Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru (HD) didampingi Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang (CU) menerima Widyaiswara Utama Sespim Irjen Pol Tomex Korniawan dan Tim dalam rangka kunjungan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-34 tahun 2025, bertempat di ruang rapat Gubernur, Senin (21/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Tomex menjelaskan kehadirannya bersama Tim selain bersilaturahmi juga ingin mempelajari dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang Sumsel.
"Mohon bantuan dan arahannya pak Gubernur, agar peserta PKDN Sespimti ini bisa mengetahui apa saja tentang Sumsel dengan jelas,” katanya.
Gubernur Herman Deru menyambut baik keinginan tersebut. Menurutnya suatu kebanggaan bagi dirinya setelah 61 hari dilantik memimpin Sumsel pada periode 2025-2030, mendapatkan kunjungan para siswa PKDN Sespimti.
"Sumsel adalah Provinsi terluas di Sumatera, terdiri dari 17 Kabupaten/kota. Sebelumnya Sumsel disebut Sumbagsel. Saya adalah Gubernur ke-17 dan Gubernur ke-20, sebab ada jeda setelah masa jabatan pertama saya habis, ada Penjabat (Pj) Gubernur yang mengisi,” jelasnya.
Dikatakan Herman Deru, Provinsi Sumsel merupakan provinsi besar dengan suku yang heterogen. Jumlah kabupaten/kota Sumsel ini relatif masih sedikit, sebab ada 1 kabupaten yakni OKI yang luas wilayahnya sama dengan Timor Leste.
Setiap sungai besar yang mengalir di wilayah Sumsel lanjut dia, ditandai dengan suku yang besar, seperti Komering, Enim, Lematang dan Ogan. Apbd Sumsel bisa dikatakan rata-rata. Namun demikian Sumsel kaya dengan sumber daya alam.
"Sumsel berbeda dengan DKI. APBD DKI besar melalui bagi hasil pajak. Sedangkan pendapatan provinsi Sumsel terbesar hanya dari potensi pajak kendaraan,” ujarnya.
Herman Deru berharap nantinya, saat peserta PKDN Sespimti duduk sebagai Forkopimda dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan menjalin kemitraan strategis.
Kunjungan PKDN Sespimti harap Herman Deru dapat diisi dengan diskusi singkat dan dinamis membahas dinamika pembangunan di Sumsel terkait pengelolaan pertambangan, minerba, digitalisasi, regulasi, serta peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
"Tidak serta merta semua harus digitalisasi, namun terpenting juga harus ada regulasinya. Adapun untuk bidang pangan, saya setuju pemerintah pusat menghentikan impor. Kemitraan antara kabupaten/kota/ provinsi dengan Forkopimda harus bersamaan dengan peningkatan kemampuan IT masyarakat. Literasi digital perlu disebarluaskan,” imbuhnya.
