Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
MY Terima Pengurus Yayasan Islam Siti Khodijah.
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menerima Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khodijah, Dr. H. Asri Latief Gumay, Sp.B, dan Ketua Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang Dr. H. Burlian Abdullah beserta para pengurus, bertempat di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel (18/2/2021) Kehadiran Yayasan Islam Siti Khadijah tersebut dalam rangka silaturahmi dan mengajak kerja sama dengan Pemprov Sumsel terkait pendidikan juga sehubungan dengan melaporkan rencana perubahan status Sekolah Tinggi Imu Kesehatan Siti Khadijah menjadi Universitas Islam Siti Khadijah. “Pada dasarnya Pemprov. Sumsel siap melayani dengan mengakomodir semua hal yang dibutuhkan agar kerjasama dapat terjalin, apalagi program pendidikan ini sangat aspiratif,” ujar Wagub Mawardi Yahya (MY) Jelasnya, sektor pendidikan merupakan prioritas dan Pemprov. Sumsel berkomitmen untuk mendukung dan punya tekad memajukan pendidikan apalagi Yayasan Siti Khadijah rencananya akan membangun universitas agar pendidikan di Sumsel ini semakin maju dan berkualitas. "Untuk merealisasikan ide maupun terobosan serta gagasan dibutuhkan dan perlu persiapan yang matang. Ada kriteria maupun syarat yang harus dipenuhi seperti harus ada penyediaan lahan milik sendiri dan motivasi pendirian Universitas tersebut ," imbuhnya Tambah Mawardi, terkait tipe Rumah Sakit serta pendirian universitas utamanya soal tanah harus ada penyatuan persepsi maupun persamaan tujuan antara eksekutif, legislatif dengan pihak Yayasan Siti Khadijah, jika ada kendala maupun permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan bersama-sama. "Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak hanya butuh tekad tapi butuh adanya sponsor serta utamanya penyelesaian terkait lahan. Saran saya, perlu dan butuh proses yang panjang untuk merealisasikannya," tuturnya. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khodijah, Dr. H. Asri Latief Gumay, Sp.B, melaporkan bahwa DPRD Sumsel dari 9 Fraksi sudah 7 fraksi DPRD sudah mendukung rencana program ini. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
MY Harapkan Tokoh Adat dan Ormas Budaya Dukung Program Pembangunan Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya (MY) menghadiri silaturahmi tokoh adat dan ormas budaya Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (18/2/2021). Dikesempatan itu, MY mengharapkan pertemuan tersebut dapat membangkitkan semangat para tokoh adat dan ormas budaya dalam mendukung program Pemprov Sumsel. Dijelaskannya, salah satu program pembangunan Sumsel dalam dua tahun terakhir yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat adalah bidang infrastruktur dimana seluruh jalan-jalan di wilayah Sumsel sudah baik. Selain itu, juga digencarkan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. "Saya mewakili Gubernur Sumsel mengharapakan do'a dan dukungan terhadap berbagai kebijakan pembangunan di Sumsel seperti pembangunan Jembatan Musi VI yang saat ini sudah diresmikan dan digunakan masyarakat," harapnya. MY menambahakan, ada beberapa program pembangunan besar lainnya yang akan diselesaikan Pemprov Sumsel diantaranya pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Jakabaring dan membangun Kantor Pemprov Sumsel terpadu. "Dukungan semua pihak termasuk tokoh adat dan ormas budaya sangat penting guna suksesnya berbagai program besar yang digulirkan Pemprov Sumsel ini," ujarnya. Pada silaturahmi tersebut dilakukan diskusi dalam rangka peran serta tokoh adat dan ormas budaya dalam mensukseskan program nasional vaksinasi Covid-19 di Sumsel. Pertemuan tersebut bertujuan membagikan semangat dan nilai seni dan kebudayaan serta mensukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, Kurniawan, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M. Riza Pahlevi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Mirwansyah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Aufa Syahrizal, dan Kasat Pol PP Provinsi Sumsel, M. Aris Saputra. Hadir juga para Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Sumsel serta para tokoh adat dan kepala ormas budaya se-Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Minta BSI Edukasi Masyarakat Tentang Ekonomi Syariah di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Regional Office II Palembang dalam rangka silaturahmi di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (17/1/2021). Dalam kesempatan itu, HD menyambut baik kehadiran BSI di Sumsel. Menurutnya, 90 persen dari sekitar 85 ribu penduduk Sumsel beragama muslim sehingga hal ini menjadi pasar yang strategis untuk pengembangan masalah organisasi syariah. HD meminta agar setiap bank di Sumsel termasuk BSI mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat tentang masalah ekonomi syariah, permodalan dan simpan pinjam bagi pelaku usaha. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi pengguna bank syariah. "Belum semua masyarakat kita tahu. Apalagi masalah pinjaman dan masalah permodalan yang belum begitu luas sebaran ke petani. Belum lagi tentang ekonomi syar'i, formulasinya seperti apa. Maka diperlukan edukasi,"katanya. Selain itu, HD berharap BSI juga menggarap semua aspek masyarakat di Sumsel tanpa membedakan agamanya, dan tidak mematikan bank syariah yang ada di daerah. Pemprov Sumsel siap melakukan kerjasama bersama BSI untuk mengembangkan berbagai peluang bisnis syariah di Sumsel. "Bagi pelaku usaha terutama yang muslim hal tersebut menjadi sebuah harapan baru. Saya tahu bank ini baru, tentu diawal akan melakukan pembenahan internal, termasuk pemisahan aset dan lain sebagainya. Itulah tantangannya, karena semua tentu butuh proses yang tidak mudah dalam pemisahan aset bergerak maupun tidak," ujar HD. Sementara itu RCEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional III, Dedi Suyadi, mengatakan Pemerintah telah meresmikan Bank Syariah Indonesia, yang merupakan merger dari tiga bank syariah BUMN. Ketiga bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah pada 21 Januari 2021. "Penggabungan ini menjadikan aset kita dalam mengembangkan ekonomi syariah dan menjadi alternatif bagi masyarakat. Dimana Palembang sendiri tempat strategis dengan Kanwil yang ada di 11 bidang strategi, diikuti pelayanan yang ada di Cabang," ujarnya. Untuk itu, Dedi berharap kehadiran BSI di Sumsel dapat didukung beserta berbagai program kedepannya. Turut hadir Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., M. Kes., Kepala BPKAD Prov Sumsel, Akhmad Mukhlis SE., M.Si, Karo Ekonomi, Karo Perekonomian, Afrian Joni. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Serahkan SK PLH Bupati Pada Pilkada Serentak Tahun 2020
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) mengawali kegiatannya hari ini (17/2) dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, Rabu (17/2/2021). Pada kesempatan itu HD menyampaikan bahwa jabatan Bupati tidak boleh kosong, "Bupati yang baru saja habis masa jabatannya pada pukul 00.00 semalam harus segera diisi jangan sampai jabatan tersebut kosong" ucap HD. "Kepada Sekda dan Kadisbudpar yang ditinjuk untuk menjadi Plh. Bupati. Ini dilakukan untuk melanjutkan kegiatan Pemerintahan didaerah masing - masing, agar dikabupaten tersebut tidak memiliki kekosongan yang dapat membuat kegiatan kerja dan pelayanan terhambat", tambah HD. HD juga menjelaskan bahwa jabatan ini dapat dijabat hingga dilantiknya pejabat yang terpilih dan jabatan Plh. Bupati yang diemban merupakan jabatan yang non kebijakan. "Selama menjabat saya harap kalian dapat berkonsultasi terlebih dahulu dalam mengambil kebijakan, karena jabatan ini merupakan non kebijakan", pinta HD. Terkait dengan pertanyaan masyarakat mengapa Plh. Bupati Ogan Ilir tidak dijabat oleh Sekdanya, HD menerangkan bahwa didaerah tersebut tidak memiliki Sekda Definitif yang mengharuskannya menunjuk Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagai Plh. Bupati disana. "Mengapa saya menunjuk saudara Aufa sebagai Plh. Bupati OI, ini dikarenakan dia sudah memiliki pengalaman sebagai Plt. Bupati OI sebelumnya", ungkap HD. Tak lupa HD juga menitip salam dan berterimakasih kepada para Bupati yang telah berbakti dan mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Untuk diketahui berikut daftar nama yang mendapatkan amanah sebagai Plh. Bupati didaerah masing - masing : Plh. Bupati Ogan Komering Ulu, Dr. Drs. Ir. Achmad Tarmizi, SE., SH., MT., M.Si., MH., Plh. Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Jumadi, S.Sos., Plh. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, H. Romzi., SE., M.Si., Plh. Bupati Musi Rawas, Drs. Ec. Priskodesi., Plh. Bupati Ogan Ilir, Aufa Syahrizal, Sp., M.Sc., Plh. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Syahron Nazil, SH., Plh. Bupati Musi Rawas Utara, Alwi Roham, S.Sos,. Turut hadir Sekda Prov. Sumsel, H. Nasrun Umar, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Edward Chandra, M.H, Ka. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, Nora Elisya, SH., MM, Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti, SE, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Simak Paparan Wako Prabumulih Terkait Usulan BanGub Tahun 2021
Palembang, sumselprov.go.id-Prabumulih menjadi Kabupaten/Kota ke 10 yang mengajukan Usulan BanGub Tahun 2021. Di hadapan Gubernur Sumsel H Herman Deru, Walikota Prabumulih Ridho Yahya memaparkan usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan warga Prabumulih termasuk pembangunan Infrastruktur, berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Selasa (16/2/2021). "Saya mengapresiasi langkah-langkah kreatif yang telah dilakukan pemkot Prabumulih dan akan mendukung program unggulan Pemkot Prabumulih, sebagai langkah pembangunan mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua" ujar HD. Untuk itu, HD meminta agar Ridho juga memaparkan pengajuan bangub kepada Pemprov Sumsel melalui tim verifikasi yang telah dibentuk. Pengajuan tersebut diminta untuk dibuat menjadi tiga kategori, yaitu permohonan bangub super prioritas, prioritas, dan reguler. Lebih lanjut, HD jelaskan dalam penentuan kategori pengajuan bangub ditentukan berdasarkan tingkat kebermanfaatan program terhadap masyarakat dan juga yang menarik sehingga dapat menjadi wisata tersendiri. "Silahkan koordinasikan dengan tim verifikasi, saya punya patokan siapa yang sudah fix, agar Maret sudah tender, hal ini dilakukan agar pengerjaannya tidak tergopoh- gopoh. Secara bertahap permohonan Pak Wali tentu jadi perhatian. Nantinya bangub akan diberikan proposional untuk walikota dan sesuai kas Provinsi," tutupnya. Sementara itu, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengusulkan bangub Rp. 200,94 M, yangvterdiri dari kegiatan infrastruktur sebesar Rp 177,94 M dan bantuan program unggulan total Rp 23 M. Ia berharap agar Pemprov, Pemkot Prabumulih, dan Pemerintah Pusat dapat melakukan sinkronisasi untuk mewujudkan pembangunan yang baik menuju peningkatan ekonomi masyarakat. Turut hadir Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., M. Kes, Para Kepala OPD Prov Sumsel dan Para Kepala OPD Kota Prabumulih. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Terima Kunjungan Walikota Lubuklinggau, Bahas Bantuan Pembangunan Infrastruktur
Palembang, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima Walikota Lubuk Linggau, H. SN Prana Putra Sohe, beserta jajarannya dalam rangka paparan terkait pembangunan infrastruktur Kota Lubuk Linggau, berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Selasa (16/2/2021). HD menyambut baik kunjungan dan pertemuan tersebut dalam upaya menyamakan persepsi Pemprov Sumsel dengan Pemkot Lubuklinggau terkait pembangunan Provinsi Sumsel khususnya di Kota Lubuk Linggau. "Saya berterima kasih kepada Walikota Lubuklinggau yang sudah datang memaparkan usulan pembangunan ini. Semunya agar visi Sumsel Maju Untuk Semua benar-benar terwujud nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Sumsel. Kalau kita merajut bersama tentu hasilnya akan lebih baik dibanding merajut sendiri," tegas HD. Terkait usulan bantuan Gubernur Sumsel pada tahun anggaran 2021 untuk Kota Lubuk Linggau, HD menginstruksikan tim terkait agar dikelompokkan menjadi tiga kategori, pertama super prioritas yang artinya program pembangunan yang mangkrak, kemudian kedua prioritas artinya program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ketiga kategori reguler yang artinya program pembangunan yang sudah menjadi kebutuhan. "Semua kategori tersebut diharapkan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Saya ingin prosesnya cepat namun tetap tidak terkesan terburu-buru. Kita harapkan proses pembangunan infrastruktur ini di bulan Maret mendatang sudah dilakukan tender," harapnya. Sementara itu, Walikota Lubuk Linggau, H. SN Prana Putra Sohe, menyampaikan usulan dana bantuan Gubernur Sumsel pada tahun anggaran 2021 diantaranya infrastruktur pengembangan wilayah, Infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pengembangan ruang terbuka publik dan taman olahraga. "Total keseluruhan bantuan dana yang diusulkan sebesar Rp.195 Miliar lebih dengan 50 jumlah kegiatan. Melalui usulan tersebut diharapkan dapat berdampak pada kemajuan Kota Lubuklinggau," ujarnya. Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Sumsel, Ekowati Retnaningsih, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, H. Rodi Wijaya, serta para kepala OPD Pemprov Sumsel dan Kota Lubuk Linggau. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
MY : Tidak Hanya Alam, Adat Istiadat Masyarakat Sumsel Miliki Nilai Wisata
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya (MY) menerima Majalah Paras Budaya dengan agenda wawancara inklusif kebudayaan dan wisata di Sumatera Selatan di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel, Selasa, 16/2/2021) Pada kesempatan itu, Dewan Redaksi, Yudi Sarofi dan Redaktur Pelaksana, Riantoro menanyakan pertanyaan kepada MY yang berkaitan dengan perkembangan wisata dan budaya di Sumsel. Menanggapi hal tersebut MY mengatakan bahwa alam yang dimiliki oleh Sumsel masih kalah saing dibanding wilayah indonesia lainnya, "untuk itu kita harus memanfaatkan kebudayaan, adat istiadat serta biografi wilayah sumsel agar dapat dijadikan referensi wisata baru di Sumsel. Dengan kearifan lokal saya yakin para wisatawan akan berkunjung untuk lebih mengenal Sumatera Selatan", ucap MY. "kita juga harus mengubah mindset pemikiran kita tentang wisata, bahwa wisata tidak hanya identik dengan alam saja", tambah MY. Berkaitan dengan kebudayaan, MY merasa prihatin dengan anak - anak muda sekarang. Karena pandangan mereka tentang sekolah sangat salah yang harus bekerja setelah lulus sekolah, MY berharap agar mindset tersebut dapat dirubah. "budaya tidak baik ini harus kita rubah. Mereka dapat menerapkan warisan budaya leluhur seperti berkebun untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang juga memiliki nilai ekonomi didalamnya, secara tidak langsung mereka ikut serta dalam melestarikan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat Sumsel terdahulu", tegas MY. MY juga menyampaikan bahwa dalam berkomunikasi masyarakat sumsel juga memiliki warisan budaya yang harus dilestarikan yaitu penggunaan kata kiasan dan pantun dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan tidak memberikan efek ketersinggungan. "penggunaan pepatah bijak, kata kiasan dan pantun merupakan cara berkomunikasi yang diwariskan oleh leluhur kita, tentunya ini harus kita terapkan dan dilestarikan", pinta MY. Mengakhiri pertemuan tersebut MY berharap agar adat istiadat, budaya dan kebiasaan hidup masyarakat sumsel dapat ditonjolkan sehingga memberikan nilai wisata pada hal tersebut. Turut hadir Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, DR. Aufa Syahrizal, S.P, M.Sc Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Sekda Sumsel Ikuti Rakor Aksi Program Pencegahan Korupsi
Palembang, sumselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar katakan Pagelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi terintegrasi KPK RI bertujuan untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah dijalankan, sejauh mana progres yang dilakukan, serta faktor apa saja yang bisa menghambat pelaksanaannya pada tingkat Provinsi/kabupaten/kota di Sumsel. Hal tersebut diutarakannya pada saat mengikuti acara Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 melaui video Conference yang diselenggarakan oleh KPK RI bertempat di Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (16/2/2021) "Kita wajib dan harus mendukung Tim KPK untuk melakukan evaluasi program rencana aksi KPK guna mendorong penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih transparan dan akuntabel" ujarnya Nasrun menyebutkan aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini merupakan sistem pelaporannya melalui aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) Koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) yang terdiri dari sektor yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN dan dana desa. Kemudian optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah. “Kami, Pemprov Sumsel mendukung sepenuhnya tim KPK RI untuk melakukan evaluasi sejauh mana program rencana aksi KPK telah kami laksanakan, semoga program ini mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel dapat terwujud,” ucapnya Menurutnya, Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi. "Berdasarkan hasil verifikasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK tahun 2020 dilaporkan bahwa realisasi capaian Progress Stranas PK Pemerintah Provinsi Sumsel sebesar 89,06% dan capaian MCP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 79,38%" tutupnya Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah IV Asep Rahman melaporkan progres pencegahan KPK di Sumsel dengan agenda diataranya capaian Sertifkasi Tanah Pemda & PT PLN (Persero), Penerbitan Aset, Penyerahan PSU, Pemanfaatan Aset Lapangan Golf Kenten, Pemanfaatan Tanah Eks Berhersterrein, Optimalisasi PBB KB Perairan, Host to Host BPHTB dan Whistleblowing System. Turut hadir Para Bupati/Walikota se - Sumsel, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II , Yudiawan Wibisono, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II, Nana Mulyana dan para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Feby Deru: Kesehatan dan Kecerdasan Anak, Tanggung Jawab Bersama
Palembang, sumselprov.go.id - Ketua TP PKK Hj. Febrita Lustia Herman Deru (Feby Deru) katakan bahwa anak merupakan tanggung jawab dalam membesarkannya dan diperlukan ikatan batin yang kuat untuk menjaganya agar tumbuh berkembang dengan sehat. Hal tersebut diutarakannya pada saat Feby Deru didaulat sebagai narasumber Live Talkshow Ibu Cerdas Generasi Sehat Tanpa Stunting dan Launching Kartini Milenial Award 2021 bertempat di Giya agung, Senin (15/2/2021) "Anak sehat dan cerdas sudah impian kita bersama dan wajib kita bina dan tuntun agar masa depan sesuai dengan harapan kita bersama" ujarnya Jelas Feby, Stunting menunjukkan kondisi akan kekurangan gizi yang kronis, terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Lanjutnya, guna melihat perkembangan si anak mulai dari rahim sampai bayi lahir ada buku panduan buku merah untuk melihat perkembangan si anak dan aksi bagi masyarakat, TP PKK Sumsel telah mendirikan Posyandu bagi Remaja "Pendirian Posyandu Remaja tersebut guna sebagai tempat arahan maupun konsultasi agar bagi remaja yang telah menikah agar diarahkan baik dalam merawat anak maupun pelatihan kerja yang diberikan pada remaja tersebut" imbuhnya "Aksi sudah kita lakukan pendirian Posyandu Remaja sudah diatas 50 persen. Dan menjawab pertanyaan dari Pertanyaan Mariah Santi di Sungai Rotan Muara Enim terkait Posyandu, Kita sudah berikan pelatihan seperti bertanam bunga anggrek di Kecamatan Gandus" tutupnya Turut hadir Ketua Pokja IV dr. Erly Yani., M.Kes dan Moderator News Room Sriwijaya Post dan Tribun Post Hj Weny Hamdiastuti Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel