Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memperkuat sinergi lintas instansi dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tidak hanya fokus pada pemadaman di lapangan, Pemprov Sumsel kini memperketat benteng komunikasi publik untuk menangkal disinformasi dan hoaks yang marak beredar di masyarakat terutama terkait tentang karhutla.
Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Pembahasan Strategi Komunikasi Publik dan Penyebaran Informasi Edukatif Karhutla yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Jumat (23/10/2026).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh anggota Bakohumas Sumsel Dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Karhutla Sumsel.
Sekda Sumsel Edward Candra menegaskan pentingnya upaya diseminasi informasi yang terpadu dan selaras melalui pendekatan Satu Narasi. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi saat ini membawa tantangan tersendiri berupa tingginya potensi hoaks dan berita spekulatif terkait kondisi Karhutla di Sumsel.
"Penanganan Karhutla tidak hanya soal memadamkan api di lapangan, tetapi juga memadamkan disinformasi di ruang publik. Ditengah majunya teknologi, penyebaran foto-foto lama atau informasi yang tidak tervalidasi kerap memicu kepanikan warga," tegas Edward.
Selain menangkal hoaks, strategi komunikasi ini juga difokuskan pada edukasi publik. Banyak istilah teknis dan ilmiah yang perlu dipahami masyarakat luas, seperti penjelasan proses dry ice atau Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), imbauan pencegahan larangan membakar lahan, hingga panduan mitigasi kesehatan Dan lainnya.
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumsel menyatukan seluruh instansi kehumasan dan penyedia data dalam satu wadah Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).
Untuk mendukung langkah operasionalnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumsel, Rika Efianti, S.E., M.M., akan segera mengaktifkan Media Center Strategi Komunikasi Penanganan Karhutla.
Media Center ini nantinya berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi lintas OPD, sarana konferensi pers berkala, serta pusat klarifikasi cepat (fact-checking) bagi media massa dan media sosial
"Melalui Satu Narasi Bakohumas, kita pastikan penegakan hukum disosialisasikan dengan tegas, bantuan tersalurkan secara transparan, serta keresahan dan pertanyaan netizen maupun masyarakat dapat terjawab secara ilmiah dan teruji," tambahnya.
Melalui penguatan kolaborasi media massa dan media sosial ini, Pemprov Sumsel berharap masyarakat mendapatkan informasi yang positif, akurat, informatif, dan edukatif demi mewujudkan Sumsel yang aman serta bebas dari bencana Karhutla.
