Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Sekda Sumsel Terima Audiensi GM Garuda Airlines Palembang Bahas Dukungan Transportasi Fornas Korpri 2025
Palembang, Selasa (22/7/2025) – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menerima audiensi General Manager (GM) Garuda Airlines Palembang, Fachradina Ramadani, di Ruang Tamu Sekda, Selasa (22/7). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama antara Garuda Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan ajang Festival Olahraga Nasional Korpri (Fornas Korpri) yang akan digelar di Sumsel.Dalam kesempatan tersebut, Fachradina Ramadani menyampaikan harapan agar Garuda Indonesia dapat menjalin kerja sama strategis di bidang transportasi, terutama dalam pengangkutan atlet dan penyediaan akomodasi bagi peserta Fornas Korpri dari berbagai daerah.Menanggapi hal tersebut, Sekda Edward Candra menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari Garuda Indonesia. Namun, ia juga menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi teknis kedatangan, keberangkatan, maupun akomodasi para atlet peserta. Ia menyarankan agar pihak Garuda dapat berkoordinasi langsung dengan kementerian dan pemerintah provinsi lainnya yang akan mengirimkan kontingen ke ajang tersebut.“Pemprov Sumsel siap memfasilitasi komunikasi antara Garuda dan pihak-pihak terkait demi mendukung kelancaran Fornas Korpri, namun keputusan teknis berada di masing-masing instansi peserta,” ujar Edward Candra.Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Garuda Airlines Palembang, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.
Sumsel
Aset Bersejarah Sumsel Dikembalikan, HD : Bukan Karena Nominal Namun Sejarah dan Marwah Masyarakat Sumsel
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menghadiri penyerahan aset perkara Tindak Pidana Korupsi Batang Hari Sembilan. Aset-aset yang berlokasi di Yogyakarta, Bandung, dan Palembang ini diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel kepada Pemerintah Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja. Selasa, 22/07/2025.Gubernur Herman Deru menyatakan kebanggaannya atas kembalinya aset-aset bersejarah ini yang selama ini berlarut-larut tak kunjung selesai."Apa yang selama ini kita kejar untuk aset Yogyakarta, Bandung, dan Palembang telah selesai berkat kerja keras Kejaksaan Tinggi Sumsel," ujarnya.Ia menjelaskan bahwa nilai aset ini bukan sekadar nominal, tetapi memiliki nilai sejarah yang tinggi Menurutnya, pengembalian aset ini adalah marwah bagi masyarakat Sumsel, mengingat banyaknya alumni yang memiliki histori dengan asrama/mess di Bandung dan Yogyakarta, serta Yayasan Batang Hari Sembilan di Mayor Ruslan, Kota Palembang."Banyak orang-orang hebat pernah tinggal di situ saat kuliah. Ini adalah masalah yang tidak selesai-selesai oleh beberapa gubernur sebelumnya, namun saat ini sudah tertunaikan bahwa kejaksaan sudah mengembalikan kepada masyarakat Sumsel," ungkap Herman Deru.Herman Deru juga menerangkan bahwa proses surat-menyurat telah inkracht dan selesai, sehingga tinggal menerbitkan sertifikat baru. Ia berharap penyerahan ini menjadi pemacu penataan aset-aset di daerah Sumsel."Saya atas nama masyarakat Sumsel mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan sudah mengembalikan ke masyarakat Sumsel," tambahnya.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, DR. Yulianto, S.H., M.H., menyatakan bahwa Kejaksaan hadir sebagai solusi. Ia menyoroti tantangan dalam pengembalian aset, bahkan ada oknum yang tidak mau mengembalikan atau aset yang sudah berpindah nama."Harapan saya ke depannya harus betul-betul dijaga, tujuan kita untuk masyarakat Sumsel," tegasnya.Ia menjelaskan bahwa aset-aset ini sudah ada sejak tahun 1950, dan jika dibandingkan dengan harga sekarang, nilainya sangat besar. Yulianto menekankan sinergitas akan selalu dijalankan untuk mewujudkan program pemerintah pusat maupun daerah."Itulah ketidaktertiban aset-aset itu. Aset ini sudah 73 tahun lalu. Alhamdulillah tadi yang di Jogja sudah inkracht dari Kejaksaan Agung, tentu putusannya adalah untuk dikembalikan ke negara, yakni Pemerintah Provinsi Sumsel," ungkapnya.Yulianto juga menambahkan bahwa per hari ini, terdapat sebanyak 3.074 pengaduan yang masuk di Kejaksaan Tinggi Sumsel, menunjukkan antusiasme masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa Kejaksaan harus menjadi solusi agar tidak semua laporan harus ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan penindakan semata.Turut hadir Para Kepala OPD Sumsel
Sumsel
HD Inisiasi Kesepakatan Bersama Perkuat Sinergi Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak dan Perempuan
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru (HD) menghadiri dan menyaksikan langsung penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan dengan Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang (Selasa, 22/7/2025).Kesepakatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan perkawinan anak, perlindungan hak asuh anak, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca-cerai yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru bersama Pengadilan Tinggi Agama Palembang.Penandatanganan kerjasama ini merupakan yang pertama di Indonesia dalam menginisiasi kerja sama lintas sektor dalam isu perlindungan anak dan perempuan.“Hari ini saya sangat terharu, karena Sumsel menjadi provinsi pertama yang mengadakan kesepakatan semulia ini. Tujuannya sangat mulia, jika kita lihat di lapangan, terutama di lampu-lampu merah, baik di kota maupun desa, banyak anak-anak korban perceraian yang nasibnya lebih tragis dibanding anak yang ditinggal meninggal orang tuanya,” ujar HD.HD menilai pentingnya peran pemerintah daerah dalam fungsi promotif dan preventif, termasuk menyosialisasikan program ini hingga ke pelosok desa melalui bupati dan wali kota sebagai ujung tombak pemerintahan agar perempuan yang dicerai mengetahui hak - hak mereka dan cara mendapatkannya.“Dari sekian banyak kasus, lebih dari 50 persen perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi. Dan yang paling terdampak adalah anak-anak dan mantan istri karena hak-haknya tidak terpenuhi. Maka dari itu, kita harus mencegah pernikahan dini agar kasus perceraian seperti ini tidak terjadi lagi", jelas HD.Melalui kerja sama ini, HD berharap peran pemerintah daerah sebagai jembatan antara masyarakat dan pengadilan agama dapat mempercepat penyelesaian hak-hak pasca-cerai yang belum terpenuhi, terutama bagi perempuan dan anak.“Saya berharap, setelah kesepakatan ini, segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya menjadi penerus estafet pembangunan justru terpuruk karena menjadi korban dari perceraian,” pungkasnya.Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem sosial yang lebih adil dan ramah anak, serta mendorong Sumsel untuk terus menjadi pelopor dalam perlindungan sosial di tingkat nasional.Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H mengatakan kesepakatan yang ditanda tangani menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.“Ini adalah sejarah yang mengukir tinta emas. Semoga langkah ini dapat menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia,” ungkapnya dalam sambutan.Ia menegaskan bahwa pemerintah, melalui dukungan lembaga peradilan agama dan pemerintah daerah, memiliki komitmen penuh dalam memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak yang terdampak perceraian.“Hari ini kita menyaksikan sinergi positif yang dibangun melalui kerja sama lintas kelembagaan sebagai bentuk nyata dari perhatian negara terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.Turut hadir Anggota DPD RI, dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, MM, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Andie Dinialdie, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. Abdullah, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Palembang, A. Syaifullah, S.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Dr. Anang Permana, S.H., M.H, Para Bupati/Walikota Se Sumsel dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Kukuhkan Kepala BKN Palembang, Gubernur HD Soroti Kurangnya SDM Daerah Pemekaran dan Perjelas Alokasi PPPK
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi mengukuhkan Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I. sebagai Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang. Acara pengukuhan ini berlangsung di Griya Agung Palembang. Selasa (22/7/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat bergabung kepada Heni Sri Wahyuni di wilayah Sumbagsel. Ia menekankan bahwa BKN merupakan mitra sejati bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala terkait tata kelola kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM)."Ada beberapa hal yang menjadi kendala, yakni SDM, khususnya daerah pemekaran yang sangat kekurangan tenaga sehingga menjadi kendala dalam tata kelola pemerintahan," ungkap Herman Deru.Ia juga menyoroti masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berharap agar alokasinya lebih diperjelas sehingga tidak terlalu membebani anggaran pemerintah daerah. Selain itu, Gubernur juga mengharapkan adanya pertimbangan dan perhatian terhadap penempatan tugas PPPK di wilayah-wilayah yang membutuhkan.Wakil Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa Kantor Regional VII BKN Palembang memiliki beban kerja tertinggi kedua setelah Makassar. Wilayah ini melayani sebanyak 320.804 pegawai ASN yang tersebar di empat provinsi: Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi."Tentu tugas ini tidak mudah, butuh sinergi dan kolaborasi. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi yang membangun tata kelola yang efektif dan efisien," ujar Haryomo Dwi Putranto.Ia menjelaskan bahwa BKN telah melaksanakan tata kelola ASN dengan baik melalui PPPK, termasuk perekrutan PPPK tahap 1 dan tahap 2, serta program digitalisasi."Ke depannya, ASN sebagai mesin birokrasi harus mampu mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus didukung oleh ASN yang kompeten dan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerahnya," ungkapnya.Haryomo Dwi Putranto juga menerangkan bahwa BKN saat ini sedang gencar melakukan digitalisasi manajemen ASN. Hal ini bertujuan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien, objektif, dan akuntabel.Turut hadir para Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Sumsel
Sekda Sumatera Selatan Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah Secara Daring
Palembang, 22 Juli 2025 — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara daring. Kegiatan ini berlangsung di Sumsel Command Center, Selasa (22/7/2025).Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, membahas dua fokus utama yaitu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah serta perkembangan inflasi di Indonesia.Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang memerlukan pemahaman mendalam dari pemerintah daerah. Program ini berbeda dengan proyek strategis nasional sehingga daerah diharapkan dapat mensukseskan dengan mengikuti regulasi dan peraturan yang berlaku. Kepala daerah bertugas melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai calon penerima rumah dan memastikan mereka terlibat dalam proses pengambilan rumah. Sinergi antara provinsi, kabupaten, dan kota sangat penting agar data valid tercatat di BPS dalam mendukung keberhasilan program ini.Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada SKB 3 Menteri dan Permendagri No. 59 Tahun 2021. Ia mengimbau pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan penganggaran, validasi, serta pelaporan target renovasi dan pembangunan rumah baru. Selain itu, sosialisasi pembebasan PBG dan BPHTB kepada pemerintah desa dan pendataan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai perumahan, khususnya lahan negara yang tidak digunakan, menjadi perhatian penting.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Musi Banyuasin, tercatat perubahan IPH sebesar 3,73%, dengan komoditas cabai rawit memberikan andil terbesar sebesar 0,703%. Inflasi beras pada Juni 2025 juga menjadi pendorong utama inflasi tertinggi secara bulanan dan tahun kalender, dengan inflasi beras di Sumsel mencapai 1,98% (Month to Month).Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyimak arahan dan masukan dari Mendagri terkait pengendalian inflasi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, serta berkomitmen mensukseskan program strategis nasional tersebut.Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Basyarudin Akhmad, M.Sc., Kepala Dinas PU Perkim Provinsi Sumsel Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM., IPM, Asean Eng., Kepala Biro Perekonomian Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., serta pejabat terkait lainnya.
Sumsel
HD Lepas Kontingen Sumsel, Targetkan 3 Besar di FORNAS VIII NTB
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, secara resmi mengukuhkan dan melepas Kontingen Sumsel untuk Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengukuhan ini berlangsung meriah di halaman Griya Agung Palembang. Senin, 21/07/2025.Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya mental juara yang harus dibawa oleh para atlet. Ia meyakini, berdasarkan pengalaman Sumsel sebagai penyelenggara terbaik pada Fornas sebelumnya, semangat dan konsistensi para pegiat akan terpacu untuk meraih kemenangan di NTB."Mental juara harus kita bawa ke NTB sehingga menjadi modal awal untuk percaya diri," tegas Herman Deru.Ia menargetkan Kontingen Sumsel dapat masuk ke tiga besar pada Fornas tahun ini. "Tahun kemarin kita di Jawa Barat masuk 5 besar, saya yakin di NTB ini kita masuk ke 3 besar," ungkapnya penuh optimisme.Gubernur juga mengingatkan para peserta untuk terus berlatih dan tidak meremehkan lawan. "Datang ke sana sadar bukan seorang wisatawan tapi olahragawan, artinya data pemain harus konkret dan tidak mencari-cari seakan-akan kita tidak terorganisir dengan baik. Apakah kita bisa? Apakah kita siap?" serunya, membakar semangat para kontingen.Sementara itu Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumsel, Hj. Samantha Tivani, B.Bus., M.IB, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari partisipasi Sumsel dalam event nasional, memberikan kesempatan bagi para pegiat untuk tampil dan mengharumkan nama baik Sumsel.Fornas ke-VIII tahun 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Total sebanyak 810 pegiat dan official dari 6 kabupaten/kota di Sumsel, Palembang,Muara Enim, Musi Banyuasin, Muratara, Ogan Ilir dan Lahat akan diberangkatkan."Pak, bahwa keberangkatan 7 kloter dimulai dari 23 hingga 27 Juli 2025. Fornas ke-VIII akan menjadi ajang konsistensi. Mari kita berjuang memberikan performa terbaik, kalah menang semua senang," ujar Samantha Tivani, berharap arahan dan semangat dari Gubernur Herman Deru akan memotivasi seluruh kontingen.Turut hadir Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H., Anggota DPD RI Dapil Sumsel Dr. Ratu Tenny Leriva, M.M Ketua NPCI Sumsel Rian Yohrawi dan OPD lainnya
Sumsel
Sekda Edward Candra Terima Audiensi SPPI Sumsel, Bahas Rencana Kunjungan Menko Polhukam
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Wilayah Sumsel di Ruang Tamu Sekda. Senin, 21/07/2025.Pertemuan ini membahas persiapan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ke Sumsel serta permintaan fasilitas kantor sementara bagi SPPI.Dalam keterangannya, Sekda Edward Candra menjelaskan bahwa fokus utama kunjungan Menko Polkam di Sumsel mendatang adalah Apel Karhutla. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut terkait jadwal kunjungan untuk agenda lainnya.Terkait permintaan fasilitas kantor sementara dari SPPI untuk mempermudah koordinasi dengan Pemda Sumsel, Edward Candra menyambut baik usulan tersebut."Untuk ruangan sementara di Pemda masih belum ada yang kosong, namun di Bappeda ada sejenis mess yang bisa dimanfaatkan. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana kondisinya, akan diantar untuk cek secara langsung," jawabnya.Sementara itu, Kepala Regional SPPI Provinsi Sumsel, Diana Putri, menjelaskan bahwa sehubungan dengan rencana kunjungan Menko Polkam pada tanggal 28-29 Juli 2025 untuk meninjau Program Makan Bergizi Gratis, pihaknya akan merekomendasikan lokasi SPPI yang berada di wilayah Seduduk Putih.Diana Putri juga menyampaikan bahwa untuk mempermudah koordinasi, mereka membutuhkan fasilitas kantor sementara SPPI, sebelum dibangunkannya Kantor Perwakilan Pusat Gerakan (KPPG) dan Bangunan Gedung Negara (BGN)."Untuk dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) akan dibangun di daerah tertinggal lebih dahulu. Namun, jika ada lahan yang direkomendasikan oleh Pemda, kami akan survei apakah di kecamatan tersebut sudah ada SPPI atau belum," ungkap Diana Putri.Ia juga menambahkan bahwa untuk Kota Palembang, wilayah yang belum memiliki SPPI meliputi Kecamatan Jakabaring, Kertapati, dan Seberang Ulu I.Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan SPPI dalam mendukung program-program pembangunan untuk mendukung Sumsel Maju Terus Untuk Semua.Turut hadir Wakareg SPPG Prov Sumsel M. Andrian Putra Pratama, Korwil SPPG Kota Palembang M. Alief Rizki.
Sumsel
Herman Deru Ingin Koperasi Desa Langsung Bergerak Sambil Menunggu Juknis
Musi Rawas, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menegaskan kesiapan Sumatera Selatan dalam menyambut launching nasional Koperasi Desa Merah Putih yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang akan dilaunching secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dari 80 ribu koperasi yang akan diluncurkan, Sumsel menyatakan diri siap secara keseluruhan.“Kita ketahui bahwa ide besar pendirian koperasi desa ini merupakan gagasan brilian dari Bapak Presiden RI yang disampaikan melalui forum retret, sebagai langkah strategis untuk mendistribusikan giat ekonomi sampai ke pelosok desa,” kata HD dalam sambutannya saat sebelum mengikuti kegiatan launching serentak di Kabupaten Musi Rawas (Senin, 21/7/2025).HD juga menyampaikan, meskipun petunjuk teknis (juknis) belum turun secara rinci dari pusat, koperasi tidak boleh pasif. “Bukan berarti sambil menunggu juknis kita berdiam diri saja. Para pengurus koperasi harus gercep, harus mulai bergerak dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan,” ujarnya.HD juga menekankan pentingnya semangat kolektif dan kerja sama antar anggota koperasi. “Koperasi Merah Putih akan bisa maju jika semua anggotanya tidak mementingkan diri sendiri dan bersama-sama memikirkan kemajuan desa dan kelurahan,” tegasnya.Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya transparansi, peningkatan honor pengelola koperasi, serta muatan lokal di dunia pendidikan yang mengangkat tema koperasi agar semangat berkoperasi tumbuh sejak dini.“Koperasi ini istimewa karena hanya membutuhkan satu izin dari negara, artinya negara betul-betul memberi kepercayaan agar koperasi menjadi ujung tombak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan,” imbuh HD.Ia juga mengarahkan Dinas Koperasi untuk segera menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) singkat untuk mendukung profesionalitas pengelolaan koperasi. Selain itu, HD berharap koperasi segera menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.Dalam acara tersebut, Herman Deru turut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BUMN/BUMD dengan tujuh Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Musi Rawas. Ia juga menyerahkan sejumlah bantuan alat untuk UMKM, antara lain oven kue, mesin pengiris keripik ubi, mesin jahit, water boiler, dan satu unit komputer PC untuk mendukung operasional koperasi.Bersama Bupati Musi Rawas, HD juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum Koperasi kepada pengurus koperasi yang telah memenuhi syarat legalitas.Diakhir sambutan, HD berharap koperasi-koperasi yang diluncurkan ini akan menjadi penggerak ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Sumatera Selatan.Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang telah menunjuk Musi Rawas mewakili Provinsi Sumsel dalam mengikuti acara pelaksanaan Launching Pembentukan 80.000 Koperasi/Desa Merah Putih secara virtual.Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di Musi Rawas dilakukan serentak melalui musyawarah desa pada 8 Mei 2025, melibatkan 199 wilayah terdiri dari 186 desa dan 13 kelurahan. Proses legalisasi koperasi tersebut telah rampung 100% pada 30 Juni 2025.“Ini pencapaian luar biasa dan patut kita syukuri. Musi Rawas bahkan ditunjuk menjadi salah satu daerah percontohan nasional untuk Sumatera Selatan,” ujar Bupati.Ia berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi tonggak baru dalam menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis kebersamaan dan gotong royong.Ia juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program koperasi ini, bukan hanya sebatas seremoni peluncuran saja. Dirinya mendorong para kepala desa untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi, agar koperasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Usai acara virtual bersama Presiden, Bupati mengajak Gubernur untuk mengunjungi gerai Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih Mangun Harjo sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pengembangan koperasi lokal.Turut hadir DPD RI, Ratu Tenny Leriva S.E., M.M, Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, Wabup Musi Rawas, H. Suprayitno, Walikota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, M.IKOM dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Wagub Cik Ujang Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Perubahan APBD 2025
Palembang – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menghadiri Rapat Paripurna XVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membahas Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel pada Senin (21/07/2025).Dalam rapat tersebut, Fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum mereka terkait perubahan anggaran. Antara lain pentingnya kemandirian daerah serta mendorong inovasi dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran. Khusus untuk belanja wajib hendaknya mendukung pelayanan publik, pertumbuhan daerah, dan kegiatan produktif demi kesejahteraan masyarakat.Juga harapan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyesuaikan anggaran dengan arah pembangunan Provinsi Sumsel serta prioritas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.Wakil Gubernur H. Cik Ujang menyatakan komitmennya untuk terus mendukung proses perubahan APBD ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov Sumsel, H. Nopianto SE.MM, juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Sumsel H. Edward Candra, para Kepala OPD Prov Sumsel