Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Dirgahayu Pemprov Sumsel Ke 75, HD Launching Perda Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya didampingi Wakil Ketua TP PKK Prov. Sumsel, Hj. Fauziah Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Sumsel dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-75 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang dibuka oleh Ketua DPRD Prov Sumsel Hj. Anita Noeringhati di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Selasa (18/5/2021). Disaat yang sama, HD bersama DPRD Prov. Sumsel melaunching Peraturan Daerah tentang arsitektur bentuk bangunan berciri khas budaya Sumsel yang telah dibentuk sebelumnya. Melalui Perda tersebut diharapkan bangunan - bangunan yang ada disumsel dapat menonjolkan kebudayaan lokal yang diharapkan menjadi objek wisata baru dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung. "Di medsos banyak sekali yang berkomentar positif yang mendukung pemerintah atas gagasan tersebut. Dan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memberdayakan budaya dan melestarikannya", ucap HD. Dikesempatan itu pula HD mengusulkan agar setiap pertemuan yang dilakukan oleh DPRD Prov. Sumsel dalam pengambilan keputusan untuk dapat menggunakan pakaian adat yang merupakan kearifan lokal milik sumsel. Terkait dengan isu yang beredar dimasyarakat mengenai pasien yang terjangkit mutasi virus Covid-19 varian baru B.1617, HD menegaskan bahwa pasien tersebut telah sembuh dan virus tersebut tidak berkembang disumsel. "Oleh sebab itu, saya harap agar informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak khawatir dalam beraktifitas agar kestabilan ekonomi disumsel tetap terjaga", ungkap HD. Turut hadir FKPD Prov. Sumsel,Anggota DPR RI, Hj Percha Leanpuri, B.Bus., MBA, Para Anggota DPRD Prov. Sumsel, Para Kepala OPD Prov. Sumsel, Gubernur Sumsel Periode 1998 - 2003, Rosihan Arsyad, Gubernur Sumsel Periode 2003-2008, Ir. H. Syarial Oesman, Para Bupati/Walikota yang mengikuti secara langsung maupun virtual. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sumsel, Salah Satu Dari 19 Provinsi di Indonesia Mampu Turunkan Grafik Kasus Covid-19
Palembang, sumselprov.go.id- Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ri, Joko Widodo dalam Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021 secara virtual dan diteruskan HD kepada Bupati/Walikota Se Sumsel sesaat setelah pengarahan Presiden Jokowi dari Auditorium Graha Bina Praja Prov. Sumsel, Senin (17/5/2021). Jokowi mengatakan, ada 15 provinsi yang mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 seperti Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, babel, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Malut, Kalteng, Sulteng, Sulsel dan Gorontalo. Menurut Jokowi, kasus penyebaran tempat wisata mengalami kenaikan mulai dari 38-100,8 persen. Pemeritah daerah diingatkan untuk mewaspadai terjadinya angka kenaikan kasus usai lebaran idul fitri. HD menyampaikan bahwa penyekatan yang dilakukan pada kegiatan operasi ketupat akan diperpanjang hingga tanggal 31 mei 2021. HD meminta agar Bupati/Walikota dapat mendukung dan memastikan bahwa posko - posko tersebut terpenuhi kebutuhan operasionalnya agar tetap dapat berlangsung. "Terimakasih kepada semua jajaran serta pihak - pihak terkait yang terlibat, yang telah mensukseskan kegiatan operasi ketupat dalam mecegah agar tidak terjadinya arus mudik selama libur lebaran" ujar HD. Mengenai perkembangan Covid-19, sesuai arahan Presiden Jokowi HD meminta kepada Bupati/Walikota untuk dapat memperketat dan menerapkan prokes agar varian baru virus Covid-19 tidak menyebar dan berkembang di Indonesia khusunya Sumsel. HD juga meminta kepada seluruh Bupati/Walikota agar memperhatikan kebiasaan masyarakat yang berwisata setelah lebaran agar hal tersebut dapat diperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan disetiap tempat wisata yang beroperasi. "Kepada seluruh Kapolres agar dapat menurunkan personelnya jika terjadi pelanggaran prokes ditempat - tempat umum seperti tempat wisata, jika memang dirasa perlu, tempat wisata yang melanggar prokes saya harap untuk ditutup sementara", tegas HD. Turut hadir Para Asisten Pemprov Sumsel, Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Dengarkan Arahan Presiden RI Terkait Penyebaran Covid-19 Varian Baru dan PEN
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) beserta jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan arahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo secara virtual yang diikuti juga oleh seluruh kepala daerah se Indonesia dari Auditorium Graha Bina Praja Prov. Sumsel, Senin (17/5/2021). Dalam kesempatan tersebut Presiden RI, Ir. Joko Widodo menyampaikan permasalahan penyebaran Covid-19 varian baru. Ia meminta agar pemerintah daerah, baik gubernur ataupun bupati/walikota untuk dapat berhati - hati serta mengantisipasi dan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebaran agar tidak masuk di Indonesia. "Untuk itu, saya tegaskan agar semua kepala daerah yang berzona merah untuk dapat melarang dan menutup tempat - tempat wisata agar tidak beroperasi, hal ini perlu dilakukan agar penyebaran virus Covid-19 dapat diantisipasi", tegasnya. "Pemerintah harus dapat dengan bijak dalam menyipaki hal ini. Saya harap pemerintah juga tau kapan saatnya meninjak gas dan rem dalam kondisi seperti ini",tambah Jokowi. Ia juga menegaskan bagi wilayah yang tidak berzona merah dapat membuka tempat wisatanya dengan memperhatikan serta teliti dan ketat dalam menerapkandisetiap kegiatan yang dilakukan masyarakat. "Tempat wisata boleh dibuka bagi mereka yang tidak berzona merah akan tetapi harus menerapkan prokes yang ketat. Hal tersebut perlu dilakukan guna membantu pemerintah dalam mencapai target Pemulihan Ekonomi Nasional", ucap Jokowi. Selain itu disampaikannya juga bahwa setiap kepala daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai target Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Akan tetapi Ia mengingatkan agar pemerintah daerah berhati - hati dalam mengambil kebijakan agar tidak terciptanya kluster baru. Turut hadir Para Asisten Pemprov Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
MY Hadiri Rapat Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Terhadap Sembilan Raperda
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya (MY) menghadiri dan mengikuti Sidang Rapat Paripurna XXX DPRD Provinsi Sumatra Selatan bertempat di Ruang Rapat DPRD Prov Sumsel, Senin (17/5/2021). Agenda Rapat kali ini mendengarkan tanggapan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terkait sembilan (9) Raperda yang sebelumnya telah diajukan pada Sidang Rapat Paripurna XXX DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Ruang Rapat DPRD Prov Sumsel, Senin (10/5/2021) Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H. Muchendi Mahzareki, SE Secara umum pemandangan Fraksi-Fraksi menyampaikan tanggapan dengan harapan adanya upaya Pemprov.Sumsel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengimplementasikan isu kerakyatan, utamanya soal penguatan ekonomi Masyarakat yang terdampak Wabah Covid-19. Semua Fraksi pada umumnya sangat merespon dan mendukung ke sembilan Raperda untuk dapat memberikan manfaat guna meningkatkan PAD dengan Pembentukan BUMD bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta manfaat bagi masyarakat terkait Raperda Tentang Pendirian BUMD SPAM Regional Sumatera Selatan, Dan juga pemanfaatan pajak untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Pembatasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotika Terkait Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel akan dibahas lebih detil lagi beserta semua Raperda yang telah diajukan akan dibahas lagi Turut hadir Para Kepala OPD Prov Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Resmi Lantik Nasrun Umar jadi Pj Bupati Muara Enim
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru katakan Kabupaten Muara Enim merupakan Kabupaten yang sumber daya alamnya berlimpah maka seyogyanya dapat memberikan bermanfaat bagi penghuninya Hal tersebut diutarakan saat melantik Penjabat Bupati Muara Enim Dr. H. Nasrun Umar, SH, MM atas nama Presiden RI Joko Widodo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI di Griya Agung Palembang, Selasa (11/5/2021). "Untuk itu harus ada sinkronisasi antara kekayaan alam dengan Sumber Daya manusianya. Selamat kepada bapak H. Nasrun Umar yang dilantik dengan hak dan kewenangan menjabat sama seperti bupati definitif" ucap HD. Dijelaskan HD, Pelantikan hari ini bertujuan untuk mengisi kepemimpinan di Kabupaten Muara Enim. Dan harus terus menjaga agar tidak pernah terjadi konflik, Salah satunya melalui konsolidasi bersama Forkopimda. " Kepada penjabat Bupati melalui satgas Covid-19 agar turut mendukung upaya penanggulangan covid-19 dengan memperhatikan penanganan dampak dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial sesuai kondisinya. Juga harus diperhatikan bahwa pembangunan di Muara Enim agar terus dilakukan. Lakukan komunikasi dengan DPRD dan lanjutkan Perda-Perda yang ada untuk pembangunan," ujarnya Adapun pelantikan itu sendiri ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan dari Mendagri RI, dilanjutkan dengan pembacaan petikan naskah pelantikan serta penyematan tanda jabatan dan penandatanganan fakta integritas. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan SK Pj Ketua TP PKK Kab.ME dari Ketua TP-PKK Prov Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru kepada Hj. Renny Nasrun serta Penyerahan Bantuan Khusus Gubernur Sumsel ke Kab/Kota, di terima oleh Kepala BPKAD Kab/Kota Se Sumsel. Turut hadir Anggota DPR RI Hj Percha Leanpuri, Ketua DPRD Prov Sumsel Hj. Anita Noeringhati, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI.M Zamroni, S.I.P, Danrem 044/GAPO Brigjen.TNI Jauhari Agus Suraji,FKPD Kab.Muara Enim dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Dampingi Mensos RI Berikan Santunan Ahli Waris Korban KKB
Palembang, sumselprov.go.id- Selain menyerahkan Santunan Ahli Waris Korban Penembakan di Papua, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini didampingi Gubernur Sumsel, H Herman Deru juga memberikan paket atensi kepada masyarakat yang membutuhkan bertempat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Budi Perkasa, Jalan Sosial No 44 Km 5 Kecamatan Sukarami Palembang, Selasa (11/5/2021). Bantuan diberikan kepada Ahli Waris Bharatu (Anumaerta) I Komang Wira Natha, personel Brimob asal Belitang II, OKU Timur, yang gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Ilaga, Papua. Bantuan berupa buku tabungan, santunan ahli waris Rp. 100 juta, piagam penghargaan atas nama Bharatu (Anumaerta) I Komang Wira Natha, atas dedikasi dalam pengabdian sosial untuk kemanusiaan serta paket sembako. Selain itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru juga memberikan bantuan kepada ahli waris senilai Rp. 15 juta, dan paket sembako. Dan juga diberikan bantuan sosial paket atensi alat bantu kursi roda, dan alat bantu ankle foot ortosis. HD menyambut baik kedatangan Mensos RI, dan berterima kasih atas kepedulian dan juga bantuan yang diberikan untuk ahli waris korban KKP Papua dan juga bagi yang membutuhkan. HD ungkapkan poin penting yang disampaikannya ke Mensos hari ini, HD meminta agar penyerapan beras hasil pertanian di Sumsel dapat dioptimalkan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan atau untuk dibagi ke tempat lain yang bukan penghasil beras. Sementara itu, Mensos RI, Tri Rismaharini, mengatakan kedepan balai-balai yang serupa dengan tempat ini akan diarahkan untuk membantu semua yang membutuhkan pertolongan, misalnya lansia yang tidak ada yang mengurus akan ditampung di Balai ini. Dan juga mengembangkan tempat untuk merakit kursi roda untuk diberikan kepada yang membutuhkan. "Senang saya bisa berada disini, mudah-mudahan InsyaAllah kalau kita melakukannya bergandengan tangan, sesulit apapun masalah yang diberikan kita bisa jika dilakukan bersama. Saya minta masukan Pak Gubernur terhadap bantuan sosial apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan disini," ujarnya. Menutup sambutannya, Risma juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga ahli waris korban KKP Papua dari Presiden Ri dan juga atas nama Kemensos RI. Turut hadir Bupati OKU Timur, H Lanosin, Kadis Kominfo Sumsel, H Achmad Rizwan, SSTP, MM,Kadinsos, Mirwansyah, SKM, M.KM Karo Humas dan Protokol, Rika Efianti, SE, MM., Kasatpol PP Sumsel, H. Aris Saputra, S. Sos, M.Si., Kepala BPBD Sumsel, H. Iriansyah. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, HD Dukung Rekrutmen Petugas P2EP dan Sektor Pangan di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Asgianto, ST dan jajaran dalam rangka koordinasi petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (P2EP) untuk dikonsultasikan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (10/5/2021). Dalam kesempatan itu, HD menyambut baik usulan Komisi II, dan mengapresiasi karena Komisi II memiliki persepsi yang sama dengan program Pemprov Sumsel. Menurutnya pada tingkat Provinsi Komisi II telah menggugah Pemprov Sumsel untuk lebih aktif. "Kami sangat responsif atas kehadiran dan tujuan Komisi II. Asal proses rekrutmennya betul-betul dilakukan dengan baik, yang direkrut orang yang benar-benar layak dan berkualitas dengan latar belakang keilmuan yang sesuai. Yang penting dengan jumlah yang proposional sesuai kebutuhan," ujarnya. HD ungkapkan pada tahun 2021, sudah disiapkan kuota tambahan 494 penyuluh. Dan jika mau ditambah tidak masalah, asal ada koordinasi yang jelas tentang jumlah kebutuhan SDM di masing-masing sektor. Menurut HD, inisiasi ini sebagai upaya untuk menekan biaya hidup sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. "Ada keanekaragaman komoditas yang harus diperlihara. Ayo kita bangkitkan hal ini dari bawah, dimulai dari Kab/Kota, yang jelas bagaimana ketahanan pangan kita buat yang utama. Saya minta agar mitra Komisi II serius mulai dari proses rekrutmennya dan goal apa yang ingin dicapai," katanya. Selanjutnya, HD mengajak Komisi II untuk melakukan FGD dengan melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari kementerian lembaga, baru kemudian dijalankan secara teknis. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Asgianto, ST, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Abusari, SH, M.Si, mengatakan bahwa selama 5 bulan terakhir, Komisi II telah melakukan road show 17 kab/kota untuk menyerap aspirasi masyarakat guna disampaikan ke Gubernur HD. "Komisi II sepakat untuk mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua dan mendukung program Pemprov Sumsel dalam pembangunan," tegasnya. Menurutnya, berdasarkan hasil roadshow dan koordinasi pendataan dengan seluruh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan di Sumsel menyimpulkan bahwa masih banyak kurang penyuluh di Sumsel. Meskipun Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya telah merekrut 1000 penyuluh sebelumnya. Saat ini total kekurangan 2.016 orang penyuluh dikurang dari 494 penyuluh tambahan pada tahun ini. "Setelah road show ternyata penyuluh lapangan masih kurang di setiap desa dan kecamatan. Mudah-mudahan penyuluh-penyuluh ini untuk motor kita. Ini langkah konkrit yang bisa kita lakukan," ujarnya. Turut hadir Sekretaris Komisi II, Firdaus, SH., Plt. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., MKes, Kadishut, Pandji Tjahjanto, S.Hut. MSi., Kadis Kelautan dan Perikanan, Widada Sukrisna, S.Pi, M.Si, Karo Humas Protokol, Rika Efrianti, SE, MM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Ajukan 9 Raperda
Palembang, sumselprov.go.id - Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan Pemprov Sumsel tetap mengikuti arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu agar tidak banyak membuat Peraturan yang sulit diimplementasikan atau berpotensi menghambat perkembangan Investasi. Hal tersebut diutarakan saat menghadiri Rapat Paripurna XXX (30) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap 9 (Sembilan) Raperda Prov. Sumsel bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (10/5/2021) "Kami berharap raperda ini dapat menjadi landasan dalam visi dan misi menuju Sumsel Maju Untuk Semua" ujar MY Adapun ke 9 Raperda tersebut adalah Ranperda tentang Pengelolaan Daerah, RanPerda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMD bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, RanPerda Tentang Pendirian BUMD SPAM Regional Sumatera Selatan, Perda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak, Ranperda tentang Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Prov Sumsel, Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsel 2019-2023, RanPerda Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, RanPerda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel dan Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Pembatasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotika Rapat Paripurna XXX (30) DPRD Prov. Sumsel dibuka oleh Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., Turut hadir para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Ingatkan Petugas Pos Pantau Mudik Kedepankan Sikap Humanis dan Tegas
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru melakukan peninjauan pos pemantau dan penyekatan mudik hari raya Idul Fitri 1442 H di sejumlah lokasi, Sabtu (8/5/2021). Sedikitnya, ada tiga lokasi pos pemantau dan penyekatan yang ditinjau langsung orang nomor satu di Sumsel itu dimulai dari pos pemantau Nilakandi, lalu pos pemantau pintu Tol Keramasan, hingga pos pemantau perbatasan Sumsel dan Lampung di Mesuji Kabupaten OKI. Dalam kesempatan itu, Herman Deru meminta agar petugas selalu mengedepankan sikap humanis dalam melakukan pemeriksaan dan pelayanan terhadap masyarakat yang melintas. "Dalam melakukan pemeriksaan petugas harus humanis namun tetap tegas. Mulai dari salam, sapa, dan teguran harus dilakukan sesuai adat ketimuran yang sopan sehingga masyarakat bisa mengerti upaya yang kita lakukan ini," kata Herman Deru. Dia mengatakan, langkah persuasif itu dilakukan agar citra Sumsel sebagai daerah yang ramah tamah tetap terjaga dengan baik. Diketahui, upaya penyekatan tersebut sebagai langkah antisipasi aktivitas mudik masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H mendatang. Larangan mudik tersebut merupakan instruksi langsung pemerintah pusat, guna meminimalisir terjadinya penularan covid-19. Kendati begitu, upaya tersebut tetap dilakukan secara fleksibel. Artinya, untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan khusus tetap diperbolehkan untuk melintas antar daerah. Perjalanan kategori mudik, saat ini memang dilakukan pelarangan, namun untuk kategori perjalanan non mudik tetap diperbolehkan melintas dengan syarat harus menunjukkan bukti perjalanan yang akan dilakukan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.