Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
HD Terima Audiensi Tim Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima Tim Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai oleh Brigjen Pol Tubagus Ade Hidayat dalam rangka Sosialisasi Insert dan belanja Anggaran APBN/APBD di Provinsi Sumsel dalam penanggulangan Dampak Covid-19 Tahun 2022 di Ruang Rapat Gubernur, Senin (12/9/2022). Bapak Pembangunan Sumsel itu menceritakan ketika pada siaga covid-19 awal semua terkontraksi, hal itu karena akibat wabah yang belum pernah terjadi. Tak hanya itu, Herman Deru mengatakan saat Ketua Satgas covid-19 dia menegaskan untuk tidak menerima uang tapi memenuhi kebutuhan seperti APD, Ventilator dan lainnya, alhamdulillah berjalan baik semua stakeholder mendukung. Selain itu, Herman Deru juga menjelaskan terkait vaksinasi yang mana ditarget pada November 2021 harus mencapai 70 persen sedangkan pada bulan oktober Sumsel belum mencapai 25 persen. Disisi lain, Herman Deru juga menyampaikan secara umum dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mana dana sebagain sudah direcofusing untuk belanja APD dan lainnya, tapi disisi lain PEN juga terfokus pada infrastruktur. Sehingga lanjutnya Sumsel termasuk yang tangguh pemulihan ekonominya yaitu 5,14 persen hal ini juga tidak lepas dari program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Maraknya Ilegal Driling Jadi Perhatian Serius Pemprov dan Polda Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Maraknya aktivitas penambangan minyak liar atau Ilegal Driling menjadi perhatian serius bagai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebab aktivitas ilegal tersebut jika dibiarkan beroperasi secara ilegal akan berdampak buruk pada kelanggsungan kelestarian alam karena rawan terbakar yang dapat menimbulkan korban jiwa. Menindak lanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor : 175.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi oleh Masyarakat di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumsel maka Pemprov Sumsel bersama dengan aparat penegak hukum yakni TNI/Polri mengambil langkah tegas untuk mengatasi ilegal driling tersebut yang diawali dengan mengelar Forum Discusion Group (FGD) terkait Ilegal Drilling Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertempat di Gedung Presisi Polda Sumsel, Senin (12/9/2022). Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya saat menghadiri FGD tersebut berharap seluruh steakholder dan pemangku kepentingan dengan sigap menangani aktivitas ilegal drilling yang beroperasi diwilayah Sumsel. Menurut Mawardi, SDA yang berlimpah di Sumsel wajib dijaga dan dikelola dengan baik dan secara bijak. Mawardi menilai, terdapatnya sumur minyak tua yang sudah tidak ekonomis lagi untuk diusahakan oleh perusahaan membuat para oknum masyarakat kembali mengusahakan sumur minyak tua tersebut secara ilegal, karenanya dibutuhkan penyelesaian secara menyeluruh mulai dari regulasi hingga penanganan di lapangan. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD Kunjungi Orangtua alm AM Santri Ponpes Gontor asal Palembang
Palembang, sumselprov.go.id- Ditengah rintik hujan gerimis yang mengguyur Kota Palembang, Minggu (11/9/2022) petang, tidak menyurutkan langkah kaki Gubernur Sumsel H Herman Deru menyambangi kediaman orang tua alm AM santri Ponpes Gontor asal Palembang yang beberapa waktu lalu meninggal dunia diduga akibat penganiayaan. Herman Deru yang datang ke rumah duka untuk memberikan semangat dan menyampaikan rasa dukacita. Kedatangan Herman Deru yang mengendarai sepeda motor menyambangi rumah Soimah ibunda Alm AM yang berlokasi di Jalan Mayor Zen Lorong Sukarame, Rt 27 Rw 07, Nomor 35, Kelurahan Sei Lais, Kecamatan Kalidoni. Kedatangan Herman Deru bahkan menjadi kejutan bagi warga sekitar. Bahkan kesempatan itu menjadi ajang silaturahmi antara sang pemimpin dengan rakyatnya. Setibanya di kediaman Soimah, Herman Deru disambut dengan penuh sukacita dari keluarga almarhum AM. Dalam pertemuan singkatnya dengan keluarga dan kerabat AM, Gubernur Herman Deru kembali menyebut pihak Pemprov Sumsel siap berikan pendampingan hukum kepada keluarga Soimah jika diperlukan, guna menemukan titik terang atas permasalahan yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Disamping itu juga Herman Deru berharap penegak hukum dapat menegakkan kebenaran agar keluarga Siti Soimah tidak penasaran dan semua permasalahan cepat terselesaikan. Selain itu, Deru juga mengingatkan kepada keluarga bahwa kejadian ini merupakan ulah dari oknum. Bahkan Herman Deru mengungkapkan, jika kedepannya Soimah dan keluarga membutuhkan bantuan, dirinya memberikan keluasan untuk keluarga Soimah menemui dirinya secara langsung. Untuk diketahui meninggalnya AM di Ponpes Gontor akhir Agustus lalu, menyita perhatian publik tak terkecuali Gubernur Sumsel Herman Deru. Kasus ini tengah ditangani oleh Polres Ponorogo. Bahkan Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengakui pihaknya tengah mendalami motif dugaan penganiayaan terhadap AM. Sedangkan pihak Pesantren Gontor juga telah menegaskan akan komperatif memberikan informasi secara terbuka untuk mengungkap kasus yang menimpa Alm AM. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD: Petakan Masyarakat yang Terdampak Penyesuaian Harga BBM, Buat Skema dan Regulasinya
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dari Sumsel Command Center, Senin (12/9/2022). Rapat koordinasi dihadiri langsung Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan terkait dengan penyesuaian harga BBM yang beberapa waktu lalu dilakukan, Ia menyampaikan akan berdampak pada kenaikan harga pada sektor lainnya dan inflasi ini harus dapat dicegah oleh Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. "Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat bekerja sama, seperti kita bekerja saat covid. Saya yakin inflasi kita dapat kita kendalikan", tegas Jokowi. Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota untuk tidak ragu dalam menggunakan alokasi dana untuk memberikan subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga bbm dalam bentuk bansos. Terutama kepada rakyat yang terdampak dan sangat membutuhkan, seperti nelayan, ojek, UMKM, tranportasi umum, dan lainnya. Menanggapi arahan presiden tersebut, HD mengintruksikan kepada OPD terkait untuk sesegera mungkin memetakan masyarakat yang terkena dampak langsung dan membuat skema yang efesien dan efektif secara detail sesuai dengan target pencegahan inflasi daerah. "Yang diutamakan dipetakan untuk diberikan bantuan seperti Pelaku Ojek Online, UMKM dan lainnya", ungkap HD. Selain itu HD juga mengintruksikan agar subsidi juga diberikan kepada para pedagang pasar tradisional dengan membantu mereka untuk membayar retribusi pasar dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar harga pangan dan bahan pokok tetap terjaga dan stabil. "Tadi juga telah saya sampaikan terkait Tol Distribusi, kita mungkin tidak memotong jalur tersebut tapi ada kemudahan dalam distribusinya dan berdampak untuk pembeli terakhir yaitu konsumen", ucap HD. Mengakhiri rapatnya bersama OPD - OPD terkait, HD meminta agar BAPEDA dapat segera bergerak dan buatkan regulasinya terkait dengan pencegahan inflasi tersebut. "Laksanakan mulai hari ini, apapun skema yang bisa kita lakukan", tutup HD. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD: IKAPPI Harus Jadi Tol Distribusi agar Pedagang Oasar Sejahtera
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menghadiri Pelantikan Pengurus DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sumsel. Ketua DPW IKAPPI Sumsel terpilih, M. Arris Alkautsar, SE di Pasar Kebun Bunga KM.9 Palembang, Senin (12/9/2022). Pada sambutannya HD menyampaikan bahwa ada beberapa tugas pokok yang harus dijalankan oleh IKAPPI Sumsel, salah satunya yaitu melihat potensi dari pasar tradisional yang dapat dikembangkan, baik dari segi infrastuktur maupun Barang Dagangannya. Selanjutnya IKAPPI juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang pasar agar dapat dicarikan solusinya. "Ditengah perkembangan zaman dan modernisasi kehidupan tentunya pasar memiliki ancaman yaitu kemudahan dalam bertransaksi. Dan IKAPPI harus menjadi jembatan penghubung dari persoalan yang harus dijawab" ucap HD. "Ancaman berikutnya ialah pasar online. Maka dari itu kita harus buat kenyamanan di pasar agar orang mau datang untuk berbelanja. Dan IKAPPI juga harus memudahkan jalur distribusi dagangan, saya menyebutnya dengan istilah Tol Distribusi, jangan ada penghambatan", tambah HD. Sementara itu Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri mendaulat Gubernur Sumatera Selatan sebagai Bapak Pedagang Sumatera Selatan dan ia berharap HD dapat mendukung IKAPPI Sumsel dalam mensejahterakan anggota pedagangnya. "Dagangan pasar itu tidak perlu lewat pengepul. Langsung didistribusi melalui IKAPPI memanfaatkan gudang pasar sebagai tempat penampungannya, Agar pedagang mendapatkan harga yang optimal dan dapat menambah keuntungan mereka", ungkapnya. Selanjutnya Ia meminta pengurus IKAPPI Sumsel untuk melakukan pendataan berapa jumlah pedagang dan berapa jumlah pasar serta dibuatkan Nomor Induk Berusaha agar mempermudah pedagang dalam menerima bantuan pemerintah. Turut hadir Anggota DPD RI sekaligus Dewan Penasehat DPW IKAPPI, Arniza Nilawaty, SE., MM, Anggota DPRD Prov. Sumsel, Muhammad Yaser, Sekjen DPP IKAPPI, Reynaldi, Korwil ICSB Sumsel, Hj. Samantha Tivani, B.Bus., MIB, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD: REGSOSEK 2022, Momentum Pendataan Ulang, Evaluasi Angka Kemiskinan Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Sumatera Selatan menjadi Provinsi pertama yang mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) di Indonesia tepatnya di Hotel Novotel Palembang, Senin (12/9/2022). Gubernur Sumsel H Herman Deru ungkapkan hal ini menjadi bukti komitmen Pemprov Sumsel untuk mendukung upaya perbaikan pendataan Sosial Ekonomi di Sumsel, yang kemudian akan diimplementasikan dengan gerakan nyata. HD ungkapkan REGSOSEK akan mendeteksi data dengan cara paling akurat yaitu dengan sensus. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaanya dibutuhkan informasi faktual dari masyarakat bersangkutan. Dengan data yang akurat, dapat dilakukan evaluasi mengenai masalah kemiskinan yang ada. "Ayo jadikan ini momentum kita untuk berbenah, jangan lagi kab/kota yang memiliki APBD besar namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi hanya karena kesalahan data. Ini momentum emas menurunkan angka kemiskinan di Sumsel, " ujar HD. HD meminta Para Wakil Bupati/Walikota sebagai ketua tim percepatan penanggulangan kemiskinan daerah untuk mengawal prosesnya dilapangan sehingga tercipta akurasi data dan kemanfaatannya pada program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Sumsel. Termasuk pemeriksaan ulang akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kepala BPS Sumsel, Dr. Ir. Zulkipli, M.Si., REGSOSEK Tahun 2022 akan dilaksanakan 15 Oktober-14 November 2022. Diikuti oleh 315 peserta dari Sumsel. Di Sumsel REGSOSEK akan menjadi basis data program desa cantik yang sedang berjalan. Selain itu, akan dilaksanakan rakor lanjutan tingkat kab/kota 19-22 September 2022. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI, M. Habibullah, ungkapkan sesuai arahan Presiden RI, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data REGSOSEK serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Harapan kedepan Indonesia akan memiliki satu data REGSOSEK yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Turut hadir Wakil Bupati Walikota se-Sumsel dan Para Kepala OPD Sumsel. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
Kesbangpol Gelar Pendidikan Politik : Perempuan Memiliki Hak Berkiprah dalam Politik
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili Plt. Kaban Kesbangpol Prov sumsel DR. H. Sunarto, S.Sos, M.Si membuka acara Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik dengan judul "peran Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik Bagi Kaum Perempuan Untuk Menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024" di Swarna Dwipa, Jum'at (9/9/2022). HD melalui Sunarto mengatakan kegiatan ini membuktikan adanya komitmen dan dukungan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah. Bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat telah berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum. Untuk itu, partisipasi politik perempuan menekankan bahwa politik dan perempuan saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. "Partisipasi perempuan dalam dunia politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Oleh karena itu hanya dengan mempunyai akses besar, perempuan dapat mencapai jabatan dalam lembaga politik dan pemerintahan. Posisi perempuan dalam proses pembuatan keputusan dapat mencegah diskriminasi yang terjadi di masyarakat, seperti halnya diskriminasi di tempat kerja, dihadapan hukum, dan di dalam keluarga" ujar Sunarto Dirinya juga berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat mengubah image tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki. Selain itu, penting untuk dsampaikan khususnya kaum perempuan bahwa hak politik adalah bagian integral dari HAM. Setiap perempuan memiliki hak untuk berkiprah dalam bidang politik, untuk itu perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan agar visi Sumsel Maju Untuk Semua dapat tercapai. Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.
Sumsel
HD : LPM Harus Berada di Desa, Agar Dapat Gali Potensi dan SDM Desa
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri Pelantikan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022-2027. Terpilih sebagai Ketua Leo Budi Rachmadi bertempat di Graha Bina Praja, Minggu (11/9/2022) . Dalam sambutannya HD mengakui, Provinsi Sumsel memiliki kemajemukan dari adat istiadat yang sangat berbeda dengan daerah lain, oleh sebab itu pula dengan banyaknya suku dan budaya provinsi Sumsel memiliki banyak potensi. Menurutnya, masyarakat di desa masih banyak yang apatis dalam hal politik, dimana tidak paham akan haknya, tapi tahu akan kewajiban. Di desa ini orang tidak banyak tahu tentang hak-haknya antara lain untuk sadar hukum, Pemprov Sumsel tidak malu-malu mengadopsi program Orba yakni sadar hukum, persoalan yang timbul di desa hak dan kewajiban, itu 100% kurangnya literasi hukum. “Harapan Saya, ingin betul-betul LPM berada di desa, menggali potensi menjadi mentor bagi SDM yang ada, sehingga dapat memerangi kemiskinan memberantas kebodohan akan terealisasi,” tuturnya Ketua DPP LPM RI yang juga Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung saat memberikan sambutan berharap agar pengurus LPM Provinsi Sumatera Selatan bisa membantu pemerintah untuk memajukan masyarakat Sumatera Selatan dan juga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membangun Sumsel. Turut hadir Para Kepala OPD Prov Sumsel Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel
Sumsel
HD : Otonomi Daerah, Antara Kewenangan Mengatur Daerah dan Permasalahannya
Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel, H. Herman Deru (HD) selaku perwakilan dari Mahasiswa Angkatan 5 Doktor Administrasi Publik FISIP UNSRI menjadi Pembicara pada Bedah Buku Bunga Rampai "Ngobrol Santai Otonomi dan Pembangunan Daerah di Sumsel" di Ruang Prof. Juaini Mukti UPT Bahasa Unsri Kampus Palembang, Minggu, (11/9/2022) Melalui kesempatan tersebut HD mengungkapkan bahwa otonomi daerah dimulai pada Tahun 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan melahirkan kebijakan otonomi daerah dalam rangka mempercepat pembangunan dimasing - masing daerah. "Kejadian referendum Timor Timur yang membuat pemerintah pada saat itu memilih kebijakan otonomi daerah diberikan pada tingkat Kabupaten, karena pemerintah takut ada kejadian referendum lain setelah Timor Timur", ungkap HD. HD juga menilai bahwa pada penerapannya Otonomi Daerah selalu menemukan permasalahan yang terus terjadi hingga saat ini. Ia juga mencontohkan pengelolaan dana desa yang wewenangnya diserahkan secara langsung kepada Kepala Desa. "Karena perbedaan latar belakang dari Kepala Desa, maka perlu kita berikan pengawasan dan pembinaan agar Kepala Desa tersebut tidak terjerat kasus hukum", tutur HD. HD juga mengatakan bahwa Otonomi Daerah identik dengan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ia berharap kedepannya ada kesesuaian atas Otonomi Daerah yang tidak bisa digeneralisir kebijakan tersebut untuk setiap daerah karena adanya perbedaan adat budaya dan letak geografis disetiap daerah. Mengakhiri sambutannya HD berharap agar Buku Bunga Rampai Otonomi Dan Pembangunan Daerah Di Sumatera Selatan dapat bermanfaat bagi kepentingan wawasan, khususnya kepada mereka yang tidak berada didalam struktur pemerintahan daerah. Turut hadir Dekan Fisip UNSRI, Prof. DR. Alfitri, M.Si, Koordinator Program Doktor Administrasi Publik Fisip UNSRI, Prof. DR. Kiagus M. Sobri, M.Si, Walikota Pangkal Pinang, DR. H. Maulan Aklil, S.IP, M.Si, Akademisi Fisip UNSRI, DR. M. Husni Thamrin, M.Si, Ketua Komisi Aparatus Sipil Negara, Prof. DR. Agus Pramusinto, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. Tim Dinas Kominfo Prov. Sumsel