JAKARTA – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan komitmen Pemprov Sumsel dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya, Herman Deru menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi, di antaranya PPID SLIP Award, Generasi Muda Keterbukaan Informasi (GEMAKI), serta pengembangan Satu Data Sumsel untuk menghadirkan informasi yang akurat, terpadu, dan mudah diakses masyarakat.
Herman Deru juga menegaskan bahwa pemerataan akses informasi terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur komunikasi. Bahkan, Sumsel kini telah mencapai kondisi zero blank spot sehingga masyarakat di berbagai wilayah semakin mudah memperoleh informasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus didukung partisipasi seluruh elemen masyarakat, peningkatan literasi digital, serta sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat agar keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia berharap keterbukaan informasi dapat menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, turut mengawasi jalannya pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Melalui komitmen tersebut, Pemprov Sumsel terus memperkuat pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua.
