Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Wagub Cik Ujang Buka Kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumsel 2026, Tekankan Sportivitas dan Pembinaan Atlet
Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang secara resmi membuka Kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumatera Selatan Tahun 2026 di PSCC Palembang, Sabtu (18/7/2026).Kejuaraan yang berlangsung pada 17–19 Juli 2026 ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, Polri, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam memajukan prestasi karate di Sumatera Selatan.Dalam sambutannya, Cik Ujang mengapresiasi Polda Sumsel dan seluruh panitia atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter generasi muda melalui nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan persaudaraan."Saya berharap kejuaraan ini dapat menjadi sarana lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat nasional bahkan internasional," ujar Cik Ujang.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan saling menghormati. Menurutnya, prestasi olahraga tidak lahir secara instan, melainkan melalui pembinaan yang berkelanjutan serta kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi olahraga, dunia usaha, dan masyarakat.Pembukaan kejuaraan ditandai dengan pengetukan palu oleh Wakil Gubernur Sumsel sebagai tanda dimulainya pertandingan. Kejuaraan Karate Piala Kapolda Sumsel 2026 mempertandingkan berbagai kategori untuk memperebutkan gelar juara umum dan penghargaan Best of The Best sebagai bentuk apresiasi terhadap atlet-atlet terbaik.Turut hadir Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Ketua Umum FORKI Sumsel Dr. R.M. Taufik Husni, S.H., M.H., Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman, S.H., M.H., dan para kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Herman Deru Bersama Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Sumsel Ikuti Panen Raya TNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional di OKI
OKI. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis dan Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menghadiri Panen Raya dalam rangka TNI Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang digelar di Desa Jukdadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (17/7/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Panen Raya TNI yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya meliputi komoditas padi, tebu, dan kedelai sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional."Kita panen di tengah mulai munculnya gejolak El Nino. Ini untuk menyemangati para petani bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam mencarikan solusi terhadap kebutuhan air, baik melalui revitalisasi jaringan irigasi maupun pemanfaatan air tanah," ujar Herman Deru.Menurutnya, lahan pertanian di Desa Jukdadak merupakan salah satu kawasan binaan TNI Angkatan Darat yang berhasil menunjukkan produktivitas yang baik berkat pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan."Ini adalah spirit yang ditanamkan pemerintah, khususnya TNI, agar semangat dan stamina petani untuk terus produktif tetap terjaga. Target Sumatera Selatan pada tahun 2029 adalah mencapai produksi 5 juta ton, mudah-mudahan dapat kita capai bersama," katanya.Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama.Prabowo jug TNI dan Polri dalam mendukung sektor pertanian. Menurutnya, selain menjaga pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai komoditas pertanian.
Sumsel
Wagub Sumsel Safari Jumat di Masjid Al Hikmah Kelurahan Srimulya Palembang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang melaksanakan Safari Jumat dengan menunaikan Salat Jumat berjamaah di Masjid Al Hikmah, Kelurahan Srimulya, Jumat (17/7/2026).Melalui agenda Safari Jumat, Wakil Gubernur Cik Ujang terus mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk bertemu dan berdialog secara langsung, mendengarkan aspirasi, masukan, serta harapan warga sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pemerintahan yang dekat, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sumsel
Sekda Sumsel Pimpin Penyerahan Klinik BP KORPRI ke RSUD Siti Fatimah, Perkuat Layanan Kesehatan ASN
Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan pengelolaan Klinik BP KORPRI kepada RSUD Siti Fatimah yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel H. Edward Candra di Ruang Rapat Setda Sumsel, Jumat (17/7/2026).Dalam kesempatan tersebut, Edward Candra berharap pengelolaan Klinik BP KORPRI oleh RSUD Siti Fatimah dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional, efektif, dan berkualitas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumsel untuk memastikan fasilitas kesehatan milik daerah dikelola secara optimal demi memberikan manfaat yang lebih luas."Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan kesehatan, sehingga masyarakat maupun ASN dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan nyaman," ujar Edward.Penyerahan ini sekaligus menjadi wujud kolaborasi antarperangkat daerah dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sumsel dr. H. Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP., Subsp.FOMC., AIF, serta Direktur Utama RSUD Siti Fatimah dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp.OG., MARS., CHRA. beserta para Pejabat yang mewakili.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Safari Jumat, Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, melaksanakan Safari Jumat dengan menunaikan Salat Jumat berjamaah di Masjid Al Hayza, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026).Safari Jumat merupakan agenda rutin yang dilakukan Gubernur sebagai sarana mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, Herman Deru membuka ruang komunikasi yang lebih dekat sehingga berbagai masukan, harapan, maupun persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan secara terbuka.Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Aspirasi yang diterima akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Selatan.Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat sebagai upaya menghadirkan pemerintahan yang responsif, sekaligus mendorong terwujudnya Sumatera Selatan yang semakin maju dan sejahtera.
Sumsel
Terima Komisi IV DPR, Cik Ujang Tegaskan Tata Kelola Karbon Sumsel Harus Bebas Greenwashing
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di atas prinsip keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Cadangan karbon makro Bumi Sriwijaya yang melimpah kini siap dioptimalkan lewat koridor regulasi terbaru yang akuntabel dan transparan.Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang, Alang-Alang Lebar, Jumat (17/7/2026). Kunjungan ini fokus pada diskusi penguatan tata kelola perizinan berusaha pemanfaatan penyerapan karbon pada hutan produksi.Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, saat menerima langsung rombongan tim DPR RI menyatakan bahwa kehadiran para legislator menjadi motivasi besar bagi daerah untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam, khususnya dalam mendukung mitigasi perubahan iklim nasional."Berdasarkan data tutupan lahan, Sumsel mengonservasi cadangan karbon makro yang sangat besar, mencapai 416 juta ton karbon. Ini adalah bukti nyata dari hutan produksi dan lahan basah gambut yang terus kami jaga agar tidak lepas menjadi emisi gas rumah kaca," ujar Cik Ujang.Cik Ujang menjelaskan, komitmen daerah diperkuat dengan sinkronisasi regulasi nasional, mulai dari Perpres Nomor 110 Tahun 2025 hingga Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.Ketegasan implementasi di lapangan bahkan telah mendapat pengakuan nasional pada 6 Juli lalu. Kementerian Kehutanan RI resmi menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 548 Tahun 2026 yang menyetujui penerbitan kredit karbon Non-SPE GRK kepada Sumatra Merang Peatland Project (SMPP) di Kabupaten Musi Banyuasin, sebuah proyek percontohan (pilot project) nasional yang dikelola PT Global Alam Lestari."Ini membuktikan bahwa restorasi lahan gambut terdegradasi mampu menghasilkan nilai ekonomi tanpa harus merusak hutan," tambahnya.Ke depan, Pemprov Sumsel menekankan dua pilar utama dalam tata kelola perizinan karbon yaitu Kelestarian Hutan Dan Kesejahteraan Inklusif. Pemprov Sumsel juga mengharapkan pengawasan ketat dari DPR RI agar praktik di lapangan terhindar dari greenwashing dan mampu mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pembangunan.Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, M.Si., menilai Sumatera Selatan merupakan lumbung karbon strategis nasional karena memiliki bentangan gambut yang luas, kawasan mangrove, dan hutan produksi yang potensial.Ahmad Yohan menyebut terbitnya Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai titik balik penting dalam bisnis hijau di Indonesia. "Regulasi ini adalah game changer. Ia memberikan kepastian hukum yang jelas bagi keterlibatan daerah dalam perlindungan emisi global sekaligus membuka peluang keuntungan yang adil melalui koridor perdagangan karbon," tegas Ahmad Yohan.Ia menambahkan, kehadiran Komisi IV ke Palembang bertujuan memastikan kesiapan Sumsel dalam mengadopsi regulasi baru tersebut, sekaligus menyerap informasi langsung dan aspirasi dari pelaku usaha di sektor kehutanan.Turut hadir dalam kunjungan spesifik tersebut sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, antara lain drh. I Ketut Suwendra, M.M., Firman Soebagyo, S.E., M.H., Ir. H. T.A. Khalid, M.M., Muhammad Habibur Rochman, S.E., Usman Husin, dan drh. Slamet.
Sumsel
Gubernur Sumsel Terima PP Muhammadiyah, Cari Solusi Terbaik Pemanfaatan Aset Lahan Yayasan Batang Hari Sembilan
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menerima audiensi dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Gubernur Sumsel pada Jumat (17/7/2026). Pertemuan ini dilakukan guna berkoordinasi lebih lanjut terkait persoalan pembelian tanah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang dibeli dari Yayasan Batanghari Sembilan Palembang.Hadir dalam audiensi tersebut delegasi PP Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., didampingi anggota MHH Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., Direktur Mu'allimin Muhammadiyah H. Aly Aulia, Lc., M.Hum., serta tim LBH AP PP Muhammadiyah Dr. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H., dan Sigit Fajar Rohman, S.H., M.A.P. Turut mendampingi pula Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel, Dr. Ridwan Hayatudin.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah konflik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dengan Muhammadiyah, apalagi konflik personal. Melainkan murni persoalan hukum dan akuntabilitas tata kelola aset milik Pemprov Sumsel."Kepentingan kita sama, yaitu untuk kepentingan umat. Kita butuh dan Muhammadiyah juga butuh. Kita juga butuh wadah karena mahasiswa kita ada yang tidak punya tempat," ujar Herman Deru.Ia berharap ada solusi terbaik bagi kedua belah pihak agar aset tersebut tetap memberikan manfaat luas dengan tetap menjaga keharmonisan dan tidak menabrak regulasi yang berlaku. Herman Deru pun mendorong adanya kajian bersama agar pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan secara kolaboratif dan sesuai aturan hukum.Senada dengan hal itu, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, menyampaikan harapannya agar lahan yang telah dibeli dari Yayasan Batanghari Sembilan tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak Madrasah Mu'allimin guna menunjang aktivitas pendidikan."Ini bisa diluruskan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mu'allimin sangat membutuhkan lahan itu sehingga membelinya. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara terbaik," ungkap Trisno.Trisno juga berharap ruang diskusi tetap terbuka lebar agar pihak Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah tetap diizinkan untuk memanfaatkan lahan tersebut demi kemaslahatan bersama.Turut hadir para Kepala OPD
Sumsel
Gubernur Sumsel Mendampingi Wapres Gibran Tinjau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat meninjau langsung pabrik Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL di Kertapati, Palembang, pada Kamis, 16 Juli 2026
Sumsel
Herman Deru dan Cik Ujang Dampingi Wapres Gibran Tinjau Pelayanan Kesehatan RSUD Siti Fatimah
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah, yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (16/7/2026).Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mengatakan kunjungan Wapres bertujuan memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Siti Fatimah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat."Wapres tadi melihat beberapa fasilitas kesehatan seperti Cath Lab, pelayanan BPJS Kesehatan, serta sejumlah fasilitas pelayanan lainnya," ujar Cik Ujang.Dalam kunjungan tersebut Wapres tidak memberikan arahan khusus, namun menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan."Wapres hanya menegaskan agar pelayanan semakin disiplin dan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat," katanya.Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala mengatakan Wapres berpesan agar rumah sakit terus melengkapi seluruh layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, baik dari sisi fasilitas maupun ketersediaan tenaga kesehatan."Wapres juga berpesan agar semua pasien mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan," kata Syamsuddin.Ia menjelaskan, Wapres juga meninjau sejumlah layanan unggulan rumah sakit, mulai dari pelayanan rawat jalan, poliklinik, hingga layanan jantung yang menjadi salah satu fasilitas andalan RSUD Siti Fatimah.Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.