Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Tinjau Vaksinasi Kejati Sumsel, HD Targetkan 17 Agustus 2021 Vaksinasi Sumsel Selesai
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Kepala Kejati Sumsel, Drs M Rum, SH, MH, meninjau pelaksanaan vaksinasi covid-19 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di Aula Kejaksaan Tinggi Prov Sumsel, Kamis (18/3/2021). "Pada hari ini setelah beberapa waktu lalu bergilir meninjau kelompok-kelompok vaksin hari ini tiba giliran kejaksaan. Ini membuktikan bahwa program-program cegah tangkal dan pemulihaan saat dan pasca covid-19 telah berjalan dengan baik dan sesuai harapan," kata HD. Menurut HD, secara psikologi, ditengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat butuh benteng bagi kepercayaan diri salah satunya melalui vaksin. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia untuk menerima vaksin meskipun sempat dihampiri keraguan akibat berita hoax yang tersebar di masyarakat. "Alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tinggi, kepercayaan ini harus dibangun, seperti yang dilakukan saat ini kejaksaan tinggi dapat menjadi contoh bahwa lembaga ini ingin cepat pulih dalam pelayanan aktivitasnya. Selain itu, puskesmas di Sumsel juga telah melayani vaksin," ungkapnya HD menargetkan jika bisa tanggal 17 agustus 2021 semua selesai divaksin. Namun disamping itu, Ia berpesan kepada semua yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. "Saya berterima kasih atas kemauan pihak kejaksaan untuk divaksin sehingga meyakinkan masyarakat bahwa negara berbuat untuk segera pulih, khususnya Sumsel kita juga ingin segera pulih, karena terlalu banyak dampak akibat pandemi covid-19 yang menimbulkan perlambatan pembangunan dan kesejahteraan," ujarnya. Selain itu, HD juga meminta Dinkes untuk proaktif jemput bola untuk meninjau masyarakat yang dikhawatirkan terpapar covid-19 dengan gejala. "Selamat bervaksin Saya harap dinkes sesuai periodiknya, ada uji imun agar masyarakat tahu dan tetap sadar akan prokes," tutupnya. Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel, Drs M Rum, SH, MH, mengatakan vaksinasi covid-19 menjadi salah satu upaya untuk menciptakan suasana kerja yabg aman, nyaman dan sehat. "Mudah-mudahan dengan vaksin kondisi bisa kembali sedia kala artinya dapat dipercepat, tentunya kita sama-sama ingin menciptakan suasana penegakan hukum yang baik untuk menunjang pembangunan Sumsel dengan lebih baik dan ekonomi yang segera pulih. Sesuai program Pemprov Sumsel, kejati Sumsel siap mendukung sepenuhnya hal tersebut melalui tupoksinya," katanya. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 360 pegawai di lingkungan Kejati Sumsel Turut hadir Wakil Kajati Sumsel, Oktovianus, SH., Kadinkes, Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes., Kasatpol PP, H. Aris Saputra, S.Sos, M.Si., Kepala BPBD Sumsel, H. Iriansyah. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
MY Buka Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2020 terkait Retribusi Jasa Usaha
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya katakan bahwa setiap ada perubahan maupun aturan baru serta inovasi, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menginformasikan kepada masyarakat agar dapat memahami atas perubahan tersebut. Hal tersebut diutarakan pada saat menghadiri dan membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Povinsi Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Ball Room Sriwijaya Hotel Swarna Dwipa, Rabu (17/3/2021) "Perda ini yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2020, yang telah mengamanahkan untuk melakukan penarikan retribusi jasa kepelabuhan antara lain jasa labuh kapal - kapal yang melakukan aktivitas di perairan Sumatera Selatan dan jasa penggunaan terminal" ujar Wagub Mawardi Yahya (MY) Jelas Wagub MY, semua potensi harus diakomodir terlebih pemanfaatan daerah pesisir dan perlu mengetahui tentang wewenang pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten guna dapat mengelola sumberdaya maupun potensi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan "Untuk mendistribusikannya dibutuhkan satu sistem tatanan transportasi yang handal baik darat maupun perairan" imbuhnya Ditambahkan MY, Provinsi Sumsel dengan kekayaan alam yang melimpah memiliki cadangan batubara 22,24 Milyar ton atau 48,45 % cadangan nasional dan menghasilkan atau memproduks 9,5 ton serta 2,5 ton untuk ekspor "Retribusi Jasa pelabuhan ini merupakan salah satu potensi potensi pendapatan asli daerah (PAD) ke depan yang dipergunakan untuk pembangunan dan program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat Sumsel" tutupnya Turut hadir para Plt. Ka. Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel H. Arinarsa JS, Kepala OPD Prov Sumsel dan Kadishub Kabupaten dan Kota Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Sumsel Kembali Terima 30.950 Vial Vaksin
Palembang, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel hari ini, Rabu (17/3/2021) menerima 30.950 vial vaksin dari pemeritah pusat di Gudang Vaksin Prov. Sumsel. Vial vaksin tersebut tentunya akan langsung didistribusikan hari ini oleh pihak Dinkes Prov. Sumsel ke 17 Kab/kota dengan jumlah yang berbeda - beda sesuai dengan kebutuhan yg diperlukan. Dari 17 Kab/Kota, Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes mengatakan bahwa Vial Vaksin untuk Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Lahat telah didistribusikan. "Sisanya akan didistribusikan hari ini secara bertahap" ungkapnya. Dijelaskannya juga bahwa Vial Vaksin tahap ke- 2 ini, bukan vaksin merk Sinovac melainkan Vaksin hasil produksi dalam negeri yang diberi nama Vaksin Covid-19 dari Bio Farma. Ia juga mengatakan dari ke- 17 Kab/Kota yang menerima Vaksin. Kota Palembang merupakan penerima Vaksin dengan jumlah terbanyak sebesar 16.490 Vial Vaksin. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Tinjau Vaksinasi Dosis Pertama Sektor Pendidikan
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) meninjau secara langsung vaksinasi pertama bagi sektor pendidikan di Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 10 RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel, Rabu (17/3/2021). Total jumlah peserta vaksinasi sebanyak 1928 orang, diantaranya Guru : 1704 orang dan Tenaga Kependidikan : 224 orang dari lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Sumsel. Akan tetapi vaksinasi yang dilakukan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel hari ini sebanyak 141 orang, sisanya akan dilakukan secara bertahap. Pada kesempatan itu, HD menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan membeda - bedakan antara tenaga guru honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk divaksinasi. "Pemerintah tidak melihat status guru tersebut honor maupun ASN karena semua guru memiliki hak yang sama untuk divaksinasi". Ungkap HD. HD juga mengatakan bahwa setelah dilakukannya vaksinasi hari ini (Rabu, 17/3) pada lingkungan Dinas Pendidikan. "Selanjutnya kita akan memvaksin para guru dan pengurus yang berada pada lingkungan pesantren", ucap HD. HD juga mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah hadir dan mau melakukan vaksinasi. "dan semoga dengan telah dilakukannya vaksinasi hari ini, harapannya semoga sekolah - sekolah yang berada diwilayah Sumsel akan segera dibuka dalam waktu dekat ini", harap HD. Selain itu HD juga merasa bangga dan berterimakasih kepada masyarakat Sumsel yang telah antusias dan mau untuk divaksinasi, walaupun dirinya tidak mengedepankan sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksin. "Saya juga tidak akan mengutamakan sanksi, karena saya percaya masyarakat sumsel akan berduyun - duyun untuk datang mendapatkan vaksin", tutup HD. Turut hadir Direktur RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel, Dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp., OG, Ka. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel, H. Iriansyah., S.Sos., SKM, M.Kes, Ka. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Drs. H. Riza Fahlevi, MM, Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes, Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti, SE, MM, Karo Umum dan Perlengkapan, Sandi Fahlepi, SP, M.Si. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Penuhi Semua Kriteria Penilaian, Sumsel Kembali Raih Penghargaan Pelayanan Publik
Palembang, sumselprov.go.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan menambah sederetan panjang penghargaan dengan menorehkan nama di kancah Nasional. Kali ini penghargaan yang diraih sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik di tahun 2020 bersama 6 Provinsi lainnya di Indonesia dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru melalui Kepala DPMPTSP Hj. Megaria oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang dituangkan dalam Putusan Menteri PAN-RB No. 11 Tahun 2021 Tgl. 9 Maret 2021 Penghargaan tersebut disampaikan pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Publik Tahun 2020 serta Apresiasi Atas Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kelompok Rentan Lingkup Kementerian/Lembaga. HD melalui Megaria mengatakan Penghargaan tersebut diterima Provinsi Sumatera Selatan atas dukungan semua pihak. Penilaian yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB RI ini dikarenakan Pemprov Sumsel memiliki semua kreiteria penilaian diantaranya Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana, Sistem informasi Pelayanan Publik serta Konsultasi Pangaduan dan Inovasi. Khusus Sarana Prasarana, DPMPTSP Prov Sumsel selain menerapkan protokol kesehatan juga meningkatkan Pelayanan dengan memperluas Pojok Baca, Ruang bermain anak dan ruang pengaduan yang terpisah. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Optimalkan Pelayanan Ke Masyarakat, HD Minta Jajaran Pemprov Tambahkan Survei Sebagai Data Pembanding
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru memberikan Arahan tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (16/3/2021). Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru mengajak seluruh jajaran Pemprov Sumsel untuk menyamakan langkah strategis pembangunan tahun 2022 berdasarkan data yang tidak hanya berasal dari satu sumber. "Lakukan juga survei mandiri dari lembaga kredible terhadap persoalan yang ada agar kita dapat menentukan kebijakan lainnya. Selain itu, validitas data yang ada juga dapat terjamin. Pengambilan survey dilakukan agar ada opsi lainnya yang dapat dijadikan acuan," ujar HD. Menurut HD, Sumsel merupakan akumulasi dari apa yang ada di kab/kota. Sumsel terdiri atas kabupaten kota yang perlu dibedah satu per satu permasalahannya. Karena setiap daerah memiliki masalah yang berbeda dengan dampak yang berbeda juga. "Tugas kita bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kalau puas indikatornya apa, kalau kurang puas kekurangannya dimana. Kita butuh pengakuan masyarakat yang harus dideteksi dengan benar melalui survey. Sehingga dalam pendataan juga dapat digunakan sebagai data pembanding," tegasnya HD katakan hasil survei dapat menjadi salah satu cara pendeteksi yang dapat dijadikan sebagai acuan dari penentuan kebijakan lainnya. Jika diperlukan lakukan juga survei di kab/kota untuk menghasilkan data lainnya. "Tingkat kepuasan publik dapat diukur dengan parameter yang didapatkan secara langsung dari kab/kota di Sumsel. Setelah ada data pembanding dicari penyebabnya lalu lakukan perbaikan. Didalam survei akan tergambar hambatannya apa," ujarnya. HD katakan jika diketahui ada hambatan di kab/kota terkait, kemudian berikan penanganan khusus untuk memperbaiki kualitas daerah tersebut sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Lebih lanjut HD minta agar sebelum Musrenbang ada data-data survey telah tersedia. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dr. H. Ir. Firmansyah, M.Sc menyampaikan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 yang dilakukan berdasarkan isu strategis daerah, antara lain evaluasu kinerja pembangunan 2020, arah kebijakan nasional (RKP 2022), Arahan RPJMD Prov Sumsel 2019-2023, dan Arahan spasial : RTRW 2016-2036. Turut hadir Para Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus dan Para Kepala OPD Pemprov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Hadiri Entry Meeting BPK Perwakilan Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri Entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan terperinci kepatuhan atas laporan keuangan Provinsi Sumsel serta kegiatan investasi. HD mengatakan Pemprov Sumsel menyambut baik kedatangan tim Audit BPK, untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kinerja pengelolaan managemen keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel bertempat di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (16/3/2021) "Kehadiran Tim BPK RI Perwakilan Sumsel dalam rangka Pemeriksaan Terinci atas LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Kinerja Infrastruktur Tahun Anggaran 2016 s.d 2020" ujar Gubernur Herman Deru (HD) Pada kesempatan itu, HD menjelaskan terkait pembangunan infrastruktur jalan maupun permasalahan yaitu melanjutkan gerakan normalisasi kendaraan over dimension over loading (ODOL), tapi tetap harus memperhatikan SDM yang ada guna pelaksanaanya Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka, yang diwakili Kepala Subauditorat BPK Sumsel Ali Thoyibi mengungkapkan entry meeting memang pemeriksaan awal setelah nanti baru laporan atau pemeriksaan terinci (formal). "Ada tiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan kinerja guna memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini berupa kewajaran laporan keuangan atau wajar," ujarnya Turut hadir Ka BPKAD Sumsel, H Akhmad Mukhlis SE, MSi, Inspektur Prov. Sumsel Bambang Wirawan SE., MM.,Ak.,CA, Ka. Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel H. Darma Budhy, SH.,ST.,MT SE., M.Si, Karo Humas dan Protokol Rika Efianti, SE. M.M Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Terima Kedatangan Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam rangka mendengarkan aspirasi Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kendala ataupun masukan dalam menghadapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Graha Bina Praja Prov. Sumsel, Selasa (16/3/2021). Menanggapi Hal tersebut, HD mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota telah menyusun tentang informasi - informasi yang akan disampaikan terkait dengan akuntabilitas keuangan daerah. HD juga menjelaskan bahwa ditahun 2020, sejak bulan maret semua pihak baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat tentang recofusing dan realokasi dana. "Hal ini disebabkan karena terlalu dinamisnya aturan - aturan yang diterbitkan, baik dari kementerian maupun dari lembaga - lembaga dipusat. Apalagi dibulan maret tersebut APBD tahun berjalannya sudah berjalan", ungkap HD. Mengakhiri sambutannya HD menyampaikan bahwa untuk laporan unaudit sebagian besar sudah diserahkan ke BPK dan ada juga beberapa daerah kab/kota yang telah selesai LHP nya. Sementari itu Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya, SE mengatakan bahwa kunjungan kerja di Sumsel merupakan sebagai bentuk untuk menampung keluh kesah yang dihadapi pemerintah daerah yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar permasalahan - permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran DAK tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp. 173 triliun ditahun 2017 menjadi Rp. 202 triliun ditahun 2020. "Kami berharap agar kepala daerah yang berkesempatan hadir untuk memberikan masukan dan data - data yang akurat terkait DAK yang selama ini diterima oleh kab/kota dan juga provinsi", pintanya. Turut hadir Para Bupati / Walikota Se - Sumsel, Para Inspektur Kab/Kota Se - Sumsel, Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sambut Hari Gerak PKK, Feby-Fauziah Lakukan Baksos dan Edukasi Pandemi Covid-19 ke Lansia
Palembang, sumselprov.go.id- Dalam rangka hari Gerak PKK, Ketua TP PKK Sumsel, Hj Febrita Lustia Herman Deru didampingi Wakil Ketua TP PKK Sumsel, Hj Fauziah Mawardi Yahya memberikan sembako dan masker kepada para lansia di Jalan Tegal Binangun Lr. Binagun Putra, Selasa (16/3/2021). "Dalam rangka hari gerak PKK, kami mengadakan bakti sosial (baksos) dengan datang kepada lansia ke sekitaran Sumsel khususnya di kota Palembang, sekaligus sosialisasi protokol kesehatan covid-19 dan sosilisasi vaksinisasi covid-19," ujar HD. Feby katakan meskipun jumlah bantuan tidaklah seberapa namun hal ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang PKK kepada semua lansia sekaligus untuk mengingatkan diri masing-masing pada semuanya juga akan memasuki masa lansia pada masanya nanti. "Memang awalnya ingin diberikan sembako, namun agar tepat sasaran kepada lansia dan dapat dinikmati secara langsung kami berinisiatif memberikan roti-rotian, susu, masker, kain, dan ada juga Al-Quran," jelasnya. Sebelum itu, Feby bersama Fazuziah Mawardi juga meninjau giat UMKM warga setempat yang juga diikuti para lansia yaitu pengelolaan sampah bekas untuk dijadikan karya guna pakai seperti tas, taplak meja, karpet. Semuanya dikelola dari bahan bekas, antara lain sedotan, bungkus mie, dan bungkus sabun. Selain itu, Feby bersama PKK Sumsel juga melakukan edukasi tentang pandemi covid-19, sosialisasi tentang vaksinasi covid-19, protokol kesehatan, dan edukasi kesehatan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.