Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Tutup Pengajian Ramadan Provinsi Sumsel Tahun 1443 H/2022 M
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya resmi menutup pengajian ramadan Provinsi Sumsel tahun 1443 H/2022 M yang telah dimulai sejak awal ramadan lalu dan dilaksanakan serentak di kabupaten/kota di Sumsel. Acara penutupan diawali dengan Sholat Isya, Tarawih dan Witir berjamaah dengan Imam Ustadz H Bangun Syahraya Al-Hafidz dan menghadirkan penceramah Ustadz Dr. Bitoh Purnomo Lc,MA., berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (26/4/2022) malam. HD mengatakan, ramadan tahun ini alhamdulillah lebih baik dari ramadan dua tahun lalu karena pandemi Covid-19 sudah menurun walaupun tetap ada tantangan baru yang harus kita hadapi seperti saat ini terkait ketersediaan minyak goreng. "Terkait Minyak Goreng ini kita telah membentuk Satgas Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng untuk menanggulangi kelangkaan di wilayah Sumsel. Bagaimanapun kebutuhan minyak goreng di Sumsel yang berkisar 130 Ton per hari dapat terpenuhi," tegasnya. Lanjut HD, pada hari raya Idul Fitri tahun ini Pemprov Sumsel juga telah menyediakan armada untuk mudik gratis antar kabupaten/kota di Provinsi sumsel dengan juga mengajak BUMN dan BUMD di Sumsel untuk mendukung kegiatan mudik gratis tersebut. "Menyambut 1 Syyawal 1443 H nanti, atas nama pribadi, keluarga dan para pimpinan di Provinsi Sumsel ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dengan mengucap Alhamdulillah kita tutup bersama pengajian ramadan Provinsi Sumsel Tahun 1443 H/2022 M ini," tutupnya. Turut hadir Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi, Sekda Provinsi Sumsel, SA Supriono, Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Eddy Junaidi, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, serta para pimpinan instansi vertikal dan para kepala OPD Provinsi Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Serahkan Bonus Atlit & Pelatih, HD Bangga Kontingen Sumsel Peringkat 10 Besar
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyerahkan Bonus Juara kepada Altit dan Pelatih yang berlaga pada PON XX dan PEPARNAS XVI Papua 2021. Melalui kesempatan tersebut HD mengungkapkan rasa bangganya terhadap prestasi yang telah diperoleh oleh kontingen sumsel yang berhasi membawa Provinsi Sumatera Selatan berada ditingkat 10 besar pada kegiatan tersebut. "Terima kasih saya ucapkan untuk semua atlit dan para pelatih yang telah berjuang dan membawa prestasi untuk Sumsel. Rasa bangga saya kepada kalian hari ini terbayarkan. Saya harap uang bonus yang diberikan tidak merubah gaya hidup kalian dan dimanfaatkan untuk membuka sebuah usaha yang nantinya dapat menambah pemasukan keluarga", ungkap HD. Terkait dengan keterlambatan pembayaran bonus, HD meminta maaf akan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa itu terjadi diakibatkan oleh postur anggaran yang belum disesuaikan dengan APBD Tahun 2022. "Keterlambatan bukan kesalahan siapapun, melainkan postur APBD nya yang belum disesuaikan. Saya harap kalian tidak star syndrome dan terus berlatih mempersiapkan diri untuk pertandingan - pertandingan berikutnya", tutup HD. Sementara itu, Ka. Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Rudi Irawan, S.sos, M.Si menyampaikan besaran bonus yang diberikan untuk Atlit Perorangan (Mendali emas Rp. 300 jt, Perak Rp. 120 jt, Perunggu Rp. 75 jt) untuk Atlit Regu (Mendali Emas sebesar Rp. 325 jt, Perak Rp. 130 jt, Perunggu Rp. 90 jt), Sementara untuk Pelatih (Mendali Emas Rp. 60 jt, Perak Rp. 45 jt dan Perunggu Rp. 30 jt). Turut hadir Ketua Umum KONI Prov. Sumsel, H. Hendri Zainudin, Ketua Umum NPCI Prov. Sumsel, Ryan Yohrawi, Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Dr. H. Rosyidin Hasan, M.Pdi, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
MY : Dampingi Pelaku Usaha Binaan Hingga Berkembang dan Ada Produk yang Ditonjolkan
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya mengatakan perlu adanya strategi pendekatan terhadap pelaku usaha, tingkatkan kepercayaan dalam membina serta mengarahkan agar organisasi ini dapat dipercaya masyarakat sebagai pendamping dalam menjalankan usaha baik bagi anggota dan para pelaku usaha. Hal tersebut diungkapkan saat menerima audensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Pendamping Usaha Masyarakat (FPUM) Putra Putri Sriwijaya Sumatera Selatan (PPSSS) Amri beserta jajaran dalam rangka silaturahmi bertempat di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel, Selasa (26/4/2022) "Dalam pembinaan, disarankan perlu dan harus ada ditonjolkan binaan mulai dari mendampingi mendapatkan modal usaha hingga adanya pameran, sehingga adanya bukti hasil binaan" ujar Wagub Mawardi Yahya (MY) MY ucapkan terima kasih karena Organisasi ini merupakan salah satu prakarsa guna membantu masyarakat untuk dibina jadi pelaku usaha serta pemerintah ucapkan terimakasih atas gebrakan dalam membina dan organisasi bertujuan sebagai pendamping usaha bagi masyarakat "Saran kami sudah ada contoh diedukasi oleh forum organisasi ini. Bila perlu lakukan wawancara agar ada kepercayaan kalau sudah dibina hingga dipamerkan hasilnya" tutupnya Ketua Umum DPP FPUM PPSSS Amri ucapakan terima kasih atas kesediaan pak Wagub dapat menerima kehadiran kami dalam rangka silaturahmi serta mengajukan proposal Program kerjasama antara FPUM dengan Pemprov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Pastikan Kawal HET Minyak Goreng Curah 14.000/L atau Rp. 15.500/Kg
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel H Herman Deru membentuk satgas monitoring ketersedian minyak goreng untuk menanggulangi kelangkaan minyak goreng yang ada di Sumsel. Hal tersebut diutarakannya usai mengikuti rapat monitoring ketersediaan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Griya Agung, Selasa, (26/4/2022). Ditemui usai rapat, HD katakan rapat ini membahas agar minyak goreng curah yang kebutuhannya hanya 134 ton per hari dapat terpenuhi. "Bagaimanpun caranya, saya minta ini dapat terpenuhi, karena total produksi minyak curah di Sumsel sekitar 1.320 ton per hari, kita hanya minta alokasikan kebutuhan curah lokal,"ujar HD. Oleh sebab itu, HD ungkapkan dirinya bersama pihak terkait telah menyepakati agar hal ini dapat teralokasikan dengan baik. "Untuk mengatasi masalah kelangkaan, saya bentuk satgas dan akan ditanda tangani juga hari ini, didalamnya memuat tupoksi dan apa saja yang akan diawasi. Kita libatkan semua unsur, yaitu polisi, TNI, kejaksaan, dan unsur lainnya seperti Polres dan Koramil," ungkapnya. Selain itu, menurut HD, pihaknya juga akan memastikan harga jualnya, dan dipastikan dimulai dari produsen, distributor, agen hingga ke konsumsen yang membeli sampai tingkat pasar yaitu HET Rp 14.000/L atau Rp 15.500 /Kg "Kendala utama ini antar distributor ke agen, bisa jadi karena jarak tempuh, bisa jadi juga ada keterlambatan pengiriman ke produsen. Saya sudah bilang bila perlu pinjam mobil tentara dan polisi jika memang dibutuhkan," ujarnya. HD katakan SK yang akan dibuat ini akan diberlakukan selama 3 bulan dan bertugas mendeteksi kelangkaan minyak goreng. Jika ditemukan adanya kecurangan maka kita tindak sesuai hukum yang berlaku. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto MH, katakan bahwa pihaknya juga ikut serta dalam pengawasan ketersediaan minyak goreng yang ada di pasar-pasar seluruh Sumsel untuk memastikan tidak terjadinya kelangkaan minyak goreng. Rapat ini juga diikuti oleh Produsen dan distributor minyak goreng yang ada di Sumsel. Turut hadir Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sumsel,Kartika Sandra Desi, SH, dan Para Kepala OPD Prov Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD Saksikan Penyerahaan Seritifikat Tanah Wakaf Oleh Wakil Presiden RI
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) mengikuti kegiatan penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin secara virtual di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (25/4/2022). Melalui kesempatan itu, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat dilaksanakan dalam rangka Gerakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa akan meningkat kegiatan ini dari tahun ke tahunnya, "Tidak adanya sertifikat tentunya akan menimbulkan masalah bagi mereka yang mengelola dan mengunakan tanah wakaf. Maka dari itu kita harap sertifikasi tanah wakaf dapat dipermudah", ucapnya. "Dengan begitu kita berharap dapat terwujudnya pengelolaan tanah waqaf yang bermanfaat dan lebih baik kedepannya yang bersifat akuntabel dan transparan", tambahnya. Sementara itu Gubernur Sumsel, H. Herman Deru pada sambutannya menyampaikan untuk para pemilik tanah wakaf untuk sesegera mungkin untuk melegalisasi tanah yang dimiliki agar tidak terjadi permasalahan dalam pengelolaannya. Ia juga meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel dapat memberikan edukasi masyarakat terkait dengan tata cara dalam melegalisasikan tanah wakaf yang dimiliki, "BPN harus berikan bimbingan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan pengetahuan dalam mengurus serfitikat tanah wakaf yang dimiliki", ungkap HD. HD juga meminta agar Proses pembuatan sertifikat tanah wakaf untuk dapat dipercepat dan dipermudah dalam segala urusannya. Untuk diketahui bahwa ada 3.152 Sertifikat Tanah Wakaf yang diserahkan oleh Ma'aruf Amin Hari ini (Senin, 25/4) dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Gubernur Se Indonesia secara virtual. Turut hadir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. R.M. Zaini., SH., M.HI, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel, Ir. Kalvyn Andra Sembiring, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumsel, Prof. KH. Aflatun Muchtar, Ketua Majelis Wakaf Muhammadyah Sumsel, Abdul Hamid Usman, Para Ketua Kantor Pertanahan Kab/Kota Se Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pastikan Kesiapan dan Rencana Pengamanan Idul Fitri 1443H, HD Pimpin Rakor Lintas Sektoral
Palembang, sumselprov.go.id- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang tinggal beberapa hari lagi, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Dan Rencana Pengamanan Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 di Aula Lantai 7 Gedung Presisi Polda Sumsel, Senin (25/4/2022). Dikatakan HD, Mudik adalah tradisi masyarakat di Indonesia menjadi untuk bersilaturahmi di momen Hari Raya. Untuk itu menjadi tanggung jawab bersama agar pemudik mendapat keamanan selama di perjalanan pulang perginya, namun juga saat mereka stay di kampung halaman. Selain itu juga HD mengatakan di Provinsi Sumatera Selatan sendiri akan berdatangan pemudik dari seluruh penjuru daerah dengan berbagai kondisi kesehatan. Oleh sebab itu menjadi tugas bersama untuk melakukan pencegahan meningkatnya kembali kasus Covid-19 yang saat ini sudah mulai mereda. "Kepada Satgas Covid-19 beserta seluruh pihak terkait untuk terus mengingatkan masyarakat agar tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi khususnya vaksin booster. Dan kepada seluruh jajaran baik Polri,TNI, Satpol PP dan unsur pendukung lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyambut pemudik" ujar HD. Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto,M.H memperkirakan jumlah pemudik yang akan keluar dari Provinsi Sumsel sebanyak 62.000 orang, dan yang akan masuk ke Provinsi Sumsel diperkirakan sebanyak 61.000 orang. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah yang tepat karena arus mudik yang cukup tinggi. Turut hadir Para Kepala OPD Prov Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemprov Sumsel Pertahankan Opini WTP 8 Kali Berturut - Turut
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya (MY) Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Prov. Sumsel dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Pereakilan Sumsel atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun 2021 di Gedung DPRD Prov. Sumsel, Senin (25/4/2022). Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini artinya Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan prestasi tersebut secara berturut - turut. Dalam kesempatan tersebut, HD mengatakan bahwa hasil audit BPK yang diterima merupakan petunjuk bagi Pemprov Sumsel untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan penggelolaan keuangan daerah. "Terkait dengan laporan keuangan daerah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui catatan-catatan dan rekomendasi yang diberikan", ucap HD. Sementara itu, Pimpinan VII BPK RI, Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H. CFRA menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov Sumsel yang mampu mempertahankan opini WTP yang kedelapan kalinya secara berturut - turut. Ia berharap prestasi tersebut dapat menambah semangat Pemerintah Daerah untuk dapat lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan Pemerintah dan menyampaikan secara transparan tentang pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Akhsanul Khaq, MBA., CMA., CFE, Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka, CSFA, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A Anita Noeringhati, SH., MH, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, Kartika Sandra Desi, SH, Sekda Prov. Sumsel, Ir. S.A. Supriyono dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
MY Dengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus DPRD Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya hadiri dan mendengarkan Rapat Paripurna XLVIII (48) DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2021 bertempat di Ruang Serbaguna Lantai III DPRD Prov. Sumsel, Senin (25/4/2022) Dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2021 yang diteliti dan dibahas oleh oleh Lima Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumsel Penyampaian laporan Pansus tersebut, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sejak tanggal 11 April sampai dengan 25 April 2022 dengan masing-masing mitra kerja Pansus. Laporan penelitian dan pembahasan oleh lima Pansus tersebut disampaikan pada Paripurna yang dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Kartika Sandra Desi, SH Secara umum para Pansus DPRD Sumsel dapat memahami dan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya dibacakan Pansus I oleh H. Juanda Hanafiah, SH, MM, Pansus II oleh Yenny Elita, S. Pd, MM, Pansus III oleh Ir. M. Kanoviyandri, Pansus IV oleh H. David Hadrianto Aljufri, SH dan Pansus V oleh Susanto Azis. Dengan diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2020 oleh ke lima Pansus dimaksud maka DPRD Prov. Sumsel akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap LKPJ TA. 2021. Turut hadir para Kepala OPD Prov. Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel.
Sumsel
Sekda Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah Secara Virtual
Palembang, sumselprov.go.id- Sekda Sumsel S.A. Supriono menghadiri Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVI Tahun 2022, secara virtual dari Auditorium Graha Bina Praja, Pemprov Sumsel, Senin (25/4/2022). Kegiatan tersebut bertema "Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045". Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, katakan tujuan ditetapkannya otonomi daerah yaitu untuk mendelegasikan sebagian urusan pemerintah untuk menjadikan daerah lebih maju dengan cara menggali potensi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. "Otonomi daerah diketahui telah memberikan berbagai dampak positif antara lain bertambahnya PAD," ujarnya. Otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan HUT Otonomi Daerah menjadi usia yang cukup dewasa untuk memacu semangat otonomi daerah, kemudian untuk menentukan kebijakan otonomi daerah untuk membentuk ASN yang proaktif. "Dengan adanya kegiatan ini sebagai wadah pertemuan pemerintah pusat daerah dalam melakukan referensi dalam pencapaian penyelenggaraan otonomi daerah di RI. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan komitmen pemerintah daerah yang bersih, baik, akuntable, transparan,"katanya. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov. Sumsel H Rosidin Hasan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr Sri Sulastri, SH, MSi. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.