Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
56 Kegiatan Infrastruktur Kab OKI Diresmikan HD
Ogan Komering Ilir, sumselprov.go.id-Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru meresmikan Pembangunan Infrastruktur Prov Sumsel di Kab OKI yang merupakan Kabupaten ke 14 yang telah rampung pembangunan Infrastruktur nya dan telah diresmikan HD. Disampaikan HD Kabupaten OKI merupakan Kabupaten yang dilalui oleh beberapa Kabupaten antara lain Kab. OKU, OKUS, OKUT, dan Provinsi Lampung yg seterusnya menghubungkan ke Pulau Jawa. "Di Kabupaten OKI pembangunan Infrastruktur lebih banyak ke perbaikan dan peningkatan jalan yang sudah rusakdan Track nya yang panjang. Kab. OKI di belah jalan Tol panjang. Jalan Tol tidak akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat jika tidak dikerjalan bersama, harus ada akses di beberapa daerah yang dilewati nya agar memberikan manfaat" jelas HD. Dilanjutkannya, Jalan yang merupakan kewenangan baik Pusat, Prov maupun daerah berasal dari pajak masyarakat. Kab OKI membayar pajak over target. Karena kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi yang timbul dari Pelayanan yang baik. " Untuk Pertanian, Kab OKI telah mengalami kemajuan pesat. Yang tadi ya hanya mengadakan sawit dan karet, saat ini OKI telah masuk 3 Besar, Kabupaten penghasil beras di Sumsel. Semoga dengan akan selesainya bendungan tiga dihaji, OKI semakin meningkat produksi berasnya"tutup HD. Bupati OKI, H. Iskandar, SE menyampaikan terimakasih atas nama masyarakat OKI kepada Gub SD yang telah memberikan bantuan anggaran yg merupakan kewenangan PROV Sumsel dan BanGub bersifat Khusus. "Sesuai Visi Gubernur Sumsel Membangun Sumsel Maju Untuk Semua, memang terasa sekali. Dimana anggaran OKI sendiri tidak akan dapat membangun Infrastruktur di OKI, namun dengan kepedulian Gubernur, maka pembangunan Infrastruktur di OKI dapat terpenuhi yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat OKI. Laporan Kepala Bappeda H. Firmansyah 2019 24 keg, anggaran Rp. 159.901.128.038 dan di Tahun 2020 32 keg, anggaran Rp. 138.351.527.468. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumsel H.Muchendi Mazareki, Anggota DPRD Sumsel H.Sri Sutandi dan H.Junaidi, FKPD Kab.OKI, Para Kepala OPD Provinsi Sumsel, Para Kepala OPD Kab.OKI. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD: Nilai Pelayanan Tercermin Melalui Pelayanan Maksimal Yang Diberikan
Palembang, sumselprov.go.id Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru katakan sangat perlu, butuh perbaikan kepada sumber daya manusia karena semua dalam pelayanan ada berbagai segmen seperti pelayan pribadi, swasta dan bernagai segmen pelayanan tapi hal ini kita dalam fokus dalam pelayanan pemerintah. Hal tersebut diutarakan pada saat membuka dan meresmikan acar Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Tahun 2021 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertempat di Hotel Novotel Palembang, Kamis (29/4/2021) "Nilai Pelayanan akan dilihat maupun diapresiasi secara nyata pelayanan masksimal dari instansi tersebut" ujar gubernur Herman Deru (HD) Lanjut HD, berbicara soal pelayanan harus maksimal, karena semua pelayanan harus diprogram maupun dirancang dari hulu sampai ke hilir bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan tidak berdasarkan dari penghargaan yang diterima karena penilaiannya Format sudah ditentukan "Seperti pelayanan publik contoh PTSP dan Rumah Sakit, mulai dari front line harus hanya dengan penilaian ausFront line harus ada senyum hingga sampai pelayanan sampai sembuh" ucapnya Ditambahkan HD, kita mengadakan workshop ini harus orientaai perbaikan pelayanan agar masyarakat mendapatkan ada nilai pelayanan. Artinya pelayanan harus linier guna pelayanan tersebut maksimal "Saya mengajak pelayanan secara general dimulai dari ekspresi dari hati nurani tiadak hanya berdasarkan penilaian di kasat mata" tutupnya Nara sumber Amin Subagja S.Kom, M.Si Turut hadir Hendrico, S.H., CLA. Plh. kepala perwakilan ombudsman RI Sumatera Selatan (kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Sumsel), Nara sumber Amin Subagja S.Kom, M.Si, OPD Kabupaten/Kota dan OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
Herman Deru, Kepala Daerah Pembina K3 Terbaik di Indonesia
Jakarta, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru terpilih sebagai Kepala Daerah Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik di Indonesia Tahun 2021. Penghargaan ini telah diterima HD dari Kemenaker RI Tiga Kali Berturut-turut. Atas prestasi tersebut Herman Deru mendapatkan Anugerah Penghargaan K3 Tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziah diterima Wakil Gubernur Ir H. Mawardi Yahya di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (28/4/2021). Penghargaan ini diberikan Menaker kepada Gubernur Herman Deru, karena dianggap berhasil membina perusahaan di daerahnya untuk patuh terhadap aturan utamanya dalam menekan kasus kecelakaan kerja di Sumsel. Dia berharap dengan diberikannya penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan daerah dan pimpinan perusahaan lainnya untuk mempertahankan K3 sebagai investasi dalam menjaga keberlangsungan usaha dan produktivitas perusahaan. Pada Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2021 kali ini lanjut Menaker, selain diberikan untuk kepala daerah juga bagi perusahaan swasta kecelakaan nihil, penghargaan sistem manajemen K3 (SMK3), penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV-AIDS) di tempat kerja, penghargaan pembina K3, dan penghargaan pemeduli HIV-AIDS di tempat kerja dan yang terbaru dalam kategori penanggulangan Covid-19 di tempat kerja. Dilain pihak Wakil Gubernur Sumsel, Ir H. Mawardi Yahya menyebut diterimanya penghargaan K3 tahun 2021, tidak lepas dari peran aktif Gubernur Sumsel sebagai pembina. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Rapat Major Project Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., M. Kes menghadiri rapat koordinasi terkait pembahasan tentang Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan (FE-KSPP) Sumatera Selatan di Hotel Aston Palembang, Rabu (28/4/2021). Pada kesempatan itu disampaikannya bahwa FE-KSPP Sumsel harus sukses dilaksanakan. Hal ini tentunya berkaitan dengan salah satu tujuan food estate yang dapat mengangkat penghasilan bagi para petani. "Sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perekonomian disumsel, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penghasilan yang didapat oleh petani. Oleh sebab itu food estate disumsel harus berjalan sukses", ucapnya. Ia juga meminta ketika dalam pengembangannya, food estate ini juga harus memberi perhitungan tentang nilai pertukaran pada petani sehingga para petani dapat memperoleh penghasilan yang pantas. "Saya harap food estate ini dapat menghitung juga tentang nilai tukar pada petani agar nilai cost tenaga yang dikeluarkan oleh para petani dapat dihitung sehingga penghasilan yang diperoleh dapat sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan", pintanya. Ia juga menyarankan agar sektor - sektor yang termasuk dalam FE-KSPP Sumsel dapat dimasukan dalam satu sistem yang terkomputerisasi, "sehingga ke 7 sektor ini dapat berkoordinasi dengan baik dalam merencanakan sekaligus melaksanakan pengembangan FE-KSPP Sumsel", ucapnya. Sementara itu, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho menjelaskan bahwa dalam melakukan pengembangan Food Estate akan melibatkan 7 sektor yaitu Kehutanan, Jalan, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Lingkungan Hidup. "Dalam pengembangan Food Estate ini, kita akan melibatkan ke -7 sektor tersebut yang harus dapat bersinergi dan saling mendukung serta bekerja sama agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar", ucap anang. Didalam proses pelaksanaannya sendiri, Anang menjelaskan bahwa sumber pembiayaan berasal dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Pusat melalui dana alokasi khusus. "Pembiayaannya sendiri selain dari kementerian, ini juga didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus untuk pengembangan food estate yang merupakan major project", ungkapnya. Terkait daerah pengembangan yang akan dipilih, Anang mengatakan bahwa Bappenas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait daerah yang akan dibangun menjadi food estate sesuai dengan arahan Gubernur Sumsel", ucapnya. Turut hadir Sekretaris Direktorat Jendral Kemenpan, Gunawan, Sp., M.Si, Direktur Perlindungan dan Perluasan Lahan Kemenpan, Erwin Noorwibowo, Direktur Irigasi Pertanian Kemenpan, Rahmanto serta Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Bersama Forkopimda Dengarkan Arahan Presiden secara Virtual
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru mendengarkan pengarahan Presiden RI Joko Widodo kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia secara virtual dari Auditorium Graha Bina Praja, Pemprov Sumsel, Rabu (28/4/2021). HD sampaikan bahwa dirinya bersama Forkopimda mendengar pengarahan Presiden kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia bersama forkopimda juga. Ada penekanan yang ditegaskan Presiden yaitu tentang pengendalian covid-19 dan ekonomi. "Irisannya adalah ketika kita menghadapi Idul Fitri Presiden meyakinkan kepada para Bupati Walikota dan forkopimda untuk mendisplinkan masyarakat terhadap prokes itu poin yang penting yang harus dimaknai agar dilapangan posko-posko dibuat bukan menyekat tapi untuk mendsiplinkan," katanya. HD tegaskan untuk Sumsel, HD membekali petugas TNI, Polri, Dishub yaitu masker dan rapid tes, sehingga kalau ditemui yang positif, bagi yang OTG akan diminta isolasi mandiri, dankalau bergejala maka dia dirawat di Rumah Sakit. "Kita sepakat mendisplinkan ini. Tadi bahkan Kapolda dan Pangdam bahkan sudah merapatkan hal ini intinya sama kita harus disiplin protokol kesehatan. Presiden khawatir akan ada kelalaian para kepala daerah dan masyarakat jadi kuncinya disiplin prokes," tuturnya. Secara virtual, Presiden RI, Joko Widodo, meminta agar para kepala menekankan disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan dengan memperketat 3M. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu hari libur menjadi penyebab meningkatnya penularan covid-19. "Selain itu, Vaksinansi masal di daerah, jangan sampai berhenti, tugas pemerintah pusat bagaimana menyiapkan vaksin jika ada vaksin jangan di stok. Pemda harus segera menyuntikan vaksin ke masyarakat," katanya. Sementara itu, Berkaitan dengan ekonomi, Ia meminta agar perekonomian harus mengalami pemulihan di tahun 2021 dengan target di atas 7 persen. "Saya mengajak kepada seluruh Prov/kab/kota segerakan yang namanya belanja Pemda, belanja APBD, optimalkan realisasi APBD. Kemudian segera cairkan BLT Desa, dan tingkatkan investasi di daerah," katanya. Kegiatan ini juga dihadiri secara online, Wakil Presiden, K. H. Ma'ruf Amin, dan Para Menteri, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Eko Indra Heri, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi, SH, Kajati Sumsel, Drs. M. Rum, SH, MH Turut hadir Para Asisten Pemprov Sumsel, Kadis Kominfo Sumsel, H Achmad Rizwan, SSTP, MM, Kepala BPKAD Sumsel, Akhmad Mukhlis, SE, M.Si, Kepala Bappeda Sumsel, Dr. H. Ir. Firmansyah, M.Sc. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD ajak Semua Lintas Sektoral agar Penanganan Covid secara Persuasif
Palembang, sumselprov.go.id - Sampai hari ke 16 dalam menjalani hari puasa suasana masih kondusif aman dan terkendali. Hal tersebut diutarakan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektoral kesiapan PAM Idul Fitri 1442 H dalam rangka Operasi Ketupat Musi 2021 pada masa covid-19 bertempat di Arista Hotel Palembang, Rabu (28/4/2021) "Masyarakat tidak lagi kaget/terkejut dengan adanya pandemi covid -19 tapi tetap harus kita jalani dengan menerapkan protokol kesehatan" ujar Gubernur Herman Deru (HD) Jelas HD, kita buatkan surat Edaran Gubernur agar selalu mematuhi peraturan Prokes dan di setiap perbatasan akan dilakukan rapid test serta Antigen dan setiap petugas mencatat dan melakukan pemerikasaan di setiap perbatasan kabupaten kota "Semua Petugas yang terlibat harus bertindak secara persuasif dan selalu mengingatkan masyarakat dan tidak pernah letih guna keamanan serta kesehatan bagi masyarakat" HD berpesan dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, alangkah baiknya para petugas menyampaikan jangan dengan kata dilarang tapi sebaiknya menyampaikan boleh mudik dengan syarat selalu Prokes dan para petugas selalu diingatkan selalu persuasif "Saya berharap kepada pemuka agama para ormas agar selalu membimbing membantu masyarakat tetap melakukan prokes. Saya Apresiasi dan berterimakasih kepada petugas yang terlibat " tutupnya Turut hadir Kapolda Sumatera Selatan Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri, M.M, PANGDAM II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi dan para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
MY Terima Anggota DPD RI Terkait Pengawasan Perencanaan Program Daerah Tahun 2022
Palembang, sumselprov.go.id- Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya (MY) menerima kunjungan kerja reses Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati, SE, MM ke Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (27/4/2021). Dijelaskannya bahwa Kunjungan Kerja yang dilakukan dalam rangka pengawasan perencanaan program daerah dan percepatan penanganan sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19 tahun 2022 sekaligus menyerap aspirasi daerah terkait hal tersebut. Pada kesempatan itu MY menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan segala usaha dan upaya agar aktifitas perekonomian dan sosial dapat tetap berjalan ditengah Pandemi Covid-19, hal tersebut tertuang pada Pergub No. 37 tahun 2020 tentang pedoman masyarakat dalam beraktifitas ditengah masa pandemi Covid-19. "Dari segi kesehatan kita harus tetap menjaga prokes dan mengurangi aktifitas yang bisa mengumpulkan masa, dari segi ekonomi kita dituntut untuk tetap menjaga kestabilannya. Untuk itu Gubernur mengeluarkan Pergub No. 37 untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut", ucap MY. MY juga meminta agar pemerintah pusat dapat memilah beberapa kebijakan terkait dengan recofusing didaerah, seperti dana operasional. Menurutnya hal ini dapat menghambat pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan Covid-19. Terkait dengan vaksinasi MY berharap agar pemerintah pusat dapat mempercepat pendistribusiannya agar program vaksinasi disumsel cepat diselesaikan. MY juga meminta kepada DPD RI untuk dapat memberikan kontrol terhadap oknum - oknum didalam PKH yang memanfaatkan fungsinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. "Mengingat penerima manfaat yang masih banyak buta huruf dan tidak mengerti dalam penggunaan rekening, saya harap bantuan tunai ini dapat dilakukan pengawasan agar mereka penerima manfaat tidak dibodohi dengan dikuranginya jumlah bansos yang telah ditetapkan", ucap MY. Menanggapi apa yang disampaikan oleh MY, Arniza Nilawati mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam percepatan penanganan ekonomi sosial dampak pandemi Covid-19. Terkati persolaan recofusing yang disampaikan oleh MY, ia mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada menteri terkait dan menegaskan bahwa anggaran daerah yang berkaitan dengan operasional tidak harus dilakukan pemotongan. "Kegiatan operasional yang direcofusing kami telah sampaikan kepada menteri bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena pemerintah daerah membutuhkan dana operasional dalam melaksanakan kegiatannya", ucapnya. Ia juga meminta kepada pemerintah daerah dalam membentuk program percepatan penangan sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan perencanaan yang matang tanpa adanya tumpang tindih dalam kebijakan - kebijakan tersebut. Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bid. Kemasyarakatan dan SDM Drs. Nelson Firdaus., M.M, Karo Perekonomian, H. Afrian Joni., SE., M.M. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Gelar Rapat Teknis Urusan Perpustakaan
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi & Umum Prof. Dr. Edward Juliartha, MM katakan selaras dengan kondisi sekarang Perpustakaan merupakan menjadi tempat inspirasi dimana terjadinya reposisi dari literasi konvensional menjadi perpustakaan literasi yang digital Hal tersebut diutarakan dalam acara Pembukaan Rapat Teknis urusan Perpustakaan dalam rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi program kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2022 bertempat di Ruang Mahameru Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (27/4/2021) "Program Perpustakaan harus ada koloborasi dan sinergi perlu interaktif harus terkoneksi dengan pusat" ujarnya Jelasnya, teknis perencanaan Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan se-Sumsel merupakan tahapan dari mekanisme sistem Perencanaan Nasional yang bertujuan membangun Sinergitas Program Dan Kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta menghimpun masukan dari pemangku kepentingan terhadap Urusan Perpustakaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lanjutnya, acara ini diharapakan tidak hanya seremonial tapi benar - benar didiskusikan dan mengikuti secara serius Rapat Teknis guna mendapatkan solusi dan dapat berkontribusi kepada masyarakat "Selamat mengikuti Rapat Teknis ini, semoga bermanfaat dan salam literasi, Literasi untuk kesejahteraan masyarakat" tutupnya Acara Rapat teknis ini menghadirkan berbagai Narasumber diantaranya Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Drs Deni Kurniadi, M.Hum, Kepala Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel Fitriana, S.Sos, M.Si, Ka. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel Drs. H. Riza Fahlevi, MM, Plt. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel H. Wilson., S.Sos., M.M Turut hadir Wakil Bupati Musi Rawas Hj. Suwarti, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota se-Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Hadiri Launching Universitas Multi Data Palembang
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi & Umum Prof. Dr. Edward Juliartha, MM harapkan keberadaan maupun kehadiran Universitas MDP merupakan nuansa ataupun menjadi kampus pilihan serta guna memberikan edukasi dan kreasi bagi mahasiswa Harapan tersebut diutarakan pada acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pemberian Izin Penggabungan AMIK MDP, STMIK MDP dan STIE MDP menjadi Universitas Multi Data Palembang Serta sekaligus Pembukaan Seminar Nasional dengan tema "Akselerasi Menuju Perguruan Tinggi 4.0" bertempat di Aula Kampus Universitas MDP, Senin (26/4/2021 "MDP jadi kampus inovasi dan sebagai kampus pilihan untuk ikut berperan membangun Sumsel Maju Untuk Semua" ujarnya Jelas Edward, Gubernur Herman Deru selalu perhatian dan konsen terhadap pendidikan apalagi universitas ini dapat bersinergi dengan pemprov dengan harapan menghasilkan para mahasiswa berkualitas serta inovatif dan kreatif "Selamat dan sukses buat MDP, kita berharap kampus ini menjadi tempat berbenah dan kedepan dapat berdaya saing serta pilihan masyarakat Sumsel" tutupnya Turut hadir Ka. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel Drs. H. Riza Fahlevi, MM, Kepala Dikti Wilayah II Prof yuliansyah, SE, MSA, PhD Akt,Ca, Ketua Yayasan Multi Data Palembang James Alexander, B.A, Rektor MDP Johannes Petrus, S.kom, M.T.I., Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel