Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bersama Pemerintah Pusat memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta bencana asap. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penguatan Satgas Darat menjadi kunci utama penanganan di lapangan, di samping itu juga dilakukan penyaluran bantuan Dana Siap Pakai (DSP) serta dukungan logistik dan peralatan darurat untuk lima daerah rawan: Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, PALI, Banyuasin, dan Musi Banyuasin (Muba).
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan bahwa penanganan Karhutla memerlukan pendekatan dari hulu ke hilir karena pemicu utamanya adalah aktivitas manusia.
"Saya menitikberatkan pada peran manusia. Hasil investigasi menunjukkan ini ulah manusia dan dampaknya juga dirasakan oleh manusia. Untuk mengatasinya, seluruh warga Sumsel harus mengambil peran, mulai dari promosi pencegahan (promotif-preventif) hingga penanganan aktif," ujar Herman Deru.
Menanggapi dampak kesehatan dan ekonomi akibat asap, Pemprov Sumsel mengambil langkah cepat dengan menggratiskan layanan medis dan mengarahkan penyesuaian jam belajar sekolah.
"Terkait dampak kesehatan, saya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota agar pelayanan ISPA di seluruh Puskesmas dibuka 24 jam secara gratis. Untuk dampak ekonomi, kita sedang mengkaji sektor apa saja yang terganggu, sementara jam masuk sekolah sudah disesuaikan," tambahnya.
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memaparkan bahwa kondisi Karhutla di Sumsel terus membaik. Dari data per 30 Agustus, terdeteksi 11 titik api (firespot) melingkupi area seluas lebih dari 60 hektar, di mana 15 hektar telah berhasil dipadamkan dan 45 hektar sisanya masih dalam penanganan intensif.
"Hasil pemadaman menunjukkan 2,5 hektar ditangani via water bombing, namun sisa pemadaman sepenuhnya mengandalkan Satgas Darat. Satgas Darat adalah kekuatan utama. Kami sepakat pengoperasian di darat lebih utama dibanding hanya mengandalkan udara. Kekuatan Satgas Darat di Sumsel akan terus ditingkatkan di bawah koordinasi kepala daerah," tegas Suharyanto.
Ia menambahkan, laporan BMKG memprediksi adanya potensi bibit hujan pada awak September yang diharapkan dapat membantu proses pemadaman.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk mengawal arahan Presiden secara langsung di lapangan. Ia memaparkan bahwa ancaman kekeringan diprediksi berlangsung hingga awal Oktober dengan tingkat keparahan mendekati fenomena El Nino 2015, sehingga disiplin masyarakat untuk tidak membakar lahan menjadi kunci utama.
"Meskipun tren hotspot menurun, kondisi secara nasional maupun di area lahan gambut belum sepenuhnya aman dari potensi asap jika tidak dilakukan pendinginan berulang kali (mopping up). Oleh karena itu, perintah Presiden sangat jelas bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Saat ini Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi tegas kepada 6 perusahaan yang melanggar," pungkas Raja Juli Antoni.
