Palembang. Upaya masif pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) membuahkan hasil signifikan. Jumlah titik panas (hotspot) di Sumsel merosot tajam dari puncaknya sebanyak 403 titik pada akhir September menjadi hanya 2 titik per 25 Oktober 2026.
Atas pencapaian dan kesiapsiagaan tersebut, Pemerintah Pusat menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Tahap 2 sebesar Rp100 Miliar untuk 10 kabupaten/kota terdampak dan rawan karhutla di Sumsel. Penyerahan bantuan ini disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dipimpin oleh Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Wagub Cik Ujang di Griya Agung Palembang, Senin (26/10/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi kerja keras Pemprov Sumsel dan Pemda setempat. Ia menjelaskan bahwa Banpres Tahap 2 dialokasikan masing-masing Rp10 miliar untuk OKU Timur, OKU, Muara Enim, PALI, Palembang, OKU Selatan, Musi Rawas, Empat Lawang, Prabumulih, dan Lahat.
Bantuan ini melengkapi Banpres Tahap 1 sebesar Rp100 miliar yang sebelumnya disalurkan ke Provinsi Sumsel, OKI, Muba, Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari pemadaman menuju pencegahan. Pemprov Sumsel telah melakukan pelontaran dry ice selama 10 hari serta mengusulkan integrasi satu data, pengerahan Polhut, dan pembangunan hidran di titik rawan. Selain itu, Gubernur juga memperjuangkan perhatian pusat bagi daerah strategis lain seperti Lubuk Linggau, Pagaralam, dan Muratara.
Sebagai langkah tindak lanjut, Sumsel menyatakan siap menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) 6 Provinsi Rawan Karhutla Nasional pada 29 Oktober mendatang guna memperkuat sinergi penegakan hukum dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.
Turut hadir Para Kepala OPD
