Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Dukung Dunia Pendidikan, Pemprov Sumsel Kucurkan Dana Hibah untuk Pembangunan Infrastruktur Unsri
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempertegas komitmennya dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan tinggi di Bumi Sriwijaya. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Sumsel dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (1/4/2026).Penandatanganan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, bersama Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., serta disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pemberian hibah ini bukan sekadar penyerahan nominal angka, melainkan sebuah amanah yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang ketat. Ia menekankan pentingnya aspek mens rea (niat baik) dalam menjaga kualitas volume pekerjaan agar terhindar dari praktik mark-up maupun kegiatan fiktif."Dana hibah sebesar 6 Miliar ini harus benar-benar berwujud dan bermanfaat bagi mahasiswa, jangan sampai terbengkalai," tegas Herman Deru.Lebih lanjut, ia menyarankan agar alokasi dana tersebut difokuskan pada infrastruktur yang fungsional. Adapun hibah kali ini diperuntukkan bagi kelanjutan pembangunan Gedung FISIP serta pembenahan sarana olahraga di lingkungan kampus Unsri."Kedepan, saya ingin kerjasama riset ini semakin intensif, baik fisik maupun non-fisik, sehingga mampu mewujudkan inovasi yang mengharumkan nama baik Sumatera Selatan di kancah nasional," tambahnya.Sementara itu, Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufiq Marwa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, kepedulian Gubernur Herman Deru terhadap dunia pendidikan sangat terasa, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah sedang dalam tahap efisiensi.Menurutnya alokasi Rp6 Miliar yang dikucurkan pada tahap ini dinilai menjadi stimulan penting bagi percepatan fasilitas akademik di universitas kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut.Turut hadir para kepala OPD
Sumsel
PKK dan Dekranasda Sumsel Perkuat Sinergi, Gubernur HD Tekankan Peran Nyata untuk Masyarakat
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi membuka Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Konsultasi (Rakon) PKK serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang pada Rabu (1/4/2026),Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen PKK dan Dekranasda dalam mendukung program efisiensi tanpa mengurangi esensi dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa PKK merupakan “andalan negara” untuk menjangkau langsung masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.“PKK harus selalu adaptif dan terus memperbarui diri. Sebagai bagian dari anatomi pemerintahan yang tidak berorientasi profit, PKK justru memiliki peran strategis dalam membangun kualitas masyarakat,” ujarnya.Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Dekranasda dalam menjaga dan mengembangkan kerajinan daerah, khususnya kain wastra khas Sumatera Selatan. Ia mendorong para bupati dan wali kota untuk menyediakan ruang display sebagai sarana promosi produk lokal, sekaligus memastikan proses produksi hingga pemasaran berjalan optimal.Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel, Feby Herman Deru menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, penguatan 10 Program Pokok PKK bukan sekadar program, melainkan investasi masa depan.“Momentum peringatan ini harus menjadi penguat sinergi agar program PKK semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” ungkapnya.Ketua panitia kegiatan,sekaligus Staff Ahli PKK Sumsel Hj. Lidyawati Cik Ujang menyampaikan kegiatan ini yang berlangsung tgl 1-2 April 2026 bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan program PKK provinsi dengan program PKK kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Sumsel
Perkuat Sinergitas, Sekda Sumsel Terima Audiensi PT. Medco Energi & SKK Migas
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menerima kunjungan audiensi dan silaturahmi dari jajaran manajemen PT. Medco Energi Internasional Tbk dan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel di Ruang Tamu Sekda, Selasa (31/03/2026).Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Senior Vice President Onshore Asset PT. Medco Energi, I Nyoman A. Sidhi Mantra, didampingi Herman Fauzi (Senior Manager Field Relations & Security), Hirmawan Eko (Manager Field Relations & CE SSR), serta Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safe’i.Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BUMN/BUMD, khususnya dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan daerah di wilayah Sumatera Selatan.Turut hadir Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah, ST.,M.Si
Sumsel
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 ke BPK RI
Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan secara resmi melakukan penandatanganan berita acara serta penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (31/3/2026).Penyerahan laporan ini merupakan wujud komitment pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban konstitusional terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II, Cendy Avrian, S.E., M.Sc., CFE, CertDA, menjelaskan bahwa LKPD Unaudited merupakan dokumen krusial sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."Laporan ini disusun oleh Pemerintah Daerah dan wajib diserahkan kepada BPK untuk kemudian dilakukan proses audit sebelum nantinya menjadi laporan keuangan final," ujar Cendy.Komponen Laporan yang DiserahkanLaporan keuangan yang diserahkan mencakup tujuh komponen utama sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Keuangan, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).Kehadiran para pimpinan daerah dalam agenda ini menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel di wilayah Sumatera Selatan.Cendy katakan Dengan diserahkannya LKPD Unaudited ini, tim pemeriksa BPK akan segera menindaklanjuti dengan pemeriksaan terperinci di lapangan guna memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan masing-masing daerah.Acara ini juga dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Sumsel
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Respons Rencana WFH Pusat untuk Efisiensi Energi di Tengah Dinamika Global
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Banggar DPRD Sumsel, Senin (30/03/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE., MM., ini fokus pada penyusunan jadwal strategis kegiatan pimpinan dan anggota dewan untuk periode Maret hingga Juni 2026.Selain membahas agenda internal legislatif, rapat ini juga menjadi forum diskusi krusial mengenai kebijakan nasional terbaru. Dalam sesi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., MM., mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).Menanggapi hal tersebut, Sekda Edward Candra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap bersinergi dan mengikuti instruksi pusat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah antisipatif yang rasional mengingat tekanan geopolitik global saat ini yang berdampak pada stabilitas energi nasional.“Mengenai kepastiannya, kita masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat dalam waktu dekat terkait penjadwalan WFH tersebut. Prinsipnya, kita akan jalankan demi efisiensi energi,” ujar Edward Candra.Meski demikian, Edward memberikan catatan penting mengenai keberlangsungan fungsi pemerintahan. Ia menjamin bahwa jika kebijakan WFH diterapkan, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik tidak akan terganggu.“Untuk unit kerja yang melakukan pelayanan masyarakat secara langsung, tetap diinstruksikan untuk melayani seperti biasa. Pelayanan publik harus tetap prima,” tegasnya.Rapat Bamus kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi agenda antara eksekutif dan legislatif. Penyesuaian jadwal ini diharapkan mampu menyelaraskan program-program strategis daerah serta memastikan target capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tetap berjalan optimal hingga pertengahan tahun 2026.Turut hadir para anggota DPRD Sumsel
Sumsel
Sekda Sumsel Pimpin Rapat Persiapan Halal Bihalal, Perkuat Kebersamaan Pasca Idulfitri
PALEMBANG – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, memimpin rapat perencanaan kegiatan Halal Bihalal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Tamu Sekda Sumsel, Senin (30/3/2026).Rapat berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan yang ingin dihadirkan dalam perayaan Halal Bihalal mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi antar jajaran pemerintah serta seluruh elemen pendukung di lingkungan Pemprov Sumsel.Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar pihak agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan kesan yang baik. Ia juga mendorong sinergi dengan Tim PKK Sumsel dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel sebagai mitra strategis dalam menyukseskan acara tersebut.Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sunarto, Ketua DWP Sumsel Dessy Edward, serta para pejabat yang mewakili masing-masing perangkat daerah.Melalui persiapan yang matang dan kolaborasi yang erat, diharapkan pelaksanaan Halal Bihalal Pemprov Sumsel nantinya dapat berlangsung khidmat, lancar, serta membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Sumsel
Refleksi Kinerja 2025, Gubernur HD Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Palembang. Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna ke-XXXIII (33) DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (30/3/2026).Agenda utama rapat penyampaian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, pembentukan panitia khusus (pansus), serta penyampaian laporan hasil kerja sementara pansus DPRD Sumsel.Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD, jajaran kepala OPD.Gubernur menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Sumsel menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat sebesar 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel menjadi salah satu yang tertinggi di indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 3,89 persen pada tahun 2025.“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk terus melangkah lebih baik ke depan,” ujar Gubernur.Gubernur menegaskan sejumlah tantangan besar di tahun 2026, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing daerah, serta mitigasi bencana di wilayah rawan.Pemprov Sumsel terus berkomitmen melanjutkan program strategis, seperti pembangunan New Palembang Port, penguatan Program Sumsel Berkat, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, serta pengembangan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan dukungan terhadap program food estate.Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan produksi pertanian, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan rumah layak huni, perluasan akses internet desa, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.Di bidang sosial dan budaya, Pemprov Sumsel terus mendorong terwujudnya toleransi beragama, serta pembangunan taman seni budaya dan pelestarian aksara ulu sebagai identitas lokal.Menutup paparannya, Gubernur menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan good and clean government, sebagai fondasi utama mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Sumsel
Sumsel
Gelar Apel Gabungan dan Halal Bihalal 2026, Gubernur Sumsel Tekankan Loyalitas dan Efisiensi di Tengah Situasi Global
Palembang. Mengawali hari kerja setelah libur panjang Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Apel Gabungan sekaligus Halal Bihalal di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (30/03/2026). Dipimpin langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, momen ini menjadi wadah penguatan silaturahmi sekaligus penegasan disiplin bagi seluruh aparatur negara.Apel ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural eselon 3 dan 4, seluruh ASN di lingkungan OPD Pemprov Sumsel, serta para Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Selatan.“Setelah libur panjang, kita dapat berkumpul kembali untuk saling sapa dan bersilaturahmi. Mungkin saat lebaran lalu ada yang belum sempat bertemu, maka inilah momennya. Saya berharap kita semua saling bermaafan, jangan ada lagi kebencian,” ujar Gubernur mengawali sambutannya.Atas nama pribadi dan Wakil Gubernur, ia juga menyampaikan ucapan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta apel.Gubernur menekankan bahwa status sebagai ASN membawa tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Ia menginstruksikan seluruh pegawai untuk kembali bekerja dengan disiplin tinggi serta mengedepankan loyalitas dan totalitas dalam melayani masyarakat Sumatera Selatan.HD meminta ASN untuk tidak bersikap apatis terhadap situasi global yang mulai berdampak pada kebijakan daerah ykani ASN wajib memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mendukung kebijakan pemerintah pusat, Efisiensi bukan penghalang, melainkan cara untuk memastikan "nafas" pembangunan di Sumsel tetap berjalan.Selain itu Menanggapi isu efisiensi yang sedang hangat, Gubernur memberikan kepastian bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).“Kita tidak boleh menjadi ASN yang cuek dengan situasi. Masalah efisiensi yang saat ini tren, terutama soal PPPK, saya pastikan PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel akan terus berkesinambungan,” tegasnya.
Sumsel
Menkomdigi Tegaskan Kepatuhan Platform Digital terhadap PP Tunas, Apresiasi X dan Bigo Live
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi sikap kooperatif penuh yang ditunjukkan oleh platform digital X dan Bigo Live dalam memenuhi kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kemkomdigi pada Jumat (27/03/2026).Platform X telah menetapkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun yang tercantum dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk). Selain itu, X juga berkomitmen untuk memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.Sementara itu, Bigo Live telah melakukan penyesuaian batas usia minimum menjadi 18+ yang tercantum dalam Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi, serta memperkuat sistem pelindungan melalui moderasi berlapis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.“Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Tidak boleh ada kompromi,” tegas Meutya.Lebih lanjut, Pemerintah menekankan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan oleh X dan Bigo Live harus menjadi standar minimum yang diikuti oleh seluruh platform lainnya.Pemerintah akan terus memantau setiap pergerakan platform secara harian untuk memastikan bahwa setiap komitmen tidak sekadar formalitas, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata.Bagi platform yang belum menunjukkan kepatuhan penuh, Pemerintah menegaskan agar segera melengkapi seluruh kewajiban tanpa penundaan. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah eskalasi dan tidak akan ragu mengambil tindakan administratif tegas untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak.