Kabar Terkini Sumatera Selatan
Sumsel
Wagub Sumsel Apresiasi Sinergitas dan Kolaborasi Semua Pihak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Palembang. Wagub Sumsel Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang digelar di Griya Agung, Selasa (29/7/2025)Rapat koordinasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumsel, khususnya menjelang puncak musim kemarau di bulan Agustus.Dalam sambutannya, Wagub Cik Ujang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, dan BMKG. Ia juga mendorong seluruh elemen di Sumsel, baik pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla."BPBD juga saya minta memastikan kesiapan seluruh peralatan yang telah didukung oleh BNPB, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi pengendalian Karhutla di seluruh wilayah," ujar Cik Ujang.Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa secara siklus, kebakaran hutan biasanya terjadi setiap empat tahun sekali. Oleh karena itu, jumlah hotspot di Sumsel seharusnya tidak terlalu tinggi tahun ini. Meski sempat berfluktuasi dalam sepekan terakhir, tren hotspot di Sumsel cenderung menurun.BNPB menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengendalian Karhutla di Sumsel, antara lain melalui dukungan Satgas Darat, Pembentukan Satgas TNI (Kodim) bila terjadi eskalasi, Dukungan alat dan perlengkapan pemadaman untuk Satgas Darat Sumsel, dengan koordinasi melalui Kalaksa BPBD, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan 1 unit pesawat siaga untuk mendukung upaya hujan buatan dan Patroli Udara, terdiri dari 2 helikopter patroli dan 3 helikopter water bombing.Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumsel bersama BNPB dan BPBD dalam mengendalikan Karhutla. Dalam kunjungan lapangan hari ini, hanya ditemukan satu titik api yang langsung dipadamkan dengan metode water bombing."Ini membuktikan sinergi lintas sektor berjalan baik. Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel, BNPB, BPBD, serta unsur Polhukam yang terlibat," ujar Menteri Hanif.Beliau juga menambahkan bahwa Indonesia sedang menyusun dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) 3.0 yang akan disampaikan pada September 2025. Dalam konteks ini, Kementerian Lingkungan Hidup diminta memperkuat penegakan hukum melalui pengenaan denda dan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan.Turut hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekda Sumsel Edward Candra, Kalaksa BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kadis Kehutanan Sumsel Koimuddin, Kadis LH Sumsel Herdi Apriansyah
Sumsel
Sekda Edward Candra Pimpin Exit Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sumsel 2025
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, memimpin Exit MeetingPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Acara ini juga mencakup uji petik percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (29/07/2025).Exit meeting ini merupakan tahapan penting dalam siklus pengawasan untuk mengevaluasi hasil temuan dan rekomendasi dari inspektorat. Kehadiran pengawas dari pusat menunjukkan keseriusan dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.Tampak hadir dalam exit meeting tersebut Azwan, M.Si., Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri RI).
Sumsel
Sukses Penanganan Karhutla di Sumsel, Herman Deru Dipuji Menteri Lingkungan Hidup
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, MM mendapatkan apresiasi nasional atas komitmennya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel.Kali ini, pujian disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq saat memimpin Apel dan Simulasi Pengendalian Karhutla Provinsi Sumsel Tahun 2025 yang digelar di Halam Griya Agung (Selasa, 29/7/2025).Dalam amanatnya, Dr. Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan rasa bangga terhadap penurunan signifikan angka Karhutla di Sumsel jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain. Hal ini menurutnya menjadi bukti nyata kerja keras Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem lahan gambut agar tetap stabil dan mencegah terjadinya kebakaran.“Kita sangat bangga. Di Sumsel terjadi penurunan kasus Karhutla yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain. Ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak menjaga tinggi muka air gambut tetap stabil. Kebakaran hanya mungkin terjadi jika ada unsur kesengajaan,” tegas Hanif.Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai atau sengaja menyebabkan Karhutla, termasuk pemegang konsesi lahan.“Kami mendorong agar aparat seperti Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, dan Forkopimda tidak ragu mengambil langkah hukum tegas. KLHK siap mendukung penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab,” tambahnya.Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan wujud kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan.Apel ini juga digelar sebagai implementasi arahan Presiden RI dalam membangun solusi permanen pengendalian Karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen Indonesia menghadapi krisis iklim global.Hanif mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami Karhutla besar di beberapa tahun, seperti 1981, 1997, 2015, hingga 2023. Oleh karena itu, kekompakan lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan.Berdasarkan data Kementerian LHK, sejak 1 Januari hingga 31 Mei 2025 telah terjadi 983 kasus Karhutla di berbagai wilayah Indonesia dengan luas terdampak mencapai 5.485 hektare. Sementara itu, untuk Sumsel hingga 23 Juni 2025 tercatat 1.104 hotspot dan 64 kejadian Karhutla dengan total luas terbakar 43 hektare.“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Pemprov Sumsel dalam upaya pemadaman dan penanggulangan Karhutla,” ungkap Hanif.Dalam amanat akhir, Menteri LH berharap Sumsel terus meningkatkan langkah pencegahan, memantau prakiraan cuaca secara berkala, serta memastikan kesiapan SDM, sarana, prasarana, dan pendanaan dalam pengendalian Karhutla.Usai apel, rombongan pejabat meninjau kesiapan pasukan dan peralatan Karhutla serta menyaksikan langsung simulasi pemadaman Karhutla sebagai bentuk kesiapsiagaan Sumsel dalam menghadapi musim kering tahun ini.Turut hadir Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, MM, Plt. Kepala BMKG RI Prof. Ir. Dwi Korita Karnawati, M.Sc, Deputi Kemenko Polhukam RI Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Purwito Hadi Wardhono, serta perwakilan dari Basarnas RI dan unsur Forkopimda Sumsel serta Para Kepala OPD Prov. Sumsel.
Sumsel
Sumsel Status Siaga Kabut Asap, Sekda Edward Candra ikuti Rapat Monitoring Penanganan Karhutla
Palembang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengikuti Rapat Monitoring situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan bertempat di Command Center BNPB, Senin (28/7/2025).Rapat dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Kehutanan RI, BMKG, TNI, POLRI, serta perwakilan dari delapan provinsi termasuk Provinsi Sumatera Selatan.Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB RI dan Menteri Kehutanan RI menyampaikan bahwa potensi puncak kemarau di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan diperkirakan akan terjadi pada awal Agustus 2025. Oleh karena itu, mereka mengimbau partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.Sekda Sumsel melaporkan bahwa Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga kabut asap sejak 17 Juni 2025 hingga 30 November 2025. Status ini diberlakukan karena dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, 9 wilayah sudah menerapkan status siaga akibat meluasnya titik kebakaran.Sebagai salah satu langkah penanganan, pada tanggal 29 Juli 2025 akan digelar Apel Karhutla yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi di Griya Agung Palembang, yang akan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup RI dan Kepala BNPB RI. "Kami berharap Bapak Menteri dan Kepala BNPB dapat memberikan arahan langsung terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel," ujar Sekda Sumsel, Edward Chandra.Terkait data hotspot, sejak Januari 2025 tercatat sebanyak 2.868 hotspot, dengan jumlah terbanyak terjadi pada bulan Juli yaitu 1.342 hotspot dan 103 kejadian kebakaran. Namun, berkat curah hujan yang turun baru-baru ini, jumlah hotspot berhasil berkurang menjadi 21 titik dari sebelumnya 101 hotspot.Edward Chandra juga mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB RI yang telah membantu Provinsi Sumsel dengan penyediaan peralatan waterbombing serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pada bulan Juni-Juli 2025.Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG RI Ibu Dwikorita Karnawati, Pangdam II Sriwijaya, Kepala BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kepala Dinas Kehutanan Koimuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumsel Herdi Apriansyah, serta pejabat terkait lainnya.
Sumsel
Pecahkan Rekor MURI, Gubernur Herman Deru dan Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum dan Pelatihan Paralegal Desa di Sumsel
Palembang. Dalam upaya signifikan untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru hari ini meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Wilayah Sumatera Selatan. Acara yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin (28/07/2025) yang dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumsel atas pencapaian luar biasa. "Saya yakin hari ini bukan hanya kemenangan SDA-nya yang luar biasa tetapi SDM-nya luar biasa," ujar Menteri.Ia memuji kemampuan Sumsel yang berhasil membentuk 3.258 Posbankum, menyebutnya sebagai prestasi yang patut dicontoh dalam memfasilitasi layanan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.Menteri juga menambahkan bahwa pihaknya sedang mentransformasikan layanan hukum secara digital agar lebih mudah diakses dan tidak berbelit-belit.Sementara itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru menjelaskan bahwa keberadaan Posbankum ini sangat krusial mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hukum."Kita di Sumsel tergolong orang yang taat hukum, tapi tidak semuanya yang paham hukum,tentu adanya pos bantuan hukum ini menjadi angin segar sehingga persoalan hukum tidak perlu sampai ke meja hukum namun dapat diselesaikan di tingkat bawah" kata Herman Deru.Ia optimistis kehadiran pos bantuan hukum ini akan menjadi angin segar, memungkinkan persoalan hukum diselesaikan di tingkat paling bawah tanpa harus sampai ke meja pengadilan, serta tanpa terhalang keterbatasan ekonomi.Penyebaran Posbankum di Sumatera Selatan telah mencapai 3.258 desa/kelurahan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelatihan paralegal diikuti oleh 6.687 peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Sumsel yang kurang mampu, membawa bantuan hukum lebih dekat kepada mereka.Pada kesempatan ini, Provinsi Sumsel juga mendapatkan penghargaan Rekor MURI sebagai Provinsi Pertama yang berhasil membentuk Posbankum di Seluruh Desa/Kelurahan. Pencapaian ini menegaskan komitmen Pemprov Sumsel dalam memberikan pelayanan hukum yang merata dan inklusif.Turut hadir Kapolda Sumsel : Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., Kakanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian dan para Bupati/Wakikota.
Sumsel
Resmikan Kantor Desa Kerta Mukti OKI, HD : Bisa Dijadikan Role Model Bagi Desa Lain
OKI - Gubermur Sumsel H Herman Deru didampingi Bupati Kabupaten OKI Muchendi Mahzareki meresmikan Balai Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI ditandai dengan penandatanganan prasasti, Minggu (27/7/2025).Gubernur Herman Deru merasa kagum dan bangga melihat Kantor Desa Kerta Mukti, Kantor yang yang bisa di jadikan role model bagi kantor -kantor desa lainnya.Herman Deru berharap keberadaan kantor desa ini mudah-mudahan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI."Tentu saya dan Pak Bupati begitu bangga terhadap hasil karya masyarakat khususnya Kepala Desa Kerta Mukti. Kita tidak heran kalau dibangun pakai APBN, begitu juga pakai APBD kita juga tidak heran. Tapi ini dibangun dengan swadaya,"ungkapanya.Artinya menurut Herman Deru keswadayaan inilah yang dilakukan oleh Pak Kades melalui bantuan semua pihak baik masyarakat, perusahaan sekitar ini, khususnya KUD yang berkontribusi terhadap kantor desa ini.Herman Deru menegaskan keberadaan kantor desa ini tidak cukup hanya dengan baik indahnya kantor ini saja tapi juga diimbangi dengan pelayanan yang prima.Maka dengan begitu lanjut Herman Deru mengatakan masyarakat ada yang dituntut lebih penting lagi yakni pelayanan yang indah dan baik. Jadi kantor yang baik, kantor yang Representatif ini akan semakin istimewa pelayanan juga indah dan cantik." Jadi kantor desa ini dapat melayani keinginan dan kepentingan masyarakat khususnya Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI,"pungkasnya.Turut hadir Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si. Dan OPD Lainnya.
Sumsel
Gubernur Herman Deru Hadiri HUT ke-40 Desa Gedung Rejo, Dukung Pembangunan Exit Tol Mesuji Raya
Ogan Komering Ilir. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, tak henti-hentinya menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat hingga pelosok desa. Hari ini, ia hadir dalam acara Doa Bersama rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Desa Gedung Rejo, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Minggu (27/07/2025).Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengapresiasi kekompakan warga Desa Gedung Rejo yang terus menjaga kebersihan dan kerukunan. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momen ulang tahun sebagai cerminan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan dan merencanakan langkah ke depan."Apa yang harus kita jalankan dan apa yang harus kita hentikan atas program yang sudah tidak sesuai," ujarnya.Merespons keinginan Bupati OKI, Muchendi, untuk mewujudkan exit tol di Mesuji Raya, Gubernur Herman Deru memberikan sinyal positif. "Sepakat kan penlok (penetapan lokasi) exit tol di Mataram Jaya? Kalau sudah sepakat, nanti titik lokasi exit-nya jangan diubah lagi. Ini bisa mendekatkan ke Pulau Jawa. Kita dorong, semoga Desa Gedung Rejo semakin makmur, semakin terjaga kekompakannya," tegas Herman Deru, menunjukkan dukungan penuhnya.Ia juga mengingatkan masyarakat desa Gedung Rejo pentingnya mengikuti kemajuan teknologi agar tidak menjadi korban perkembangan zaman.Sementara itu Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki, S.E., M.Si. mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Gubernur yang tak terhitung kalinya menyambangi Desa Gedung Rejo dan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat kabupaten OKI.Ia menjelaskan bahwa dokumen untuk exit tol yang mengarah ke Mesuji Raya tengah disiapkan, yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. "Mudah-mudahan exit tol ini tahun depan bisa dikerjakan, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa membantu upaya kami untuk membuat exit tol di Mesuji Raya ini," harapnya.Dalam hal yang sama Kepala Desa Gedung Rejo, Joko Raharjo, menyampaikan kebahagiaan tak terhingga atas kehadiran Gubernur pada hari ulang tahun desanya, berharap membawa berkah."Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Gubernur membawa keberkahan, harapan kami dengan hadirnya Bapak bisa memotivasi masyarakat kami dari desa," ungkap Joko Raharjo.Acara ini turut dihadiri oleh para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan Pemkab OKI.
Sumsel
Gubernur Sumsel Buka Kejuaraan Taekwondo Bela Negara Piala Menteri Pertahanan 2025
Palembang, 26 Juli 2025 – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi membuka Kejuaraan Taekwondo Bela Negara Piala Menteri Pertahanan 2025 di Hall Ranau, Jakabaring Sport City, Palembang, Sabtu (26/07/2025).Ketua Pengprov Taekwondo Sumsel, Ibu Meilinda HZ., melaporkan bahwa kejuaraan ini diikuti oleh sekitar 2.100 peserta yang berasal dari berbagai provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Riau. Para atlet berkompetisi memperebutkan Piala Menteri Pertahanan Tahun 2025. "Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang langsung mensupport kegiatan ini. Hal ini menunjukkan perhatian beliau dalam pengembangan prestasi atlet Taekwondo di Sumsel," ujarnya.Gubernur Herman Deru menyambut baik penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai ajang adu prestasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas atlet Taekwondo, khususnya di wilayah Sumatera. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk mencari atlet terbaik yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat regional maupun nasional. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta muda yang antusias mengikuti kompetisi olahraga ini."Saya berharap olahraga Taekwondo dapat dikembangkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga bibit-bibit unggul dari daerah dapat ditemukan," tambah Gubernur Herman Deru.Lebih lanjut, Gubernur menekankan peran penting generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. "Anak-anak muda yang hadir di sini kelak akan memegang tongkat estafet dalam pembangunan Sumatera Selatan dan Indonesia ke depan," tuturnya.Gubernur Herman Deru juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan RI yang telah menetapkan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah kejuaraan ini. Hal tersebut merupakan kesempatan strategis bagi provinsi untuk menjadi tuan rumah kegiatan taekwondo tingkat nasional maupun internasional di masa mendatang.Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Sunarto, Ketua Pengprov Taekwondo Sumatera Selatan Hj. Meilinda, Kepala Biro Hukum Dedi Harapan, Kepala Biro Humas dan Protokol Tony Kurniawan, Kepala Dinas Perhubungan Sumsel H. Arinarsyah, serta Kepala Badan Kesbangpol Sumsel M. Alfajri Zabidi.
Sumsel
Kabarkan Harapan Baru! Herman Deru Layangkan Surat Usulan PPPK Paruh Waktu ke MENPAN & BKN
Palembang - Kabar baik dan harapan baru bagi Pegawai Non ASN yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II namun tidak mendapatkan formasi. Dalam penataan Pegawai Non ASN Pemerintah Provinsi Sumsel Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel H Herman Deru melayangkan surat Usulan Rekomendasi PPPK Paruh Waktu ke Badan Kepegawain Negara (BKN) RI dan KEMENPAN RI sebanyak 6.120 Formasi. Hal tersebut Berdasarkan surat nomor 800/10555/BKD.I/2025 dalam usulan rekomendasi PPPK Paruh Waktu Pemprov Sumsel yang telah ditandatanganinya.Kepala BKD, H Ismail Fahmi mengatakan bahwa benar surat yang diusulkan sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumsel Herman Deru untuk usulan rekomendasi PPPK Paruh Waktu.Ismail menjelaskan terdapat Pegawai Non ASN yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II namun tidak mendapatkan formasi.Adapun jumlah Pegawai Non ASN yang telah ikut tahapan seleksi PPPK yang belum mendapatkan formasi sebanyak 6.120 orang diantaranya Pelamar Tenaga Kesehatan 2 orang, Pelamar Tenaga Teknis 3.615 orang, Pelamar Jabatan Tampungan 378 orang dan Pelamar Tenaga Guru 2.125 orang.Sebelumnya pada audiensi yang telah dilakukan oleh Pegawai Non ASN Pemprov Sumsel di Ruang Tamu Sekda beberapa waktu lalu, Sekda Sumsel Edward Candra mengatakan PPPK merupakan program pemerintah yg bertujuan untuk menyelesaikan persoalan honorer."Terhadap persoalan PPPK ini kita bersurat ke BKN dan Menpan. Termasuk kita menanyakan soal PPPK paruh waktu dan 900 formasi yang kosong. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu regulasi dan teknis pengakatan PPPK paruh waktu dari pusat,"ngkapnya.Sekda Edward Candra memastikan Pemprov Sumsel tidak tinggal diam dan tentu akan mendukung dalam rangka penyelesaian honorer ini."Pak Gubernur tidak tinggal diam tentu akan mendorong dan mensuport ini. Kita sudah ikuti aturan tidak menerima honorer, mengikuti seleksi PPPK dan optimalisasi, semua kita ikuti aturan,"tutupnya.