Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Plh Sekda Sumsel Edward Chandra Pimpin Rapat Rencana Kunker Menko Bidang Perekonomian Ke Provinsi Sumsel
Palembang. Dalam rangka menyambut rencana kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Provinsi Sumsel, Sekda Sumsel Edward Chandra pimpin rapat bersama Kepala OPD Sumsel guna memastikan persiapan dan kesiapan dalam penyambutan selama kunjungan kerja di Sumsel.Palembang (12/07/2024). Yang mana rencana kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke Provinsi Sumsel selama dua hari yakni pada hari sabtu/minggu pada tanggal 20-21 Juli 2024. Dalam arahannya ia menyampaikan pentingnya persiapan dan kesiapan dalam penyambutan selama kunjungan kerja ke wilayah Sumsel sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Turut Hadir para kepala OPD Provinsi Sumsel.
Sumsel
Pemrov Sumsel Komitmen Perluas Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Tingkat UPTD/UPTB, Tenaga Guru Kontrak dan Guru Bantu
Palembang. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra, M.H, membuka Sosialisasi Program dan Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bertempat di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Kamis (11/7/2024). Edward menegaskan Pemprov Sumsel telah menjalankan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimana para pegawai baik PNS dan Non PNS telah masuk dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kedepan lanjut Edward pihaknya akan lebih optimal memperluas cakupan kepesertaan dengan sasaran para pegawai di tingkat UPTD/UPTB, Tenaga Guru Kontrak SMA/SMK/SLB, Guru Bantu serta jenis pekerja lainnya yang berada di bawah masing-masing OPD,” jelasnya.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Hadiri Rakernas One Map Policy Summit 2024
Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) One Map Policy Summit 2024 atau Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan Kemenko Bidang Perekonomian RI di The St. Regis Jakarta, Kamis (11/7) pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Dalam Rakernas tersebut, Pj Gubernur Elen Setiadi tampak hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Regina Ariyanti.
Sumsel
Plh Sekda Edward Chandra Harap KADIN Prov Sumsel Dapat Membantu UMKM Berkembang dan Dorong Ciptakan Pengusaha Baru
Palembang. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumsel sebagai induk organisasi dunia usaha telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, khususnya turut berperan dalam mendorong terciptanya pengusaha baru di Sumatera Selatan. Seperti kegiatan yang dilaksanakan ini KADIN Sumsel tetap mementingkan UMKM dengan memberikan tempat dalam mengembangkan usaha. Hal tersebut diutarakan Pelaksana Harian ( Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs. H. Edward Chandra, MH saat membuka KADIN Sumsel Expo dan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) KADIN Prov. Sumsel yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KADIN Sumsel Bertempat di Mall Transmart jl. Radial Palembang, Kamis (11/ 7/2024) "Melalui KADIN Sumsel Expo dan Kegiatan Rapimprov KADIN 2024 ini kami harapkan dapat memberikan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan kegiatan ini dapat menjadi peluang serta dapat memberikan kesempatan emas bagi para pelaku UMKM di Sumatera Selatan untuk menunjukkan produk unggulannya dan memperluas jaringan bisnis" tambah Edward. Lanjutnya, Pemprov Sumsel sangat mendukung pelaksanaan Rapim KADIN Sumsel ini, karena kami yakin pelaksanaan berbagai program strategis KADIN Sumsel ke depannya akan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan investasi, perdagangan, pariwisata serta kegiatan bisnis lainnya di Sumatera Selatan Diharapkannya kegiatan ini nantinya akan menjadi daya tarik bagi masyarakat domestik maupun manca negara dalam mencintai produk Indonesia terutama produk khas Sumatera Selatan dan menambah pesona Sumatera Selatan sebagai kota yang memiliki daya tarik bagi masyarakat luar, baik melalui budaya maupun hasil buminya, seperti tanaman kopi yang saat ini sedang diupayakan untuk dapat lebih dikenal di luar Sumatera Selatan. "Bagi para pelaku UMKM yang beruntung mendapatkan kesempatan dalam KADIN Sumsel Expo ini, saya harapkan dapat memanfaatkan moment ini dengan sebaik mungkin, sehingga dapat lebih kreatif dan inovatif, serta mendapatkan kerjasama dan mitra baru baik melalui sesama pelaku usaha maupun dengan stakeholder yang akan hadir dan turut memberikan kontribusinya pada kegiatan KADIN Sumsel ini. Ketua Umum Kadin Sumsel, Affandi Udji melaporkan kegiatan ini dilaksanakan dimulai hari 11 s.d. 14 Juli 2024 yang bertujuan agar UMKM bangkit di pasar global mendobrak perekonomian. Dengan menghadirkan 50 UMKM dan kita harus mampu export dan tidak lupa Mensukseskan Rekor Muri Minum Kopi Sumsel digelar di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang pada 13 Juli mendatang. Rencananya kegiatan akan digelar pukul 14.00 WIB-17.00 WIB. Turut hadir Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Juan Permata Adoe.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Dukung Peningkatan Kualitas Informasi Publik di daerah 3T Sumsel
Palembang. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kominfo Sumsel menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dengan tema "Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di daerah 3T" Di Novotel Palembang, Kamis, (11/7/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi diwakili Asisten Administrasi dan Umum Prov. Sumsel, Zulkarnain, S.E., M.M, katakan kesiapan Pemerintah sudah berbanding lurus dengan keinginan masyarakat yang besar untuk akses informasi publik, terlebih kesiapan Badan Publik dalam layanan akses informasi di masyarakat dinilai sudah sesuai harapan. "Tahapan pemberian informasi dan ketidakpuasan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi yang belum maksimal akan berdampak pada munculnya sengketa informasi," Jelasnya. Selain itu, sengketa informasi juga dapat terjadi jika database yang tersedia masih sangat terbatas dan rendahnya kompetensi dan kepedulian SDM pengelola informasi terhadap mekanisme akses informasi dan sistem pendokumentasian terutama di tingkat Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mendukung serta mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen ini terimplementasi dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 622/KPTS/DISKOMINFO/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemprov Sumsel. "Pemprov Sumsel juga telah berpartisipasi aktif dan ikut berperan dalam Pemeringkatan dan Monev Keterbukaan Informasi Tingkat Nasional setiap tahunnya, " Tambahnya. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Zulkarnain katakan kegiatan ini adalah bentuk komitmen semua pihak dalam meningkatkan serta melakukan perbaikan Keterbukaan Informasi Publik khususnya di daerah yang Tertinggal, Terdepan dan Terluar. "Monitoring dan Evaluasi setiap tahunnya terkait Standar Layanan Informasi Publik terhadap PPID Kabupaten/Kota serta PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel terus diupdate dengan cara menyampaikannya Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Provinsi Sumsel, "katanya. Pemprov Sumsel sangat menyambut baik terlaksananya kegiatan ini untuk mendukung peningkatan kualifikasi Provinsi Sumatera Selatan dalam Monev Keterbukaan Informasi Tingkat Nasional dan pengelolaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsda TNI Eko Dono Indarto, sampaikan penegasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bahwa Peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola informasi publik adalah hal yang krusial. "Kita perlu memastikan bahwa aparatur pemerintah dan petugas informasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik, " Ujarnya. Menurutnya, Penegasan Bapak Menko dan tema yang diusung hari ini, menunjukkan peran penting PPID sebagai salah satu unsur dalam penyediaan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. PPID menjadi garda terdepan dalam mewujudkan komitmen badan publik termasuk di provinsi menjalankan amanat UU No. 14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi. "UU Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, " Tandasnya. UU ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, tambahnya. "Melalui keterlibatan aktif tersebut, masyarakat akan memberikan dukungan bagi kebijakan publik dan program-program Pemerintah. Peran PPID menjadi sangat strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses,"ujarnya. Untuk itu, perlu penguatan kapasitas dan kemampuan PPID dalam mendukung optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia. Keterbukaan Informasi memiliki kontribusi besar dalam proses pesta demokrasi yang sedang dijalankan Indonesia tahun ini. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah momen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Keterbukaan informasi selama pemilihan umum adalah kunci untuk memastikan proses yang adil, jujur, dan transparan. Akses masyarakat pada informasi tentang calon, program, dan proses pemilihan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. "Saya berharap para pengelola informasi di provinsi dan kabupaten/kota terus menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memastikan keterbukaan informasi publik terus terpenuhi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak, " Ungkapnya. Ia yakin forum ini dapat mendorong komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Sehingga keterbukaan informasi publik di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Dan kinerja dan kemampuan PPID akan semakin menguat dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi. "Semoga Forum Koordinasi dan Konsultasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan keterbukaan informasi di Indonesia, " Pungkasnya. Dalam kesempatan itu, juga disampaikan hasil rekapitulasi penilaian monev standar layanan informasi publik kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Turut hadir Kadis Kominfo Sumsel, Rika Efianti, SE, MM., Kadis Kominfo Jabar, Ika Mardiah, Asdep Koord. Informasi Publik dan Media Massa, Novan Ivanhoe Saleh, Asdep Koord.Tata Kelola Pemerintahan, Syaiful Garyadi, Asdep Koord. Kelembagaan dan Pelayanan Publik, Agung Pratistho, Inspektur Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Teddy Sudjarwo, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Nizhamul, dan Kepala Biro HPH, Brigjen TNI (Mar.) Kresno Pranowo.
Sumsel
Pemprov Sumsel Raih 2 Kategori Penghargaan Dalam CNN INDONESIA Award Tahun 2024
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumsel meraih Dua penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi pada CNN INDONESIA AWARD TAHUN 2024 yang digelar di Hotel The Zuri dengan tema "Dari bumi Sriwijaya, Merangkul Masa Depan Nusantara" , Rabu (10/07/2024). Dua penghargaan yang diraih merupakan hasil dari upaya kerja keras Pemprov Sumsel yang sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Inovatif yakni Sumsel Tanggap, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan juga berhasil mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diwilayah Sumsel sehingga meraih dua penghargaan pada CNN INDONESIA AWARD TAHUN 2024 yakni kategori Outstanding Digital Innovation For Governance Sustainnability dan Outstanding Nasional Movement For Tourism And Development Of Creative Economy. "Penghargaan ini kita raih atas kerja keras semua Instansi dan masyarakat Sumsel, Terima kasih atas penghargaan ini " ungkap Penjabat Gubernur Elen Setiadi saat menerima penghargaan diatas panggung CNN Award tersebut. Adapun CNN Indonesia Award memiliki 46 Nominasi penghargaan dengan tema good governance terbagi menjadi 22 nominasi untuk public sektor,13 nominasi untuk state regional enterprice, 11 nominasi untuk private sector dan nominasi spesial achievement. Turut Hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Para pimpinan Instansi Vertikal BUMN dan BUMD dan OPD lainnya.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Terima Audiensi Guru Besar Cyber Law Fakultas Hukum UNPAD
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi menerima Guru Besar Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) , Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H, M.H, FCB.Arb, CRGP dalam rangka silaturahmi, bertempat di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Rabu (10/07/2024). Dalam kesempatan ini juga turut hadir, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi PLW Digital Fakultas Hukum UNPAD, Tasya Safira, Sekretaris Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, Indra Maulana, Ketua Tim Hukum dan Kerjasama, Ditjen PPI Kemenkominfo RI, Ardian Rahardjo. Melalui pertemuan ini Prof. Dr. Ahmad M. Ramli mengatakan kunjungannya ke Palembang dalam rangka penyelenggaraan FGD terkait Artificial intelligence (AI). "Terimakasih sudah meluangkan waktunya Pak Gubernur, sebetulnya kawan-kawan datang ke Palembang ini hari kedua pelaksanaaan FGD terkait Artificial intelligence perlindungan data pribadi," katanya. Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan transformasi digital harus berjalan dengan baik. Dalam hal ini Pemprov akan mendukung secara penuh. "Seperti daerah yang lain kami kami akan berpartisipasi dan mendukung transformasi digital berjalan dengan baik dan akan lebih baik juga dilakukam sedari awal" kata Elen. Turut hadir Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Serahkan Bantuan RTLH Kepada Pasangan Rano Karno - Iis Dahlia
Palembang.Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi resmikan Serah Terima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dari PT. Angkasa Pura II Kantor cabang bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Kepada Pasangan Rano Karno - Iis Dahlia, Salah Satu Warga Kota palembang yang beralamat di Jalan kerikil 3 kelurahan kebun bunga Kota Palembang.Rabu (10/07/2024). Elen Setiadi menyampaikan kegiatan ini merupakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Sumsel ke -78 Tahun bekerja sama dengan PT.Angkasa Pura II Cabang bandara SMB II Palembang yang mana memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan. "Persoalan yang kita hadapi segera adalah bagaimana warga bisa mendapatkan rumah layak huni,ini merupakan program pemerintah yang mana dalam rangka ulang tahun pemprov ke -78 Tahun dan ini dilaporkan yang ke 54 Rumah dan mudah - mudahan sisanya kita bisa segerakan"ungkapnya Ia melanjutkan bahwa bedah rumah yang dilakukan saat ini sudah memenuhi standar rumah layak huni yang mana sudah dilengkapi dengan fasilitas kebutuhan rumah tangga seperti dapur serta air bersih "Selamat ya pak Rano karno, pasti senang sekali.kami berharap dengan rumah layak huni nya kehidupannya lebih baik,anak - anak bisa berlajar lebih baik alhamdulillah dilengkapi dengan listrik dan Air Pam"tambahnya Dalam rangkaian yang sama Exekutif General Manager PT.Angkasa Pura II Palembang R.Iwan Winaya Mahdar.,ST.,MM.,CIAE Menyampaikan kegiatan ini merupakan komitmen yang kuat, sinergi dari Angkasa Pura II kepada pemprov Sumsel dalam rangka memberikan perhatian kepada warga Sumsel sebagai rumah impian yang mana dari sebelumnya rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni "Kami dalam program ini membangun satu unit rumah dengan ukuran 36M2 dan berkenan bapak rano karno dapat menerima bantuan ini, semoga bermanfaat semoga ini menjadi innovasi dan semangat lagi dalam bekerja serta semangat melayani dilingkup kerja nya"harapnya Dalam rangkaian acara tersebut diperlihatkan vidio testimoni before after serta ucapan terima kasih oleh penerima bedah rumah yakni Rano karno dan keluarga Turut hadir Pj Walikota palembang Ucok Abdulrauf Damenta, Kepala Disperkim Ir.H. Novian Aswardani ST.MM.IPM ASEAN, Eng dan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Sumsel
Plh Sekda Sumsel Persentasikan Langkah Konkrit Pemprov Sumsel Dukung Adaptasi Perubahan Iklim
Palembang. Plh Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra menghadiri Kick off rencana aksi adaptasi perubahan iklim diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian LHK RI, Hotel The Zuri Palembang, Rabu, (10/7/2024). Plh Sekda Sumsel, Edward Chandra, ungkapkan Provinsi Sumatera Selatan secara nyata berkomitmen dalam melakukan perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup melalui tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumsel Tahun 2024-2026 yaitu "Terwujudnya Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan" dengan Indikator Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup dan Menurunkan Risiko Bencana" "Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung penuh segala bentuk pengendalian perubahan iklim melalui penyelengaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim antara lain dengan menetapkan base line, menetapkan target, menetapkan rencana aksi dan melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi, "jelasnya. Dalam mencapai kegiatan perubahan iklim tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain menerbitkan dan melakasanakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 11,79% dari BAU hingga tahun 2030. Selain itu, Pada Sektor Kehutanan dan pengunaan lahan lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Selatan yang di tandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanggal 27 Oktober 2022 dalam memberikan kontribusi untuk tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -1,40 juta ton C02 equivalen pada tahun 2030. "Pada sektor energi, Pemprov juga telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2050 (dimana target 23% dari Bauran Energi Nasional di Tahun 2025) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2020,"tambahnya. Lanjutnya, Pemprov juga menyelenggarakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca melalui Sistem Inventarisasi GRK Nasional Sederhana Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan (SIGN-SMART) setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan telah mendapatkan penghargaan pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi terbaik pada tahun Pelaporan 2018 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl. "Gubernur Sumatera Selatan setiap tahunnya mengingatkan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan agar menyelenggarakan Inventasisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) yang terakhir melalui surat Gubernur Sumsel Nomor 660/219/DLHP/B.III/2024 tanggal 18 Januari 2024 Hal Penyelengaraan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024,"ungkapnya. Setelah itu, Pemprov Sumsel juga melaporkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim). Upaya-upaya tersebut mendapatkan perhatian secara serius dari dunia internasional dan KLHK dengan mengundang Gubernur Sumatera Selatan menjadi pembicara dalam Konvensi Perubahan Iklim COP 28 di Dubai Uni Emirat Arab pada tanggal 13 Desember 2023 untuk membahas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. "Sinergisitas dan Kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sejak dini perlu dilakukan serta tetap konsisten menjalankan upaya pencegahan kebakaran mulai dari monitoring, penetapan Kebijakan, pencegahan, hingga penegakkan hukum,"tegasnya. Menurutnya, Kick Off Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah awal kita dalam melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini yaitu berkontribusi dalam mewujudkan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada Direktur Adapatasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta jajarannya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, "ujarnya. Edward berharap dengan pertemuan ini akan memberikan pemahaman tentang dampak perubahan iklim, sektor prioritas perubahan iklim dan semakin melibatkan diri dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Direktur Adaptasi perubahan iklim Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian LHK RI, Irawan Asaad, ST, M. Sc., PhD., katakan dampak perubahan iklim sangat serius, keseimbangan iklim mempengaruhi ketidakseimbangan cuaca. Oleh karena itu, perancangan perencanaan adaptasi perubahan iklim menjadi bagian yang penting. "Kita sudah menerbitkan rencana Indonesia mencapai pembangunan rendah karbon pada tahun 2050. Kalau di sektor kehutanan juga telah berkomitmen untuk membuat emisi rumah kaca dapat dilakukan secara seimbang pada 2030," Jelasnya. Sumsel merupakan daerah contoh bagi beberapa wilayah di Sumatera terkait perubahan iklim. Hari ini kita mendorong ada dokumen rencana adaptasi untuk pembangunan dan perencanaan perubahan iklim yang harus dilakukan secara terintegrasi. Dalam kegiatan ini, kita akan memperkaya wawasan tentang perubahan iklim. Selanjutnya, mulai besok akan dilakukan bimtek SIDIK yaitu perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim, yang akan dilakukan per desa. "Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, " Pungkasnya. Turut hadir Kasubdit Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Nuraeni, M.E.S., Kadis LHP Sumsel, Herdi Apriyansyah, SSTP, MM., Kepala Balai PPI Sumsel, Ferdian, S. Hut., MP.