Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Wagub Sumsel Hadiri Rapat Tindak Lanjut MoU Integrasi Jalan Tol–Pelabuhan Tanjung Carat
Jakarta – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri rapat pembahasan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) Integrasi Jalan Tol–Pelabuhan Tanjung Carat yang berlangsung di Ruang Rapat Pekanbaru, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (4/6/2026).Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pengembangan infrastruktur strategis di Sumatera Selatan, khususnya integrasi antara jaringan jalan tol dengan Pelabuhan Tanjung Carat yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas logistik, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pertumbuhan investasi dan hilirisasi industri.Dalam kesempatan itu, H. Cik Ujang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus mendorong terwujudnya proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.Menurutnya, integrasi Jalan Tol–Pelabuhan Tanjung Carat merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem transportasi dan distribusi barang di Sumsel, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri dan meningkatkan daya tarik investasi.Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.
Sumsel
Gubernur Sumsel Terima Audiensi Pangdam II SWJ
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima Audiensi Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis beserta Jajaran dalam rangka Silaturahmi bertempat di Ruang Tamu Gubernur. Kamis (4/6/2026).
Sumsel
RESMIKAN SEKRETARIAT PKK MUSI RAWAS, FEBY DERU AJAK KADER OPTIMALKAN POTENSI LOKAL
Musi Rawas. Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj. Feby Deru, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Musi Rawas pada Kamis (4/6). Dalam kunjungan ini, Feby Deru meresmikan langsung Gedung Sekretariat TP PKK Kabupaten Musi Rawas yang baru.Peresmian ini menjadi bagian dari agenda pembinaan dan koordinasi terkait implementasi Buku Rakernas X PKK. Feby Deru menegaskan pentingnya setiap TP PKK di tingkat kabupaten/kota memiliki sekretariat mandiri guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program kerja."Kami sangat mengapresiasi kreativitas ibu-ibu PKK di Musi Rawas, seperti kerajinan ecoprint berbahan pinang di Desa Sukakarya dan produk unggulan di Kecamatan Purwodadi. Saya berharap para ketua PKK dari tingkat kabupaten hingga desa terus melahirkan ide dan gagasan inovatif agar sumber daya yang ada memiliki nilai ekonomis," ujar Feby Deru. Ia juga memuji komitmen Ketua TP PKK Musi Rawas yang selalu hadir dan serius mengawal organisasi.Sementara itu, Ketua TP PKK Musi Rawas, H. Riza Novianto Gustam, mengaku bangga dan termotivasi atas kehadiran serta peresmian langsung oleh Ketua TP PKK Sumsel."Kehadiran Ibu Feby Deru menjadi spirit dan penyemangat luar biasa bagi kami untuk terus membenahi kekurangan dan memaksimalkan program-program PKK ke depan," ungkap Riza.Selain meresmikan sekretariat, Hj. Feby Deru juga meninjau langsung Gedung Dekranasda Musi Rawas yang menampilkan berbagai stan produk lokal dan kerajinan tangan kreatif dari seluruh kecamatan di wilayah tersebut.Turut hadir Para Kepala OPD
Sumsel
Tinjau Rumah Dilan Melati, Ketua TP PKK Sumsel Apresiasi Inovasi Ecoprint dan Olahan Pinang di Musi Rawas
Musi Rawas. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Febrita Lustia HD, selepas mengunjungi rumah batik yang ada di Kab. Muratara ia langsung melakukan kunjungan kerja ke Rumah Pendidikan dan Keterampilan (Rumah Dilan) Melati di Desa Sukakarya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, pada Rabu (3/6/2026).Dalam kunjungan tersebut, Febrita meninjau langsung berbagai produk unggulan hasil kreativitas Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kain ecoprint unik yang memanfaatkan pewarna alami dari biji pinang. Kain ramah lingkungan ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan seragam dinas maupun produk fesyen bernilai jual tinggi.Kemandirian KWT Melati terlihat dari cara mereka membudidayakan sendiri tanaman bahan baku ecoprint di lingkungan sekitar, mulai dari bunga kertas, jeruk, hingga jambu. Tidak hanya fokus pada tekstil, kelompok ini juga sukses mengemas produk ketahanan pangan berupa minuman herbal bandrek jahe pinang muda."Kami sangat mengapresiasi inovasi dan kreativitas anggota KWT Melati yang jeli melihat potensi lokal. Dengan dukungan dari Pertamina dan sinergi perangkat daerah, kami berharap produk ecoprint ini bisa menembus pasar yang lebih luas," ujar Febrita Lustia.Beliau menambahkan bahwa hilirisasi produk berbasis kearifan lokal seperti ini menjadi kunci penting dalam mendongkrak nilai ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.
Sumsel
Perkuat Pencegahan Korupsi PBJ, Pemprov Sumsel Gandeng KPK dan LKPP Melalui Integrasi Sistem Pengaduan
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyaksikan langsung Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel).Kerja sama ini berfokus pada Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Peningkatan Kapasitas Pengaduan PBJ di Wilayah Provinsi Sumsel.Kegiatan strategis ini berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja pada Kamis (4/6/2026), dan dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan komitmen penuh Pemprov Sumsel dalam mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bersikap proaktif dalam memperbarui pemahaman terkait regulasi terkini."Upaya pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Saran saya, mari kita terus meng-update peraturan dan mencari tahu, jangan hanya menunggu terkait aturan terkini. Transparansi adalah kebutuhan kita sekarang," ujar Herman Deru.Herman Deru juga menyambut baik adanya sistem perlindungan bagi pelapor (whistleblower), namun ia memberikan catatan agar sistem tersebut juga objektif demi keadilan."Saya menyambut baik acara ini, pelapor itu dilindungi. Namun, ada juga pelapor yang sengaja melapor hanya untuk mencemarkan nama baik terlapor. Mungkin perlu ada juga perlindungan untuk terlapor jika terbukti tidak bersalah," Tandasnya.Mengingat luas wilayah Sumsel, Herman Deru berharap bimbingan berkelanjutan dalam Tata kelola pemerintahan, salah satu nya melalui acara seperti ini sebagai upaya untuk mengingatkan dan memperbarui regulasi."Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik agar kita menjadi penyelenggara dan pelayan masyarakat yang berjalan sesuai navigasi aturan yang berlaku," tambahnya.Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama agar proses PBJ semakin baik, transparan, akuntabel, dan berintegritas."Setelah ini, saya berharap ada pemantauan dan harus ada perubahan ke depan, jangan sampai terjerumus korupsi. Dari praktik PBJ saat ini, masih banyak yang tidak tepat dan harus diperbaiki karena dampaknya langsung merugikan masyarakat," tegas Setya Budi.Di sisi lain, Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menyampaikan bahwa agenda ini menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Ia menjelaskan bahwa KPK memiliki 3 pilar pemberantasan korupsi yang berjalan beriringan, yaitu Pendidikan (membangun nilai antikorupsi sejak dini), Pencegahan (membentuk kajian di sisi pemerintah pada titik rawan korupsi), dan Penindakan (untuk menimbulkan efek jera)."Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama antara KPK, Kejaksaan, dan instansi terkait yang bertujuan menjadikan Indonesia bebas korupsi. Tujuan ini harus disinergikan antara kementerian, lembaga, dan Pemda, salah satunya melalui penyusunan sistem pengendalian guna membantu memetakan potensi risiko dan merespons masalah yang terjadi," jelas Eko Marjono.Eko menambahkan bahwa penguatan sistem pengaduan merupakan instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Kerja sama ini bertujuan mengefektifkan penanganan pengaduan masyarakat, baik dari internal maupun eksternal, melalui sistem laporan yang terintegrasi, profesional, objektif, akuntabel, serta menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor."PBJ merupakan salah satu titik rentan penyelenggaraan pemerintahan yang rawan terhadap potensi markup, suap, dan masalah perizinan. Implementasi sistem terintegrasi di Sumsel sendiri sudah berjalan selama 5 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi kami, pelaksanaannya sudah baik, namun tetap ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Kami berharap Provinsi Sumsel dapat menjadi contoh praktik sistem ini di tingkat nasional," tutur Eko.Sebelumnya, Inspektur Provinsi Sumsel, Kurniawan, AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tata kelola PBJ yang transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memitigasi risiko dalam penyelesaian masalah PBJ pemerintah, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan korupsi.Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi dengan total peserta mencapai 400 orang (masing-masing sesi dihadiri 200 orang), yang terdiri dari perwakilan berbagai lini dan instansi di Provinsi Sumatera Selatan.
Sumsel
Sekda Sumsel Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Penguatan Komitmen Seluruh Pemda
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Edward Candra menegaskan pentingnya sinergi dan penguatan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (3/6/2026).Dalam sambutannya, Sekda Dr H Edward Candra mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Sumsel
Sekda Sumsel Terima Audiensi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kemendagri
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra menerima audiensi Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di ruang tamu Sekda Prov. Sumsel (Rabu, 3/6/2026).Dalam kesempatan itu, Sekda bersama Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Muhammad Farid, S.STP, M.Si berdiskusi tentang strategi dalam mendata kepesertaan penduduk di Sumatera Selatan, utamanya di Kab/Kota yang realisasi data kependudukannya masih dibawah standar.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Memperkuat UMKM dan Evaluasi Program, Feby Deru Sambangi PKK dan Dekranasda Muratara
Muratara. Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj. Feby Deru, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke 17 kabupaten/kota di Sumsel. Kali ini, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi destinasi dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Rabu (3/6/2026).Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh program kerja PKK di tingkat daerah berjalan selaras dan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.“Kami hadir untuk melihat langsung program apa saja yang sudah berjalan serta melakukan monitoring. Hasil dari evaluasi ini akan kami laporkan kepada Pembina PKK Provinsi Sumsel, Bapak Herman Deru, agar program-program yang ada dapat disupport lebih maksimal,” ujar Feby.Selain fokus pada program pokok PKK, Feby Deru yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Sumsel, menekankan pentingnya peran kader PKK dan Dekranasda dalam mendorong geliat ekonomi lokal. "Pembinaan PKK dan Dekranasda ini harus mampu mensupport produk UMKM lokal secara konkret. Kita ingin produk khas Muratara semakin dikenal luas dan menjadi rekomendasi utama oleh-oleh bagi siapapun yang berkunjung ke kabupaten ini," tambahnya.Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Muratara, Hj. Nafisah Wahyudi, mengatakan Kegiatan ini bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, melakukan pembinaan UMKM, serta memotivasi para penggerak PKK di Muratara agar semakin inovatif dalam pemberdayaan masyarakat.Usai memberikan arahan, Hj. Feby Deru didampingi pengurus PKK Muratara meninjau langsung beberapa pusat kreativitas lokal di lapangan. Di antaranya adalah Rumah Pendidikan dan Keterampilan (Dilan) serta Rumah Batik di Desa Biaro Lamo yang merupakan sentra kerajinan binaan Dekranasda Kabupaten Muratara.Di sana, Feby melihat langsung proses pembuatan batik khas daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan Sumsel.Turut hadir Wakil Bupati Muratara H. Junius Wahyudi, S.T., M.Si.
Sumsel
Wagub Cik Ujang Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter II Asal Lahat, Harapkan Jadi Teladan di Tengah Masyarakat
Palembang – Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti Aula Asrama Haji Palembang saat Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menyambut kedatangan Jamaah Haji Kloter II Debarkasi Palembang Tahun 1447 H/2026 asal Kabupaten Lahat, Rabu (3/6/2026).Atas nama pribadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh masyarakat Sumsel, Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jamaah yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.“Selamat datang dan selamat kembali ke tanah air kepada seluruh jamaah haji. Semoga seluruh ibadah yang telah dilakukan diterima oleh Allah SWT dan menjadikan Bapak-Ibu haji yang mabrur dan mabruroh,” ujar Cik Ujang.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mulai dari unsur Kementerian Haji, tenaga medis, hingga Petugas Haji Daerah (PHD), yang telah mendampingi dan melayani jamaah dengan penuh dedikasi selama proses ibadah hingga kepulangan ke Indonesia.Lebih lanjut, Cik Ujang berharap para jamaah yang telah kembali dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan membawa nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan kedamaian yang diperoleh selama berada di Tanah Suci.“Semoga semangat ibadah dan kebersamaan yang dirasakan selama menjalankan haji dapat terus dijaga dan menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekitar,” tambahnya.Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji M. Arkan Nurwahiddin, Karo Kesra Setda Sumsel Sunarto, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.