesudji tersebut di Yogyakarta. "Selain Komisi I DPRD Sumsel, Ketua DPRD Sumsel juga sudah berkunjung ke Pondok Mesudji dan mendukung upaya penyelesaian sengketa Pondok Mesudji yang terletak di Kalurahan Wirobrajan, Yogyakarta itu," ujarnya. Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi, Ketua Tim Kuasa Hukum Pondok Mesudji, H. Ramdlon Naning, Ketua Umum IKPM Sumsel Yogya, Maheli Andi. Hadir juga Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, H. Edward Chandra, Karo Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel, Syahrullah, Kadis Budpar Prov. Sunsel, Aufa Syahrizal, dan Kadisdik Prov. Sumsel, H. Riza Fahlevi. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD : Hotel Harus Tampilkan Ciri Khas Sumsel
OKU, sumselprov.go.id - Dalam kunjungan kerjannya di Baturaja, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menyempatkan diri hadir secara langsung meresmikan The Zuri Hotel Baturaja, Selasa, (19/1/2021) Pada kesempatan tersebut HD mengatakan bahwa ini merupakan insiatif yang sangat baik dan bangga atas dibangunnya fasilitas hotel di Kabupaten OKU, "Saya bangga putra daerah menjadi investor didaerahnya sendiri, ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar", ucapnya. HD juga menambahkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk meneruskan cita - cita para pemimpin terdahulu, "seperti membangun fasilitas hotel di Kabupaten ini, hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai sektor", ungkapnya. Dengan adanya hotel ini, HD berharap nantinya hotel ini dapat menambah penghasilan pemerintah melalui pajak yang didapat dari hotel tersebut, "Ini juga akan memberikan dampak kepada seluruh masyarakat oku", ucap HD. Selain itu HD juga memberikan intruksi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar mengeluarkan perintah yang mengharuskan seluruh hotel disumsel untuk menampilkan ciri khas sumsel yang dijadwalkan secara serentak diseluruh sumsel, tegas HD. Pada kesempatan yang sama Bupati OKU, Drs. Kuryana Aziz mengatakan bahwa dengan adanya hotel ini, tentu akan memberikan manfaat dan pengembangan wilayah, "semoga dengan adanya hotel ini dapat mendongkrak ekonomi wiliayah kami", ucapnya. "Semoga kedepannya kita dapat berkembang lagi dan kami siap dan mendukung perkembangan kawansan perkotaan Baturaja", tambahnya. Selain itu Owner the Zuri Hotel Baturaja, Chrisantus Hasan Taslim mengatakan dengan adanya hotel perdana bintang 4 di Kabupaten OKU, "semoga ini dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat OKU dan memberikan peluang kerja yang baru", ungkapnya. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Kepala OPD Kab. OKU Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD, Bapak Perangkat Desa Indonesia
OKU, sumselprov.go.id - Didaulatnya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menjadi Bapak Perangkat Desa Indonesia karena terus memberikan perhatiannya terhadap kemajuan perangkat desa pada acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. OKU di Rumah Dinas Kab. OKU, Selasa, (19/1/2020) Dalam sambutannya HD menyampaikan bahwa PPDI harus dapat bersinergi dengan Kepala Desa, "karena PPDI bukanlah pesaing Kepala Desa. PPDI merupakan pemdamping Kepala Desa yang harus bersinergi dalam menjalankan roda kepemerintahan", ucap HD. HD juga menegaskan bahwa Kepala Desa tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dibentuknya PPDI di Kab. OKU, "hal ini tentu melengkapi struktur organisasi desa - desa, yang dapat membantu pekerjaan Kepala Desa", ungkapnya. Terkait Munas yang akan diselenggarakan nanti, HD menyampaikan bahwa Prov. Sumsel siap menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraannya. HD juga berharap semoga dengan telah dikukuhkannya PPDI. PPDI dapat memberikan manfaatnya terhadap jalannya pemerintah didesa masing - masing agar berjalan baik dan benar. Hal serupa disampaikan oleh Bupati OKU, Drs. Kuryana Azis bahwa didalam pemerintahan tidak boleh ada persaingan diantara kepengurusan pemerintah, "yang diperlukan ialah kerjasama demi kemajuan suatu daerah", Ungkapnya. "PPID merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendampingi pekerjaan Kepala Desa. jangan sampai nanti PPID dan Kepala Desa saling bersaing dalam menjalankan pekerjaan", pungkasnya. Selain itu, Ketua PPDI Pusat Mujito secara langsung mendaulat HD menjadi bapak Perangkat Desa Indonesia. "Herman Deru merupakan satu-satunya Gubernur yang peduli terhadap perangkat desa", ungkap Mujito. "Saya telah berkeliling di pulau Jawa, di Sulawesi dan daerah lain belum pernah bertemu Gubernur seperti ini. Pak Herman Deru ini satu-satunya Gubernur yang sangat peduli dengan perangkat desa. Sebab itu, kami mengangkat beliau menjadi bapak Perangkat Desa Indonesia" tambahnya. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel, FKPD Kab.OKU beserta Anggota PPDI Kab. OKU. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD: RS Megah Tidak Jaminan, Tetap Butuh Pelayanan Maksimal
OKU, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selpatan H. Herman Deru (HD) katakan Kemegahan gedung bukan merupakan suatu jaminan dalam kesehatan tapi butuh pelayanan maksimal "Dari garda terdepan harus dilayani dengan senyuman agar orang yang berobat juga semakin sehat" ujar Gubernur HD didampingi Bupati OKU H. Kuryana Aziz pada saat acara Peninjauan RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, yang diawali dengan Penandatanganan Prasasti dan Pengguntingan Pita bertempatdi RSUD Ibnu Sutowo Baturaja, Selasa (19/1/2021) "Bukan hanya rumah sakit bagus, yang kelihatan bergengsi tapi pelayanan tidak bermutu, semua percuma" imbuhnya Jelas HD, percuma punya peralatan yang canggih tapi tidak bisa difungsikan artinya SDM nya tidak mampu mengoperasikannya "Butuh sinergitas tidak perlu sibuk dengan kelas Rumah Sakit tapi tetap layanan nomor satu" lanjut HD Terang HD, RSUD Ibnu Sutowo ini merupakan rumah sakit rujukan bagi 5 daerah di luar Kabupaten OKU, yaitu Kabupaten OKUT, OKUS, Kab OI, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Kompetisi adalah layanan dan kepercayaan. Sering sugesti layanan merupakan doktrin agar dipercaya. "Saya minta mohon doa dan saat ini lagi digodok akan ada Pergub terkait RS, dimana RSUD Ibnu Sutowo Baturaja ini akan menjadi Layanan Regional" tutupnya Turut hadir FKPD Kab. OKU, Para Kepala OPD Prov Sumsel, Para Kepala OPD Kab. OKU. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel